Lutfian B. Kadarusman Hartika Armanda Citra Achmad Burhani Abdul Qudus M. Dimas Nugroho Noven Aulia Ur Rochman Silvilia Agies Vinda P Eko Dedy Setiawan

Pendahuluan  Latar Belakang Sumberdaya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi dunia Internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24% dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri- industri berbasis wilayah pesisir. Dengan letak geografis yang ada, laut di Indonesia menjadi jalur laut yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.

Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah bentuk reformasi dari Pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia? 2. Apa sajakah kendala-kendala reformasi dari Pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia? 3. Bagaimanakah strategi reformasi dari Pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia?

Kajian Pustaka 1. Reformasi Birokrasi Secara umum reformasi birokrasi diartika suatu perubahan yang terintegrasi secara kompleks meliputi sistem, struktur dan watak. Reformasi diarahkan pada reformasi aspek birokrasi yang dipersingkat menjadi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi perlu pengawalan serius secara berkala. Perlu disadari bersama bahwa banyak patologi dalam birokrasi sehingga perlu kerja lebih keras untuk menanggulangi berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Istilah reformasi mulai sering terdengar di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru pada tahun Pada saat itu terjadi aksi besar-besaran yang menjadi sejarah penting bagi pembangunan nasional.

2. Kemaritiman a. Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan. b. Pembentukan wilayah maritim di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu (Djuanda Kartawidjaja) dengan nama "Deklarasi Juanda". Deklarasi ini yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. c. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Pembahasan 1. Bentuk reformasi dari pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia Salah satu prioritas kerjanya adalah melakukan akselerasi proses percepatan penataan ruang kelautan. Tata ruang merupakan dasar bagai kita untuk membangun sesuatu. Alokasi ruang laut Indonesia harus jelas pemanfaatannya, misalnya untuk perdagangan, pariwisata, perikanan. Ketika tata ruang sudah dilakukan, maka konfliakan teratasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan juga penting dilakukan. Pemberdayaan masyarakt pesisir dengan nelayan yang merupakan mayoritaasnya, dengan cara penyediaan BBM bagi nelayan. Tersedianya sistem logistik untuk menstabilkan harga. Seperti penyediaan lemari pendingin (cold storage) agar harga ikan stabil. Kementerian ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dan memajukan sektor kemaritiman Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo.

2.Kendala-kendala reformasi dari Pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia. a. Jika dilihat dari sisi tugas dan fungsi, dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait maritim lainnya. Sebab Kementerian Koordinator Bidang Maritim tidak hanya akan menangani persoalan perikanan dan sumber daya maritim, namun juga keamanan, batas wilayah laut, bea cukai, dan banyak hal lain yang selama ini menjadi tanggung jawab sejumlah kementerian lain. Namun, dari sisi keuangan negara, pembentukan Kementerian Koordinator Maritim tentu saja akan menambah beban keuangan negara, mulai dari infrastruktur dan belanja rutin. b. Teknologi yang dimiliki Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain, serta pelabuhan dan kapal yang tidak berstandar internasional. Misalnya untuk melihat berapa jumlah kapal yang bergerak di perairan pulau Jawa saja belum bisa. c. Di perairan Indonesia banyak terdapat titik-titik gempa.

3.Strategi reformasi dari Pemerintahan baru untuk memajukan sektor kemaritiman Indonesia a. Harus ada kepastian mengenai batas wilayah laut yang dapat memelihara kedaulatan suatu negara dan penegakkan hukum di wilayah perairan. b. pembangunan pelabuhan modern, sistem dan teknologi yang canggih, serta ukuran kapal yang disesuaikan dengan pelabuhan dan sesuai dengan standar Internasional. Selain itu, setiap pelabuhan harus didukung dengan multimoda seperti kereta api dan kendaraan darat. c. Dalam hal pembangunan pelabuhan untuk mendukung tol laut, maka harus menggunakan teknologi pembangunan yang tahan terhadap gempa.

Penutup  Kesimpulan a. Indonesia merupakan negara yang kaya terutama dalam sektor kemaritiman, namun dalam sektor kemaritiman tersebut belum terlalu mendapat perhatian dalam pemerintahan yang lalu. Namun pada pemerintaha yang baru, sektor kemaritiman menjadi salah satu perhatian yang utama. b. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman merupakan suatu bentuk kepedulian dari pemerintahan yang baru terhadap permasalahan di sektor kemaritiman. Dengan adanya kementerian ini diharapkan bisa membuat sektor kemaritiman bisa lebih maju daripada sebelumnya dan bisa mengembalikan kejayaan kemaritiman Indonesia seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya.

 Saran a. Kejelasan tugas dan fungsi antar Kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, yang meliputi Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Dibutuhkannya sumberdaya manusia yang mumpuni dalam bidangnya serta profesional dalam mengerjakan tugas yang menjadi kewajibannya. c. Komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pencapaian tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

TERIMA KASIH