Tim Dosen PIPS Jurusan PKn

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 HASTARI MAYRITA, S.PD., M.PD.  UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana.
Advertisements

Disadur dari berbagai sumber
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
CIVICS ILMU KEWARGANEGARAA
Pendidikan Tinggi di Indonesia
Konsep Dasar Pendidikan
Hakikat PKn.
LIMA PILAR BELAJAR GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
HAKIKAT PENDIDIKAN Andi Muhammad Ajiegoena Pengantar Pendidikan
Technique Informal School
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
TUJUAN PIPS.
SEJARAH PERKEMBANGAN IPS
LANDASAN FILOSOFI KURIKULUM 2013
SISTEM PENDIDIKAN Di Indonesia
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
EVALUASI PEMBELAJARAN SUDIYONO
Materi Tutorial Tatap Muka
KOHORT PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK TAHUN 2007 USIA 19-23
Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik
JERMAN.
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
Pengertian IPS dan Tujuan PIPS
Pengertian IPS dan Tujuan PIPS
Tarmin Abdulghani, ST., MTI.
Pertemuan 1 S1 PGSD UNEFA Yuni Mariani Manik, S.Pd., M.Pd.
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Pengembangan Kompetensi sebagai Tujuan Pembelajaran
PARADIGMA PENDIDIKAN IPS DALAM KONTEKS INDONESIA
HUBUNGAN IPS dengan ILMU SOSIAL
PDGK4201 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS dan Mata Pelajaran Lain   Pertemuan Ketiga.
Pengembangan Kurikulum dalam Penulisan
Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
PENDIDIKAN MERUPAKAN KEBUTUHAN VITAL MANUSIA
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
Tujuan dan Standar Kompetensi
PERBEDAAN FILSAFAT dan ILMU PENDIDIKAN
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
Teori Pendidikan Dasar MATA KULIAH : TEORI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Dosen : Wahyu A.Rini, MA, M.Pd.
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
PEMBELAJARAN PKn di SD MODUL 3
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
Korupsi.
KOMPONEN-KOMPONEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
STANDAR ISI HENDRA ERIK RUDYANTO.
KELOMPOK 2 ALFIAN MUBAROK SRI DEWI NURMAESIH HARIS SUHAILY.
Pengembangan Pendidikan agama berbasis wawasan kebangsaan
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI KB 2 PENDDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ESENSI PKN.
PKn yang berhasil menumbuhkan sikap mental : bersifat cerdas,
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL Oleh : KUNTJOJO UNP Kediri 2008.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

Tim Dosen PIPS Jurusan PKn HAKIKAT PIPS Tim Dosen PIPS Jurusan PKn

DEFINISI PIPS Wesley (1964:9) “the social studies are those portions or aspects of the social sciences that have been selected and adapted for use in the school or in other instructional situations”. (Pendidikan IPS merupakan bagian atau aspek ilmu-ilmu sosial yang telah diseleksi dan disesuaikan untuk digunakan di sekolah atau di dalam situasi pengajaran lainnya) Wesley & Wronski (1958) “the social studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes” (Pendidikan IPS merupakan ilmu-ilmu sosial yang telah disederhanakan untuk tujuan pendidikan)

DEFINISI PIPS Gross (1964:129) “ the social studies are those studies that provide understanding of man’s way of living, of the basic needs of man, of the activities in which he engages to meet his needs, and of the institutions he has developed” (Pendidikan IPS mempelajari tentang cara hidup, kebutuhan dasar, dan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan lembaga-lembaga yang dikembangkannya) Frasser and West, 1981:15-20) “…the social studies, on the other hand, consist of materials selected from the social sciences and organized for instruction of children and youth”. (Pendidikan IPS terdiri dari materi-materi pilihan diri ilmu-ilmu sosial dan diorganisasikan untuk pengajaran)

DEFINISI PIPS National Council for the Social Stides (NCSS) “the social studies is conceived as the subject matter of the academic disciplines somehow simplified, adapted, modified, or selected for school instruction. (Pendidikan IPS mengandung disiplin akademik yang disederhanakan, disesuaikan, dimodifikasi, dan dipilih untuk pengajaran di sekolah)   Muhammad Numan Sumantri (2001:74) “Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.

Pendidikan IPS dalam konteks “Ke-Indonesiaan”, “penyederhanaan disiplin-disiplin ilmu sosial, ideology negara, humanities, agama, dan kegiatan dasar manusia, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorgansasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai “nilai sentralnya” untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional) khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya”.

