PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Administrasi Pelayanan Publik
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Eksistensi Komunikasi Menghadapi Bencana Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta, 29 April
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Perangkat dan Teknik Analisis Dampak Lingkungan Sesi 1: Pendahuluan dan Gambaran.
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
PERENCANAAN MANAJEMEN MUTU
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
MANAJEMEN KEADAAN DARURAT Emergency Management System
Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Publik: Sebuah Tinjauan
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
AKUNTABILITAS BIROKRASI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Proses Manajemen Bencana
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
GOOD GOVERNANCE.
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KULIAH 13 Hubungan Masyarakat
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
NAMA : NASPI YENDRI, SE, M.Si TTL : LAHANG, 28 MARET 1983 JABATAN : KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN HP : ALAMAT.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.