LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013. Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL
Surveilans MERS-CoV di Wilayah
Dalam Rangka Kedatangan Jamaah Haji Di Pintu Masuk Negara
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
Asisten Deputi Pembinaan Wilayah KPAN
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN
Gambaran Umum Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
NASRUL EDI SANTOSO, SKM. M. KES
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2013
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
SURVEILANS KESEHATAN MATRA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
PRINSIP DASAR SURVEILANS
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN KLB
Strategi dan Program 5 tahunan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA PENYAKIT (SURVEILANS)
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
INFEKSI TROPIS.
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
PRINSIP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
SURVEILANS TETANUS NEONATORUM
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
PENERAPAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERPADU SUCI SRI WAHYUNI A1.
Rekomendasi Hasil Surveillans
BIDANG P2P DINKES & KB KOTA MADIUN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
SURVEILANS HEPATITIS A
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
Visi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA:
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PUSKESMAS REJOSARI MEMILIKI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 MOTO VISI TATA NILAI MISI.
1 PRINSIP DASAR SURVEILANS Khairul Amal, SKM Puskesmas Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
Transcript presentasi:

LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013

Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan UPT  Anggaran Alokasi UPT dan Daerah  Harmonisasi Simkar dan Kesma dengan UPT dan Daerah

DASAR HUKUM 1.Permenkes No. 1144/2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 2.Permenkes No. 356/2009 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 3.Kepmenkes No. 375/2009 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Kepmenkes No. 267/2003 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular 5.Rencana Strategis Kementerian Keseahatn Th Rencana Aksi Program PP dan PL Th

4 GAMBARAN PROGRAM SIMKAR dan KESMA MISI Masyarakat sehat yang mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkeadilan VISI 1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dalam PP dan PL 2.Melindungi kesehatan masyarakt dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan dalam PP dan PL 3.Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dalam PP dan PL 4.Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam PP dan PL

5 GAMBARAN PROGRAM SIMKAR dan KESMA POKOK KEGIATAN 1.Peningkatan imunisasi 2.Peningkatan dan pengembangan surveilans epidemiologi dan respon KLB 3.Peningkatan karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan 4.Peningkatan kesehatan matra STRATEGI 1.Review dan memperkuat aspek legal 2.Advokasi dan sosialisasi 3.Intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program 4.Investasi sumber daya manusia 5.Jejaring kerja 6.Logistik, distribusi dan manajemen 7.Surveilan epidemiologi dan aplikasi teknologi 8.Supervisi/bimtek, monitoring, dan evaluasi 9.Sistem pembiyaan

Indikator Renstra Kem. Kes INDIKATOR TrgtCapnTrgtCapn per Sept Trgt Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 8586,88839,790 Persentase desa yang mencapai UCI 9081,195Thn100 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 10099,410093,7100 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 8080, Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra

Indikator RAP Ditjen PP dan PL INDIKATOR TrgtCapnTrgt Capaian per Sept Trgt Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 8586,88839,790 Persentase desa yang mencapai UCI9081,195Tahunan100 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 10099,410093,7100 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam8080, Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 9889,998NA98 Penemuan kasus non-folio AFP rate per anak < 15 th ≥22,77≥22,22≥2 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 10079, ,6100 Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (house index=0) dan buffer area (houes index <1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat , ,09100 Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah 100

MENGGUNAKAN KEGIATAN TUNGGAL : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PP PL Sebagian besar Tusi/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan indikator kegiatan 2014 MENGGUNAKAN 6 KEGIATAN : 1.DUKUNGAN MANAJEMEN 2.PPBB 3.PPML 4.PPTM 5.PL 6.SIMKAR Penyesuaian Tusi/kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator kegiatan PENYEMPU RNAAN (RESTRUKT URISASI) SESUAI TATA KERJA ORGANISA SI DILAKUKAN REALOKASI ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN KE 5 KEGIATAN DIREKTORAT Restrukturisasi Pemberdayaan UPT

