DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Advertisements

Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Hakikat PKn.
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PENGERTIAN DAN TUJUAN PKN
KULIAH I Latar belakang : PKN
Perkembangan Kurikulum PKn
RANGKUMAN PKn KELOMPOK 1: Dian Ratnawati
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Kurikulum PKN dan Agama
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SKL SMPLB Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesui dengan tahap perkembangan remaja. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Menunjukkan sikap.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENDIDIKAN PANCASILA.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Oleh : Yesi Marince, S.IP., M.Si
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Oleh : Yesi Marince, S.IP., M.Si
BAB I PEMAHAMAN KOMPETENSI
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
PDGK4201 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS dan Mata Pelajaran Lain   Pertemuan Ketiga.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Visi dan Misi PKN.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA
TUJUAN DAN MATERI PKN Pertemuan Ke-13 Nurul Febrianti, M.Pd.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL
PEMBELAJARAN PKn di SD MODUL 3
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL Pertemuan Ke-3 Nurul Febrianti, M.Pd Prodi PGSD FKIP.
PKn yang berhasil menumbuhkan sikap mental : bersifat cerdas,
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
Transcript presentasi:

DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH 21 08122171079 PEMBELAJARAN PKn DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH 21 08122171079

PENDAHULUAN Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

KEDUDUKAN MP. PKn Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

PARADIGAM BARU PKn PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui :Civic Intellegence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

KOMPETENSI PKn Menguasai pengetahuan kewarganegaraan, Menguasai keterampilan kewarganegaraan Menguasai karakter kewarganegaraan

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan republik Indonesia mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa

KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis dan rasional memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum membangun koalisi, kompromi, negoisasi dan consensus.

KARAKTER KEWARGANEGARAAN memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, well-informed, dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional) Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan ( daerah dan nasional ). Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Visi mata pelajaran PKn Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partsipasif dan bertanggungjawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis.

misi mata pelajaran PKn Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru sebagai pendidikan intelektual ke arah pembentukan warga negara yang demokratis; misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar pkn sebagai landasan penyusunan standar kemampuan serta standar minimun yang ditetapkan secara nasional Menyusun substansi pkn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi indonesia; misi tersebut dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi pkn

Tujuan mata pelajaran PKn berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Konsep / Ruang lingkup mata pelajaran PKn Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

Ruang lingkup… Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi

Ruang lingkup… Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.