KEBIJAKAN PROGRAM PAUD Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kurikulum 2013 PAUD P2TK Oleh: Dr. Erman Syamsuddin Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Dit. Pembinaan PAUD Kepala Subdit Program dan Evaluasi Dr. Sukiman, M.Pd. Pembelajaran dan Peserta Didik Dra. Enah S., M.Pd. Sarana dan Prasarana Drs. M. Nuch R., M.Pd. Kelembagaan dan Kemitraan Drs. Mansur S., M.M. Kepala Seksi Penyusunan Program Sudadi, M.Si. Pembelajaran Dwinita Yunus, M.Pd. Sarana Dra. Luluk A.F., M.Pd. Kelembagaan Ir. Teguh Imanto, M.Si. Evaluasi Program Dra. Meidina KH, M.Pd Peserta Didik Suharto, M.M. Dra. Lestari KW, M.Hum Kemitraan Robert, SH, MH Kasubbag Tata Usaha Ir. Poerwanto, M.Pd. Direktur Dr. Erman Syamsuddin

Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan PAUD (Permendikbud No Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan PAUD (Permendikbud No. 1 Tahun 2012) TUGAS Melaksanakan perumusun dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang PAUD FUNGSI Perumusan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi dan Bimtek Evaluasi Penerapan Pelaksanaan Administrasi

Fokus Pembangunan Pendidikan Tahun 2010 - 2014 ... pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas komprehensif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... SMP PT exploring – strengthening - empowering SM Pendidikan KARAKTER INTEGRASI & PEMBIASAAN SD PAUD AKADEMIK INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI. PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN. 4 5 3 2 5 PRIORITAS PROGRAM PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD 1

Arah Pembangunan PAUD 2011 - 2025 Fundamen SDM Berkualitas SDM Handal SDM Berdaya Saing Global Insan Cerdas Komprehensif Gerakan Nasional Standar Mutu Nasional Internasional Layanan Paripurna Pemantapan Mutu 2011 2015 2025 2035 2045 ANAK INDONESIA HARAPAN KADO 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Data Jumlah Anak 3-6 dan 0-6 Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat

APK PAUD Usia 3-6 Tahun Tahun 2013/2014 65.16% Keterangan Angka: Hitam : APK 2013/2014 (%) Biru : Peringkat APK 2012 Merah : Kenaikan APK (%)

APK PAUD Usia 3-6 Tahun Tahun 2013/2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat Rata-rata APK NTB 62,28%

Dari 33 Provinsi: APK > 90% : DI. Jogjakarta (Rintisan Wajib PAUD) APK > 75% : DI. Jogjakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Kepulauan Riau (Target Dakkar) Dari 511 Kab/Kota: APK > 90% : 83 kab/kota (Rintisan Wajib PAUD) APK > 75% : 163 kab/kota (Target Dakkar)

Data Provinsi dengan APK > 75% NO PROVINSI APK 1. D.I. Jogjakarta 98,98% 2. Jawa Timur 88,95% 3. Sulawesi Tengah 85,71% 4. Gorontalo 85,37% 5. Kep. Bangka Belitung 84,66% 6. Kep. Riau 76,71%

Data Kabupaten/Kota dengan APK > 90% (1)

Data Kabupaten/Kota dengan APK > 90% (2)

Data Kabupaten/Kota dengan APK > 90% (3)

Data Kabupaten/Kota dengan APK > 90% (4)

Gambaran Ketuntasan 1 Desa 1 PAUD Tahun 2014 Tingkat Ketuntasan Nasional 1 Desa 1 PAUD 69,8% (54.081 desa/kel) Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI tahun 2014

Data 1 Desa 1 PAUD Provinsi Nusa Tenggara Barat 96,2% Tuntas

Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2014 Jumlah Total Lembaga: 185.847 lbg Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI tahun 2014

Lembaga PAUD Tahun 2014 per Provinsi

Data Lembaga PAUD Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumlah 3.778 lembaga

