RENSTRA PKS 2010 - 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
STRATEGI PENGEMBANGAN FISIK DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH DEWASA INI
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
PROGRAM AKSI STRATEGIS 2011
STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
RENSTRA MPP
Hubungan Antar Pemerintahan
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PROGRAM KERJA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Good Governance Etika Bisnis.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM PASCA MUKTAMAR
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PEREKONOMIAN INDONESIA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Lembaga-lembaga Suwenti Noberti A Ika Agustina A
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Departemen Keperawatan Anak Dan Maternitas
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
Draft Renstra Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas - FKKMK UGM
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Program Studi Ilmu Keperawatan
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
Departemen Keperawatan
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Program Studi Magister Keperawatan
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
RAPAT KERJA PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Transcript presentasi:

RENSTRA PKS 2010 - 2015

VISI MENJADI PARTAI DAKWAH YANG KOKOH DAN TRANSFORMATIF UNTUK MELAYANI BANGSA

MISI CAPACITY BUILDING INSTITUTION BUILDING SOCIAL BUILDING POLITICAL BUILDING NATION BUILDING

URAIAN MISI Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Kader Agar Mampu Merealisasikan Tujuan-tujuan Dakwah dan Mampu Mengelolanya (Capacity Building). Mengokohkan Struktur Partai Untuk Menghantarkan Kader Dan Institusi Dakwah Pada Peran Optimalnya Dalam Merealisasikan Tujuan-Tujuan Dakwah (Institution Building). Mengokohkan peran yang diambil sebagai Perekat Ummat dan Pemersatu Bangsa secara konsepsional dan operasional (Social Building). Meningkatkan Akseptibilitas Partai dalam Rangka Mengokohkan Peran Dan Posisi Dakwah pada Peta Politik Lokal, Nasional dan Internasional (Political Building) Mengelola Dan Memobilisasi Sumber Daya Bangsa Secara Optimal Untuk Kemajuan Ummat, Bangsa dan Negara (Nation Building).

MISI 1: CAPACITY BUILDING ARAH KEBIJAKAN 1 : Meningkatkan Kapabilitas, Kapasitas, Kompetensi Dan Integritas Kader sesuai dengan muwashofat & mihwar dakwah SASARAN: 1.1.   Meningkatnya Kapasitas kader, baik dengan pemahaman maupun amal dalam menghadapi tuntutan dakwah. 1.2.   Meningkatnya kompetensi kader untuk melaksanakan peran dakwahnya sesuai dengan tuntutan mihwar 1.3.   Tercapainya integritas kader yang mengokohkan karakteristik partai dakwah 1.4.  Terkokohkannya Keluarga kader sebagai Basis Dakwah 1.5. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan jiwa kewirausahaan Kader 1.6. Terperhatikannya kebutuhan pendidikan anak kader sebagai generasi penerus dakwah

MISI 1: CAPACITY BUILDING ARAH KEBIJAKAN 2 : Meningkatkan jumlah kader sesuai kebutuhan struktur dan dengan tuntutan perkembangan dakwah SASARAN: 2.1.   Tercapainya peningkatan jumlah kader inti yang proporsional sesuai dengan kebutuhan struktur, piramida pertumbuhan kader dan siklus aktivitas dakwah 2.2. Tercapainya peningkatan jumlah Kader Pendukung dari berbagai segmen secara massif

MISI 1: CAPACITY BUILDING ARAH KEBIJAKAN 3: Meningkatkan Efektivitas Sistem Manajemen Pembinaan Kader. SASARAN: 3.1.   Terimplementasikannya Sistem Manajemen Pembinaan Kader secara efektif. 3.2. Tersedianya SDM struktur yang mampu menjamin kualitas pelaksanaan manhaj dan aktivitas tarbiyah di semua level struktur

MISI 1: CAPACITY BUILDING ARAH KEBIJAKAN 4 : Meningkatkan penyebaran dan pemberdayaan kader secara proporsional ke berbagai segmen, tingkatan sosial dan kawasan geografis serta sektor-sektor strategis sesuai dengan tingkat skala prioritas dan peran dalam tuntutan mihwar da’wah SASARAN: 4.1.   Efektifnya pemberdayaan da’i ke setiap Wilayah dan Daerah yang bersifat sementara dan permanen sesuai dengan kebutuhan. 4.2.   Terkokohkannya peran dan posisi kader terbina di berbagai segmen sosial 4.3. Terkokohkannya pembinaan dan penataan SDM di sektor-sektor strategis

MISI 2: INSTITUTION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 5 : Memenuhi kelengkapan struktur partai dan meningkatkan penyebaran unit pembinaan kader secara merata di tiap kecamatan dan PIP di negara berpengaruh SASARAN: 5.1.  Tersusun dan tersosialisasinya blue print pengembangan wilayah 5.2. Tercapainya target 100% DPD di seluruh Indonesia 5.3.  Tercapainya target 90% DPC di seluruh Indonesia 5.4.  Tertokokohkannya peran dan fungsi struktur kepengurusan partai 5.5.   Tersedia dan berfungsinya Markaz dakwah hingga level DPD. 5.6.   Membangun model pendidikan alternatif mulai dari tingkat dasar hingga universitas bagi putera-puteri kader dan mensinergikan lembaga pendidikan yang sudah ada 5.7.   Tertokokohkannya peran dan fungsi Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) di 13 negara strategis dan terbentuk nya 3 PIP baru (China, Russia, India) 5.8. Tersebarnya unit pembinaan kader secara merata di seluruh kecamatan

MISI 2: INSTITUTION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 6 : Memperkuat sistem manajemen yang terstandarisasi di seluruh level struktur dan institusi pendukung SASARAN: 6.1.   Terlaksananya Sistem Manajemen Partai Dakwah (SMPD) 6.2.   Diterapkannya Sistem Informasi Terpadu (SIT) dari tingkat pusat hingga kabupaten/Kota 6.3.   Meningkatnya efektifitas fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi struktur di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta institusi pendukung 6.4. Meningkatnya relevansi produk kebijakan lembaga partai untuk pembinaan kader, pengembangan dakwah dan pembangunan ummat 6.5.   Terbangun dan terimplementasikannya sistem pengamanan yang dapat menjaga dakwah serta institusi pendukungnya 6.6. Terbangunnya sistem pengembangan sumber daya manusia (sdm) struktur dan institusi pendukung untuk menjamin pelaksanaan proyeksi, nominasi, rotasi, promosi dan mutasi.

MISI 2: INSTITUTION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 7 : Membangun sistem pendanaan (fund raising, financing dan accounting) untuk menjamin tersedianya dana yang mencukupi kebutuhan dan pengelolaan yang accountable SASARAN: 7.1.   Tersedianya system Fund Raising yang memenuhi kaidah aman secara syariah, politik (citra), dan hukum. 7.2. Tersedianya sistem akuntansi dan keuangan yang dapat menghasilkan keteraturan dalam penghimpunan, distribusi, penggunaan, pembukuan dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien di 100% tingkat kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota.

MISI 3: SOCIAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 8 : Memunculkan Partai sebagai opinion leader dan role model dalam konteks pembangunan, ummat bangsa dan Negara dalam level lokal maupun nasional SASARAN: 8.1.   Tercapainya minimal 30 % public figure partai sebagai opinion leader dan role model dalam pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. 8.2.   Berjalannya proses rekayasa informasi di media cetak dan media elektronik nasional,untuk kepentingan dakwah. 8.3.   Munculnya public figure wanita yang berkiprah ditingkat lokal dan nasional 8.4. Terbangunnya kemampuan komunikasi massa yang sesuai dengan tuntutan tahapan dakwah

MISI 3: SOCIAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 9 : Berperan aktif dalam membangun aliansi strategis dengan berbagai golongan dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ummat, bangsa dan negara SASARAN: 9.1.   Terwujudnya aliansi strategis dengan Orpol dan Ormas dalam rangka menyelesaikan persoalan- persoalan bangsa 9.2.   Terwujudnya basis pendukung yang loyal kepada PKS di seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat 9.3. Meningkatnya komunikasi dan kerjasama dengan Orpol Islam maupun non Islam dan Gerakan Dakwah dalam konteks ke ummatan dan kebangsaan

MISI 3: SOCIAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 10 : Membangun sinergi dengan berbagai segmen dan institusi sosial tanpa harus mendirikan institusi baru. SASARAN: 10.1.  Terbentuknya aliansi strategis dengan minimal 3 institusi sosial dari segmen yang berbeda di tingkat nasional dan lokal. 10.2. Tersosialisasikannya cita-cita keumatan melalui aliansi strategis dengan institusi sosial yang dibentuk.

