KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
Advertisements

KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Wido Hanggoro ` Research and Development Department Indonesia Meteorological Climatological and Geophysical Agency.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :

1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Bab 11B
Zaliqoh, S.Pd IIIa ke IIIb
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Statistika Deskriptif
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
ANALISIS PROSES BISNIS 7
SIM NIPTK.
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
Pengolahan Citra Digital: Konsep Dasar Representasi Citra
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Soal Latihan.
Bab 11B
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
SOSIALISASI JUKNIS TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, & Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV Tahun 2015.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROGRAM PEMBINAAN PTK PAUD TAHUN 2015
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SIM NIPTK.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Bab 13A Nonparametrik: Data Peringkat I Bab 13A
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN PEMBAYARANPembayaran melalui dana Dekonsentrasi Provinsi Pembayaran melalui DIPA Direktorat P2TK PEMBERKASANMANUAL  DIGITAL/DAPODIK.
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Nilai Ujian Statistik 80 orang mahasiswa Fapet UNHAS adalah sebagai berikut:
EVALUASI PELAKSANAAN & PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
BAB2 QUEUE 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
PERENCANAAN & EVALUASI TUNJANGAN GURU TK DIREKTORAT PPTK PAUDNI
Korelasi dan Regresi Ganda
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
RENCANA DAN PROGRAM SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN HARLINDUNG
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2013 30 April 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL

TOPIK 1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI 2 HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012 3 PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013 4 PROGRAM DIREKTORAT PPTK PAUDNI TAHUN 2013

VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI 1 VISI MISI, SASARAN DAN POLA PEMBINAAN PTK PAUDNI

VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI DIT. PPTK PAUD NI melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PTK PAUD NI. VISI : “PTK PAUD NI YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT” MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan 2. Memperluas keterjangkauan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh 5. Menjamin kepastian peningkatan mutu PTK PAUD NI FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PTK PAUD NI; 3. Penyusunan rencana kebutuhan PTK PAUD NI; 4. Pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 5. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PTK PAUD NI; 6. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapa NSPK kualifikasi dan karir PTK PAUD NI; 7. Pelaksanaan pemberian Harlindung PTK PAUD NI; 8. Evaluasi penerapan NSPK Kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian Harlindung PTK PAUD NI; dan 9. Pelaksanaan administrasi Direktorat P2TK PAUD NI.

DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI Subdit Program & Evaluasi DIREKTUR Dr. Nugaan Yulia Wardhani.S,.M.Psi NIP. 19560724 198303 2 001 Kasubdit PTK PAUD Drs. Nasruddin NIP. 19630414 199009 1 001 Kasubdit PTK Dikmas Drs.Abubakar Umar,M.Pd NIP.19601012 199003 1 001 Kasubdit Program & Evaluasi Horas Situmorang,SE.,MM NIP. 19620823 190002 1 001 Kasubdit PTK Kursus & Pelatihan Drs. Kostum, M.Pd NIP. 1964030519930331001 Kasi Evaluasi Dra. Bardiati, M.,Pd Kasi Tendik Euis Etty Karwati,SH Medilina Tampubolon,SH.,M.Pd Drs. Ajang Surachman Kasi PTK Formal Ir. Alhidayati Aziz,M.Si Kasi PTK PAUD Nonformal Dra.Siti Syndalini Kasi Perencanaan Dra.Agustin Fajarsari Kasi Pendidik Dra.Sri Wati.,M.Pd Subag TU Drs.Suyatno.,MM NIP. 19620817198203100

