Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Didi Giatno ( ) Muhamad Yusuf ( ) Rahmad Abi Nurohman ( ) Annisa Puspitaria ( ) Dina Eka Nurvazly.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
PARTAI POLITIK.
LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA PARWOTO.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
Pemilu, Gak Nyoblos Gak Keren!
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Hanindya Mustika Ningtyas
Masyarakat Madani (Civil Society)
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
GOOD GOVERNANCE.
NEGARA, DEMOKRASI, DAN MASYARAKAT SIPIL
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
DEMOKRASI DI INDONESIA
Good Governance Etika Bisnis.
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
ELEMEN-ELEMEN DEMOKRASI
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
MASYARAKAT MADANI CIVIL SOCIETY INGGRIS) CIVITAS DEI (LATIN)
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
Overview Mata Kuliah Manaj. Organisasi Swadaya
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Berkelas.
Masyarakat madani.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Agustinus Giyanti Wanda Lioni Pini Septiana Cristy
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Masyarakat Madani Anggota Kelompok : Cholidatul Hasan (06)
PPT PKn.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
GOOD GOVERNANCE.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Masyarakat Madani BY Istikomah.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
DEMOKRASI (2) MASYARAKAT MADANI.
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik

Ciri-ciri Civil Society Social order  supremasi sipil (society civilize) Demokrasi Kerakyatan  kedaulatan ditangan rakyat. Fenomena equilibrium  disebabkan disequilibrium, ketidakharmonisan tatanan sosial (social disequilibrium). Menjunjung tinggi Toleransi  kebebasan individu, permissiveness. Multiformity (multikulturalisme)

Makna Civil Society Ruang (space) dimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang (space) tersebut masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam negara. Suatu space yang terletak antara negara dan masyarakat, dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringanhubungan diantara asosiasi tersebut (Michael Walker).

Continue… Kondisi masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, dimana saling menopang (Perez-Diaz). Masyarakat yang memiliki peradaban (civility) yang dibedakan dari masyarakat barbarian (Cristhoper Bryant). Sebuah masyarakat, baik secara individual maupun kelompok dalam negara, mampu berinteraksi dengan negara secara independen (Eisenstadt).

Syarat-syarat Civil Society Menurut Eisenstadt: Otonomi (bidang sosial, politik dan ekonomi) Otonomi  terlepas sama sekali dari pengaruh negara. Otonomi  kemandirian melakukan inisiatif dalam aktivitasnya. Semua aktivitas bersumber dari masyarakat itu sendiri. Negara hanya fasilitator (regulasi, mengatur kompetisi, melindungi kepentingan publik) Akses masyarakat terhadap lembaga negara Akses luas terhadap negara (agencies of the state) untuk menyampaikan aspirasi. Kebebasan untuk mengartikulasikan kepentingannya (dalam bentuk contacting, unjuk rasa, berserikat,dll.

Continue… Arena publik yang bersifat otonom Arena publik yang terbuka Tumbuhnya berbagai macam organisasi sosial dan politik. Ruang dimana warga negara mengembangkan dirinya maksimal di berbagai aspek. Dapat di akses oleh siapa saja, termasuk negara. Arena publik yang terbuka Sifatnya tidak rahasia, ekslusif, dan setting korporatif. Semua dapat mengakses, bahkan terlibat dalam berbagai aktivitasnya. Media untuk mendiskursuskan peroalan-persoalan publik.

Ruang Publik (Public Sphere) Public Sphere  ruang dimana warga negara dapat leluasa melakukan aktivitasnya diberbagai aspek. Public Sphere  semua warga negara memiliki akses yang luas, tidak didominasi oleh sekelompok orang saja. Public Sphere  warga memiliki akses luas kepada lembaga negara (birokrasi, lembaga perwakilan dan peradilan), lembaga non negara (parpol, interest/ pressure group). Public Sphere  terjadi diskursus intesif tentang berbagai hal yang terjadi dalam negara (akuntabilitas tinggi), pelibatan warga negara lebih luas. Public Sphere  memberikan dorongan positif terwujudnya demokrasi.

Interaksi Negara dan Civil Society STATE FREE PUBLIC SPHERE CIVIL SOCIETY

Peran Civil Society Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi Mempengaruhi kebijakan publik Sebagai sarana check and balance pemerintah Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah Mengembangan SDM Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

The Iron Triangle of Good Governance Private Sector State Civil Society

Civil Society David C Korten