Rencana Alokasi Anggaran B/BTKL Th (Simkar dan Kesma) No.B/BTKL KARKESSURVEILANSMATRA JUMLAH 1BBTKL-PP BANJAR BARU BBTKL-PP JAKARTA BBTKL-PP SURABAYA BBTKL-PP YOGYAKARTA BTKL-PP KELAS I BATAM BTKL-PP KELAS I MAKASSAR BTKL-PP KELAS I MANADO BTKL-PP KELAS I MEDAN BTKL-PP KELAS I PALEMBANG BTKL-PP KELAS II AMBON Total

Rencana Alokasi Anggaran KKP Th (Simkar dan Kesma) KKP KKP Kelas-1 Batam KKP Kelas-1 Denpasar KKP Kelas-1 Makassar KKP Kelas-1 Medan KKP Kelas-1 Soekarno Hatta KKP Kelas-1 Surabaya KKP Kelas-1 Tanjung Priok KKP Kelas-2 Ambon KKP Kelas-2 Balikpapan KKP Kelas-2 Bandung KKP Kelas-2 Banjarmasin KKP Kelas-2 Banten KKP Kelas-2 Cilacap KKP Kelas-2 Jayapura KKP Kelas-2 Kendari KKP Kelas-2 Manado KKP Kelas-2 Mataram KKP Kelas-2 Padang KKP Kelas-2 Palembang KKP Kelas-2 Panjang KKP Kelas-2 Pekanbaru KKP Kelas-2 Pontianak KKP Kelas-2 Probolinggo KKP Kelas-2 Samarinda KKP Kelas-2 Semarang

Rencana Alokasi Anggaran KKP Th (Simkar dan Kesma) 26KKP Kelas-2 Tj. Balai Karimun KKP Kelas-2 Tj. Pinang KKP Kelas-2 Tarakan KKP Kelas-3 Banda Aceh KKP Kelas-3 Bengkulu KKP Kelas-3 Biak KKP Kelas-3 Bitung KKP Kelas-3 Dumai KKP Kelas-3 Gorontalo KKP Kelas-3 Jambi KKP Kelas-3 Kupang KKP Kelas-3 Lhokseumawe KKP Kelas-3 Manokwari KKP Kelas-3 Merauke KKP Kelas-3 Palangkaraya/Pulang Pisau KKP Kelas-3 Palu KKP Kelas-3 Pangkal Pinang KKP Kelas-3 Poso KKP Kelas-3 Sabang KKP Kelas-3 Sampit KKP Kelas-3 Sorong KKP Kelas-3 Tembilahan KKP Kelas-3 Ternate KKP Kelas-4 Yogyakarta

Rencana Alokasi Anggaran DEKON Th (Simkar dan Kesma) DANA DEKONSENTRASI Dinkes Prov. Aceh Dinkes Prov. Bali Dinkes Prov. Bangka Belitung Dinkes Prov. Banten Dinkes Prov. Bengkulu Dinkes Prov. DI Yogyakrta Dinkes Prov. DKI Jakarta Dinkes Prov. Gorontalo Dinkes Prov. Jambi Dinkes Prov. Jawa Barat Dinkes Prov. Jawa Tengah Dinkes Prov. Jawa Timur Dinkes Prov. Kal. Barat Dinkes Prov. Kal. Selatan Dinkes Prov. Kal. Tengah Dinkes Prov. Kal. Timur Dinkes Prov. Kep. Riau Dinkes Prov. Lampung Dinkes Prov. Maluku Dinkes Prov. Maluku Utara

Rencana Alokasi Anggaran DEKON Th (Simkar dan Kesma) 21Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat Dinkes Prov. Nusa Tengara Timur Dinkes Prov. Papua Dinkes Prov. Papua Barat Dinkes Prov. Riau Dinkes Prov. Sul. Barat Dinkes Prov. Sul. Selatan Dinkes Prov. Sul. Tengah Dinkes Prov. Sul. Tenggara Dinkes Prov. Sul. Utara Dinkes Prov. Sum. Barat Dinkes Prov. Sum. Selatan Dinkes Prov. Sum. Utara Dinkes. Prov. Kal. Utara0

