Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KKN WAJAR 9 TAHUN KKN WAJAR 9 TAHUN DI KEC. ALASA.
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
LAPORAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Catatan-catatan Workshop. Rekening Rekening Dana Kelolaan Rekening Operasional.
SOSIALISASI awal Penyelenggaraan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERSYARATAN ATAU KUALIFIKASI KEPALA SEKOLAH
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN dipersiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional,
Pembangunan Pendidikan Tahun 2013
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Kriteria Ketuntasan Minimal PENETAPAN Disampaikan Oleh
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
INDIKATOR, INTERPRETASI, DAN KETERBATASAN DATA
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
STATISTIK PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
Firdan A.R ( ) Ivan N ( ) Windi F ( )
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
INOVASI PROGRAM PENDIDIKAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
INDEKS MUSIMAN DAN GERAKAN SIKLIS
Setelah tamat SD, kegiatan apa saja yang akan KALIAN lakukan?
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KOORDINASI PENGELOLA TIK PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
LANJUTAN SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS ADALAH DI JALUR PENDIDIKAN
BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
BAB X INDEKS MUSIMAN DAN GERAKAN SIKLIS
11/02/2018 STATISTIKA PENGERTIAN STATISTIK.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Anggaran Produksi.
PAPARAN CAPAIAN UPDATING DATA EMIS
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2017
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
SOSIALISASI kegiatan bidang kURIKULUM
SEPUTAR DNS-DNT DNS tahap I-II (final) sudah selesai tgl. 6 Februari 2013 DNT diperkirakan akhir bulan Februari 2013, segera ditindaklanjuti (foto, tanda.
Assalamu’alaikum WR WB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA TAHUN 2010/2011
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
Anggaran Produksi.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI PERGURUAN TINGGI PEDULI KEPENDUDUKAN
STATISTIK PENDIDIKAN. PARTISIPASI SEKOLAH Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama: 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) 2.Angka Partisipasi Murni.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Unit 3. Monitoring dan Evaluasi Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1.
Transcript presentasi:

Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012

 Aditya herbawono ( )  Siti dea rakhmania ( )  Lina nurul ikhsani ( )  Utari ardiyanti ( )  Tiasa adimagistra ( )

 Gedung sekolah rusak  Tingkat pendidikan tenaga pengajar belum memenuhi standar kualifikasi  Tingkat kesadaran orangtua rendah  Terjadi ketimpangan dalam rasio murid dan buku  Masih terdapat angka putus sekolah  Belum semua daerah memenuhi standar ketersediaan sekolah

 Terdapat atau sekitar 55% guru dari semua jenjang pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 / DIV. Presentase guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 / DIV untuk setiap jenjang berturut – turut adalah 90% atau guru untuk TK / RA, 79% atau guru untuk SD / MI, 27% atau 879 guru untuk SMP / MTs dan 9 % atau 207 guru untuk SMA / MA / SMK.

 Sekitar sepertiga atau 260 SD/MI memiliki rasio buku terhadap murid 0,5 atau dalam kondisi sangat kurang, 42% atau 431 lainnya memiliki rasio antara 0,5-1 atau kurang buku dan sekitar 25% lainnya memiliki rasio lebih dari 1 atau cukup. Untuk SMP/MTs, jumlah sekolah yang mengalami kekurangan buku mencapai sekitar 80% (97 sekolah), sementara 20% lainnya dalam keadaan cukup. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi rasio buku terhadap murid tidak jauh berbeda dengan SMP/MTs. Sekitar 83% mengalami kekurangan buku dan hanya 17% dalam kondisi yang cukup.  Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

 Angka putus sekolah (APTS) jenjang SD/MI, dari 806 SD/MI masih ada 7 sekolah yang memiliki APTS antara 1 s.d. 4%. Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali tahun 2010 adalah sebesar 70,72. Nilai ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Boyolali masuk kategori menengah (rendah : IPM =80). IPM merupakan indeks komposit dimana komponen-komponen penyusunnya adalah aspek kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (kemampuan daya beli atau purchasing power parity). Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

 Kumulatif pencari kerja yang terdaftar di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kabupaten Boyolali menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2010 Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

Bulan SDSLTPSLTA PT/DIPLO MA JUMLA H Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Septembe r

Kecamata n Prasejahte ra Alasan Ekonomi & Non Ekonomi Sejahte ra I Sejahtera II Sejahte ra III Sejahte ra III+ Jumla h Selo Ampel Cepogo Musuk Boyolali Mojosong o Teras Sawit Banyudon o Sambi Ngemplak Nogosari Simo Karangge de Klego Andong Kemusu Wonosego ro Juwangi

 Melakukan perbaikan fasilitas pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak dan tidak layak pakai  Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) dan berbagai seminar  Diadakannya berbagai penyuluhan bagi masyarakat (orang tua atau wali)  Penambahan jumlah buku ajar untuk para siswa melalui subsisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu oleh pemerintah daerah  Pemenuhan standar ketersediaan sekolah sesuai jumlah penduduk dan kondisi wilayah  Pembuatan lembaga pendidikan keterampilan sebagai salah satu upaya mempersiapkan angkatan kerja untuk bekerja.