Negara dan Kebijakan Publik. Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

UANG UANG.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Dwi Maya Loka ZM Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Ekonomi Kapitalis Amerika Serikat dan Krisis Moneter Amerika Serikat.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
NEGARA, BANGSA, NEGARA-BANGSA
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
ILMU NEGARA.
Memahami Lingkungan Bisnis
PENGANTAR ILMU EKONOMI
Alur Simpang dari Demokrasi Postcommunist (Herbert Kitschiest)
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP GOVERNANCE DI INDONESIA
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
INTRODUCING MACROECONOMICS
Rahmat PamujiRoma IrawanSlametUzizatun Maslika. Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas. Pejabat humas adalah.
2. Arus Dana Internasional
KONSEP-KONSEP MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Eropa Pasca Perang Dunia II
1. Mengelola Keuangan di Anak Perusahaan Asing: Gambaran Umum
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Produksi dan Pertumbuhan
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
INTERNATIONAL ECONOMICS
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
MODEL PENGAWASAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Oleh : KETUA BAGUS SARNAWA NIP/NIDN /
Oleh: Ricky W. Griffin Ronald J. Ebert
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO Dosen: Dr. Ir
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO Dosen: Dr. Ir
PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL
Perspektif Internasional Mengenai Akuntansi Keuangan
Oleh: Ricky W. Griffin Ronald J. Ebert
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
INTRODUCING MACROECONOMICS
Perspektif Internasional Mengenai Akuntansi Keuangan
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
Sistem Bisnis Ideologi Arti penting ideologi bisnis:
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DEVISA DAN KESEIMBANGAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Applying Theory to Accounting Regulation
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
Sejarah dan Definisi Civics
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
Bisnis, Pajak dan Lingkungan Keuangan
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO
(Makroekonomi) Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
INTRODUCING MACROECONOMICS
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
A P B N.
INTRODUCING MACROECONOMICS
INTRODUCING MACROECONOMICS
BAB VI Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran.
Transcript presentasi:

Negara dan Kebijakan Publik

Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki kedaulatan tertinggi yang bisa membuat kebijakan yang mengikat seluruh warganegara. Lihat grafik halaman 71 yang menggambarkan pertumbuhan kegiatan yang dilakukan oleh negara di tiga negara berbeda: Swedia, Inggris dan Amerika Serikat.

Trend Aktivitas Negara di Swedia, Inggris, dan USA Secara umum, dalam kurun waktu 100 tahun, aktivitas negara berkembang pesat di ketiga kasus yang tergambar dalam grafik. Hal ini tak berkait sepenuhnya dengan tipe pemerintahannya (dikuasai oleh partai sosialis atau bukan). Ketiga negara ini memiliki sejarah yang berbeda, karakter partai politik yang berbeda, dan keterlibatan dalam perang dunia yang berlainan. Pada periode tertentu, perkembangan aktivitas negara melonjak drastis, sementara periode yang lain menurun tajam.

Mengapa Ukuran Negara dan Jumlah Aktivitasnya Terus Membesar? Tingkat kesejahteraan warganegara yang meningkat: Semakin banyak orang kaya yang ingin dan mampu membayar jasa yang diproduksi dan dikelola negara. Pendapatan negara melalui pajak terus meningkat: dengan penerimaan yang semakin besar negara mampu membiayai aktivitasnya lebih banyak dan lebih luas. Demokrasi: muncul dan berkembangnya demokrasi menghasilkan tuntutan publik yang semakin tinggi; dan politisi semakin cenderung mengumbar janji dan kebijakan yang ditujukan untuk melayani publik. Berkembangnya birokrasi: sekali birokrasi diciptakan, ia memiliki logikanya sendiri untuk terus berkembang. Dan birokrasi ini menjadi tangan negara yang terus bertumbuh. Perdagangan di tingkat global: dengan semakin pentingnya peran perdagangan global dalam ekonomi domestik, negara makin berkurang kemampuannya untuk mengontrol kehidupan ekonomi, dan ini menuntut kompensasi negara untuk berkembang mengatasi dan menghidupkan perannya.

APBN (dalam trilyun) Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara

Apa Jenis Aktivitas Negara? 1.Transfer of resources: pemindahan sumber daya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.

Apa Jenis Aktivitas Negara? 2. Memberikan Subsidi dengan sejumlah prasyarat tertentu. Perbedaannya dengan transfer of resources adalah soal keketatan persyaratan, dimana negara atau pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap pihak yang mendapat subsidi.

Apa Jenis Aktivitas Negara? 3. Melakukan regulasi: pemindahan sumber daya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.

Apa Jenis Aktivitas Negara? 4. Pembangunan dan Administrasi: Kegiatan yang berskala besar dan melibatkan sejumlah besar warga negara pada akhirnya menuntut tertib administrasi.

Area/Bidang Kebijakan Negara Kebijakan di bidang pertahanan Kebijakan di bidang pendidikan Kebijakan di bidang riset dan pengembangan Kebijakan di bidang kesehatan dan kesejahteraan