DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
PANDUAN.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PENGAWASAN ADMINISTRASI UMUM : KEPEGAWAIAN Diberikan Pada Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas pada MARI Tanggal
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
OTENTIFIKASI INFORMASI DAN FISIK ARSIP
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
(Kepala Biro Kepegawaian)
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Sekretariat Jenderal (Setjen)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

DATA BASE ON-LINE (SIMPEG) BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL

SIMPEG (SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN) SIMPEG KEMENKUMHAM : “suatu sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan data Pegawai Kementerian Hukum dan HAM secara on-line, sebuah perangkat lunak (software) komputer yang menyediakan fasilitas pengelolaan data kepegawaian dan mengelola data kepegawaian tersebut menjadi informasi kepegawaian yang dibutuhkan menunjang kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Aturan proses yang dijalankan di dalam SIMPEG tetap mengacu kepada dasar hukum yang berlaku”

DASAR-DASAR HUKUM OPERASIONAL SIMPEG UU No 8 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah diubah dgn UU No 43 Tahun 1999 UU No 11 1969 Tentang Pensiun Pegawai & Pensiun Janda-Duda PP No 98 2000 Tentang Pengadaan PNS PP No 99 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS PP No 100 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural PP No 101 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS PP No 11 2002 Perubahan PP No 98 2000 PP No 12 2002 Perubahan PP No 99 2000 PP No 13 2002 Perubahan PP No 100 2000 PP No 9 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS PP N0 53 2010 Tentang Disiplin Pegawai

MAKSUD SIMPEG KEMENKUMHAM Memetakan & membangun sistem kepegawaian yang menyeluruh dan komperehensif yang mampu memberikan jawaban dan solusi setiap urusan operasional tentang kepegawaian. Sebagai dasar bagi pengambil keputusan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan SDM dilingkungan KEMENKUMHAM.

Membangun alat bantu untuk proses pelayanan kepegawaian kepada lembaga, pimpinan, pegawai, publik, serta proses pelayanan kepada pengelola kepegawaian. Meningkatkan kinerja dari para petugas pengelola kepegawaian dalam menyelesaikan pekerjaannya Terciptanya bakuan proses yang standar dan kemudahan bagi para pengguna dalam memperoleh informasi dan proses yang berkaitan dengan kepegawaian

SASARAN SIMPEG KEMENKUMHAM Otomasi proses kepegawaian, Otomasi dokumen kepegawaian & otomasi manajemen data dalam pengeloalaan kepegawaian. Peningkatan akurasi data dan mengurangi kesalahan-kesalahan karena proses manajemen data sudah dibantu dengan aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh unit kerja. Terciptanya informasi tentang pegawai dan pembinaan kepegawaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

TUJUAN SIMPEG KEMENKUMHAM Terwujudnya sistem kepegawaian yang mampu menciptakan pelayanan prima kepada pegawai, pimpinan, pengelola kepegawaian dan lembaga lain serta publik. Realisasi dan sinkroninasi Program Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KEMENKUMHAM. Pengembangan aplikasi SDM Aparatur yang berbasis transaksi, terintegrasi dan terdistribusi dilingkungan KEMENKUMHAM. Membangun dan melakukan implementasi sistem aplikasi dilingkungan KEMENKUMHAM.

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEGAWAI DATA PRIMER TERKAIT DGN TMT CPNS/PNS, PANGKAT, JABATAN DAN JMLH PEGAWAI/UNIT DLL DATA SEKUNDER TERKAIT DGN NAMA ISTRI/SUAMI, ANAK, ALAMAT PEG DLL INPUT (ENTRY) ARSIP/DOKUMEN ELEKTRONIK PEGAWAI KE APLIKASI DOSIER MEDIA KOMUNIKASI PENGELOLA DENGAN ADMIN PUSAT PUNGKA M. SINAGA: HP : 081310493377 BLACKBERRY: 28E64FF7 ON-LINE CHAT MELALUI Yahoo Messenger : tuk_hukumdanham@yahoo.co.id; GTALK (GOOGLE TALK): tuk.hukumdanham@gmail.com; FACEBOOK : Siap Kemenkumham add FB di email: tuk_hukumdanham@yahoo.co.id TWITTER : @siapkemenkumham LIVE CHAT PADA ONLINE HELP APLIKASI SIAP

MODUL SIMPEG KEMENKUMHAM SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai) DOSSIER (Digitalisasi Arsip Pegawai) BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) FORMASI KINERJA DIKLAT FUNGSIONAL ANGKA KREDIT E-REKRUTMEN

SALAM PEMBAHARUAN SIAP LAKSANAKAN !!!!!!!!!!! Terima kasih