PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INSTITUSI FORMAL Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 01 Desember.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
MENUMBUHKAN BUDAYA AKADEMIK DI ERA KOMPETISI GLOBAL
Teori Graf.
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
ELEKTRONIKA Bab 7. Pembiasan Transistor
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MU’JIZAT AL-QURAN.
Southeast Asia as the “Second Front” in the War Against Terrorism : Evaluating the Threat and Responses 3 rd GROUP.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
MEMBANGUN PENDIDIKAN BERBASIS ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Judul: Merumuskan Proposal Program Studi Baru Pendidikan Ilmu Sosial
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PERAN PTAI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADURA Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi IAIN Sunan Ampel.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
PASCA SERTIFIKASI, LALU APA? Bahan Presentasi Forum Sertifikasi Dosen IAIN Sunan Ampel Nopember 2008 Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi Guru Besar Sosiologi.
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi dan Rektor IAIN Sunan Ampel.
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel
: : Sisa Waktu.
Luas Daerah ( Integral ).
MASALAH POLITIK DI ERA REFORMASI INDONESIA
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
ISLAM, WAWASAN KEBANGSAAN DAN NASIONALISME
NILAI NASIONALISME DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PERANAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL QUOTIENT DALAM MEMBANGUN WATAK BANGSA
TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI ERA MASYARAKAT MODERN
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PENDIDIKAN DAN LOCAL WISDOM
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PROGRAM SUBDIT PTK KURSUS DAN PELATIHAN TH.2015
ULANGAN HARIAN BIDANG STUDY : PKn – Perumusan Pancasila KELAS : VI
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Bersyukur.
Universitas Udayana.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
HIMPUNAN Oleh Erviningsih s MTsN Plandi Jombang.
MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA: Perspektif Sosiologis
KESIAPAN EKONOMI ISLAM MENGHADAP TRANS PASIFIC PARTNERSHIP (TPP)
Transcript presentasi:

PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INSTITUSI FORMAL Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 01 Desember 2007

TANTANGAN KE DEPAN 1. Globalisasi (borderless world, borderless society) 2.Perubahan Sosial yang sangat cepat (semakin melemahnya moralitas, kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas sosial dan primordialitas, sebaliknya semakin menguat individualisme, konsumerisme dan kapitalisme) 3.Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (semakin mudahnya mengakses informasi dan melakukan komunikasi melalui interaksi dalam dunia maya)

SIKAP MASYARAKAT 1.Mengikuti arus perubahan tanpa melakukan perlawanan sedikitpun (seluruh kehidupannya merupakan replika kehidupan modern/posmodern) 2.Melawan dengan segenap kemampuan (menimbulkan gerakan-gerakan keagamaan yang bercorak fundamental, seperti gerakan anti Amerika oleh Imam Samodra cs) 3.Mengikuti dengan kritis (melakukan adaptasi secara kritis teradap perubahan-perubahan tersebut, mengambil yang bermanfaat dan membuang yang madharat)

TANTANGAN KHUSUS PENDIDIKAN 1.Kualitas pendidikan masih rendah (berada di urutan 12 di Asia dibawah Vietnam) 2.Anggaran Pendidikan sangat rendah (th 1995 berada diurutan 6 Asia Tenggara dengan 10,2% APBN, Singapura 21%) 3.Kualitas pembelajaran (proses pembelajaran masih konvensional, sarana prasarana tidak memadai, anggaran pendidikan yang masih rendah, rekruitmen SDM belum terandalkan dan sebagainya)

TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM indeks kompetisi kita adalah nomor 44 dari 44 negara yang disurvei pada tahun 2003 dan menempati urutan 49 dari 49 negara yang disurvei tahun Peringkat SDM kita adalah nomor 102 dari sebanyak 162 negara tahun 2003 dan 107 dari 162 negara tahun 2004

PERBANDINGAN DI ASIA TENGGARA Laporan UNDP 2006, maka IPM Indonesia berada di urutan 108, terpaut jauh dibanding Singapura (25), Malaysia (61), Pilipina (84) dan Brunei (34). Sedangkan Myanmar (130), Papua Nugini (139) dan Timor Leste (142). Indonesia hanya “menang” melawan negara Myanmar, Papua Nugini dan Timor Leste di peringkat Asia Tenggara

TANTANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga- lembaga terpercaya, maka didapati kecenderungan masyarakat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Berikut adalah hasilnya. Survey LSI: 16,9% setuju radikalisme FPI, 11% setuju radikalisme MMI, 3,3% setuju agenda HTI dan 59,1% setuju agenda MUI (Maret 2005). Survey PPIM: 67,2% setuju ajaran Islam yang membolehkan pemukulan terhadap anak usia 10th yang tidak salat, 61,4% setuju untuk memerangi orang non muslim, 53,1% setuju hukuman untuk tafsir al- Qur.an secara liberal dipenjara, 49% setuju membela perang dengan non muslim, 47% setuju pelarangan Ahmadiyah, 20% setuju dengan bom Bali, 18% setuju perusakan gereja, 37,2% setuju larangan mengucapkan selamat hari natal. (Juni 2006).

LANJUTAN Survey PPIM: 14,7% bersedia merusak gereja, 28,7% bersedia mengusir Ahmadiyah, 34,5% memukul pencuri, 26,6% merajam pezina, 43,5% perang thad non muslim yang mengancam, 37,9% merusak pelacuran, 38,4% merusak tempat minuman keras, 38,4% mengancam orang yang menghina agama, 24% bersedia bentrok dengan polisi untuk menegakkan agama, 23,1% bersedia membela Afghanistan dan 25,2% bersedian membela Poso ( Mei 2006).

HARUS DIBAWA KE MANA Harus dilakukan peningkatan kualitas SDM Harus dilakukan peningkatan kualitas pendidikan Harus dilakukan peningkatan kualitas kerukunan hidup antar dan intern beragama Harus dilakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan

PENGUATAN KELEMBAGAAN BERBASIS RESEARCH AND DEVELOPMENT Penguatan lembaga berbasis data Penguatan lembaga berbasis kebutuhan Penguatan lembaga berbasis program Penguatan lembaga berbasis evaluasi Pengembangan lembaga berbasis kinerja

PERLU DUKUNGAN: Kebijakan Menteri Agama Kebijakan Dirjen Pendidikan Islam Kebijakan Kakanwil. Depag. Kebijakan Kakandepag. Kabupaten/Kota Kebijakan Lembaga terkait. Semua harus diarahkan pada satu visi dan misi

TIDAK ADA ARTINYA, JIKA; Tidak ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan anggaran bagi peningkatan kualitas KINERJA PEGAWAI Tidak ada perbaikan sarana dan prasarana bagi peningkatan KINERJA PEGAWAI Tidak ada peningkatan kualitas SDM, ICT dan sistem PENGUATAN manajemen KELEMBAGAAN)

APA YANG HARUS KITA DILAKUKAN COMING TOGETHER SHARING TOGETHER WORKING TOGETHER SUCCEDING TOGETHER

SELEBIHNYA, TERIMA KASIH MATUR NUWUN MATOR KASOON THANK YOU SYUKRON KATSIRON

AKHIRNYA SAMPAI JUMPA DI LAIN KESEMPATAN WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH