LAPORAN HASIL PERTEMUAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN DAN UNDANG- UNDANG KEPERAWATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
pendampingan SDP SMK rujukan - 3 thn melalui SEAEDUNET 20
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
Akuntansi keuangan lanjutan 1
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MATERI RAPAT KOORDINASI DENGAN KATU PKM SE-KAB SMG Tanggal 06 Mei 2014
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Laporan Keuangan dan Siklus Akuntansi

PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
MONITORING DAN EVALUASI MTKI – MTKP 2012 Oleh : Divisi Evaluasi MTKI.
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI ​ Persatuan Teknisi Gigi Indonesia ​ Suroto, AMTG., M. Kes ​ Makasar, 19 – 20 Juli 2014.
Alur Kegiatan Workshop
PERMENKES No Penyelenggaraan Pekerjaan & Praktik Tenaga Gizi
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
Copyright © 2007 Prentice-Hall. All rights reserved 1 Bab 2 Mencatat Transaksi Bisnis.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
LEGALITAS PROFESI SANITARIAN
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
Luas Daerah ( Integral ).
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
SUNSET POLICY.
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Pengimbasan Implementasi
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KAS Materi 03.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntansi keuangan lanjutan 1
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
S T R Tenaga Kesehatan Masyarakat Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
S T R Tenaga Kesehatan Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
MEKANISME DAN ALUR PERPANJANGAN STR
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
ALUR PENERBITAN STRTTK
UPDATE INFORMASI Data sebelum tahun 2012 pada umumnya masih belum sebaik setelah tahun Data PDPT setelah 2012 bisa langsung on line ON GOING, untuk.
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB), STR, NIRA dan SIMK PPNI
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Transcript presentasi:

LAPORAN HASIL PERTEMUAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN DAN UNDANG- UNDANG KEPERAWATAN

SISTIMATIKA 1.PENDAHULUAN 2.GAMBARAN UMUM 3.ANALISA SITUASI 4.TANTANGAN DAN SOLUSI 5.PENUTUP

PENDAHULUAN POKOK BAHASAN PERTAMA

Hasil Evaluasi Uji Kompetensi 2013 DeskripsiD III KebidananD III Keperawatan Jumlah soal180 Nilai rata-rata41,0843,03 Standar deviasi9,3511,05 Nilai tertinggi72,2073,33 Nilai terendah7,7810,00 Range64,4263,33 Nilai Batas Lulus40,1437,47 Jumlah peserta lulus3.582 (53,5%)2.617 (67,5%) Jumlah peserta belum lulus3.114 (46,5%)1.260 (32,50%) 4

Temuan Kualitas tenaga kesehatan Indonesia masih rendah Fasilitas Kesehatan khususnya RSU juga bervariasi kualitas pelayanannya Ada kesenjangan yang signifikan kualitas tenaga kesehatan, baik secara individu maupun institusi pendidikannya Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, harus dilakukan: – Institusi pendidikan  Akreditasi – Individu  Uji Kompetensi dan CPD (Continuous Profesionalism Development) KEBIJAKAN MTKP 11 FEBRUARI 20145

Tugas MTKI Membantu Menteri dalam penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan / atau pekerjaan keprofesiannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. KEBIJAKAN MTKP 11 FEBRUARI 20146

Tugas & Fungsi MTKI PERMENKES NO 46/2013 Uji kompe tensi STR Pembi- naan Profesi Komite Disiplin

SERTIFIKASI Uji Kompetensi (exit exam) Uji Kompetensi (exit exam) REGISTRASIREGISTRASILISENSILISENSI STRSTR SIP / SIK SerkomSerkom UU 12/2012  PTPMK 46/2013PERMENKES Alur Regulasi melalui Uji Kompetensi

Serkom  STR UK  Exit Exam Sikap MTKI Biaya : Pem  Swadana SERTIFIKAT KOMPETENSI

Re-SERTIFIKASI Portofolio  CPD Re-REGISTRASIRe-REGISTRASILISENSILISENSI STRSTR SIP / SIK Serkom Alur Regulasi melalui Portofolio

Aktivitas dalam tiap Ranah CPD ( Continous Profesionalism Developmen) Pembelajaran Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll Profesionalisme Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll Pengabdian Masyarakat Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll Publikasi Ilmiah Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Pengembangan Ilmu Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor kompetensi

SKP (Satuan Kredit Profesi) Ditetapkan 25 SKP dalam 5 tahun Ketentuan sudah ada Yang kurang adalah publikasi ilmiah Setiap OP sebaiknya segera menerbitkan Jurnal Ilmiah, sebagai wahana anggotanya untuk menampilkan publikasi ilmiahnya

