EKONOMI POLITIK DIVESTASI NEWMONT 8 Juni 2011 EKONOMI POLITIK DIVESTASI NEWMONT Faisal Basri 8 Juni 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Strategi Energi Nasional
Advertisements

NET PRESENT VALUE (NPV) INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
PPh Pasal 25.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PRESENT WORTH ANALYSIS
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Analisis Investasi Pada Aktiva Tetap Berwujud
LABA DITAHAN Chapter 15b.
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT)
Analisis Bisnis dan Lingkungan Makro PErusahaan
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
MATERI KEWIRAUSAHAAN (ENTREPREUNERSHIP)
SEJARAH PERKEMBANGAN, status, dan fungsi BAHASA INDONESIA
Newmont Indonesia Ltd. PT. Fukuafu Indah 20% Newmont N.T Newmont Nusa Tenggara Mining Corporation 80%
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Analisa Biaya dan Manfaat
ANALISIS FINANSIAL / KELAYAKAN USAHA
MG-11 ANALISIS BIAYA MANFAAT ANALISIS PROYEK KEHUTANAN BERDISKONTO
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA
Dibalik Pembatasan Subsidi BBM
LABA DITAHAN Chapter 15b.
IHK dan INFLASI. IHK dan INFLASI Indeks Harga Konsumen Suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan.
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Open Economy.
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
Makroekonomi Perekonomian Terbuka: Konsep Dasar
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
ANALISIS INVESTASI PUBLIK
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional
ANALISA SENSITIVITAS ISMU KUSUMANTO.
Pajak Penghasilan Pasal 23
PERDAGANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TRADE)
ORGANISASI BADAN USAHA Pada tahun 1980-an di AS terdapat 16 juta badan usaha, yang mayoritas merupakan perusahaan yang sangat kecil milik perorangan (perusahaan.
Analisa Makro. A Leading & Enlightening U N I V E R S I T Y Kenapa Analisa Makro 1.Situasi perekonomian negara berpengaruh terhadap iklim investasi 2.Perekonomian.
KRITERIA INVESTASI.
KRITERIA KELAYAKAN FINANSIAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Feasibility Study (FS) Studi Kelayakan Bisnis (SKB)
KRITERIA INVESTASI.
Topik 9-10 MANAJEMEN KEUANGAN
KRITERIA INVESTASI.
Evaluasi Investasi Tujuan:
Penghitungan Pendapatan Nasional
STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)
MG-11 ANALISIS BIAYA MANFAAT ANALISIS PROYEK KEHUTANAN BERDISKONTO
Perekonomian Indonesia
Konsep Dasar Ekonomi Makro
Penghitungan Pendapatan Nasional
Penghitungan Pendapatan Nasional
Pertemuan ke-10 PEREKONOMIAN TERBUKA
SOAL LATIHAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK
PEMILIHAN PROYEK.
Studi Kelayakan Bisnis
Mendeskrispsikan kurva permintaan investasi
Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
KRITERIA INVESTASI METODE DISCOUNTED
PENGANGGARAN MODAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)
NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,
KRITERIA INVESTASI.
KRITERIA INVESTASI (Net Present Wort atau Net Present Value)
Transcript presentasi:

EKONOMI POLITIK DIVESTASI NEWMONT 8 Juni 2011 EKONOMI POLITIK DIVESTASI NEWMONT Faisal Basri 8 Juni 2011

Motif: memaksimumkan laba n  B – C) i i=1 (1 + r) n NPV= Net Present Value B= Benefit C= Cost i= Usia proyek: 1, 2, …, n tahun. r= suku bunga P= Harga Q= Kuantitas B = P x Q NPV =

Pendapatan/laba Divestasi Tanpa divestasi

Sumber: Badan Pusat Statistik Sejak 2007, produksi bauksit dapat mencukupi satu pabrik alumina dgn leekonomian skala (feedstock ton / tahun). Kasus ekspor bauksit

12-Top exporters  Source : WTO.  Merchandise exports, 2009, US$ billion  ( ) World share, %

Middle-leading exporters  Source : WTO.  Merchandise exports, 2009, US$ billion  Indonesia menduduki urutan ke-30. Namun, jika di luar perdagangan intra-EU(27), posisi Indonesia naik ke urutan 21.

Leading exporter/importers of nat. resources  Source : WTO.  Excluding intra-EU trade, 2008, US$ billion, ( ) World share, %   Leading exporters  Leading importers

Tujuan divestasi  Amanat UUD 1945, pasal 33.  Menjadi tuan di negeri sendiri, pada akhirnya.  Membangun kompetensi bangsa.  Meningkatkan nilai tambah, karena asing dipandang tak peduli dengan national interest.

Ke depan  Libatkan perusahaan nasional/BUMN sejak awal, bukan setelah yang tersisa adalah “ampas”.  Laksanakan UU Minerba tahun 1999 secara konsisten.  Tata-ulang bagi hasil daerah yang adil, supaya tak lagi terjadi tarik menarik kepemilikan saham yang membuka peluang masuk bagi para pemburu rente

Terima Kasih Blog: