Militer dalam sistem politik Indonesia

Militer dan orde baru Militer, khususnya Angkatan Darat, berperan sentral dalam politik Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto; Militer merupakan instrumen utama untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan – dengan dalih menjaga stabilitas politik demi pembangunan ekonomi, yang praktis dilakukan dengan melumpuhkan semua kekuatan politik “yang berpotensi mengancam”.

Latar belakang historis Militer sudah terlibat dalam politik sejak sebelum lahirnya Orde Baru; Karakteristik perjuangan kemerdekaan Indonesia – yang mencakup gerakan politik dan diplomasi, serta pertempuran bersenjata – memberikan konteks yang unik. Konteks ini mendasari rumusan “ideologi” militer Indonesia: “dwi fungsi ABRI”. Peran politik militer menguat seiring dengan pergolakan politik di daerah-daerah dan otoriterisme di pusat pemerintahan.

Latar belakang historis Demokrasi Terpimpin Soekarno membuka jalan bagi peran politik militer melalui pembentukan Dewan Nasional demi memperkuat kepemimpinan Soekarno; Konfigurasi kekuasaan bertumpu pada pada tiga pilar: TNI, PKI, dan Soekarno sebagai penyeimbang atas rivalitas antar TNI dan PKI; Secara konstitusional, peran politik militer berlindung pada konsep “golongan fungsional” yang harus terwakili dalam politik/parlemen, khususnya MPR.

Relasi Militer dan Politik Sistem politik demokrasi senantiasa mengajarkan doktrin “supremasi sipil” – politisi sipil harus mengendalikan militer (sebagai bagian birokrasi yang profesional); Ketidakefektifan pemerintahan sipil – terlalu banyak pertikaian politik dan instabilitas, terutama negara demokrasi baru – tak jarang menggoda militer untuk mengambil-alih kekuasaan politik, termasuk melalui kudeta; Besar-kecilnya peran politik militer berbanding terbalik dengan lemah-kuatnya konsolidasi demokrasi.

Eric Nordlinger (1977): tipologi militer politik Moderators Guardians Rulers Kekuasaan yang dimiliki Kekuasaan veto Kontrol pemerintahan Dominasi rezim Tujuan ekonomi dan politik Melindungi status quo Melindungi status quo dan mengoreksi kesalahan serta pemborosan Memengaruhi perubahan politik dan perubahan sosial-ekonomi

Amos Permutter (1977): ‘tentara praetorian’ Autokratik praetorian (the personalist): tentara mendukung satu orang yang sangat berkuasa dalam satu negara; Oligarkhi praetorian: secara struktural kekuasaan dikendalikan oleh sejumlah orang yang didukung oleh militer; Korporatis praetorian: sistem kekuasaan politik didasarkan pada korporatisme dan klientilisme.

Samuel Huntington (1996): kontrol sipil ‘Subjective Civilian Control’: maksimalisasi kekuasaan sipil atas militer, dengan kontrol sipil atas lembaga-lembaga pemerintahan, kelas-kelas (organisasi) sosial, dan aturan-aturan konstitusional (prosedural); ‘Objective Civilian Control’: kontrol sipil atas militer dilakukan melalui pemaksimalan profesionalisme militer. Selain militer merasa diakui dan dihargai perannya, militer profesional dengan sendirinya akan menjauhi politik.

Karakteristik kontrol objektif Ada pengakuan kurangnya kompetensi profesional, dan disadari perlunya ditingkatkan untuk mencapai standar profesional tingkat tinggi; Subordinasi efektif militer terhadap kepemimpinan sipil tentang kebijakan luar negeri dan militer; Pengakuan atas kepemimpinan profesional dan otonomi militer; (Implikasinya) Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan intervensi politik dalam militer.

Paradigma Baru TNI: 3R -- redefinisi, reposisi, reaktualisasi Posisi dan metode baru: tidak selalu harus di depan dan mendominasi; Dari menduduki ke memengaruhi: bukan mengintervensi, melainkan memberi kontribusi pembangunan; Dari memengaruhi langsung (direct influence) ke tak langsung (indirect influence); Kesediaan melakukan political and role sharing bersama dengan komponen bangsa yang lain.