GAMBARAN UMUM POKOK BAHASAN KE DUA 13

14 PENGAJUAN STR NOJENIS NAKESDI TAHUN 2012 (Non PNBP)DI TAHUN 2013 (Non PNBP) PENGAJUAN SDH JADI BELUMPENGAJUAN SDH JADI BELUM 1BIDAN PERAWAT PERAWAT GIGI FISIOTERAPI REFRAKSI OPTISIEN TERAPI WICARA RADIOGRAFER OKUPASI TERAPI GIZI PEREKAM MEDIS TEKNIK GIGI TEKNIK ELEKTROMEDIK ANALIS KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN AKUPUNKTUR ORTETIK PROSTETIK FISIKAWAN MEDIK PERAWAT ANASTESI16 14 TOTAL

15 PENGAJUAN STR NOJENIS NAKESDI TAHUN 2014 (Non PNBP & PNBP) PENGAJUAN SDH JADI BELUM 1BIDAN PERAWAT PERAWAT GIGI FISIOTERAPI REFRAKSI OPTISIEN TERAPI WICARA44 7RADIOGRAFER679 8OKUPASI TERAPI2 9GIZI PEREKAM MEDIS TEKNIK GIGI8 8 12TEKNIK ELEKTROMEDIK 13ANALIS KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN211 15AKUPUNKTUR31 16ORTETIK PROSTETIK43 17FISIKAWAN MEDIK30 18PERAWAT ANASTESI TOTAL Prosentase 39%

Rencana Tindak lanjut MTKP 1 Sapu jagat jilid II Awal desember 2014 – Pelatihan – Uji kompetensi – Sertifikat Kompetensi – STR Seminar Sosialisasi UU Tenaga Kesehatan KEBIJAKAN MTKP 11 FEBRUARI

RENCANA TINDAK LANJUT MTKP 2 Pelatihan Item Development bagi OP dan Institusi Kesehatan pada tanggal 26 s/d 27 November 2014 Uji Kompetensi bagi tenaga Kesehatan Non Keperawatan dan Kebidanan Minggu I Bulan Desember Uji ulang bagi tenaga kesehatan yang tidak lulus Uji Kompetensi Minggu I Desember 2014 Penerbitan Sertifikat kompetensi bagi Tenaga Kesehatan yang lulus test oleh institusi dan OP Pengusulan penerbitan STR ke MTKI

RTL SEMINAR NoInstitusiApa yang harus dilakukan 1.Institusi Diknakes 2.OP 3.MTKP 4.MTKI KEBIJAKAN MTKP 11 FEBRUARI

LAPORAN KEUANGAN KEBIJAKAN MTKP 11 FEBRUARI

PERJALANAN PEMBIAYAAN MTKP JATENG Awal masa pergantian pengurus periode 2006 – 2011 ke periode 2011 – 2016, anggaran MTKP Jateng untuk operasional berawal dari 0 (Nol). Seiring perkembangan waktu,MTKP Jateng periode mendapat subsidi : Sumber dana tahun APBN 2. Peran serta masyarakat Sumber dana tahun 2012 – APBN 2. Peran Serta masyarakat dalam pelaksanaan Ukom 3. Legalisir 20

PENGELUARAN BIAYA 1.Representatif Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Staf TU Ka, Dinkes 2.Representatif Pengurus dan Sekretariat MTKP Jateng 3.ATK 4.Telepon 5.Sewa Gedung 6.Pemeliharaan dan perbaikan komputer/ service printer 7.Honor 5 orang pegawai sekretariat 8.Foto copy surat-surat, serkom dan STR 9.Pemberkasan dan pengusulan STR ke MTKI 10.Akomodasi perjalanan dinas ke luar daerah 11.Konsumsi untuk pertemuan 12.Cetak kertas sertifikasi kompetensi 13.Honor Cleaning service 21

ALUR PROSES PEMBIAYAAN UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 22 INSTITUSI CETAK SERKOM MTKP ORGANISASI PROFESI

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI (kesepakatan Forkom) Biaya Administrasi penerbitan sertifikat kompetensi sebesar Rp ,- Legalisir STR dan Serkom sebesar Rp ,- Legalisir STR dan Serkom dengan foto copy sendiri sebesar Rp ,- 23

Perolehan Anggaran MTKP Jateng 24 NOBLN/TAHUNPENERIMAAN (RP)NOTAHUNPENGELUARAN (RP)JUMLAH SALDO 1JUNI Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total : JAN S/D OKT 2014 Serkom : Legalisir : Jml Total : JAN S/D OKT 2014 Serkom : Legalisir : Jml Total : Serkom : Legalisir : Jml Total :

