Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK. Kepala BKKBN
Advertisements

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM KB NASIONAL
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
Kebijakan Operasional KB dan KR
ADMINISTRASI PUSKESMAS
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI TARIF INA-CBG’S
POLA PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM JKN
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
ANALISA DAN EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI FASILITAS PELAYANAN OLEH ANGGOTA IKATAN BIDAN INDONESIA (BIDAN PRAKTIK SUASTA) Disajikan dalam rangka.
EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Upaya Kesehatan Masyarakat
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional PROVINSI KEPILAUAN RIAU 2010.
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BY : ELVIRA HARMIA, SST. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Sekretaris PP Aisyiyah
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENCATATAN & PELAPORAN PELAYANAN KB
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB MELALUI PENYIAPAN PROVIDER KLINIK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
RADALGRAM BKKBN Prov. KEPRI
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
JAMPERSAL Kelompok 2.
SJSN.
PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
Menuju Kabupaten Sehat
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
BAHAN RAYEK BULAN JANUARI 2017
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
“ TEKNOLOGI KONTRASEPSI TERKINI” (Contraceptive Technology Update)
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
RADALGRAM Data Desember 2017 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
Pemanfaatan HFIS dalam Menunjang Informasi SDM
Disampaikan oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi
Akselerasi Program KKBPK Melalui Kemitraan Global “Pilihanku” ( )
PENCATATAN & PELAPORAN PELAYANAN KB BY : DEWI RINI ASTUTI ZEGA, SST.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional DISKUSI KELOMPOK Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional JULIANTO WITJAKSONO DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA NASIONAL DUA ANAK CUKUP Laki Perempuan Sama Saja RAKERNAS BKKBN 10-14 Februari 2014 JKN Untuk Keluarga Indonesia yang lebih Sehat & Sejahtera

DRAFT PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Pendataan fasilitas kesehatan KB dalam SIM BKKBN Penetapan sasaran PUS peserta JKN Pengorganisasian KB dalam JKN di tingkat Pusat sampai Desa Penggerakan KB Pelayanan KB di Faskes dan Pelayanan KB bergerak Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Pembiayaan KB dalam JKN Pembinaan kesertaan ber-KB Monitoring dan evaluasi PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2014

FASKES TINGKAT PERTAMA FASILITAS KB ERA JKN FASILITAS KESEHATAN KB DALAM JKN KLASIFIKASI FASKES KB FASKES K/0/KB FASKES KB PARIPURNA FASKES TINGKAT LANJUTAN Klinik Utama atau yang setara; Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus FASKES KB SEMPURNA K/0/KB K/0/KB FASKES KB LENGKAP FASKES TINGKAT PERTAMA PRAKTIK BIDAN MANDIRI PRAKTIK PERAWAT Puskesmas atau yang setara; Praktik dokter; Klinik pratama; RS D Pratama FASKES KB SEDERHANA Catatan: dapat bekerjasama dengan BPJS bila dalam suatu kecamatan tidak terdapat Dokter berdasarkan penetapan Dinkes setempat JEJARING JEJARING BHAKSOS?

Pendataan Fasilitas Kesehatan Pemenuhan Alokon Fasilitas Kesehatan Pendataan oleh SKPD-KB Pengelompokan jenis faskes KB 1. Faskes KB Sederhana Pil, suntik, kondom 2. Faskes KB Lengkap Plus IUD & implan K/0/KB K/0/KB 3. Faskes KB Sempurna =Faskes KB Lengkap PRAKTIK BIDAN PRAKTIK PERAWAT Aplikasi statistik rutin berbasis web Cat: Dapat bekerjasama dengan BPJS bila dalam suatu kecamatan tdk terdapat Dokter berdasarkan penetapan Dinkes Setempat 4. Faskes KB Paripurna =Faskes KB Lengkap

Pelayanan KB Bukan Peserta JKN Pelayanan KB Peserta JKN Biaya pelayanan KB pil, suntikan, IUD dan implant yang dilakukan di faskes tk pertama dan jejaring terbiayai dalam sistim kapitasi Untuk pelayanan di luar faskes tingkat pertama seperti Bidan Praktik Mandiri, maka biaya pelayanan ditagihkan sebagai biaya non-kapitasi Peserta JKN yang dilayani di faskes yang tidak bekerjasama dengan BPJS dapat menagihkan pembiayaan layanan KB melalui biaya kompensasi sebesar Rp. 50-100.000,- Alokon wajib disediakan oleh pemerintah Pelayanan KB Bukan Peserta JKN Merupakan pelayanan KB Mandiri, biaya pelayanan dibayar klien Alokon IUD, implant dan kondom disediakan oleh BKKBN