Strategi Pengembangan PAUD 1.1 Standar PAUD 1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.3 Pengembangan PAUD Terpadu 1.4 Strategi Pemassalan PAUD (PAUDISASI) 1.5 PAUD Holistik

1.1 Standar PAUD Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Waktu Pencapaian Perkembangan Standar Isi, Proses dan Penilaian Struktur Program Perkembangan Pendekatan Tematik Pemilihan Metode Penilaian Standar Sarana dan Prasarana Struktur Program Perkembangan Pendekatan Tematik Pemilihan Metode Penilaian Standar Pengelolaan dan Pembiayaan Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Pembiayaan

1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan KUALIFIKASI Guru (S1 / D4) Guru Pendamping (D4) Pengasuh (SMA) Pengelola (D2) KOMPETENSI Guru (74 kompentensi) Guru Pendamping (48 kompentensi) Pengasuh (14 kompentensi) Pengelola (57 kompentensi) PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN Guru TK: Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru KB/TPA/SPS Bantuan/Insentif

1.3 Pengembangan PAUD Terpadu Pendidikan Parenting dan karakter Pendidik yang Komprehensif

1.4 Strategi Pemassalan PAUD (PAUDISASI) Presiden Kemkokesra Ibu Negara (Bunda PAUD Nasional) Kemdagri Kemdikbud Kementerian/ Lembaga Lainnya Gubernur Tim Koor. Provinsi Bupati/Walikota Tim Koor. Kab/Kota Camat Tim Koor. Kecamatan Kades/Lurah Tim Koor. Des/Kel Bunda PAUD Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kel Organisas Mitra dan Profesi LPTK dan UPT Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi

1.5 PAUD Holistik TK 4-6 Tahun KB 2-4 Tahun TPA Posyandu Pos PAUD BKB Lain-lain 0-2 Tahun SPS

PROGRAM PAUD TAHUN 2014-2015

Perbandingan Anggaran 2011-2015 * Anggaran dalam milyaran rupiah

Daftar Jenis Bantuan Program PAUD Tahun 2014 Keterangan: Alokasi Kab/Kota : distribusi bantuan sudah dialokasikan sampai dengan tingkat kab/kota Alokasi Pusat : tidak langsung dialokasikan ke kab/kota (proposal langsung ke pusat)

Rencana Program PAUD Tahun 2015

RPJMN 2015-2019

Usulan Prioritas RPJMN 2015-2019 BOP PAUD UGB PAUD Implementasi Kurikulum Rintisan Wajib PAUD Implementasi PAUD-HI

RENCANA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PAUD

Penyiapan Dokumen Kurikulum 2013 PAUD Penyusunan Permendikbud tentang Kurikulum 2013 PAUD saat ini sudah sampai tahap pembahasan akhir. Dokumen Kurikulum 2013 PAUD terdiri atas: Kerangka Dasar Kurikulum  berisi landasan filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, dan yuridis; Struktur Kurikulum  berisi pengorganisasian Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), muatan pembelajaran, program pengembangan, dan beban belajar; Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak; Pedoman Pengembangan KTSP. Pedoman Pembelajaran; dan Pedoman Penilaian.

Implementasi Kurikulum 2013 PAUD Implementasi Kurikulum 2013 PAUD telah dimulai sejak tahun ajaran 2014/2015 ini, namun masih terbatas di TK Pembina dan Lembaga PAUD Percontohan, sekaligus sebagai ajang ujicoba. Implementasi untuk semua layanan PAUD akan dilakukan pada tahun ajaran 2015/2016. Dalam implementasi Kurikulum 2013 PAUD ini, peran IGTKI sangat penting untuk mengawal dan memastikan tidak terjadi kesalahan persepsi dalam memahami kurikulum baru tersebut. Esensi dari Kurikulum 2013 PAUD adalah dalam rangka penguatan fungsi satuan PAUD sebagai wahana untuk mengoptimalkan perkembangan anak melalui kegiatan pembelajaran dalam konteks bermain. Dalam Kurikulum ini, semua pembelajaran harus dilaksanakan dalam konteks bermain.

