KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Aspek Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan DAS HUMBAHAS
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU TAHUN 2013
Peran Masyarakat Madani dalam Mendukung Penguatan Ekosistem Pesisisr
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Pertahanan dan Keamanan Negara
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
Disampaikan pada acara :
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
EKOLOGI DAN PENGELOLAAN HUTAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
Lingkungan Hidup.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Perlindungan dan Pengelolaan LH UU RI No. 32 Tahun 2009
BALADA TAMBAK UDANG DI LAMPUNG TIMUR
BALADA TAMBAK UDANG MENGENAI PENDIDIKAN MASYARAT
Dikutip dari berbagai sumber
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUKAAN TAMBAK UDANG DI LAMPUNG TIMUR
Tujuan, Sasaran, dan Aplikasi pengelolaan lingkungan hidup
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
(sebagai urusan pemerintahan)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
DESTANA desa tangguh bencana.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
MANUSIA DAN LINGKUNGAN BAB VIII
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM (KHUSUSNYA WILAYAH PESISIR DAN PANTAI) Ir. ILYAS ASAAD, MP, MH DEPUTI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

YANG COCOK DIHUNI MANUSIA TIDAK BISA MIGRASI KE PLANET LAIN HANYA LINGKUNGAN BUMI DI TATA SURYA YANG COCOK DIHUNI MANUSIA PERLU DIPELIHARA

Pembangunan, Sosial dan LH KONDISI LINGKUNGAN Penurunan kualitas LH (Daya Dukung dan Tampung LH) Gangguan kesehatan Kemiskinan Masalah sosial Pencemaran dan kerusakan Cadangan SDA menipis Bencana alam (kekeringan, banjir) Ketidakseimbangan iklim Sinergisme antara Pembangunan, Sosial dan LH Pembangunan Berkelanjutan Pengendalian Dampak

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Solusi PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN EKONOMI POLITIK SOSIAL BUDAYA LINGKUNGAN HIDUP Selaras, Serasi, Seimbang

L M M EKOSISTEM Kita hidup dalam sebuah Ekosistem Ekosistem ialah Hubungan Timbal Balik Antar Manusia dengan Lingkungannya m Pola hubungan yang setimbang, setara: Subyek – Subyek. Pola hubungan yang Eksploratif bukan Eksploitatif (pemerasan). Ekosistem yang terjaga kesetimbangannya adalah harmoni. Harmoni adalah Sunatullah. Ekosistem yang terguncang kesetimbangannya, dalam bahasa manusia adalah bencana. Padahal (sesungguhnya) alam/lingkungan tengah mencari kesetimbangan baru. L M M

SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN (UUD PASAL 28H AYAT ( 1) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN , KEMANDIRIAN, SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL (UUD PASAL 33 AYAT (4) HAK MASYARAKATPASAL 65 UU 32/2009 LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN KEADILAN DLM PEMENUHAN LH YANG BAIK DAN SEHAT MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN THDP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERPERAN DLM PPLH MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARANDAN/ATAU PERUSAKAN LH

UU 32/2009 pasal 70 MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DAN SELUAS-LUASNYA UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. PERAN MASYARAKAT DAPAT BERUPA: PENGAWASAN SOSIAL; PEMBERIAN SARAN, PENDAPAT, USUL, KEBERATAN, PENGADUAN; DAN/ATAU PENYAMPAIAN INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN. PERAN MASYARAKAT DILAKUKAN UNTUK: MENINGKATKAN KEPEDULIAN DALAM PPLH; MENINGKATKAN KEMANDIRIAN, KEBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN KEMITRAAN; MENUMBUHKEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN KEPELOPORAN MASYARAKAT; MENUMBUHKEMBANGKAN KETANGGAPSEGERAAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN SOSIAL; DAN MENGEMBANGKAN DAN MENJAGA BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.

HAK MASYARAKAT ( PASAL 65 UU 32/2009) LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN KEADILAN DLM PEMENUHAN LH YANG BAIK DAN SEHAT MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN THDP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERPERAN DLM PPLH MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARANDAN/ATAU PERUSAKAN LH

PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Contoh (1) : PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat (Rantai Emas) Rantai Emas Kerusakan hutan mangrove turut menjadi penyebab pemiskinan warga di pesisir. Mereka yang menggantungkan hidup dari alam semakin kesulitan menangkap ikan karena ekosistem mangrove sebagai tempat biota bertumbuh, telah dikonversi menjadi tambak dan kelapa sawit.   Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mulai meluncurkan Program Aksi Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat (Rantai Emas). Lewat program itu diharapkan bisa memulihkan kualitas lingkungan pesisir sekaligus memperbaiki perekonomian warga.

Program Rantai Emas

Kondisi rusaknya pesisir sebenarnya tidak perlu terjadi jika ekosistem mangrove tetap terjaga. Ekosistem yang baik menjadi tempat bertumbuh berbagai biota seperti ikan dan udang yang bernilai ekonomi tinggi.   Karena itu, mulai tahun 2011, KLH meluncurkan program Rantai Emas. Lokasinya berada di Banten (Tanjung Pasir - Tangerang), Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai), Jawa (Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pemalang), Bali (Kabupaten Situbondo), Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang), Sulawesi Tengah (Kabupaten Bualemo) dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas). Khusus di Kabupaten Gianyar, penanaman bukan menggunakan bibit mangrove tetapi ketapang dan kedondong laut. Pada tiap-tiap titik ini, KLH merekrut sekelompok warga setempat sebagai pembuat bibit, penanam, dan pemelihara tanaman. Setiap kelompok terdiri 25-50 orang. Tiap orang diberi insentif 100 ribu-150 ribu per orang. Pemberian insentif ini berlangsung sekitar delapan bulan.

PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Contoh (2) : PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Gerakan Aksi Masyarakat Pesisir Gerakan Aksi Dilaksanakan melalui penanaman pohon sepanjang 8 km, diawali dengan penanaman secara seremonial yang kemudian dilanjutkan oleh semua komponen masyarakat.   Jenis pohon yang ditanam antara lain ; pohon sukun sebanyak 800 batang, pohon nyamplung sebanyak 400 batang, pohonkelapa hibrida sebanyak 1500 batang.

PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Contoh (3) : PEMBERDAYAAN MASYARAT PESISIR DAN PANTAI Gerakan Aksi Masyarakat Pesisir bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Gerakan Aksi Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi KLH melakukan melalui diskusi interaktif dengan kelompok masyarakat, kader lingkungan,para siswa, serta masyarakat sekitar.   Diskusi jejak pendapat dipandu oleh Fakultas Perikanan UNIKAL (Universitas Pekalongan) dengan jumlah masyarakat 500 orang.

Terima Kasih 14 14