ANALISA SITUASI POKOK BAHASAN KE TIGA 25

ALUR PENERBITAN SERTIFIKASI & REGISTRASI NAKES Per Gub Jateng : PESERTAOP MTKPDINKES TIDAK LULUS MTKP SERKOM O PLULUS UJI KOMPETENSI SURAT IJIN NAKES 26 Biaya penerbitan Serkom oleh Komite OP : Rp ,- Biaya penerbitan Surat Ijin Registrasi Nakes oleh Dinkes Prov Jateng : Rp ,-

PMK RI no. 161/2010 & no. 1796/2011  MTKI blm siap OPMTKP OP TIDAK LULUS SERKOM MTKPLULUS UJI KOMPETENSI DIKNAKES/ INDIVIDU STR DATA USULAN MTKIMTKP STR JADI OP DATA 27 Biaya penerbitan Serkom oleh MTKP Jateng : Rp ,- Biaya legalisir : Rp ,-

PMK no. 46 tahun 2013 OP/ INSTITUSI INSTITUSI SERKOMMTKP MTKISTR MTKP MTKI TIDAK LULUS LULUS UKOMMTKI MTKP DATAUSULAN STR DATA Hasil UK 28 Biaya penerbitan Serkom oleh MTKP : Rp ,- Biaya penerbitan STR oleh MTKI : Rp ,-

INSTITUSI MTKP MTKISTR MTKP INSTITUSI TIDAK LULUS LULUSUKOM DIKTI 29 Biaya penerbitan Serkom oleh Institusi : Rp. - Biaya penerbitan STR oleh MTKI : Rp ,- DATA DAN BERKAS PENGAJUAN STR PERATURAN BERSAMA MENKES RI DAN MENDIKBUD RI NOMOR : 36 TAHUN 2013 SERKOM

TANTANGAN DAN SOLUSI POKOK BAHASAN KE EMPAT 30

KELEMBAGAANKEWENANGAN Per Gub Jateng no. 37 tahun Penerbitan Serkom oleh Komite Organisasi Profesi 2.Dinkes Prov Jateng menerbitkan sertifikasi dan registrasi nakes seperti : SIB, SIP, SIR, SIF, SIPG, SIF dan SIA Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 161/MENKES/PER/I/ MTKP melaksanakan Ukom bekerjasama dengan OP 2.MTKP Menerbitkan Serkom Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796/MENKES/SK/ VIII/ MTKP sebagai Observer dalam pelaksanaan Ukom 2.Menerbitkan serkom atas nama MTKI 31

Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi dan keanggotaan MTKP diatur dalam Pedoman yang ditetapkan MTKI 1.Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT. 2.UK diselenggarakan oleh PT bekerja sama dengan Dikti & MTKI 3.PT mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kpd MTKI untuk mendapatkan STR bagi pemegang sertifikat 4.Pembayaran STR harus melampirkan bukti pembayaran yang asli ke MTKI UU no. 12 tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi Serifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. 32

NOPERMASALAHAN LAINUPAYA / SOLUSI 1 Banyak STR yang sudah jadi belum diterima peserta (bidan/perawat) Op wilayah sosialisasi ke OP cabang / institusi Diknakes dengan menginformasikan pembayaran STR. 2 Masih banyak STR tahun 2011 yang belum jadi Kirim ulang data ke MTKI 3 Surat edaran No. KU.01.01/V.2/06682/2013 tentang penarikan PNPB untuk pengurusan STR MTKP menunggu pembayaran dari Institusi Diknakes / Individu ke MTKI dengan melampirkan bukti asli transfer / pembayaran 4 Penerbitan Serkom oleh PT bekerjasama dengan OP. Lembaga pelatihan / lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi, MTKP Prov. Menjadi vakum - Perlu LO (Learning Organitation) - Peningkatan modal kas MTKP dengan pembelian armada 5 Tahun 2011 – 2013 : honor pengurus MTKP dibiayai APBN Tahun 2014 DIPA APBN tidak keluar, maka belum ada alokasi honor pengurus dan sekretariat MTKP Memberikan bantuan untuk pengurus dan Sekretariat MTKP sesuai porsi tugas di MTKP 33

PENUTUP POKOK BAHASAN KE LIMA 34

Sebelum MTKI berubah menjadi KTKI maka MTKP diharapkan agar segera menginventaris STR yang sudah diterima dan diusulkan ( Cek dan Ricek )  Bulan Januari Kelembagaan MTKI dan MTKP disesuaikan dengan pedoman yang telah diterima dengan – Membentuk komite disiplin – Mengusulkan struktur organisasi MTKP sesuai pedoman MTKI akan segera menyelenggarakan sistem registrasi On Line pada tahun

36