Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK DAN BERACUN DISUSUN OLEH: NAMA: ROBIATUN DEVITA NIM: E1A PRODI: PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN.
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Program Bersama Pemerintah Kabupaten Berau dan Pride RARE
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Oleh: Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Dikutip dari berbagai sumber
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Ir. Hary Kristijo, M.Sc PPK Satker Pengelola Hibah MCC BAPPENAS
Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
ARAHAN SEKDITJEN KSDAE REKONSILIASI PENDATAAN BIDANG KSDAE TAHUN 2016
PT. INDULEXCO Consulting Group
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Oleh: Yogi Yanuar, S.T., M.Si. Kepala Loka KKPN Pekanbaru
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
KONSEP PENANGANAN KUMUH
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PEREKONOMIAN INDONESIA
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Bahan tayang 3-4 Mei.
Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan
Dikutip dari berbagai sumber
KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN BUTON JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017.
Manajemen Destinasi Pariwisata
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Mengapakah daerah resapan air perlu usaha konservasi? Jelaskan ?
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Mengapakah daerah resapan air perlu usaha konservasi? Jelaskan ?
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Keanekaragaman Hayati
Transcript presentasi:

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil COREMAP-CTI Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Disain Phase Pelaksanaan Coremap membuka wawasan pentingnya terumbu karang penyediaan data dan infomasi awal menyediakan enabling environments untuk pengelolaan terumbu karang berkelanjutan Pengembangan sistem konservasi Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat Transformasi pengelolaan dan nilai tambah sosial ekonomi Pelembagaan output Internalisasi dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintahan Mendukung inisiatif regional CTI

Rangkuman Project ADB World Bank Total Loan USD 45.520.000,00 Total Grant USD 8.000.000,00 USD 10.000.000,00 No. Loan / No. Register/ Rekening Khusus 3094-INO 10876401 601.319411980 8336-ID 10881901 601322411980 No. Grant / 0379-INO 74828801 602.179411980 TF015470 74975701 602181411980 Tanda tangan agreement 23 Desember 2013 17 Maret 2014 Waktu 2014-2018 2014-2019 Closing date 30 Juni 2019 Legal Opinion 7 Pebruari 2014 15 April 2014 Effectiveness 24 Pebruari 2014 5 Juni 2014 Perdirjen Perbendaharaan PER-14/PB/2014 tanggal 24 April 2014 PER-24/PB/2014 tanggal 8 September 2014

WB ADB Lokasi ADB dan WB LOKASI: 8 Provinsi 14 Kabupaten 14 KKPD 6 UPT KP3K 10 KKPN Pelaksanaan selama lima tahun (2014 – 2018)

Pelaksana Program Ditjen KP3K, Ditjen PT, dan LIPI Daerah Provinsi (tanpa Loan - Dekon) Kabupaten (dengan loan - TP) UPT KP3K B/L-KKPN dan B/L-PSPL Nasional Lokal

Coremap-CTI dalam Pembangunan KP Landasan Program Operasional

Bagaimana Coremap-CTI Mendorong Investasi Berkelanjutan di Laut? Memperkuat kelembagaan dan SDM Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan Mendorong investasi dengan skema KPS Melindungi dan melestarikan ekosistem Mengundang investasi dari BUMN, swasta, masyarakat Pengelolaan efektif kawasan, perlindungan spesies dan pengelolaan perikanan Menyiapkan tata ruang/zonasi untuk kepastian berusaha dan daya dukung lingkungan Membangun infrastruktur dasar pendukung Menyiapkan masyarakat secara sosial dan ekonomi Coremap

Lima Target Paska Coremap-CTI Regulasi Ekosistem Ekonomi Kelautan Sarana prasarana Masyarakat Pesisir Kawasan dicadangkan/ ditetapkan Lembaga pengelola terbentuk dan berfungsi Tata ruang/zonasi laut tersedia Mekanisme perijinan investasi jelas Daya dukung lingkungan terjaga Kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati terpelihara Perikanan berkelanjutan Pemanfaatan jasa kelautan (contoh: wisata bahari) dikembangkan Kegiatan ekonomi perikanan yg ramah lingkungan Kemitraan pemerintah dan swasta Kelayakan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi Ketersediaan infrastruktur ramah lingkungan untuk investasi Masyarakat memiliki kapasitas dalam pelestarian dan kegiatan ekonomi Kesadaran dan partisipasi masyarakat Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui investasi BUMN & swasta

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM

Sasaran, Indikator, dan Target Sasaran strategis Indikator Utama (KPI) Target Terjaga atau meningkatnya ekosistem karang dan asosiasinya Indeks kesehatan karang Meningkat atau tetap pada level optimum dari baseline 2014 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat penerima manfaat Pendapatan masyarakat Pendapatan masyarakat naik 10 – 15 % dari baseline 2014 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KKP Level E-KKP3K Level E-KKP3K naik satu tingkat dari baseline 2014

Komponen Kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan 2. Pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem 3. Penguatan ekonomi kelautan berkelanjutan 4. Pengelolaan proyek dan pembelajaran Replikasi model Monitoring ekologi dan sosial ekonomi pengawasan ekosistem pesisir Penguatan Kapasitas Teknis zonasi/tata ruang laut Aplikasi ICM E-KKP3K pengelolaan perikanan berbasis hak Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Infrastruktur ekonomi Pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan Koordinasi Pembelajaran Pengelolaan proyek

Komponen 1. Penguatan Kelembagaan Komponen ini akan menjadi bagian dari pelembagaan hasil-hasil Coremap-CTI terkait dengan praktek terbaik, intervensi dan pendekatannya. Penyadaran, edukasi, pelatihan, pengembangan SDM, dan monitoring biofisik yang terstandarisasi merupakan salah satu kunci pencapaian tujuan proyek SUB KOMPONEN PJ OUTPUT 1.1 Penguatan dan perluasan pendekatan COREMAP/replikasi model KKP, Pemda 1.2 Monitoring ekologi dan sosial ekonomi melalui CRITC (Coral Reef Information and Training Center) LIPI 1.3 Penguatan monitoring ekosistem pesisir 1.4 Penguatan kapasitas teknis KKP

Komponen 2. Pengembangan pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan spesies dan menciptakan kondisi-kondisi bagi pelembagaan pengelolaan dan berkelanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir SUB KOMPONEN PJ OUTPUT 2.1 Dukungan Rencana Zonasi/Tata Ruang Laut KKP, Pemda 2.2 Aplikasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu KKP 2.3 Penguatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan spesies terancam punah 2.4 Pilot pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis hak 2.5 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan

Komponen 3. Penguatan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan Komponen ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha kelautan yang berkelanjutan yang memperkuat link antara konservasi dengan manfaat ekonomi serta menciptakan basis bagi keberlanjutan hasil-hasil Coremap-CTI SUB KOMPONEN PJ OUTPUT 3.1 Pengembangan infrastruktur dasar bagi investasi ramah lingkungan KKP, Pemda 3.2 Pelaksanaan model usaha berbasis kelautan, kemitraan pemerintah swasta, dan kerjasama keberlanjutan produksi (sustainable production alliances) KK,Pemda

Komponen 4. Pengelolaan proyek, koordinasi, dan pembelajaran Komponen ini akan membantu dalam pengelolaan proyek, koordinasi kelembagaan, pembelajaran, network, dan monitoring dan evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran COREMAP dalam seminar, workshop atau symposium internasional keanekaragaman hayati Analisis dampak lingkungan dan sosial Koordinasi dengan program lain Technical Assistant / Konsultan Operasional proyek