KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
Pertemuan Ke empat… APBD.
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.
Pertemuan 5 APBN & APBD.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
DESENTRALISASI FISKAL
APBN dan Pembangunan di Indonesia
DESENTRALISASI FISKAL
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN FISKAL.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
Perpajakan Fiki andika A
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
TUTORIAL TATAP MUKA IPEM4428 Ekonomi Pemerintahan
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA
Oleh : Choriah Hanayati A
Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
PPh Pasal 22 Landasan Hukum: Pasal 22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010
PEREKONOMIAN TERBUKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PEMBAYARAN
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
PENERIMAAN PEMERINTAH
A P B N.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PAJAK.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
Niken Rahajeng Lestari A
Pertemuan 1 Pajak. 1. Definisi Pajak menurut pendapat Ahli  Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan.
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
 Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.  Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhannya.
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA SALAHUDIN,S.IP

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA KEBIJAKAN PENGELUARAN RUTIN PEMBANGUNAN

PENERIMAAN NEGARA

PENGERTIAN PENERIMAAN NEGARA Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko,2000).

Sumber- sumber penerimaan Negara Pajakpembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksanakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan,dll. Retrebusi suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara vbalas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retrebusi. Misalnya: uang langganan air minum, uang langgana listrik,dll. Pencetakan uang kertas dengan kekuasaannya, negara dapat mencetak uang. Pinjamanpinjaman dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

BENTUK- BENTUK KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA Pengembangan perpajakan Peningkatan kesadaran masy membayar pajak Penyempurnaan sistem dan tata cara pelaksanaan pajak penghasilan Peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan Peningkatan penerimaan bea cukai Peningkatan penerimaan pajak ekspor Pengelolaan pinjaman luar negeri.

PENGELUARAN RUTIN NEGARA

Pengertian pengeluaran Negara Sebagai pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan atau program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Klasifikasi pengeluaran Negara Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang. Misalnya: program pemberdayaan masyarakat. Pengeluaran pemberian subsidi: subsidi dlm bentuk uang (BLT) dan subsidi dlm bentuk barang dengan harga murah (subsidi BBM).

BENTUK- BENTUK KEBIJAKAN PENGELUARAN RUTIN Peningkatan efektifitas alokasi pengeluaran rutin Optimalisasi belanja pegawai Pengendalian belanja barang Pembatasan pemberian subsidi

BENTUK- BENTU KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN Pengembangan sumber daya manusia Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Dukungan atas pembangunan daerah Pengentasan penduduk dari kemiskinan Peningkatan peran serta dalam pembangunan Efesiensi dan efektifitas pengeluaran pembangunan Pelestarian fungsi lingkungan hidup