Reformasi TNI Pemisahan fungsi pertahanan (militer) dan keamanan (polisi). Polri bukan lagi bagian dari ABRI: Polri dan TNI; Penghapusan peran sosial politik militer: TNI dan Polri tak lagi memiliki jatah perwakilan di parlemen (baik di pusat maupun di daerah); Personel militer (dan polisi) tak diberi hak pilih dalam pemilu. Personel militer yang tertarik untuk berpolitik harus pensiun, melepas keanggotaannya.

Doktrin pertahanan & komando teritorial Doktrin pertahanan yang dianut TNI adalah sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata): total war. Alat pertahanan bukan sekadar tentara, melainkan segenap elemen masyarakat: TNI sekadar intinya; Karena itu, TNI perlu melakukan pembinaan masyarakat tentang pentingnya pendekatan keamanan (security approach). Fungsi ini dijalankan oleh komando teritorial: KODAM, KODIM, KORAMIL, Babinsa.

Fungsi-fungsi teritorial Persatuan & kesatuan bangsa; Binkamwil/siskamling Operasi bhakti buta aksara; Partisipasi pembangunan; Gerakan nasional orang tua asuh; Pembinaan Menwa; Pembinaan daerah rawan pangan; Pembinaan tokoh masyarakat; KB/kesehatan; Manunggal pertanian; Pembinaan generasi muda; Pembinaan unit pemukiman transmigrasi; Pembinaan kawasan pembangunan terpadu, dan Pembinaan keluarga prasejahtera.

Masa depan peran politik militer? Sangat ditentukan keberhasilan konsolidasi demokrasi – ada tidaknya alasan intervensi militer; Kematangan politisi sipil dan efektivitas institusi-institusi politik sipil: partai politik, parlemen, ... Peran masyarakat sipil prodemokrasi: organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok gerakan, dll – apakah saling berkonflik dengan kekerasan atau mengonsolidasikan partisipasi politik; Keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ....

BISNIS DAN POLITIK dalam SISTEM POLITIK INDONESIA

Permasalahan: dua titik tolak Pertama, keterlibatan politik (negara, pemerintah) dalam praktik bisnis (pasar). Apa dasar argumen yang membenarkan keterlibatan, seberapa jauh keterlibatan itu (diperlukan/dapat ditoleransi), apa dampaknya bagi bisnis/pasar: menyehatkan atu menghalangi? Ada nilai dan prinsip ekonomi: kesukarelaan (tanpa paksaan), efisiensi, persaingan, pertumbuhan atau akumulasi, ...

Permasalahan: dua titik tolak Kedua, keterlibatan pelaku bisnis dalam kehidupan politik (pemerintahan, negara). Apa motivasi dan landasan yang membenarkannya, apa pengaruh kelompok bisnis dalam politik, apakah menyehatkan atau justru mengancam demokrasi? Ada nilai dan prinsip politik: partisipasi, hak asasi manusia, kewarganegaraan, keadilan (kesetaraan), solidaritas, keterbukaan, the rule of law – negara merupakan organisasi paksaan yang diperlukan ...

Dua pendekatan State-centered approach. Pendekatan yang berkiblat ke negara: negara entitas terpenting. Negara harus menjalankan peran dalam penyelengaran pembangunan ekonomi: developmental state. Market-centered approach. Pendekatan ini justru berpandangan untuk membatasi peran negara: mekanisme pasarlah yang utama. Campur tangan politik (negara) justru dapat merusak mekanisme pasar.

State-centered/development state Gagasan yang mendasari pentingnya negara kuat dan perlu campur tangan dalam bisnis: Industrialisasi terlambat (late industrialisation). Percepatan industrialisasi hanya bisa dilakukan dengan campur tangan dan dukungan negara; Otonomi negara (state autonomy). Negara harus dan dimungkinkan untuk berposisi otonom, bukan menjadi alat dari kelas dominan yang memenangi pertikaian, melainkan justru harus secara otonomi mengendalikan kelas-kelas yang bertikai dalam masyarakat.