JENIS SASARAN PEMBINAAN PTK PAUDNI KUALIFIKASI JALUR PAUD JENIS SASARAN STATUS KETENAGAAN PTK PAUDNI FORMAL PNS/NON PNS 1. GURU TK 2. GURU PENDAMPING TK S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan PENDIDIK 1. KEPALA SEKOLAH TK 2. PENGAWAS TK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN PNS/NON PNS PNS NON PNS S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat TENDIK NON PNS PNS PTK PAUDNI NONFORMAL 1. PENDIDIK KB/SPS 2. PENDIDIK PENDAMPING KB/SPS 3. PENGASUH TPA 4. PB 5. Instruktur Kursus S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli D-2/SMA dan Sertifikat Diklat Dasar/Lanjutan SMA dan Sertifikat Diklat Lanjutan/Ahli PENDIDIK TENDIK NON PNS PNS PNS/NON PNS 1. PENGELOLA SATUAN 2. PENILIK 3.TENAGA ADMINISTRASI 4. PETUGAS KEBERSIHAN S1/D-4 dan Sertifikat Diklat Berjenjang SMA atau sederajat SMA atau sederajat Catatan : Sumber dari Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel Jumlah PTK PAUDNI Yang Memiliki dan Tidak Memiliki NUPTK Tahun 2013 No Jenis PTK PAUDNI Memiliki NUPTK Sudah Belum Jumlah 01 Guru TK/TKLB 267.576   02 Pamong Belajar 2.815 661 3.476 03 Penilik 4.097 3.542 7.639 04 Pendidik KB /TPA/SPS 85.690 296.814 382,504 05 Pengelola KB /TPA/SPS 5749 06 TLD/FDI 1.918 07 Tutor Keaksaraan 1.559 08 Pengelola Keaksaraan 595 09 Instruktur Kursus 5.035 10 Pengelola Kursus 953 11 Pengelola PKBM 3.015 TOTAL 379.002 301.017 759.960

pola pembinaan PTK PAUD VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT PTK PAUD NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) : PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS/DLL PERENC. KEB. KUALIFIKASI KOMPETENSI DAN PEMBINAAN KARIR HARLINDUNG VISI NUPTK S1, S2, S3 SERTIFIKASI SERTIFIKASI PROFESI H A R L I N D U G PAK/PKG P R O F E S I N A L B E R M A T P E R N C A K E B U T H A N DIKLAT PENYESUAIAN /INPASSING MAGANG D1, D2, D3 UJI KOMPETENSI KURSUS SMA PENYETARAAN P. GURU INTI SERTI FIKASI KOMPE TENSI SMR/W.S/FI KENAIKAN PANGKAT/GOL BANDIK KONVERSI NS/FS/PEMB SUPERVISI, BIMTEK, DAN EVALUASI PEMBINAAN PTK PAUDNI

HASIL EVALUASI APBN DIREKTORAT PTK PAUDNI TAHUN 2012

REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2012 Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA Profesi 10602 Fungsional 83.030 82577 453 Khusus 1508 1470 38 Kualifikasi S1/D4 5714 5675 39 Total 100.854 100.324 530 Tidak Terserap : Tunjangan Fungsional : Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 129 org sudah dialihkan ke insentif PAUD, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org Tunjangan Khusus : Kepri 29 org, Banten 1 org, DKI 4 org sedangkan Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif PAUD Kualifikasi S1/D4: Papua Barat 35 org , Sulut 3 Org dan Kaltim 1 org

REALISASI SP2D ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI (APBN +APBNP) dlm (%) Rp. 39.872.385.809 Rp. 586.688.988.000 Rp. 546.816.602.191 Rp. 11.947.487.900 Rp .21.012.664.809 Rp. 6.694.575.900 Rp. 168.000.000 Rp. 31.792.142.900 Rp 292.213.424.100 Rp. 19.831.000.000 Rp. 201.861.083.191 Rp. 222.873.748.000 Rp. 44.908.240.000 Rp.298.908.000.000 Rp.19.999.000.000

REALISASI TUNJANGAN PROFESI PTK PAUDNI (apbn+apbnp 2012) Pagu anggaran tunjangan profesi ( APBN + APBNP) sebesar Rp 222.873.748.000 . Realisasi Rp. 201.861.083.191, atau 91%. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 21.012.664.809 atau 9 % Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: SK dobel ada yang masuk di Profesi dan masuk pada tunjangan fungsional Meninggal dunia Jateng, ada beberapa daerah Kab/Kota yang tidak mengirimkan data impasing sehingga propinsi tidak bisa mencairkan Pensiun di pertengahan tahun Khusus untuk Lampung ada 10 orang yang mengundurkan diri dari Guru (ada surat tertulis pengunduran diri) Untuk Jatim ada 8 orang dari Tuban tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dibayarkan. Maluku utara dan Papua kelebihan dana. Papua Barat dan Maluku tidak ada kuota

REALISASI TUNJANGAN FUNGSIONAL PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 298.908.000.000. Realisasi Rp. 292.213.424.100 , atau 98 % Tidak terserap sebesar Rp. 6.694.575.900 atau 2,% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Papua Barat 141 org, Kepri 46 orang, Babel 125 org, Banten 38 Orang,Papua 23 Org, Sulut 52 org, Sumsel 16 org dan Jambi 12 org tidak ada usulan. SK Dobel ada yang masuk di Profesi /telah dibayarkan melalui tunjangan profesi Meninggal dunia Pindah tugas ke pendidikan dasar/ke daerah lain Sumsel ada yang telah menerima tunjangan yang sama melalui dana APBD Berhenti tugas Tidak aktif mengajar