Implementasi PAUD-HI di Satuan PAUD Payung Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI) tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2013 ttg PAUD-HI. Tujuan PAUD-HI yang terkait langsung dengan satuan PAUD adalah: terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; dan terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada. Dengan demikian, setiap satuan PAUD bukan saja melaksanakan pelayanan pendidikannya, tetapi juga wajib melaksanakan program peningkatan status kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan layanan terkait.

Implementasi GN-AKSA di Satuan PAUD Maraknya kasus kejahatan seksual kepada anak telah mendorong lahirnya Inpres No 5 Tahun 2014 tentang Geran Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Inpres ini ditujukan kepada semua pejabat negara untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui GN-AKSA dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.” (Diktum Pertama Inpres No. 5 Th 2014). Implikasinya, setiap satuan pendidikan (termasuk PAUD) wajib melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan tersebut, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

Rintisan Wajib PAUD

Pertimbangan Kebijakan Wajib PAUD Keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan rencana Wajib Belajar 12 tahun. Pentingnya PAUD sebagai landasan pembangunan karakter bangsa dan peletak dasar kecerdasan anak yang memerlukan penanganan lebih serius. Menyongsong program pendidikan untuk semua pasca 2015 yang diagendakan oleh UNESCO yang salah satu butirnya adalah “pada tahun 2030 semua anak siap mengikuti sekolah dasar melalui partisipasi dalam program perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD-HI) yang berkualitas, termasuk setidaknya satu tahun mengikuti wajib PAUD secara gratis, dengan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan anak-anak yang paling terpinggirkan. Menyongsong generasi emas tahun 2045.

Tujuan Wajib PAUD Memastikan akses PAUD bagi anak usia 5 dan 6 tahun guna membantu kesiapan memasuki pendidikan dasar (SD/MI). Memastikan semua anak mengikuti layanan PAUD sekurang-kurangnya selama 1 tahun, sebelum memasuki SD/MI. Meningkatkan perluasan akses layanan dan mutu PAUD secara bertahap dan berkelanjutan.

Sasaran dan Target Wajib PAUD Sasaran Wajib  semua anak usia 5-6 tahun yang sebelum mengikuti pendidikan dasar. Target Capaian: Pada tahun 2019 minimal 80% anak yang akan memasuki pendidikan dasar telah memperoleh layanan PAUD yang bermutu. Pada tahun 2030 seluruh anak yang akan memasuki pendidikan dasar telah memperoleh layanan PAUD yang bermutu.

Tahapan Pelaksanaan Wajib PAUD Penyiapan dokumen kebijakan: Naskah Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Wajib PAUD 2014. Sosialisasi kebijakan wajib PAUD kepada Pemda Kab/Kota dan para pemangku kepentingan 2015. Pelaksanaan Rintisan wajib PAUD (belum ada sanksi dan belum semua gratis) 2016-2019. Pelaksanaan wajib PAUD (disertai sanksi dan biaya pendidikan gratis) mulai tahun 2020.

Jenis Layanan PAUD-HI (Implementasi Perpres 60/2013) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Gizi 4. Perawatan 5. Pengasuhan 6. Perlindungan 7. Kesejahteraan

Hal-hal Essensial Permendikbud Baru Permendikbud No. 84/2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (Siapa, Persyaratan, Izin, Perubahan, Penutupan, dll), Permendikbud No. 137/2014 tentang Standard PAUD (revisi Permendiknas 058/2009) STTPPA, Isi, Proses, Perubahan, PTK, Sarpras, Pengelola, Pembiayaan, 3. Permendikbud No. 146/2014 tentang Kurikulum PAUD.

TERIMA KASIH www.paud.kemdikbud.go.id