NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Konstitusi dan Rule of Law
Advertisements

UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
NEGARA, AGAMA DAN WARGA NEGARA
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
NEGARA DAN KONSTITUSI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
NEGARA INDONESIA Indonesia adalah negara HUKUM (RECHTSSTAAT)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
BANGSA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KESAMAAN ASAL KETURUNAN, ADAT, BAHASA, DAN SEJARAH SERTA BERPEMERINTAHAN SENDIRI KUMPULAN MANUSIA YANG BIASANYA TERIKAT.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
NEGARA DAN KONSTITUSI Eka Yuli Astuti, MH.
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
N E G A R A.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
Negara dan Sistem Pemerintahan
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Negara dan Sistem Pemerintahan
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KELOMPOK 1 Loading…Please wait..
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Negara dan Sistem Pemerintahan
KONSEP DASAR ILMU POLITIK Materi 2
NEGARA DAN KONSTITUSI STIE LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAKIKAT NEGARA.
Tantri sukma aprilina
N E G A R A.
Pengertian dan Definisi Negara
BAB I, PARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
Konsep-Konsep Politik. Teori Adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
Transcript presentasi:

NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN

A. Latar Belakang Perlunya Negara Perlunya negara untuk melindungi individu, wilayah dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang oteriter.

B. Pengertian dan Defenisi Negara Organisasi yang memiliki sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah rakyat dan wilayah

C. Unsur-unsur Negara Penduduk Wilayah Pemerintah

D. Klasifikasi Negara D. Klasifikasi Negara Berdasarkan Jumlah Orang Yang berkuasa : Jumlah Penguasa Bentuk Positif Bentuk Negatif Satu Orang Monarki Tirani Sekelompok Orang Aristokrasi Oligarki Banyak Orang Demokrasi Mobokrasi

2. Bentuk negara menurut teori modern : Negara Kesatuan Negara Federasi

3. Bentuk negara menurut asas penyelenggaraan kekuasaan dapat diklasifikasikan : Menurut Ekonomi Menurut Politik Menurut Pemerintahan Menurut Ekonomi Menurut Politik Menurut Pemerintahan

E. Sifat Organisasi Negara Memaksa Sifat Monopoli Sifat Totalitas

Pengaturan Ketertiban Kesejahteraan dan Kemakmuran Keadilan Hankam F. Fungsi Negara F. Fungsi Negara Hankam Pengaturan Ketertiban Kesejahteraan dan Kemakmuran Keadilan Hankam Pengaturan Ketertiban Kesejahteraan dan Kemakmuran Keadilan

G. Elemen Kekuatan Negara SDM Teritorial negara SDA Kapasitas pertanian dan Industri Kekuatan militer dan Mobilitasnya Kekuatan yang abstrak SDM Teritorial negara SDA Kapasitas pertanian dan Industri Kekuatan militer dan Mobilitasnya Kekuatan yang abstrak

H. Hubungan Negara dengan Warga Negara. Negara wajib melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali.

I. Sistem Pemerintahan Negara : Badan Eksekutif Badan Legeslatif Badan Yudikatif : a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial Badan Eksekutif Badan Legeslatif Badan Yudikatif : a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial

Kuis : Kuis : Sebutkan apa pengertian negara dan alasan terbentuknya negara. Uraikan unsur-unsur pembentuk negara. Jelaskan perbedaan negara monarki dan demokrasi. Uraikan fungsi negara dan bagaimana menegakan fungsi keadilan di Indonesia. Sekarang berdiri lembaga baru yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Konstitusi. Jelaskan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tersebut. Sebutkan apa pengertian negara dan alasan terbentuknya negara. Uraikan unsur-unsur pembentuk negara. Jelaskan perbedaan negara monarki dan demokrasi. Uraikan fungsi negara dan bagaimana menegakan fungsi keadilan di Indonesia. Sekarang berdiri lembaga baru yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Konstitusi. Jelaskan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tersebut.