Training Human Resources Management

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
©2009 Rainforest Alliance Bagian 13: Memperlakukan pekerja secara adil Language: Bahasa Indonesia Version: 2011 Prinsip yang berhubungan: Prinsip 5. Perlakuan.
Advertisements

SI-FLY.COM Speed Indonesia.
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
PERJANJIAN KERJA Oleh: TOGAR SILALAHI,SH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
1. 2 klasjab. rumpunjab. peringkatjab. persyaratanjab. stankompjab petajab&forjab anjab susun jab yg ideal (js-jf) pns yg ideal (kualitas, kuantitas.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
MENGATUR WAKTU KERJA Dwi Hurriyati, S.Psi., M.Si.
Kasus 1 Buat algoritma untuk menghitung gaji pegawai. Gaji pegawai didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tunjangan.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Intensive Course Human Resources Development Management
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
STRUKTUR BELANJA DAERAH
BIAYA TENAGA KERJA.
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
PERSAMAAN AKUNTANSI.
Sosialisasi NPWP PT. MPP Tbk.
TUGAS AKHIR “PENGARUH BESARNYA GAJI KARYAWAN TERHADAP PPH-21 KARYAWAN DI PT SONGO RUKEM” oLeH : Khoirun Nisa’ /
BAB 1 BUNGA SEDERHANA Matematika Keuangan Edisi bab 1.
Intensive Course Human Resources Development Management
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
Oleh: Nama : Lauw Wulandari NIM :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21)
PAJAK PENGHASILAN Suranto, S.Pd, M.Pd.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
TUGAS PENGELOLAAN UANG SAKU MOTIVASI USAHA JOELIO ISKANDAR
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN DI PT. BIG SURABAYA
Pajak Penghasilan Pasal 21
Ni Putu Pramana Sari  Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABUL YATAMA ACEH
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
8 jam kerja 8 jam bekerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (2)
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA
Diagram balok & Setting Diagram Balok Materi Pertemuan ke-18 (Praktikum)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VIII) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA copyright by Elok Hikmawati.
Aplikasi HRD & Payroll.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Surat Kuasa.
HUKUM KETENAGAKERJAAN. JAM KERJA DAN PENGUPAHAN MODUL - 4.
PPh Pasal 21 “Tarif Pajak dan Penerapannya”
Gaji dan Upah.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SISTEM PENGUPAHAN DAN UANG LEMBUR
UPAH MINIMUM PRESENT BY : Muhamad Hasan
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN IX) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA (2) copyright by Elok Hikmawati.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (2)
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA – PENGUPAHAN PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (HAK PEKERJA YANG DI PHK)
Transcript presentasi:

Training Human Resources Management Overtime Work Calculation Ringkasan Kepmen 102/Men/VI/2003 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur Ditandatangani tanggal 25 Juni 2004

Overview UU 13/2003 Pasal 78 Perlu mengatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Lembur bukan hak karyawan. Lembur mahal harus ditekan serendahnya. Tidak boleh adanya lembur wajib, yang otomatis mengikuti proses produksi.

Waktu kerja lembur Melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau Melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, atau Kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi.

Upah Dinyatakan dalam bentuk uang Termasuk tunjangan

Pasal 2 – Pengaturan Waktu Kerja Berlaku untuk semua perusahaan kecuali untuk perusahaan pada sektor usaha tertentu (diatur menurut Keputusan Menteri).

Pasal 3 Lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam seminggu. Tidak termasuk lembur pada hari libur (istirahat mingguan atau hari libur resmi).

Pasal 4 Wajib membayar upah lembur. Jabatan tertentu tidak berhak mendapat upah lembur, gaji lebih tinggi. Pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan. Waktu kerja tidak dapat dibatasi.

Pasal 5 Perhitungan upah lembur berlaku bagi semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor tertentu.

Pasal 6 Harus ada perintah tertulis pengusaha dan persetujuan tertulis karyawan. Dapat dibuat daftar yang kerja lembur dengan tandatangan ybs. Daftar pelaksanaan kerja lembur harus dibuat.

Pasal 7 Kewajiban perusahaan dalam kerja lembur : Membayar upah lembur Memberi istirahat secukupnya Memberi makan dan minum sekurangnya 1.400 kalori setiap 3 jam kerja lembur.

Pasal 8 Upah lembur berdasarkan upah bulanan. Upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Pasal 9 Upah buruh harian : upah sebulan dikali 25 upah sehari bagi pekerja yang kerja 6 hari seminggu. Dikalikan 21 bagi yang kerja 5 hari seminggu. Pekerja borongan, upah sebulan adalah upah rata-rata 12 bulan terakhir. Kalau kurang 12 bulan, maka dihitung upah rata-rata selama bekerja.

Pasal 10 Kalau upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100% dari total upah. Apabila upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% maka dasar perhitungan upah lembur 75% dari keseluruhan upah.

Pasal 11 Cara perhitungan upah lembur : Lembur pada hari kerja : Lembur jam pertama 1,5 kali Lembur selanjutnya 2 kali Lembur pada hari istirahat mingguan atau libur resmi, 6 hari kerja : 7 jam pertama 2 kali, jam kedelapan 3 kali, jam ke 9 dan ke 10 - 4 kali. Hari pendek : 5 jam pertama 2 kali, jam keenam - 3 kali, jam ke 7 & 8 - 4 kali Lembur pada hari istirahat mingguan atau libur resmi kerja 5 hari, 8 jam pertama 2 kali, jam ke 9 3 kali dan ke 10 & 11 - 4 kali.

Pasal 12 Peraturan perusahaan lebih baik, tetap berlaku.

Contoh Hitungan Gaji Rp.850.000,- per bulan. Tunjangan perumahan Rp.150.000,- Kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Lembur sebagaimana terdapat pada time sheet. Hitunglah upah lemburnya dan berapa total penerimaan karyawan ybs. gross sebelum dihitung pajak PPh.

Time Sheet Karyawan A

Overtime Calculation - Karyawan A

Salary slip of Employee A

Thank you and good luck.