REALISASI TUNJANGAN KHUSUS PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Tunjangan Khusus sebesar Rp. 44.908.240.000. Realisasi Rp. 31.792.142.900 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 11.947.487.900 atau 27,2% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Secara fisik hampir terserap 97% Sebagian guru penerima tunjangan khusus adalah bukan PNS sehingga mempengaruhi besar jumlah dana yang dibayarkan Provinsi Kepri 29 org, Banten 1 org tidak ada usulan, sedangkan DKI 4 org tidak diambil karena tidak ada daerah khusus, dan tidak ada TK di daerah khusus tersebut Provinsi Lampung 4 org dan sudah di revisi utk insentif KB/TPA/SPS Banyak guru Non PNS yang bertugas di daerah khusus sehingga terdapat kelebihan jumlah dana yang disediakan

REALISASI KUALIFIKASI S1/D4 PTK PAUDNI ANGGARAN 2012 Pagu anggaran Kualifikasi sebesar Rp. 19.999.000.000. Realisasi Rp. 19.831.000.000 atau 72,8 %. Tidak terserap sebesar Rp. 168.000.000 atau 0,8% Alasan Ketidak Terserapan Anggaran: Hampir semua propinsi dana untuk bantuan peningkatan kualifikasi 100% terserap, kecuali Provinsi Kaltim kelebihan kuota 1%, Papua Barat belum ada usulan sama sekali dan Sulawesi Utara 3 orang kelebihan kuota Terbatasnya jumlah guru TK yg mengikuti S1/D4 kurang

Rekap Laporan Akhir Dekon 2012 No Provinsi Lopran Sudah Belum 01 DKI Jakarta 1 02 Jawa Barat v   03 Jawa Tengah 04 D.I Yogyakarta 05 Jawa Timur 06 NAD 07 Sumatera Utara 08 Sumatera Barat 09 Riau 10 Jambi 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur v  17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Bali 23 Nusa Tenggara Barat 24 Nusa Tenggara Timur 25 Papua 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Papua Barat 33 Sulawesi Barat Rekap Laporan Akhir Dekon 2012

PERKEMBANGAN ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

REALISASI FISIK/SASARAN CALON PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2013 (data April 2013 secara nasional) Aneka Tunjangan SSR SK TERBIT SISA USULAN 2012 2013 Profesi DAU 19.109 27.216 23.550 86,5% 3.666 Profesi PUSAT 10.602 23.759 19.878 83,67 % 4.205 Fungsional 83.030 83.638 58.626 70,09 % 25.012 Khusus 1.508 1.839 1.023 56,93 % 792 Kualifikasi S1/D4 5.714 6.176 3.460 56,04 % 2.716 Guru bantu - 1.834 1.424 77,64 % 410 Total 119.963 145.179 84.411 74,4 % 37.197 Catatan : SISA Tunjangan Profesi belum bisa diterbitkan karena masih ada guru yang belum memiliki NRG ( permintaan sudah diusulkan ke Badan SDM & dlm proses), ada yg sudah pensiun ,pindah jenjang,meninggal dan undur diri sebagai Guru TK

Dana yang sdh dicairkan REKAPITULASI PENCAIRAN DANA TUNJANGAN TAHUN 2013 Per April 2013 secara Nasional No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran Dana % 1 Tunjngan Profesi guru TK/TKLB 23.759 302.093.000.000 19.554 82,30 95.613.973.700 31,65 4.205 17,70 206.479.026.300 68,35 2 Peningkatan guru TK/TPA/KB berkualifikasi S-1/D-IV 6.176 21.616.000.000 3.460 56,02 12.110.000.000 2.716 43,98 9.506.000.000 43,98% 3 Tunjangan Fungsional guru TK Non PNS 83.638 301.111.200.000 58.625 70,09 105.525.000.000 35,05 25.013 29,91 195.586.200.000 64,95% 4 Subsidi Tunjangan Khusus guru TK 1.839 50.756.400.000 1.096 59,60 4.736.885.100 9,33 743 40,40 46.019.514.900 90,67% 5 Pemberian bantuan kepada guru bantu TK 1.834 22.008.000.000 - 100,00%   Total 117.246 697.584.600.000 82.735 70,57 217.985.858.800 31,25 32.677 27,87 479.598.741.200 68,75% Catatan : Rencana Realisasi Guru Bantu sevesar Rp. 4.271.000.000 administrasi keuangan sudah siap tinggal pencairan (masih dibintang)

