LANDASAN PEMIKIRAN WASANTARA KULIAH 3 29 OKT 2010 LANDASAN PEMIKIRAN WASANTARA

WILAYAH GEOGRAFI SBG RUANG HIDUP DENGAN SEGALA IMPLIKASINYA LANDASAN PEMIKIRAN WILAYAH GEOGRAFI SBG RUANG HIDUP BANGSA DAN NEGARA DENGAN SEGALA IMPLIKASINYA

WILAYAH NKRI BATAS-BATAS, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA

4 KOMPARTEMEN STRATEGIK 17.504 PULAU 5 JUTA KM2 + 3 JUTA KM2 225 JUTA JIWA 4 KOMPARTEMEN STRATEGIK ZONA WAKTU JALAN SILANG DUNIA 33 PROPINSI, 471 KAB/KOTA PEMILU 2009 15.750 KURSI DPRD KAB/KOTA 1.998 KURSI DPRD PROVINSI 650 KURSI DPR 132 KURSI DPD 471 BUP/WALIKOTA 33 GUBERNUR 504 PEMILU/5 TH=101 P/TH =8 P/BLN= 2 P/MINGGU

KEDAULATAN RI DI WILAYAH UDARA Di atas wilayah daratan Di atas perairan kepulauan. Di atas perairan pedalaman Di atas laut teritorial. Di atas zona tambahan. Di atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di atas landas Kontinen. Di atas selat yang digunakan untuk pelayaran internasional Di atas laut bebas.

LATAR BELAKANG DEKLARASI DJUANDA II. LATAR BELAKANG DEKLARASI DJUANDA SITUASI DAN KONDISI NEGARA PERNYATAAN PEMERINTAH MENGENAI WILAYAH INI KARENA NEGARA KITA SEDANG MENGHADAPI : BAHAYA DARI LUAR : SENGKETA DENGAN BELANDA MENGENAI IRIAN JAYA SEDANG MEMUNCAK, SETELAH KEGAGALAN UNTUK MENYELESAIKANNYA DENGAN JALAN DAMAI; BAHAYA DARI DALAM : NEGARA DIANCAM OLEH GERAKAN-GERAKAN SEPARATIS DI DAERAH-DERAH YANG KEMUDIAN MENJELMA MENJADI PEMBERONTAKAN. DASAR PERTIMBANGAN BAHWA SETIAP NEGARA YANG BERDAULAT BERHAK DAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIPANDANGNYA PERLU UNTUK MELINDUNGI KEUTUHAN DAN KESELAMATAN NEGARANYA. UPAYA OPERASI-OPERASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI DAERAH-DAERAH YANG HENDAK MEMISAHKAN DIRI, MELALUI DARAT, LAUT MAUPUN UDARA, UNTUK MENGEMBALIKAN WIBAWA NEGARA SEBAGAI NEGARA KESATUAN; MENGEMBALIKAN IRIAN BARAT SECARA FISIK KEPANGKUAN NEGARA RI; MENETAPKAN STATUS HUKUM WILAYAH PERAIRAN INDONESIA SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN DARATAN SESUAI KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL, AGAR UPAYA PERTAHANAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.

Tugas : PENGEMBALIAN IRIAN BARAT WILAYAH TERITOIR RI : DARAT, LAUT, UDARA P.M. ALI SASTROAMIDJOJO (24 MARET 1956 - 14 MARET 1957) Tugas : PENGEMBALIAN IRIAN BARAT Dibentuk : Panitia Interdep RUU Laut Wilayah (17 Okt. 1956) PRESIDEN SOEKARNO : SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, TERMASUK SEMUA PERAIRAN TERITORIALNYA, DALAM KEADAAN DARURAT PERANG (14 MARET 1957)   P.M. DJUANDA (9 APRIL 1957 – 10 JULI 1959) MENTERI VETERAN : CHAIRUL SALEH MENYUSUN : DEKLARASI DJUANDA, DIBANTU : MOCHTAR KUSUMAATMADJA DEKLARASI 13 DES. 1957 DARAT, LAUT, UDARA, SATU KESATUAN KAPAL ASING DIBERI HAK LEWAT DENGAN SYARAT

BATASAN NEGARA KEPULAUAN BATASAN  VIDE PASAL 46 UNCLOS 1982

UNSURS PENTING NEGARA BANGSA ( NATION STATE) SATU ATAU LEBIH KEPULAUAN DAPAT MENCAKUP PULAU LAIN KEPULAUAN  GUGUSAN PULAU TERMASUK BAGIAN PULAU,PERAIRAN DIANTARANYA WUJUD ALAMIAH MERUPAKAN SATU KESATUAN GEOGRAFI,EKONOMI,POLITIK YANG HAKIKI HISTORIS MENGANGGAP DEMIKIAN

UNSUR –UNSUR PENTING NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA DASAR HUKUM  UNCLOS 1982 YANG DIRATIFIKASI KEDALAM UU NO 17 1985 BATASAN NEGARA KEPULAUAN BASE POINT BASE LINE (NORMAL. STRAIGHT BASELINE, CLOSING LINES, LOW TIDE ELEVATION, ARCHIPELAGIS BASELINES) PASSAGE  INNOCENT PASSAGE, ARCIPELAGIC SEALANES PASSAGES, TRANSIT PASSAGES) ARCHIPELAGIC WATERS  INTERNAL WATERS, TERRITORIAL WATERS, CONTIGUOUS ZONE, CONTINENTAL SHELFS, ZEE, HIGH SEAS WAR SHIPS GOVERNMENT SHIP PIRATES

NEGARA KEPULAUAN NEGARA YANG SELURUHNYA TERDIRI DARI SATU ATAU LEBIH KEPULAUAN DAN DAPAT MENCAKUP PULAU-PULAU LAIN KEPULAUAN  SUATU GUGUSAN PULAU TERMASUK BAGIAN PULAU,PERAIRAN DIANTARANYA DAN LAIN-LAIN WUJUD ALAMIAH YANG HUBUNGAN SATU DAN LAINNYA DEMIKIAN ERATNYA SEHINGGA PULAU-PULAU, PERAIRAN DAN WUJUD ALAMIAH LAINNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN GEOGRAFI,EKONOMI,POLITIK YANG HAKIKI ATAU YANG SECARA HISTORIS DIANGGAP SEBAGAI DEMIKIAN

BASE POINT- BASE LINE BASE POINT  TITIK TERLUAR PADA PULAU TERLUAR SAAT AIR SURUT TERENDAH BASE LINE  GARIS MENGHUBUNGKAN DUA BASE POINT TERDEKAT

NORMAL BASE LINE (PSL 5) UNTUK MENGUKUR LEBAR LAUT TERITORIAL GARIS AIR RENDAH SEPANJANG PANTAI TERLIHAT PADA PETA SKALA BESAR YANG DIAKUI RESMI NEGARA PANTAI

STRAIGHT BASELINE (PSL 7) Ditempat yang jauh menjorok kedalam dan menikung kedalam Jika terdapat suatu daratan pulau sepanjang pantai didekatnya Cara penarikan garis pangkal lurus yg menghubungkan ttk yg tepat dpt digunakan dlm menarik garis pangkal dari mana laut teritorial diukur

Closing line (psl 10) Garis yang ditarik antara titik-titik garis air terendah pada pintu masuk teluk tidak melebihi 24 mil Jika jarak antara ttk grs air terendah melebihi 24 mil maka suatu grs pangkal lurus yg panjangnya 24 mil ditarik didalam teluk itu sedemikian rupa sehingga menutup suatu daerah perairan yg maksimum yg mungkin dicapai oleh garis sepanjang itu

LOW TIDE ELEVATION (PSL 13) Wilayah daratan yg terbentuk secara alamiah yg dikelilingi dan berada diatas permukaan laut pada waktu air surut tetapi berada dibawah permukaan laut pada waktu air pasang Bila terletak seluruhnya atau sebagian pd suatu jarak yg tak melebihi lebar laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau maka grs air surut pada elevasi demikian dpt digunakan sebagai grs pangkal untuk pengukuran lbr laut teritorial

Straight Archipelagic baseline (psl 47) Baseline yg menghubungkan ttk terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan dgn ketentuan bhw diantara grs pangkal demikian tak termasuk pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dandaerah daratan termasuk atol adalah antara 1:1 dan antara 9:1 Pjg grs tak boleh melebihi 100 mil kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah slrh grs pangkal yg memgelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut sampai maksimum 125 mil

MELALUI LAUT TERITORIAL  UTK KEPERLUAN PENGERTIAN LINTAS MELALUI LAUT TERITORIAL  UTK KEPERLUAN melintas tanpa masuki perairan pedalaman atau singgah berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan diluar perairan pedalaman Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atausinggah ditempat berlabuhditengah laut atau fasilitas pelabuhan  Lintas hrs terus menerus, langsung dan secepat mungkin boleh berhenti, buang jangkar bila force majeur atau karena lazim atau alami kesulitan atau utk berikan pertolongan kpd orang,kapal atau pesud yang alami bahaya

Pengertian lintas damai psl 19 Lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian,ketertiban atau keamanan negara pantai

Lintas dianggap membahayakan negara pantai bila Ancaman atau penggunaan kekerasan thd kedaulatan wilayah atau kemerdekaan bpolitik mneg bpantai, pelanggarann hukum internasional Latihan atau praktek dgn sajam Pengumpulan info yg rugikan hankam neg. pantai Propaganda Peluncuran,pendaratan pesawat diatas kapal Idem peralatan dan perlengkapan militer Bongkar,muat komoditi mata uang/orang secara illegal Pencemaran dengan sengaja Kegiatan perikanan Riset dan survey illegal Ganggu siskom Giat lains yang tak ada hubungan dengan lintas

Hak negara pantai dlm pengaturan lintas damai psl 21 Keselamatan navigasi dan pengaturan lalin maritim Perlindungan alat bantu dan fasilitas navigasi atau instalasi lainnya Perlindungan kabel dan pipa laut Konservasi kekayaan hayati laut Pencegahan pelanggaran,peraturan perikanan Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi Pencegahan pelanggaran bc,fiskal,imigrasi, sanitasi

Terus menerus langsung dan secepat mungkin Lintas transit psl 38 Melalui selat internasional utk pelayaran internasional dari laut leps/zee ke laut lepas/zee lainnya Tak boleh dihalangi Terus menerus langsung dan secepat mungkin

Lintas alur laut kepulauan psl 53 Hak pelayaran dan penerbangan dlm cara normal,transit terus menerus langsung secepat mungkin, antara laut lepas/zee dengan laut lepas/zee lainnya Negara kepulauan menentukan sumbu alk,kapal pesud tak boleh menyimpang lbh dari 25 mil ki/ka dan mendekat pantai kurang dari 10 % jrk titik titik terdekat

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (PSL 56) DALAM ZEE NEGARA PANTAI MEMPUNYAI HAK BERDAULAT UTK KEPERLUAN EKSPLORASI DAN PENGELOLAAN SKA BAIK HAYATI MAUPUN NON HAYATI, DARI PERAIRAN DIATAS DSR LAUT DARI DSR LAUT DAN TANAH DIBAWAHNYA DAN BERKENAAN DGN KEGIATAN LAIN UTK KEPERLUAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI EKONOMI ZONA TSB SPT PRODUKSI ENERGI DARI AIR, ARUS, ANGIN YURISDIKSI TSB BERKENAAN DGN : Pembuatan Dan Pemakaian Pulau Buatan, Instalasi Atau Bangunan Riset Ilmiah Kelautan Pelestarian Dan Perlindungan Lingkungan Laut

HAK NEGARA PANTAI UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP : ZONA TAMBAHAN (PSL 33) HAK NEGARA PANTAI UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP : MENCEGAH PELANGGARAN TURDANG BEA CUKAI, FISKAL, IMIGRASI ATAU SANITER DI WIL LAUT TER NYA MENGHUKUM PELANGGARAN TURDANG TSB DI ATAS YG DILAKUKAN DI WIL LAUT TERNYA ZONA TAMBAHAN TIDAK DAPAT MELEBIHI 24 MIL DIUKUR DARI GARIS PANGKAL DARI MANA LEBAR LAUT TER DIUKUR

BATASAN KAPAL PERANG (PSL 29 KHLI) KAPAL, DIMILIKI OLEH ANGK. BERSENJATA SUATU NEGARA MEMAKAI TANDA LUAR YANG MENUNJUKAN CIRI KHUSUS KEBANGSAAN DIBAWAH KOMANDO SEPRANG PERWIRA YG DIANGKAT UTK ITU OLEH PEMERINTAH NAMANYA TERDAPAT DLM DINAS MILITER YG TEPAT DIAWAKI OLEH AWAK KAPAL YG TUNDUK PADA DISIPILIN AB REGULER APABILA SUATU KAPAL PERANG TAK MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG DIKELUARKAN NEGARA PANTAI MENGENAI LINTAS MELALUI LAUT TERITORIAL DAN TAK MENGINDAHKAN PERMINTAAN UTK MENAATINYA YG DISAMPAIKAN KEPADANYA , NEGARA PANTAI DAPAT MENUNTUT KPL PERANG TERSEBUT UTK SEGERA MENINGGALKAN LAUT TERITORIALNYA  PSL 30

PEROMPAK ATAU BAJAK LAUT (PSL 101) PEMBAJAKAN DILAUT TERDIRI DARI SALAH SATU TINDAKAN BERIKUT SETIAP TINDAKAN KEKERASAN ATAU PENAHANAN YANG TIDAK SAH ATAU SETIAP TINDAKAN MEMUSNAHKAN YG DILAKUKAN UTK TUJUAN PRIBADI OLEH AWAK KAPAL ATAU PENUMPANG DARI SUATU KPL ATAU PESUD DAN DITUJUKAN : DILAUT LEPAS THD KPL ATAU PESUD LAIN ATAU THD ORANG ATAU BARANG YG ADA DIATAS KPL ATAU PESUD DEMIKIAN THD SUATU KPL, PESUD, ORANG ATAU BARANG DISUATU TEMPAT DILUAR YURISDIKSI MANAPUN SETIAP TINDAKAN TURUT SERTA SECARA SUKARELA DLM PENGOPERASIAN SUATU KPL ATAU PESUD DGN MENGETAHUI FAKTA YG MEMBUATNYA SUATU KPL ATAU PESUD PEMBAJAK SETIAP TINDAKAN MENGAJAK ATAU DENGAN SENGAJA MEMBANTU TINDAKAN YG DISEBUTKAN DIATAS