MISI 4: POLITICAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 11 : Merumuskan dan melaksanakan strategi dakwah yang efektif untuk meraih target tiga (3) besar jumlah kursi DPR dan DPRD SASARAN: 11.1. Terstandarisasinya dan terimplementasikannya strategi pemenangan dakwah yang efektif di setiap wilayah dengan optimalisasi sumberdaya kader, struktur, wajihah, jaringan, peta potensi dan masalah, serta kompetitor.

MISI 4: POLITICAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 12 : Memperjuangkan kader dan calon dukungan Partai menjadi pimpinan nasional dan daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota yang dapat mengokohkan peran dan posisi dakwah SASARAN: 12.1. Terpilihnya Pimpinan Nasional, Kepala Daerah/Wakil Kepala Propinsi dan kabupaten/kota yang didukung Partai dari kalangan kader maupun non kader. 12.2. Terbangunnya pola hubungan yang sinergis dan produktif antara Pimpinan Nasional dan kepala daerah terpilih dengan struktur partai.

MISI 4: POLITICAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 13 : Meningkatkan hubungan kemitraan dalam mengokohkan konsep masyarakat Madani yang mendatangkan maslahat dan manfaat dengan kelompok-kelompok strategis di sektor publik, swasta, dan sektor ketiga baik di tingkat nasional maupun internasional SASARAN: 13.1. Meningkatnya peran aktif institusi pendukung dalam mengokohkan konsep masyarakat Madani 13.2. Meningkatnya peran diplomasi struktur dan kader luar negeri di negara berpengaruh

MISI 4: POLITICAL BUILDING ARAH KEBIJAKAN 14 : Mewujudkan media cetak dan elektronik yang berskala nasional SASARAN: 14.1. Terwujudnya Radio komunitas dan/atau Buletin dakwah di setiap DPD 14.2. Terwujudnya Majalah /Koran, Radio dan Televisi yang berskala nasional di DPP

MISI 5: NATION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 15 : Memperjuangkan mutu pendidikan, kemandirian ekonomi seluruh lapisan masyarakat SASARAN: 15. 1. Meningkatnya komitmen dan efektifitas program partai untuk peningkatan mutu dan pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat. 15.2. Meningkatnya komitmen dan efektifitas program partai untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. 15.3. Meningkatnya komitmen dan efektifitas program partai untuk peningkatan mutu kesehatan lingkungan hidup.

MISI 5: NATION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 16 : Meningkatkan kemampuan koalisi keummatan dan kebangsaan untuk bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat madani. SASARAN: 16.1. Meningkatnya peran dakwah sebagai faktor perekat dan pembangun ummat melalui musyarokah 16.2. Meningkatnya peran kader dalam mempengaruhi kebijakan yang berpihak kepada ummat

MISI 5: NATION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 17 : Menjaga dan mengembangkan sumber daya bangsa dengan otonomi daerahnya bagi kemandirian dan kemajuan ummat dan bangsa. SASARAN: 17.1. Terpetakan dan teroptimalisasinya potensi sumber daya di Sektor Publik 17.2. Terpetakan dan teroptimalisasinya potensi sumber daya di sektor Private 17.3. Terpetakan dan teroptimalisasinya potensi sumber daya di sektor ketiga, yang meliputi : LSM, Ormas, Presure Group dll 17.4. Tersusun dan Terimplementasinya turunan Platform Kebijakan Pembangunan Partai 17.5. Meningkatnya profesionalitas, kinerja dan kepemimpinan pengelolaan sumber Daya Bangsa

MISI 5: NATION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 18 : Mewujudkan tercapainya iklim agamis (tadayyun sya’bi) yang kondusif dalam semangat toleransi dan berlomba dalam mewujudkan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. SASARAN: 18.1. Meningkatnya peranan Partai dan Kader Dakwah dalam mewujudkan iklim agamis dalam semangat toleransi dan kerjasama serta berlomba mewujudkan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. 18.2. Meningkatnya Penerimaan dan dukungan terhadap dakwah dan institusi dakwah di seluruh lapisan masyarakat.

MISI 5: NATION BUILDING ARAH KEBIJAKAN 19 : Memperjuangkan terwujudnya good governance dan clean government untuk kesejahteraan masyarakat bagi kemajuan ummat, bangsa dan Negara. SASARAN: 19.1. Meningkatnya pemahaman seluruh stakeholder tentang good governance dan clean government 19.2. Meningkatnya komitmen aparatur pemerintahan di setiap level untuk mewujudkan good governance dan clean government 19.3. Meningkatnya peran advokasi kader-kader PKS dalam segala posisinya terhadap program-program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat