Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NERACA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
RUANG LINGKUP PSAP 07 PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
1 TheBalanceSheetand NotestotheFinancial Statements The Balance Sheet and Notes to the Financial Statements chapter 3.
DEFINISI MENURUT PSAK.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
MANAJEMEN PERBANKAN LAPORAN KEUANGAN BANK 9 BAB.
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
Akuntansi Keuangan Menengah 1
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI ASET AKUNTANSI PEMERINTAH WIDIA NATALIA
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Transcript presentasi:

Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 30 Agustus 2007

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERUPA LAP KEUANGAN (Pasal 30 –32 UUKN) a.Laporan Realisasi APBN/APBD b.Neraca c.Laporan Arus Kas d.Catatan atas Laporan Keuangan Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (DPSAP) Sampai saat ini Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun 11 DPSAP dan Kerangka Konseptual (KK) Terhadap Seluruh DPSAP dan KK tersebut telah dilakukan dengar pendapat publik

DRAFT PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

DRAFT PSAP PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH BULETIN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH

BULETIN TEKNIS NERACA AWAL Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan KSAP yang memberikan arahan secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal disusun sebagai panduan dalam rangka menyusun neraca awal yang mengacu kepada standar akuntansi

PENTINGNYA MENYUSUN NERACA AWAL Neraca awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi akuntansi periode berikutnya Neraca awal hanya disajikan sekali yaitu pada saat pertama kali entitas pemerintah menyusun neraca.

SIKLUS AKUNTANSI NERACA AWAL TRANSAKSI PENCATATAN PELAPORAN

TAHAPAN PENYUSUNAN NERACA AWAL a. Inventarisasi b. Penilaian/Pengukuran c. Pengklasifikasian d. Pelaporan

SISTEMATIKA BULETIN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL Pendahuluan Aset Lancar Investasi Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban

ASET LANCAR Klasifikasi : Kas dan Setara Kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Persediaan Penilaian : - Kas dan Setara Kas : nilai nominal - Investasi Jangka Pendek: nilai nominal - Piutang : nilai nominal tagihan belum dibayar - Persediaan : biaya perolehan, biaya standar dan nilai wajar

Permasalah Aset lancar Kas  Masih ada kementerian/lembaga yang mengelola kas tersendiri dan tidak dilaporkan. Piutang  Banyak piutang yang merupakan aset lancar tetapi tidak tertagih sampai bertahun-tahun.

INVESTASI JANGKA PANJANG Klasifikasi: Investasi Non-Permanen dan Investasi Permanen Penilaian: - Non-Permanen: nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), nilai perolehan, - Permanen: nilai perolehan, metode ekuitas

Permasalahan Investasi Tidak terdokumentasikan dengan baik dari awal nilai penyertaan pemerintah.

ASET TETAP (1) Klasifikasi: Tanah;Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan,Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan Penilaian: - Tanah: harga pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), standar biaya - Peralatan dan Mesin: harga perolehan dan harga standar - Gedung dan Bangunan: harga pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), standar biaya

ASET TETAP (2) - Jalan&Irigasi: nilai wajar berdasar standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang - Aset Tetap Lainnya: harga beli jika aset tersebut dibeli pada tanggal neraca atau standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang - Konstruksi: biaya yang telah dikeluarkan

Permasalahan Aset Tetap Inventarisasi yang berbiaya mahal Historical cost vs nilai wajar Penilaian nilai wajar yang sulit dilakukan

Solusi Alternatif penentuan nilai wajar berdasarkan tata urutan : 1. Harga Pasar 2. NJOP (Tanah & Bangunan) 3. Standar Biaya yang dikeluarkan instansi yg bewenang

DANA CADANGAN Klasifikasi: sesuai peruntukan/tujuan Penilaian: nilai realisasi (ditambah akumulasi pendapatan yang diperoleh)

ASET LAINNYA Klasifikasi: Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Kemitraan, Aset Lain-lain Penilaian: Aset Tak Berwujud: sebesar pengeluaran yang terjadi Tagihan Penjualan Angsuran: saldo tagihan TP/TGR: saldo tagihan Kemitraan: nilai aset yang diserahkan Aset lain-lain: nilai perolehan

Permasalahan Aset Lainnya Aset tak berwujud dalam bentuk Peningkatan SDM belum dimasukkan/diakui sebagai aset.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Klasifikasi: Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan Uang Muka Kas Umum Negara (KUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) Penilaian: nilai nominal, saldo kewajiban

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Klasifikasi: Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Utang Dalam Negeri Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Luar Negeri Penilaian: sebesar nilai nominal yang belum dilunasi

TERIMA KASIH