Pendidikan IPS dalam konteks Ke-Indonesiaan”, Diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah: metode berpikir PIPS menggunakan pola ilmuwan sosial, pendekatan inter-cross, dan trans struktur dalam menyusun isi Pendidikan IPS digunakan dalam bentuk generalisasi dan metode berpikir dan penelitian yang sudah dipolakan oleh ilmuwan sosial.   Diorganisasikan dan disajikan secara psikologis PIPS mempertimbangan tingkat kecerdasan, kematangan jiwa peserta didik (psikologis). .  

Pendidikan IPS dalam konteks “Ke-Indonesiaan”, Diorganisasikan secara pedaogis PIPS mempertimbangan tingkat kecerdasan, kematangan jiwa peserta didik (psikologis).   Berdasarkan Pancasila UU No. 2o Tahun 2003 Bab II Pasal 2 “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pendidikan IPS dalam konteks “Ke-Indonesiaan” Untuk mencapai tujuan pendidikan UU No. 2o Tahun 2003 Bab II Pasal 1 (1) “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. UU No. 2o Tahun 2003 Bab II Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Sumber PIPS di Indonesia disiplin ilmu-ilmu social (Sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, psikoogi) ideology Negara (Pancasila) dan Konstitusi (UUD NRI 1945) humanities (pengetahuan budaya) agama kegiatan dasar manusia masalah-masalah social

Hubungan ilmu-ilmu sosial dengan Pendidikan IPS Keterkaitan structural dan fungsional yang sangat erat, karena disiplin ilmu-ilmu sosial merupakan salah satu dari enam sumber utama Pendidikan IPS. Hal ini sebagaimana dikemukakan NCSS bahwa Pendidikan IPS :” (a) as the subject matter of academic disciplines somehow simplified, adapted, modified or selected for school instruction; (b) as the social sciences simplified for pedagogical purposes. Johnson (1974:3-7) mengartikan Social Studies dan Social Science Education dengan “middle studies”, karena pengertian tersebut bersumber dari humanities/social sciences untuk bahan pendidikannnya dan metodenya bersumber dari ilmu pengetahuan alam.

Hubungan ilmu-ilmu sosial dengan Pendidikan IPS Keterkaitan antara disiplin ilmu-ilmu sosial dengan pendidikan IPS: segi isi, Pendidikan IPS memilih isi dari struktur disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis, dan pilihan isi itu dalam bentuk generalisasi teori yang diambil dari struktur disiplin ilmu-ilmu sosial. segi metode, metode berpikir dan penelitian menggunakan pola ilmuwan sosial, pendekatan inter-cross, dan trans struktur dalam menyusun isi Pendidikan IPS digunakan dalam bentuk generalisasi dan metode berpikir dan penelitian yang sudah dipolakan oleh ilmuwan sosial.

Perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan Pendidikan IPS Frasser and West (1981:15-20) bukanlah perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual, ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan, sedangkan Pendidikan IPS terdiri atas bahan pilihan dari ilmu-ilmu sosial yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan tujuan pendidikan.

KETERKAITAN PKN DENGAN PIPS Keterkaitan antara citizenship education dan civic education dan social studies, pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat citizenship education dan civic education sebagai bagian dari social studies, dan pandangan kedua melihat citizenship education dan civic education sebagai esensi atau inti dari social studies.

KETERKAITAN PKN DENGAN PIPS Mehlinger (1977:78): “social studies has no monopoly over citizenship education, but a social studies without citizenship education as its core is like yards of thread without a spool-all tangle and confusion”. Dari pandangan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa citizenship education dan social studies tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti halnya ditegaskan Mehlinger (1977:79) bahwa social studies tanpa citizenship education sebagai intinya, laksana benang tanpa gulungan, semuanya akan kacau dan semerawut. Jika pandangan ini diterapkan untuk di Indonesia, dengan tegas dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan inti dari Pendidikan IPS.

KETERKAITAN PKN DENGAN PIPS Pendidikan Kewarganegaraan memasuki ketiga wilayah tradisi social studies, melalui tradisi “citizenship transmission” jelas Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pentransmisian kekayaan budaya bangsa kepada warga negara, dalam tradisi sosial sciences Pendidikan Kewarganegaraan diwadahi oleh ilmu politik, dan dalam reflective inquiry menekankan pada kemampuan untuk mengambil keputusan dalam rangka memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan.

HUBUNGAN PKN DENGAN PIPS civic education dapat didudukkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang memiliki pijakan utama konsep-konsep ilmu politik dengan salah satu dimensinya adalah “pendidikan politik”, dan kedua sebagai esensi atau “core” dari pembelajaran disiplin ilmu sosial lainnya dalam rangka “social studies”.