PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDIDIKAN YANG MEMERDEKAKAN Manajemen Pengembangan Akademik Guru dan Dosen Berwawasan Kearifan Budaya Lokal.
Advertisements

Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
BIDANG PENGUJIAN HASIL HUTAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Hubungan Antar Pemerintahan
Global Advertising Pertemuan 3. Global Advertising Environment Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Infrastruktur ekonomi Standard Kehidupan Pendapatan.
Pendidikan Pancasila.
Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Ilmu Alam Dasar (Logic & Critical Thinking)
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ALUR DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS DAN SARANA PRASARANA
SURVEILANS KESEHATAN MATRA
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
5. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan
JAMPERSAL Kelompok 2.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
EVALUASI IMPLEMENTASI RTR
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STRUKTUR ORGANISASI UNDIP SK MENTERI P & K RI No / 0 / 1995
Pendahuluan.
Tren pengasuhan anak Kajian anak minggu12.
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Pengertian ETIKA Oleh Wildan Pramudya.
Pancasila sebagai Sistem Filsafat
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN DALAM SISTEM SOSIAL
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
On-line untuk Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
HAKIKAT PENELITIAN 1. Ilmu Kealaman dan Ilmu Sosial Humaniora
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
TENTANGATURANFUNGSIACUANKEWAJIBANSANKSI KODE ETIK GURU INDONESIA DIPRESENTASIKAN OLEH KELOMPOK 6.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Prof Dr Ir Ujang Sumarwan, MSc Consumer Behavior
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran.
PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI PUPUK ORGANIK CAIR.
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN MATRA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Transcript presentasi:

PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang : Humaniora Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tugas : melaksanakan penelitian, pengembangan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Puslitbang Humaniora Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : Penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Puslitbang.

PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGIAN TATA USAHA SUB BAG PKS SUB BAG KEU, KEPEG, UMUM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG HUMANIORA DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SUB BID PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB BID HUMANIORA KESEHATAN SUB BID PEMBIAYAAN KESEHATAN SUB BID KESEHATAN MATRA

Bidang Humaniora dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas : Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Penapisan Teknologi Kesehatan Bidang Humaniora dan Pembiayaan Kesehatan.

Bidang Humaniora dan Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait ilmu sosial, etika, hukum, demografi, psikologi, budaya, bahasa , politik, filsafat dan bidang humaniora lainnya. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait ilmu penganggaran, pembiayaan dan evaluasi ekonomi

Sub Bidang Humaniora Kesehatan mempunyai tugas : Melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait ilmu sosial, etika, hukum, demografi, psikologi, budaya, bahasa , politik, filsafat dan lainnya.

Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas : melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait ilmu penganggaran, pembiayaan dan evaluasi ekonomi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan matra, promosi dan pemberdayaan masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait bidang kesehatan matra; pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Sub Bidang Kesehatan Matra mempunyai tugas : Melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan matra yang meliputi Kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, dan kesehatan kedirgantaraan (sesuai Permenkes RI No. 61 tahun 2013 tentang Kesehatan Matra)

Sub Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : Melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

TERIMA KASIH