MANAJEMEN WILAYAH NEGARA Perkembangan Wilayah NKRI Wilayah Perbatasan NKRI Dasar Hukum Wilayah NKRI Pulau-Pulau Terluar NKRI Permasalahan Penanganan Perbatasan Border Diplomacy

Perkembangan Wilayah NKRI Uti Possidetis Juris / Wilneg bekas koloni sama dengan wilayah ketika ditinggalkan kolonial Wilayah Indonesia pada Proklamasi 17 Agustus 1945 Yurisdiksi Internasional di antara pulau-pulau Indonesia (TZMKO 1939) Perjuangan Diplomasi untuk Pengakuan Prinsip Hukum Negara Kepulauan Wilayah Indonesia pada 1982/ vide UNCLOS 1982 : “Proklamasi ke-2” Pengakuan prinsip negara kepulauan setelah ada negara ke 60 yang meratifikasi UNCLOS 1982

Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi NKRI Zonasi Wilayah NKRI Terra Firma/ Dari tanah proyeksi kekuatan dimulai Perairan Pedalaman Perairan Kepulauan Perairan Teritorial Zona Tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Landas Kontinen Landas Kontinen Di Luar 200 NM

TIGA DIMENSI BATAS NKRI Darat : RI-Malaysia : 1.900 km RI-PNG : l.k. 770 km RI-Timtim : 149,1 km sektor timur 119,7 km sektor barat Laut : (1) Batas Kedaulatan (Laut Teritorial) Malaysia, Singapura, PNG dan Timtim (2) Batas Yurisdiksi Zona Tambahan Malaysia & Filipina (3) Batas Landas Kontinen dan ZEE dengan 9 negara tetangga Udara : Dengan 10 negara tetangga

OUTER SPACE AIRSPACE 0 Nm 24 Nm 200 Nm 350 Nm Daratan 12 Nm LAUT BEBAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN PEDALAMAN LAUT WILAYAH ZONA TAMBAHAN Daratan LANDAS KONTINEN OUTER SPACE AIRSPACE KONFIGURASI WILAYAH YURISDUKSI MENURUT UNCLOS 1982 12 Nm KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH UDARA Wilayah daratan (land teritory) Perairan kepulauan (archipelagic waters) Laut temorial (teritomal sea) Ketiga wilayah itu disebut wilayah teritorial dan juga wilayah kedaulatan. Sedangkan wilayah yuridiksi meliputi : Zona tambahan (contiguous zone) Zona ekonomi ekslusif (exclusive economic zone) Landas Kontinen (continental shelf)

OUTER SPACE ? AERO SPACE ? AIR SPACE Antariksa Geostationair orbit Wahana antariksa ? AERO SPACE ? Dirgantara Ruang udara AIR SPACE Penerbangan Earth

POSISI GEO STATIONARE SATELITE ORBITE ( GSO ) GSO adalah kawasan yang berada di angkasa luar (Outer Space) dengan ketinggian ± hingga 36.000 KM diatas permukan bumi, Hanya terdapat di atas khatulistiwa secara melingkar dengan ketebalan ± 30 KM dan lebar ± 150 KM. Mempunyai sifat spesifik yaitu setiap satelit yang ditempatkan pada kawasan GSO, akan mengelilingi bumi yang rotasinya sama dengan rotasi bumi, sehingga posisinya selalu sinkron (stationer) dengan suatu titik di bumi. GSO menjadi kawasan yang sangat baik, segi teknis dan ekonomis untuk penempatan satelit, namun hanya mampu menampung ± 180 buah satelit (idealnya antara satelit berjarak 20).

STATUS HUKUM RUANG DIRGANTARA RUANG ANTARIKSA (WILAYAH KEPENTINGAN RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL DARATAN ZEE 12 NM 12 NM 12 NM 24 NM ZONA LAUT TAMBAHAN 200 NM LEO = 100 – 450 KM MEO = 450 – 34.000 KM HEO = 34.000 – 36.000 KM 200 NM 12 NM

“ORBIT SATELIT GEOSTATIONER” SUATU ORBIT SIRKULER DI ATAS PADANG KATULISTIWA DIMANA SATELIT YANG DI TEMPATKAN DI ORBIT SIRKULER TSB. AKAN BERGERAK SEARAH DENGAN BUMI

DEKLARASI BOGOTA 1976 BUMI Y E Y D C B Y Y 12,82 % 33.979,07 KM Ket : A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/Negara lain A, B, C, = Atmosfir Bumi E Y D C B Y Y D,E = Ruang angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama Y = Orbit Geostationer (GS0)

Indonesia TIDAK mempunyai UU Batas Wilayah Negara Dasar Hukum Wilayah RI Opini Umum Indonesia TIDAK mempunyai UU Batas Wilayah Negara oleh karena itu lemah secara hukum !

Sejumlah UU Batas Wilayah NKRI dan Instrumen Hukum lainnya Undang – Undang Batas Wilayah NKRI Bersifat Umum Undang – Undang Batas Wilayah NKRI Bersifat Khusus

Undang – Undang Batas Wilayah NKRI Bersifat Umum UU 4 / 1960 Tentang Titik Dasar Dan Garis Pangkal Negara Kepulauan : Semua Wilayah Darat dan Laut Di dalam garis pangkal adalah wilayah NKRI UU 17 / 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982

UU NO. 6 / 1996 Tentang Perairan Nasional UU NO 5/1983 Tentang ZEE PP NO. 38 TAHUN 2002 Tentang Titik Dasar dan Garis Pangkal Negara Kepulauan

Undang–Undang Batas Wilayah NKRI Bersifat Khusus NO. SUBJEK/ JUDUL PERJANJIAN NEGARA PIHAK TEMPAT/ TANGGAL PENANDA TANGANAN STATUS PEMBERLAKUAN 1. PERSETUJUAN. GARIS BATAS LANDAS KONTINEN RI-MALAYSIA MALAYSIA KUALA LUMPUR, 27 – 10 – 1969 RATIFIKASI. KEPPRES NO. 89/ 1969 (05-11-1969). 2. PERJANJIAN. GARIS BATAS LAUT WILAYAH. KUALA LUMPUR 17-03-1970 RATIFIKASI. UU NO. 2 /1971 (10-03-1971) 3. PERSETUJUAN. GARIS BATAS DASAR LAUT TERTENTU (LANDAS KONTINEN) AUSTRALIA CANBERRA 18-05-1971 RATIFIKASI. KEPPRES NO: 42/ 1971 (01-07-1971) 4. PERSETUJUAN. BATAS LANDAS KONTINEN THAILAND BANGKOK 17-12-1971 KEPPRES NO: 21/ 1972 (11-03-1972) 5. TRILATERAL MALAYSIA DAN 21-12-1971 KEPPRES NO: 20 /1972 (11-03-1972)

PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH SINGAPURA JAKARTA 25-05-1973 6. PERSETUJUAN. BATAS-BATAS LAUT TERTENTU (LANDAS KONTINEN) TAMBAHAN PERSETUJUAN 1971 Australia Jakarta 9-10-1972 Keppres No.66 Tahun 1972 (04-12-1972) 7. PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH SINGAPURA JAKARTA 25-05-1973 RATIFIKASI UU. NO. 7/1973 (08-12-1973) 8. PERJANJIAN GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA RI-PNG AUSTRALIA (PROTEKTOR PNG) 12-02-1973 RATIFIKASI UU. NO.6/1973 (08-12-1973) 9. PERSETUJUAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN INDIA 08-08-1974 RATIFIKASI KEPPRES NO. 51/1974 (25-09-1974) 10. PERSETUJUAN GARIS BATAS DASAR LAUT THAILAND 11-12-1975 RATIFIKASI KEPPRES NO. 1/1977 (31-01-1977) 11. PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS LANDAS KONTINEN THN 1974 NEW DELHI 14-01-1977 RATIFIKASI KEPPRES NO. 6/1973 (08-12-1973) 12. PERSETUJUAN PENETAPAN TITIK PERTEMUAN TIGA GARIS BATAS & PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN (TRILATERAL) THAILAND DAN INDIA 22-06-1978 RATIFIKASI KEPPRES NO. 24/1978 (16-08-1978)

RATIFIKASI KEPPRES NO. 21/1982 13. PERSETUJUAN BATAS-BATAS MARITIM DAN KERJASAMA TENTANG MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN PNG JAKARTA 13-12-1980 RATIFIKASI KEPPRES NO. 21/1982 14 PERSETUJUAN. GARIS BATAS ZEE DAN DASAR LAUT TERTENTU AUSTRALIA PERTH 16-03-1997 BELUM BERLAKU KARENA MASIH BELUM DI RATIFIKASI 15. PERSETUJUAN. GARIS BATAS LANDAS KONTINEN VIETNAM HANOI 26 JUNI 2003

Wacana Perlunya UU Batas Wilayah NKRI Analisis Pasal 25-E UUD 1945 “NKRI ADALAH SEBUAH NEGARA KEPULAUAN BERCIRI NUSANTARA DENGAN WILAYAH YANG BATAS-BATAS DAN HAK-HAKNYA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 10 UU NO 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 25 E UUD 1945 NKRI vis a vis Pasal 10 UU NO 24/2000 ttg Perjanjian Internasional Pasal 25-E UUD 1945 “NKRI adalah sebuah negara kepulauan berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 10 UU NO 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional “Pegesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan penetapan batas wilayah”

Perkembangan penjabaran amanat Pasal 25E –UUD 1945

Pasal 25 E UUD 1945 NKRI adalah : - Negara Kepulauan - Batas dan Haknya Ditetapkan UU Negara Kepulauan Diakui Hukum Internasional dan Diatur Dalam UU Nasional RI Prinsip-prinsip penetapan batas telah diatur dalam UU Batas Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan telah diatur dalam UU Hak-hak NKRI sebagai negara kepulauan telah diatur dalam UU Batas terluar Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen Bilateral dan Trilateral sebagian besar telah ditetapkan dengan UU dan instrumen hukum lainnya

R-UU Batas Wilayah NKRI Wilayah Yang Akan Diatur ? Wilayah Darat ? Wilayah Pulau Terluar ? Wilayah Perairan Pedalaman ? Wilayah Perairan Kepulauan ? Wilayah Laut Teritorial, ZT, ZEE dan LK? Batas Yang Akan Diatur ? Batas Yang Sudah Diperjanjikan dengan UU? Batas Yang Belum Diperjanjikan?

Implikasi UU Batas Wilayah NKRI Terhadap Batas Yang Belum Diperjanjikan: Indonesia secara sepihak menentukan sendiri garis batas wilayahnya. Bertentangan Dengan UU 17/1985 yang menegaskan garis batas ditetapkan melalui perjanjian, bukan secara sepihak. Semua perundingan penetapan perbatasan HARUS DIHENTIKAN karena Pemri tidak mungkin merundingkan posisi garis batas yang sudah digariskan dan diundangkan oleh DPR.

Aparat penegak hukum di perbatasan darat dan laut (TNI-AD dan Polisi di darat dan TNI-AL di laut) harus siap menegakkan garis batas yang ditentukan DPR, dengan KONSEKUENSI ADANYA KONFLIK dengan negara tetangga yang tidak mengakui garis batas tersebut. Negara tetangga akan menolak berunding dengan Indonesia dalam setiap materi perjanjian yang menyebutkan wilayah aplikasi perjanjian seperti perjanjian udara, perjanjian investasi, penghindaran pajak berganda.

Persepsi Ancaman Terhadap Pulau- Pulau Terluar Pulau Terluar Tidak Di luar. Pulau Terluar ada di dalam batas laut teritorial. Dasar Hukum: UU 17/1985 dan PP 38/2002 dan UU No 43 ttg Wilneg Pulau Miangas, Marore, Marampit di Kabupaten Sangihe Talaud, Sulawesi Utara Kekhawatiran perlu pencerahan Filipina mengakui kedaulatan Indonesia Terdapat infrastruktur pemerintahan: Pemda, TNI-AD/AL, Polri, Sekolah

Pulau Terluar Tidak Bernama? Semua Pulau Terluar Bernama, yakni: NO. NAMA PULAU TITIK DASAR PENDUDUK PERBATASAN 1. P. RONDO TD.177 X INDIA 2. P. BERHALA TD.184 MALAYSIA 3. P. NIPA TD.190 & 190A SINGAPURA 4. P. SEKATUNG TD. 030B VIETNAM 5. P. MARORE TD. 055 V PHILIPINA 6. P. MIANGAS TD. 056 7. P. FANI TD. 066 PALAU 8. P. FANILDO/MAPIA TD. 072 9. P. BRAS/MAPIA TD. 072A 10. P. BATEK TIMOR TIMUR

Pulau - Pulau Tak Bernama Lokasi: Di dalam perairan kepulauan Relevansi terhadap perbatasan? Relevansi terhadap klaim negara lain? Kebijakan Penamaan / Toponimi

BEBERAPA MASALAH DALAM PENANGANAN MASALAH PERBATASAN KETIADAAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERBATASAN Dulu ada Pankorwilnas PENANGANAN MASALAH PERBATASAN: PENDEKATAN BERSIFAT SEKTORAL PEMAHAMAN PERMASALAHAN PERBATASAN

BORDER DIPLOMACY PELAKSANAAN POLUGRI DALAM RANGKA PENANGANAN MASALAH PERBATASAN YANG MENCAKUP PENETAPAN BATAS WILAYAH NEGARA DARAT – LAUT SERTA MANAJEMEN BERBAGAI MASALAH PERBATASAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL

PR PENENTUAN BATAS : DEMARKASI BATAS DARAT DAN DELIMITASI BATAS LAUT (1) RI-Malaysia (2) RI-Timtim Laut (1) Batas Kedaulatan Berupa Batas Laut Teritorial: Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timtim (2) Batas Yurisdiksi ZEE: India, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau, Timtim (3) Batas Yurisdiksi Landas Kontinen: Malaysia, Filipina, Palau, Timtim

PRIORITAS PERUNDINGAN Darat Timtim Kaltim – Sabah Kalbar – Serawak Laut Singapura RI-Filipina RI-Malaysia RI-Palau RI-Timtim

BORDER DIPLOMACY DALAM MANAJEMEN PERBATASAN PENDEKATAN PERBATASAN SBG KAWASAN JENDELA LARANGAN PERMANEN EKSPOR PASIR KE SINGAPURA MASALAH LIMBAH B3 PENERAPAN KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG SELAT MALAKA ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL ENTRY,ILLEGAL TRADE, ILLEGAL HUMAN TRAFICKING PENGATURAN RIVER MANAGEMENT DI KAWASAN PERBATASAN RI-TIMTIM

KONSENSUS DASAR BANGSA INDONESIA BHINNEKA TUNGGAL IKA PERSATUAN-KESATUAN- INTEGRASI NASIONAL –NKRI ( NKRI HARGA MATI ? ) PANCASILA UUD 1945 (AMANDEMEN ?) PRINSIPS NEGARA KEPULAUAN

ARCHIPELAGO PRINCIPLE 35 AZAS ARCHIPELAGO/ ARCHIPELAGO PRINCIPLE 1.ARCIPELAGUS,ITALIA ,ABAD TENGAH, ARCI= PEN TING, PELAGUS =LAUTAN,ARCIPELAGUS =LAUT TERPENTING,VIDE 1268 PERJANJIAN REPUBLIK VENESIA DGN RAJA MICAEL PALAEOLOGUS,LAUT AIGEA ADALAH LAUT TERPENTING 2. BKBANG MENJADI PENGERTIAN ARC(H)IPELAGO ADALAH WILLA DGN PULAU DIDLMNYA MRPKN SATU KESATUAN UTUH,BARAT/INGGRIS ARCHIPELAGO= KUMPULAN PULAUS 3. AZAS ARCHIPELAGO, HIMPUNAN PULAU SATU KATA GORI ADALAH SATU KESATUAN YG UTUH LAUT DISEKITARNYA ADALAH PEMERSATU

NEGARA KEPULAUAN NEGARA NUSANTARA APA KETERKAITANYA 4. LAHIR KONSEPSI KEWILAYAHAN RI BERUPA NEGARA KEPULAUAN YANG WILRAT, WILLA DAN WILUDNYA MRPKN SATU KESATUAN YG UTUH,MERUPAKAN PENGERTIAN YANG UNIVERSAL DAN BERLAKU PULA BAGI FIJI,BAHAMA,NORWEGIA,FILIPINA 5. WAWASAN NUSANTARA YG PENGERTIANNYA DIKUKUHKAN BDSK TAP MPR/IV /1973 ,BAB II HRF E WAWASAN NUSANTARA MENDASARI LAHIRNYA NEGARA NUSANTARA SCR POL/KUM (HANYA INDONESIA),SERING TIMBUL KERANCUAN NEGARA NUSANTARA IDEM DGN WASANTARA 6. PERJUANGAN INA DIDUNIA INTERNASIONAL DLM HUKLA SEBENARNYA MEMPERJUANGKAN PRINSIPS NEGARA NUSANTARA/NEGARA KEPULAUAN,BUKAN MEMPERJUANGKAN WASANTARA

36 JOHN CRAWFORD,THE HISTORY OF THE INDIAN ARCHIPELAGO,EDINBURG 1820 INDIAN ARCHIPELAGO=WILAYAH KEPULAUAN/GUGUSS KEPULAUAN DARI ANDAMAN SP KEP MARSHALL HINDIA BLD=NEDERLANDSCH OOST INDISCHE ARCHIPEL PROF ADOLF BASTIAN,INDONESIEN ONDER DIE INSELN DES MALAYISCHEN, BERLIN 1884 J.R. LOGAN,JOURNAL OF THE INDIAN ARCHIPELAGO AND EAST INDIA,1950 ISTILAH INDONESIA SBG KONSEP KEWILAYAHAN,SOSBUD,POLITIK, HUKUM, NEGARA BANGSA/NS

