Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Penjaminan Mutu Eksternal
PP No. 32 Tahun 2013 Sebagai Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005
AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN UU 12/2012
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013.
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL PUSBANGTENDIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2011.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EMI ( Evaluasi Mutu Internal ) Salatiga Juli 2013 UKSW.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DITJEN MANDIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008 Kebijakan Penyelenggaraan SBI : Strategi Mewujudkan Keunggulan Mutu Output.
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
DALAM STANDAR AKREDITASI BAN-PT
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN TOPIK 6 Waktu: 180 menit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan.
MENYONGSONG KELAHIRAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DI INDONESIA
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang.
Analisis Standar Penilaian
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Direktorat Pembinaan SMA Jakarta
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
STANDARISASI PENDIDIKAN
KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
PENGISIAN INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SOSIALISASI INSTRUMEN BUKU TEKS PELAJARAN TIK. SOSIALISASI INSTRUMEN BUKU TEKS PELAJARAN TIK.
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN RKS SSN 2010
Standar Nasional Pendidikan
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
Transcript presentasi:

Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal PEMANFAATAN HASIL AKREDITASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Nopember 2011

DASAR PELAKSANAAN AKREDITASI Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan [Pasal 60 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003] Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan [Pasal 86 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005] Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [Pasal 86 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2005] 2

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan 3 Sumber : PP No. 19 Tahun 2005

HUBUNGAN ANTAR PILAR DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PEMENUHAN SNP MUTU PENDIDIKAN SNP AKREDITASI EVALUASI HASIL PENDIDIKAN Sumber : BAN S/M

PERANAN AKREDITASI DALAM JENJANG PENDIDIKAN DASAR KRITERIA  : LEGAL PEDAGOGIK SOSIAL SBI  (0%) Status Sekolah = f(Q) dimana Q = f(X:Pemenuhan SNP) Pengukuran melalui Akreditasi  RSBI (595 = 0,33%) Xi : variabel X1 (isi) X2 (proses) X3 (Kompetensi lulusan) X4 (PTK) X5 (sarana dan prasarana) X6 (Pengelolaan) X7 (Pembiayaan) X8 (Penilaian) Total SSN  (14.542 = 8,03%) SPM  (91.191= 50,36%)  SPM (74.761 = 41,28%) 5

HASIL AKREDITASI SEBAGAI SALAH SATU PENENTUAN KRITERIA: PEMANFAATAN HASIL AKREDITASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR FORMAL NON FORMAL PROSES AKREDITASI: Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan HASIL AKREDITASI SEBAGAI SALAH SATU PENENTUAN KRITERIA: Sekolah < SPM Sekolah SPM Sekolah SSN Sekolah RSBI Sekolah SBI 6

TERIMA KASIH