TUNJANGAN PROFESI DAU 2006-2012 SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi DAU di 12 Provinsi Per APRIL 2013 NO PROVINSI/KAB/KOTA TUNJANGAN PROFESI DAU 2006-2012 SSR Usulan Masuk Reject SK TERBIT SK SUDAH TERIMA KAB/KOTA Realisasi  1 ACEH 628  ?  2 BANGKA BELITUNG 55 26  3 BANTEN 502 196  4 BENGKULU 270 190  5 DKI JAKARTA 436 340  6 JAMBI 296 159 6  7 KEPULAUAN RIAU 51  8 LAMPUNG 553 1  9 RIAU 229  10 SUMATERA BARAT  11 SUMATERA SELATAN 280 30  12 SUMATERA UTARA

Dana yang sdh dicairkan Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan Profesi PUSAT di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana total Dana Sasaran Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 28 493.000.000 133.573.800 27% - 359.426.200 73% 2 Sumatera Utara 535 6.931.000.000 267 1.324.400.700 19% 268 5.606.599.300 81% 3 Jambi 92 1.827.000.000 73 360.425.535 20% 19 1.466.574.465 80% 4 Riau 97 1.479.000.000 90 369.792.600 25% 7 1.109.207.400 75% 5 Kepulauan Riau 45 261.000.000 40 58.500.000 22% 202.500.000 78% 6 Bangka Belitung 22 290.000.000 90.575.700 31% 199.424.300 69% Sumatera Barat 181 2.001.000.000 177 532.470.900 1.468.529.100 8 Bengkulu 47 580.000.000 43 140.526.900 24% 439.473.100 76% 9 Sumatera Selatan 99 1.015.000.000 242.468.400 772.531.600 10 Lampung 486 7.859.000.000 408 1.889.521.845 78 5.969.478.155 11 Banten 807 11.745.000.000 3.907.812.300 33% 7.837.187.700 67% 12 DKI Jakarta 2.594 29.000.000.000 2.271 10.284.116.250 35% 323 18.715.883.750 65%

Dana yang sdh dicairkan Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan FUNGSIONAL di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Sasaran & Dana Sasaran Dana Persen 1 NAD 1.761 6.339.600.000 1.324 2.383.200.000 38% 437 3.956.400.000 62% 2 Sumatera Utara 1.941 6.987.600.000 1.563 2.813.400.000 40% 378 4.174.200.000 60% 3 Jambi 1.063 3.826.800.000 726 1.306.800.000 34% 337 2.520.000.000 66% 4 Riau 2.163 7.786.800.000 1.892 3.405.600.000 44% 271 4.381.200.000 56% 5 Kepulauan Riau 666 2.397.600.000 102 183.600.000 8% 564 2.214.000.000 92% 6 Bangka Belitung 320 1.152.000.000 244 439.200.000 76 712.800.000 7 Sumatera Barat 2.418 8.704.800.000 1.759 3.166.200.000 36% 659 5.538.600.000 64% 8 Bengkulu 616 2.217.600.000 494 889.200.000 122 1.328.400.000 9 Sumatera Selatan 1.316 4.737.600.000 459 826.200.000 17% 857 3.911.400.000 83% 10 Lampung 3.095 11.142.000.000 1.562 2.811.600.000 25% 1.533 8.330.400.000 75% 11 Banten 2.100 7.560.000.000 721 1.297.800.000 1.379 6.262.200.000 12 DKI Jakarta 5.528 19.900.800.000 4.073 7.331.400.000 37% 1.455 12.569.400.000 63%

Dana yang sdh dicairkan Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KHUSUS di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana persen Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 56 1.545.600.000 42 199.660.500 13% 14 1.345.939.500 87% 2 Sumatera Utara 12 331.200.000 8 36.000.000 11% 4 295.200.000 89% 3 Jambi 34 938.400.000 - 0% 100% Riau 110 3.036.000.000 85 383.469.600 25 2.652.530.400 5 Kepulauan Riau 70 1.932.000.000 6 Bangka Belitung 10 45.000.000 14% 286.200.000 86% 7 Sumatera Barat 26 717.600.000 63.000.000 9% 654.600.000 91% Bengkulu 690.000.000 13 61.835.700 628.164.300 9 Sumatera Selatan 21 579.600.000 6% 543.600.000 94% Lampung 39 1.076.400.000 36 162.000.000 15% 914.400.000 85% 11 Banten 386.400.000 16% 323.400.000 84% DKI Jakarta  

