UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN MATERI SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS BAB IV. (KHUSUS GURU) BAGIAN SATU Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi BAGIAN KEDUA Hak dan Kewajiban BAGIAN KETIGA Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas BAGIAN KEEMPAT Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KELIMA Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KEENAM Penghargaan BAGIAN KETUJUH Perlindungan BAGIAN KEDELAPAN Cuti BAGIAN KESEMBILAN Organisasi Profesi dan Kode Etik BAB V. (KHUSUS DOSEN) BAGIAN SATU Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik BAGIAN KEDUA Hak dan Kewajiban BAGIAN KETIGA Wajib Kerja dan Ikatan Dinas BAGIAN KEEMPAT Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KELIMA Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KEENAM Penghargaan BAGIAN KETUJUH Perlindungan BAGIAN KEDELAPAN Cuti BAB VI. SANKSI BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

BAB I. KETENTUAN UMUM Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

BAB I. KETENTUAN UMUM (lanjutan) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Pemerintah adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN GURU DOSEN Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Tujuan: berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi: meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Fungsi: meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, Memiliki jaminan perlindungan hukum, Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi BAB IV. GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Memiliki Kualifikasi Akademik Diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4 G U R Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. WAJIB Memiliki Kompetensi Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat Memiliki Sertifikat Pendidik

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (lanjutan) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban HAK GURU Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi Gaji pokok Tunjangan yg melekat pada gaji Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik) Besarnya 1 x gaji pokok Dialokasikan dlm APBN & APBD Tunjangan Fungsional Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional Tunjangan Khusus Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.

memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; KEWAJIBAN GURU merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru/WNI yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di LPTK.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan kewenangannya. Pengangkatan dan penempatan guru : pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemda diatur dengan PP pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan ybs berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

Bagian keempat (lanjutan …) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda dapat dipindahkan atau mengajukan permohonan pindah dinas. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) Guru yang bertugas di daerah khusus Memperoleh hak kenaikan pangkat rutin secara otomatis Memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas Yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti

Bagian keempat (lanjutan …) Dengan Hormat: Meninggal dunia, Mencapai batas usia pensiun, Atas permintaan sendiri, Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan, Berakhirnya perjanjian kerja. Guru dapat diberhentikan Tidak Dengan Hormat: Melanggar sumpah dan janji jabatan, Melanggar perjanjian kerja atau KKB, Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional. PROFESI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KARIER Penugasan, Kenaikan Pangkat, Promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Bagian Keenam Penghargaan Tanda jasa Kenaikan pangkat istimewa Finansial Bentuk penghargaan lain Bentuk Penghargaan Guru yang berprestasi Guru yang berdedikasi luar biasa Guru yang bertugas di daerah khusus Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas Diberikan kepada Pemerintah Pemda Masyarakat Organisasi Profesi Satuan Pendidikan Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota Tingkat Kecamatan Tingkat Desa/Kelurahan Tingkat Sekolah HUT Kemerdekaan HUT Provinsi HUT Kab/Kota HUT Satuan Pendidikan HGN Hari besar lainnya Oleh

Bagian Ketujuh Perlindungan Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. P E R L I N D U G A Perlindungan Profesi: Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan Keselamatan: Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Organisasi Profesi mempunyai wewenang Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, Memberikan bantuan hukum kepada guru, Memberikan perlindungan profesi guru, Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, Memajukan pendidikan nasional. Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan. Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi Dewan kehormatan dibentuk untuk: Mengawasi pelaksanaan kode etik guru Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.

UU NO. 14 TAHUN 2005 DASAR HUKUM REVITALISASI MANAJEMEN GURU DAN DOSEN: Kualifikasi dan Serdik Kesejahteraan Penyediaan, penugasan, pembinaan, pengembangan, dan Harlindung.

Ranah Keguruan dan Kedosen Masa Depan Kualifikasi Serdik Standar kompe-tensi Komitmen Empati Adaptabi-litas Aspirasi Kinerja Gaji dan penghasilan Simbol material Apresiasi masyarakat Formal Simbolitik Personal

GURU DAN DOSEN STANDAR-ISASI SERTI-FIKASI KOMPE-TENSI KUALIFIKASI GURU DAN DOSEN YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK DENGAN KOMPETENSI YANG TERSTANDAR

SERTIFIKASI Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru dan dosen. Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. UU No. 14 Tahun 2005

2. Tidak Lulus Uji Sertifikasi 1. Lulus Sertifikat ? Sosialisasi Program. Uji coba instrumen. 2. Tidak Lulus ?