37 MAHKAMAH INTERNASIONAL DLM SENGKETA PERIKANAN LAUT ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE,1951,MEMBENARKAN NORWEGIA MENARIK BASE LINE UTK MEMELIHARA KESATUAN PULAUSNYA SESUAI TEORI/PRINSIPS ARCHIPELAGO. PRINSIPS INI JUGA DIPRAKTEKAN DIGUGUS PULAU GALAPAGOS/ EQUADOR, DOKTRIN TRUMAN 28 SEPT 1928,MELIPUTI PENGAMANAN WIL. PEM BIAKAN IKAN DILUAR WIL AS,YG MERUPAKAN PENERUSAN PANTAI AS TUNDUK PD JURISDIKSI DAN KEKUASAN AS(TEORI/PRINSIP PRO LONGATION OF THE LANDMASS) EQUADOR, CHILI,PERU MENGEMBANGKAN PRINSIP/THEORI BIOMA NEGARA ECP YANG KONTUR PANTAINYA CURAM MENYATAKAN ADA SATU KESATUAN SIKLUS KEHIDUPAN MENJANGKAU JARAK 200 MIL KEARAH LUAR( HABITAT DARAT,BURUNG,IKAN ANJOVIS )

* NEG. KESATUAN RI BDSK PS & UUD ‘45 BERWILAYAH NUSANTARA * PEM. IND YG DEMOKRATIS BDSK PS DAN UUD ‘45 * BGS IND. YG MERDEKA B’DAULAT DAN B’SATU ADIL DAN MAKMUR WADAH * KEHIDUPAN B’MASY. B’BGS. B’NEG BDSK PANCASILA DAN UUD ‘45 * SISTEM NAS YG T’PADU B’SATU, ULET DAN TANGGUH SESUAI WASANTARA DAN TANNAS * KUM NAS YG MENGABDI KPD TING NAS PANDANGAN HOLISTIK INDONESIA I S I * BHINNEKA TUNGGAL IKA * KESATUAN- PERSATUAN * SELARAS, SERASI, SEIMBANG ANTARA INDIVIDU, GOL. BGS, NEGARA,ANTAR NEG/BANGSA TATA LAKU

WASANTARA 39 SATU KESATUAN BERLANDASKAN IDEOLOGI POLITIK EKONOMI PANCASILA SBG IDEOLOGI NEG. ALAT PEMERSATU PANDANGAN, PEGANGAN, TINJAUAN & CARA HIDUP BANGSA INDONESIA POLITIK TATA KEHID. KE BGS.AN BDSK DEM. PANCASILA POL. BEBAS - AKTIF ANTI KOLONIALISME & IMPERIALISME EKONOMI TATA EK. DISUSUN BDSK EK. RAKYAT . PEMERINTAH . SWASTA . KOPERASI PEMERATAAN PEMB. DI SLRH ASPEK KEHID SOSBUD TATABUDAYA NAS. YG BHINEKA TUNGGAL IKA KEPRIBADIAAN NAS. TOLERANSI HIDUP SECARA HARMONIS, SELARAS, SERASI, SEIMBANG HANKAM ANC. THD SATU WIL. MRPKAN ANC, KPD SELURUH NEG KAM & STAB. NAS

DEKLARASI JUANDA 57 UU NO. 4/PRP 1960 SURTA LAUT DEKLARASI JUANDA 57 UU NO. 4/PRP 1960 UNCLOS 1982 UU NO. 17/1985 * 12 MIL LAUT TERITORIAL * 200 TTK KOORDINAT * 196 GRS PANGKAL LURUS (STRAIGHT BASE LINE) * PANJANG 8069, 8 MIL * PANJANG GARIS PANGKAL TIDAK MELEBIHI 100 MIL * 3 % JUMLAH DPT LBH DARI 125 MIL * 5 MACAM GARIS PANGKAL MNRT KONVESI ** NORMAL BASE LINE ** STRAIGHT BASE LINE ** ARCHIPELAGIC BASE LINE ** LOW TIDE ELEVATION LINE ** CLOSING LINE

SURVEY DISHIDROS TNIAL 1996 (TIM-TIM SDH/MSH BAGIAN NKRI) JUMLAH TTK DASAR = 233 (BASE POINT) JUMLAH GARIS PANGKAL = 233-2 = 231( BASE LINE) ARCHIPELAGIC(STRAIGHT) BASE LINE = 166 STRAIGHT BASE LINE = 52 NORMAL BASE LINE = 13 PERBEDAAN JUMLAH ANTARA UU NO. 4/PRP 60 DAN UU NO. 17/1985 (200 – 233) UU NO. 4/PRP 1960 POINT TO POINT THEORY, KONVENSI GABUNGAN SESUAI CONTOUR GEO UU 4/PRP 60 GUNAKAN PETA SKALA KECIL ADA YANG TAK PAS MASUKNYA TIM-TIM. KARENA