State-centered/development state Negara dalam posisi dan peran sangat menentukan dalam pembangunan. Andrian Leftwich: “negara memiliki kekuasaan politik yang terkonsentrasi secara cukup, otonom, dan berkapasitas untuk membentuk, mencapai dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan eksplisit, baik melalui pembentukan dan promosi arah petumbuhan dan kondisi yang diperlukan, atau melalui pengorganisasian pertumbuhan ekonomi secara langsung, atau mengombinasikannya.”

Karakteristik development state Prioritas kebijakan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produktif bangsa dan meningkatkan surplus dari investasi, serta mengejar ketertinggalan teknologi ... Menjaga kohesivitas agen-agen negara, khususnya yang berkaitan dengan proyek transformatif (industrialisasi); Keterkaitan kelembagaan antaraktor ekonomi yang terorganisasi: kerjasama lebih penting ketimbang saling bersaing sendiri-sendiri.

Contoh sukses developmental state Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara: Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, ... Dua kemampuan: (i) mengarahkan perusahaan-perusahaan domestik, dan (ii) kemampuan mengoordinasikan agen-agen negara yang terkait kebijakan ekonomi Prasyarat sukses: Developmental elite: Lew Kuan Yew, Mahatir Muhammad, Park Chung Hee, Soeharto, .... Perangkat kelembagaan yang otonom, ... Birokrasi yang rasional, ...

Market-centered approach Sejumlah developmental state dilanda krisis ekonomi hebat – government failure! Mekanisme pasar seharusnya dibiarkan berjalan sendiri. Ruth McVey: kapitalisme pada akhirnya melahirkan efisiensi dan inovasi, sekaligus distribusi kekayaan yang rasional. Intervensi negara pada dasarnya harus dihindari, karena hanya akan menyuburkan ‘rent-seeking interest’ – ekonomi biaya tinggi!

Market-centered approach Negara perlu membatasi perannya pada hal-hal vital yang dibutuhkan, khususnya public goods: pertahanan-keamanan, hukum, hak milik (intelektual), manajemen makro, public health, perlindungan orang miskin ... Perdagangan bebas harus diadopsi, bahkan didorong ... Industrialisasi tak sekadar berorientasi ke dalam, melainkan harus lebih berorientasi keluar (outward-looking oriented industrialisation) ...

Tipologi Sistem Kapitalis [Hutchroft, 1994] Aparatur negara relatif lebih kuat vis a vis kepentingan-kepentingan bisnis Aparatur negara relatif lebih lemah vis a vis kepentingan-kepentingan bisnis Secara relatif negara lebih ‘legal-rasional’ Kapitalisme Negara (Developmental State) Kapitalisme Pasar Bebas (Regulatory State) Secara relatif negara lebih ‘patrimonial’ Kapitalisme ‘Birokratik’ (Patrimonial Administrative State) Kapitalisme Rente (Patrimonial Oligarchic State)

Relasi Bisnis-Politik di Indonesia Indonesia Orde Baru, meskipun secara politik otoriter, pernah dipuji sebagai kisah sukses pembangunan ekonomi: .... Bagaimana bisa dicapai? Orde Baru akhirnya runtuh setelah mengalami krisis luar biasa: ... Mengapa terjadi? Bagaimana relasi bisnis-politik di Indonesia masa depan?

Pelaku bisnis dalam politik Indonesia Hampir separuh anggota DPR RI berlatarbelakang pengusaha; Demikian juga anggota-anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; Sejumlah pengusaha diangkat sebagai menteri; Cukup banyak pengusaha terpilih sebagai kepala daerah dan berhasil memimpin daerah; Banyak pengusaha menjadi pengurus partai politik; Organisasi-organisasi pengusaha aktif memengaruhi kebijakan pemerintah .... Kinerja politik sering diukur dengan capaian ekonomi

SOP212 Sistem Politik Indonesia Hubungan Agama dan Politik: Kebangkitan Politisasi Agama dan Paradoks Demokrasi

Negara dan Kebaikan Bersama Agama sebagai rujukan dan sumber inspirasi untuk mengelola kehidupan yang baik. Bagaimana hubungannya dengan negara (yang notabene sebagai organisasi paksaan): Negara agama Pemisahan antara negara dan agama Relasi konstruktif antara negara dan agama

Demokrasi dan Agama Demokrasi membuka ruang luas untuk mengekspresikan keanekaragaman, memperjuangkan aspirasi politik yang berbeda-beda, termasuk yang berlatar belakang agama; Tetapi, aspirasi politik berbasis keagamaan itu adakalanya justru menolak demokrasi – yang notabene memberinya ruang hidup – itu sendiri. Ada potensi paradoksal?