Realisasi Dana Dekon Simkar dan Kesma (Sumber : SAI per 30 Juni 2013) NomorProvinsiPaguRealisasiSisa% 1.DKI JAKARTA ,09 2.JAWA BARAT ,31 3.JAWA TENGAH ,23 4.D.I YOGYAKARTA ,27 5.JAWA TIMUR ,51 6.DI ACEH ,47 7.SUMATERA UTARA ,69 8.SUMATERA BARAT ,78 9.RIAU ,61 10.JAMBI ,23 11.SUMATERA SELATAN ,90 12.LAMPUNG ,35 13.KALIMANTAN BARAT ,68 14.KALIMANTAN TENGAH ,62 15.KALIMANTAN SELATAN ,00 16.KALIMANTAN TIMUR ,90 17.SULAWESI UTARA ,01 18.SULAWESI TENGAH ,05 19.SULAWESI SELATAN ,22 20.SULAWESI TENGGARA ,08 21.MALUKU ,31 22.BALI ,45 23.NTB ,82 24.NTT ,30 25.PAPUA ,00 26.BENGKULU ,58 27.MALUKU UTARA ,72 28.BANTEN ,36 29.BANGKA BELITUNG ,18 30.GORONTALO ,72 31.KEPULAUAN RIAU ,44 32.PAPUA BARAT ,88 33.SULAWESI BARAT ,55 JUMLAH

Sinkronisasi Pusat, UPT, dan Daerah PusatDekonUPT Indikator : KLB penyakit menular dapat ditanggulangi < 24 jam 1. Pengembangan sistem surveilans. 2. Penguatan sistem kewaspadaan dini. 3. NSPK surveilanas epidemiologi dan respon KLB. 3. IT surveilans dan respons KLB. 4. Perangkat pengolah data dan komunikasi 1.KLB penyakit menular yang ditangulangi < 24 jam (Verifikasi rumors, Koordinasi penyakit potensial KLB, Penyilidikan epidemiologi, Penguatan SKD dan respon KLB, Peningkatan kapasitas TGC kab/kota) 2.Pengembangan sistem surveilans dan respons KLB (Replikasi SKDR di 7 prov) 1. KLB penyakit menular yang ditanggulangi < 24 jam (penyelidikan epidemiologi, penguatan SKD dan respon KLB) Indikator: Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 1.Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap. 2. Tenaga imunisasi terlatih. 3. Cakupan imunisasi rutin lanjutan 1. Laporan capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (introdukdi vaksin baru, KIE imunisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi, pemantauan dan asistensi KIPI) 2. Tenaga imunisasi terlatih

Sinkronisasi Pusat, UPT, dan Daerah PusatDekonUPT Indikator : Faktor risiko potensi PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk negara 1. Situs SIM Kespel 2. NSPK karkespel 1.Situs SIM Kespel 2.Tenaga terlatih bidang simkar kesma (simulasi KKMMD di wilayah pelabuhan/bandara, pelatihan terkait tupoksi) 3.Alat kesehatan (peralatan penunjang tupoksi) 4.Dokumen penunjang program karkespel 5.Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintyu masuk negara 6.Dokumen-dokumen (CoP, ICV, dll) Indikator: Pengendalian faktor risiko kesehatan dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 1.Upaya kesehatan penerbangan. 2.Upayan kesehatan kelautan dan bawah air. 3.Upaya kesehatan matra lapangan. 4.Koordinasi kesehatan matra. 5.NSPK bidang kesehatan matra. 6.Tenaga terlatih bidang kesma. 1. Tenaga terlatih bidang kesma. 2. Koordinasi kesma. 3. Sosialisasi program kesma. 4. Lokasi yang mengendalikan faktor risiko kesehatan kelautan dan bawah air. 1.Lokasi yang melaksanakan pengendalian faktor risiko matra lapangan (kesiapsiagaan bidang kesehatan mudik lebaran dan nataru) 2.Kesiapsiagaan, RHA dan tanggap darurat bencana bidang PP dan PL