ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh

Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran

PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU

ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah

PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.

BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri

Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember

“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM

ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.

Banda Aceh, 16 April 2014 Dr. Syukriy Abdullah MENAKAR KINERJA PARLEMEN & KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK.

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)

1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)

PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013

PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.

Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STIE DEWANTARA - CIBINONG

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.

BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

Forum Gabungan SKPD Tahun 2016

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.

APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.

OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.

EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN

PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018

ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :

KETERLIBATAN PIMPINAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012

I. KEDUDUKAN D.A.K.THD KESELURUHAN DANA TRANFER KE DAERAH

II. ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RPJMN Mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.Diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan program bersifat lintas (cross cutting) dalam yang sektor yang merupakan prioritas nasional, termasuk program yang bersifat kewilayahan. 1.Mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.Diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan program bersifat lintas (cross cutting) dalam yang sektor yang merupakan prioritas nasional, termasuk program yang bersifat kewilayahan.

4.(1) Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, (ii) yang disertai dengan upaya mempertajam perencanaan dan penghitungan alokasi DAK berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja, (iii) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, (iv) meningkatkan sin kronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta (v) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. II. ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RPJMN Lanjutan...

PERENCANAAN DAK 2012

Perbandingan BL > BTL No.T.ANASIONALPROVINSI % = 278 pemda % = 250 pemda % = 235 pemda % = 162 pemda1 Bagaimana struktur Belanja Langsung? Apa artinya terkait dengan belanja infrastruktur?

Terdapat 16 Kab/KOTA yang Belanja Pegawai lebih dari 70% (ta. 2011) NO.KAB/KOTAPorsi Belanja Pegawai 1.Kota Tasikmalaya70 % 2.Kab. Klaten70 % 3.Kota Bitung70 % 4.Kota Padang Sidempua 70 % 5.Kab. Sragen70 % 6.Kab.Purworejo70 % 7.Kab. Pemalang70 % 8.Kab. Kulon Progo71 % NO.KAB/KOTAPorsi Belanja Pegawai 9.Kab. Bantul71 % 10.Kab. Kuningan71 % 11.Kota Palu71 % 12.Kab. Simalungun72 % 13.Kab. Agam72 % 14.Kota Ambon73 % 15.Kab. Karanganyar75% 16.Kab. Lumajang83 % Sumber : Indopos, Senin 4 Juli Apa artinya bagi Pelayanan Publik? 2....apa yang diperoleh masyarakat? 3.Dimana fungsi Anggaran DPRD?