Sikap Politik Kelompok Islam Radikal Syariah Komprehensif Negara Islam Khalifah Demokrasi DI/NII Ya Tidak JI MMI FPI FKAWJ/LJ HT

Agama merupakan ... Fakta kultural? Fakta politik?

Bagan Sistem Politik: David Easton Lingkungan Tuntutan Sistem Politik Keputusan atau Kebijakan Inputs Outputs Dukungan Lingkungan Umpan-balik

Bagan Sistem Politik: Gabriel A Almond Environmental Outcomes Outputs into Environment Inputs Conversion Demands Participant Support Subject Policy-Making Processes Extractions Distributions Regulations Symbols Domestic and International Welfare and Security Preceding Environmental States Endogenous Changes in Environment* Feedback loops *Changes not caused by actions of political system itself

Reformasi dan kebangkitan politik agama Pengorganisasian politik masyarakat Indonesia (partai politik) pernah populer disebut dengan istilah politik aliran. Organisasi dan pengelompokan politik terbentuk berdasarkan orientasi budaya, bukan kelas atau status dan kepentingan ekonomi. Peta budaya – santri, abangan – lebih memengaruhi perilaku politikm dibanding relasi kelas – buruh dan majikan.

KOTA – DESA SANTRI ABANGAN NU PKI MASYUMI PNI (Priyayi)

Partai-partai berbasis Islam Post-OB Partai Politik berbasis Islam: PPP, PKB, PAN, PBB, PK(S), PSII, PPTI, PAKMSI, PSII 1905, PUMI, PPII Masyumi, PAKKAM, PUI, PNU, Partai KMI, Partai Abul Yatama, Partai Dua Syahadat, PKU, Partai Perti, PIPI, Partai GIMI, Partai KAMI, Partai Ka’bah, PP, PPTI, PRI, Partai Suni. 21 partai Islam mengikuti Pemilu 1999, dan 8 partai Islam mengikuti Pemilu 2004.

Partai-partai bercorak Islam [Fealy, 2001] Formalist Islam parties (moderate dan radical formalist Islamic parties): PBB, PPP, PKS Pluralist Islam parties: PKB, PAN

Partai-partai agama Non-Islam Partai Buddhis Demokrat Indonesia Partai Demokrat Katolik, Partai Katolik Demokrat Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan Indonesia, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)

Paradoks Demokrasi Adolf Hitler adalah pemimpin yang muncul ke tampuk kekuasaan melalui pemilu demokratis. Tetapi, begitu berkuasa ia menggunakan kekuasaan untuk mengabaikan demokrasi, melakukan kekejaman yang memicu perang dunia; Demokrasi memang membuka ruang lebar untuk partisipasi, bahkan kompetisi/kontestasi untuk “merebut” atau mengendalikan penggunaan kekuasaan. Tetapi, demokrasi perlu dijaga dan dijamin keberlangsungannya; Demokrasi bukan sekadar prosedur-teknis pemilu, melainkan nilai-nilai.

Nilai Demokrasi [Martya Sen, 2006] Nilai intrinsik Nilai instrumental Nilai konstruktif

Modernisasi dan Demokrasi Nilai-nilai yang tumbuh seiring proses modernisasi: rasionalisasi (rasionalisasi instrumental), indivudualisasi, differensiasi, ... Demokrasi merupakan modus institusional yang diperlukan untuk memperkuat kembali integrasi (reintegrasi), menjaga stabilitas, dan keberlanjutan (sustainability), melalui: Pengorganisasian kepentingan-kepentingan Negosiasi dan renegosiasi antarkepentingan Buat sepakat tentang kerangka dasar hidup bersama yang inklusif berkeadilan ...