“KAJIAN AKADEMIK TENTANG KESIAPAN SDM APARATUR KKP MENUJU TAHUN 2025”

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan

Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang

Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011 dan Permendikbud No. 7 Tahun 2013 Oleh : Pembantu Rektor II Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Oleh : Pembantu Rektor.

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya

Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D

Subbag umum / kepegawaian

UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN

Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK

Oleh: Yuniar Ardianti, S.Hut.

Sosialisasi PP No. 46 tahun 2011 bagi seluruh Satpam PNS UNS

Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2007 Sertifikasi Dosen.

Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)

PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN

FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA

Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Oleh : Harry Suderadjat Nama : Eka Septiani Juwita

Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)

Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”

Kewajiban dan Hak Untuk Mengoptimalkan Kinerja Dosen

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)

Penilaian KINERJA DOSEN (BKD dan SKP)

Rencana Strategis Tahun

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYERAHAN SK DAN PEMBEKALAN CPNS FORMASI TAHUN 2013

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.

Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan terkait Dosen

EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

GRAND DESIGN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

AKUNTABILITAS KINERJA

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Renstra Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UGM

TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS

PEMBANGUNAN PERIKANAN

KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN.

Direktorat Kelautan dan Perikanan

PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI

ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

RUMUS PENGHITUNGAN BERDASARKAN SKP_POINT AKTIFITAS

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.

ASISTENSI PENILAIAN KINERJA APARATUR TAHUN MATERI YANG DISAMPAIKAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI.

INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Contoh penyusunan skp.

Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.

Transcript presentasi:

“KAJIAN AKADEMIK TENTANG KESIAPAN SDM APARATUR KKP MENUJU TAHUN 2025” Oleh: Prof.Dr.Aloysius Uwiyono,SH,MH.

VISI & MISI KKP Tahun 2010-2025 VISI: “ Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” MISI: Mengoptimalkan Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran K.K.P.: Meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto perikanan. Meningkatnya produksi ikan tangkap, budidaya, dan garam rakyat. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidayaan Ikan. Meningkatnya konsumsi ikan per-kapita. Meningkatnya Nilai ekspor hasil perikanan. Menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor ikan ke negara mitra. Tugas Kawasan Koservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 7. Bertambahnya jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terkecil yang dikelola. 8. Meningkatnya Prosentase wilayah perairan bebas illegal fishing.

POKOK PERMASALAHAN Model Hubungan Kepegawaian yang bagaimanakah yang dapat mendukung Pencapaian Visi KKP 2010-2025 ? Dapatkah KKP berperan/mendukung Pencapaian Visi KKP 2010-2025 ? Bagaimana Sasaran Strategis KKP ini bisa tercapai ?

MODEL HUBUNGAN KEPEGAWAIAN (Tamara Lotion) Corporatist Model. Tak dikenal SP/SB atauSingle Union sytem Pemogokan dilarang Intervensi Negara melalui Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan sangat dominan. Kebebasan Berkontrak sangat terbatas. Contracttualist Model. Multi Union System Mogok adalah hak SP. Intervensi Negara melalui Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan sangat kecil. Kebebasan Berkontrak diakui.  Corporatist Model mendukung Visi KKP.

Dapat Mendukung Visi & Misi PP No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Pegawai KKP dinilai oleh atasan sangat Subyektif. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Presasi Kerja PNS sangat Obyektif, berdasarkan unsur penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Perilaku Kerja. PNS wajib menyusun SKP, dan Pejabat Penilai wajib menilai SKP.

Tantangan KKP Meskipun diwajibkan oleh PP, namun mengingat SDM KKP terdiri dari lulusan SD, SMP, SMU, Universitas (S1, S2, S3), menjadi tantangan KKP khususnya mereka yang SD s/d SMU. Mereka agak sulit didorong mengubah cara penilaian ini, karena mereka terbiasa dinilai dari atas.

Pencapaian Sasaran Strategis Target SKP harus mendukung Sasaran Strategis. Jika target SKP tercapai, Sasaran Strategis akan tercapai, dan sebaliknya. Kerja keras untuk mencapai target, terutama bagi mereka yang berijazah SD, SMP atau SMU.

“TERIMAKASIH”