Dana yang sdh dicairkan Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Subsidi Tunjangan KUALIFIKASI S1/D4 di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Dana yang sdh dicairkan   Sisa Dana Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 124 434.000.000 103 360.500.000 83% 21 73.500.000 17% 2 Sumatera Utara 232 812.000.000 131 458.500.000 56% 101 353.500.000 44% 3 Jambi 81 283.500.000 47 164.500.000 58% 34 119.000.000 42% 4 Riau 123 430.500.000 72 252.000.000 59% 51 178.500.000 41% 5 Kepulauan Riau 70 245.000.000 10.500.000 4% 67 234.500.000 96% 6 Bangka Belitung 22 77.000.000 65% 12 42.000.000 35% 7 Sumatera Barat 150 525.000.000 114 399.000.000 76% 36 126.000.000 24% 8 Bengkulu 76 266.000.000 69 241.500.000 91% 24.500.000 9% 9 Sumatera Selatan 133 465.500.000 48 168.000.000 36% 85 297.500.000 64% 10 Lampung 228 798.000.000 132 462.000.000 96 336.000.000 11 Banten 145 507.500.000 46% 78 273.000.000 54% DKI Jakarta 200 700.000.000 80 280.000.000 40% 120 420.000.000 60%

Perkembangan Penerbitan SK dan Realisasi Bantuan GURU BANTU di di 12 Provinsi Per APRIL 2013 No Provinsi Pagu Rencana dicairkan Sisa Dana Sasaran Dana Persen 1 Nanggroe Aceh Darusalam 54 648.000.000 32 96.000.000 15% 22 552.000.000 85% 2 Sumatera Utara 7 84.000.000 - 0% 100% 3 Jambi 4 48.000.000 9.000.000 19% 39.000.000 81% Riau 12 144.000.000 6 18.000.000 13% 126.000.000 88% 5 Kepulauan Riau Bangka Belitung Sumatera Barat 9 108.000.000 6.000.000 6% 102.000.000 94% 8 Bengkulu Sumatera Selatan 17 204.000.000 13 165.000.000 10 Lampung 12.000.000 11 Banten 38 456.000.000 14 42.000.000 9% 24 414.000.000 91% DKI Jakarta 1.458 17.496.000.000 1.217 3.651.000.000 21% 241 13.845.000.000 79%

PERMASALAHAN DALAM VERIFIKASI ANEKA TUNJANGAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

ANEKA TUNJANGAN GURU TK Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat Data usulan yang masuk ke pusat masih belum lengkap dan tidak sesuai kriteria yang ada terutama tidak mencantumkan NUPTK, Masa Kerja minimal 7 tahun (TMT 30 Des 2005) dan minimal 24 jam mengajar Data tidak lengkap terutama Nomor rekening dan NPWP. Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank Masih banyak kabupaten/kota yang menyampaikan surat pernyataan dari Bupati/Kepala/kepala bidang PAUDNI yang menyatakan tidak dapat memenuhi kuota tunjangan khusus dengan alasan karena tidak ada kategori daerah khusus/terpencil dan atau tidak ada satuan TK pada daerah terpencil Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; PERMASALAHAN

Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012 MASALAH VERIFIKASI INSENTIF BAGI PTK PAUDNI TAHUN 2013 Data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi banyak yang tidak valid ; Didapati data TLD/FDI yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; Sampai batas waktu pencairan dana insentif triwulan I masih terdapat Dinas Kab/Kota yang belum mengusulkan data; Masalah Penyaluran Insentif TLD/FDI Masalah Penyaluran Dana Insentif PB Dan Penilik Data hasil verifikasi dari Kabupaten/kota lambat masuk ke pusat dan tidak tepat waktu Banyak didapati nomor rekening bank yang tidak aktif, salah nomor atau kurang digit, tidak mencantumkan nama dan cabang bank Keterlambatan dalam penyampaian laporan penerima insentif tahun 2012 Permasalahan Insentif KB/SPS/TPA

PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013 4 PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUDNI TAHUN 2013

ALOKASI PAGU T.A. 2013 30

PROGRAM PRIORITAS T.A. 2013 31

Rincian Kegiatan masing-masing subdit akan dijelaskan oleh para kasubdit di lingkungan dit.pptk paudni

Terima Kasih..........................