OUT OF THE BOX THINKING Satya Susanto, S.Sos, MA Disampaikan oleh:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI BKPM
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
“STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA”
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.
Disampaikan pada acara
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
(Kepala Biro Kepegawaian)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
"More Than Words" Saying I love you, Is not the words, I want to hear from you, It's not that I want you, Not to say but if you only knew, How easy, it.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

OUT OF THE BOX THINKING Satya Susanto, S.Sos, MA Disampaikan oleh: Kepala Subdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN – KEMENTERIAN KEUANGAN

The Heart of Change REFORMASI BIROKRASI “The Heart of Change” MELIHAT Reform  Perubahan  John P. Kotter & Dan S. Cohen : “The Heart of Change” MERASAKAN MELIHAT MELAKUKAN BERUBAH TAHU NGERTI SADAR BERUBAH BUREAUCRACY REFORM BUDGET HEART Kesadaran suatu negara akan pentingnya melakukan reformasi administrasi yang sesungguhnya, biasanya baru muncul setelah sistem administrasi di negara tersebut sudah pada titik nadir. Bukan karena negara tersebut belum melaksanakan reformasi administrasi, melainkan lebih pada kelemahan komitmen dari pimpinan-pimpinan negara itu dalam menjalankan reformasi. Maka pada saat kesadaran akan perlunya keseriusan komitmen untuk melakukan reformasi sistem administrasi muncul, menurut Caiden saat itu semuanya menjadi sudah terlambat, karena sistem administrasi pemerintahan saat itu sudah sedemikian rusak Gerald Caiden (Administrative Reform Comes of Age) : “By the time it was realized that defective administrative system were a serious obstacle to progress, that what was wrong with them was fundamental, and higher priority should be to put them right, the prevailing gales were fast blowing into hurricanes”. REFORMASI BIROKRASI

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintahan yg bersih, bebas KKN (Citra Birokrasi) Peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (good governance) Remunerasi (Tunjangan Kinerja) Monev Penataan & Penguatan Organisasi Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Manajemen Perubahan Penataan Per UU Penataan Tatalaksana Penguatan Pengawasan Dengan melaksanakan 8 area perubahan, diharapkan birokrasi Indonesia menjadi world class beureucration. PermenPan-RB No. 20 Tahun 2010 Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Komentar Publik di detik.com Bagaimana nasib kaum buruh/swasta? Sungguh banyak kezhaliman di negeri ini, maka tunggu kehancurannya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gw bingung yang kerja siapa, yang tiap bulan pajak ditarikin, ternyata buat bayarin para manusia yang hasil kerjanya gak gw pernah rasakan Korupsi berjamaah…. Pembuat kebijakan remunerasi harus diseret ke penjara… menghambur-haburkan uang negara….

OPINI PUBLIK THDP PNS WAJAR, KARENA

Perkembangan Belanja Pegawai (miliar rupiah) Keterangan: Honorarium dan Vakasi pada tahun 2012 dan 2013 termasuk cadangan anggaran remunerasi untuk mendukung reformasi birokrasi. Honorarium digunakan untuk membayar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. - Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan naskah ujian, koordinator ujian dan persiapan pembuatan ijazah . - Pensiun, merupakan pembayaran manfaat pensiun bagi PNS Pusat/Daerah dan TNI/POLRI, Asuransi kesehatan (Askes), antara lain terdiri atas iuran pemerintah sebagai pemberi kerja dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan PNS dan Pensiunan. (termasuk veteran ) Bantuan pelayanan kesehatan yang memerlukan alat kesehatan canggih dan penyakit katastrofi

“Berani Jujur adalah langkah awal memerangi Korupsi”

Perkembangan Honor, Konsinyering, & Perjadin “Anak tetangga diperkaya, anak sendiri gigit jari” (dlm triliun rupiah)

If Better is Posible, Good is not Enought ABSENSI SUDAH HANDKEY/FINGER PRINT SUDAH PUNYA SOP DAN URJAB SUDAH PUNYA QUICK WIN SUDAH PUNYA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BATAN, DST… GOOD “BAIK tidak cukup, perlu melakukan sesuatu yang LUAR BIASA” “Perlu milestone untuk menciptakan brand image BATAN YG LUAR BIASA” Movie BUTUH INOVASI, BUTUH OUT OF THE BOX THINKING

Lesson Learn NEVER GIVE UP DO SOMETHING EXTRAORDINARYDIFFERENSIASI PRODUKDO SOMETHING DIFFERENTBRAND IMAGE PROVE OUR EXISTENCE

SIMULASI ok PROSEDUR PERUBAHAN TUNJ. KINERJA KARENA PROSES REFORM Tim Independen Usul Usul Rekomendasi PMPRB UPRBN TRBN SIMULASI Tim QA PROSES RPERPRES ok KPRBN

KESIMPULAN MAKE YOUR POSITIVE BRAND IMAGE IF YOU WANT MORE, THEN YOU MUST DO EXTRAORDINARY NEVER DREAM OF MONEY, BUT THE CHANGE ITSELF “Jika rezqi itu air, maka masing-masing kita telah memiliki gelasnya yang berbeda-beda”

Thank you!