ALUR PELAYANAN KB DALAM JKN PUS BIDAN INFORMED CHOICE PKT-1 PUS BIDAN PRIMARY CARE PKT-1 3 KONSELING PELAYANAN 2 4 PUS PLKB MOTIVASI PRIMARY CARE PUS DOKTER PKT-1 PENYULUHAN (Behaviour Change Communication/BCC) PELAYANAN (Komplikasi ringan) 1 5 PUS KADER MOTIVASI PUS DR SPES SECONDARY CARE PKT-R PELAYANAN RUJUKAN (Komplikasi berat/Rekanalisasi) PERGERAKAN LINI LAPANGAN

PUSAT DAERAH BKKBN PUSAT BKKBN Propinsi Puskesmas Induk MEKANISME DISTRIBUSI ALOKON Program KB Nasional PUSAT DAERAH GUDANG PROPINSI BKKBN PUSAT BKKBN Propinsi GUDANG PUSAT GUDANG PUSKESMAS GUDANG KAB/KODYA SKPD KB Kabupaten/Kodya Puskesmas Induk DINKES Kabupaten/Kodya PUSTU KLINIK SWASTA PUSKESDES/POLINDES PLKB/UPTD Peserta KB LSM/RS SWASTA PELAYANAN DROPPING KOORDINASI TEMBUSAN KETERANGAN KEDEPUTIAN KBKR

PUSAT DAERAH BKKBN PUSAT BKKBN Propinsi MEKANISME DISTRIBUSI ALOKON Program KB Nasional PUSAT DAERAH Peserta KB PRINCIPAL -DISTRIBUTOR KLINIK PRATAMA KLINIK UTAMA OUTSOURCE MAN-GUDANG JUST IN TIME POLICY Peserta PBI BPJS-Kesehatan BKKBN PUSAT BKKBN Propinsi SKPD KB Kabupaten/Kodya DINKES Kabupaten/Kodya KLINIK KB FP2020 & London Summit 2012 . Public Private Patnership DINKES Kabupaten/Kodya ALOKON JAMKESDA & MANDIRI Peserta non BPJS-Kesehatan PELAYANAN DROPPING KOORDINASI KOORDINASI PERENCANAAN-PENGADAAN-DISTRIBUSI KETERANGAN WITJAKSONO, 2013

EVALUASI SISTEM DISTRIBUSI ALOKON SAAT INI Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (AK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2012. Jakarta : BKKBN 2011

EVALUASI SISTEM DISTRIBUSI SAAT INI SARANA & KONDISI GUDANG ALOKON 2012 Laporan Penelitian Uji Fisik dan Laboratorium Alat/Obat Kontrasepsi Program Nasional (Analisa sampel gudang BKKBN), Yayasan Kusuma Buana & BKKBN, Desember 2012

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL USULAN MODEL MANAJEMEN RANTAI DISTRIBUSI (SUPPY CHAIN MANAGEMENT) DI ERA JKN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL MODEL A MODEL B MODEL C Memperkuat kapasitas BKKBN dengan meningkatkan kemampuan SCM yang ada saat ini Memperkuat kapasitas BKKBN yang tersedia saat ini melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Mendukung kegiatan SCM BKKBN melalui kontrak dengan fihak ketiga

HOT ISSUES Layanan KB era JKN Pendataan Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan registrasi SIM BKKBN Pemetaan PUS yang menjadi peserta JKN Penguatan mekop lini lapangan dan koordinasi dengan Dinkes untuk aspek pelayanan KB Upaya meningkatkan cakupan kesertaan MKJP : IUD & Implant dalam sistem kapitasi serta MOP melalui rawat inap Mempertahankan kesertaan KB Peserta Aktif Upaya menurunkan kejadian putus pakai (drop-out), terutama non-MKJP Menjamin ketersediaan alokon pada faskes KB dengan tingkat stock-out rendah (<5%) Dukungan kegiatan bhaksos pelayanan KB era JKN, khususnya pada daerah diluar galciltas

Unit Reaksi Cepat KB era JKN KBdalamJKN@gmail.com Respon akan diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak permasalahan dilaporkan