Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan dan Jejaring Mutu Pendidikan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Badan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Strategi Nasional Literasi Keuangan
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN R-SMA-BI Bahan pengembangan kebijakan sekolah dalam pengembangan R-SMA-BI Disampaikan dalam bimtek 2011 di Villa Tjokro,
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EMI ( Evaluasi Mutu Internal ) Salatiga Juli 2013 UKSW.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
1. Menyongsong 100 Tahun Merdeka
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
PELATIHAN IMPLEMENTASI
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
PENGEMBANGAN SDM PENDIDIK
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
IMPLEMENTASIKURIKULUM 2013
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawas
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Disampaikan pada acara silaturahmi Forum Pembelajaran Klaster 2
SPMP DISKUSI INTERAKTIF
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
Transcript presentasi:

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan dan Jejaring Mutu Pendidikan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Badan PSDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MATERI ARAHAN A B C EVALUASI PEMENUHAN SNP Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan B URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN C PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan Pergeseran Peran PPMP dan LPMP & Target Pembangunan ke Depan

A. EVALUASI PEMENUHAN SNP

Pemenuhan SNP

CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD SMP STANDAR NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 5.05 STANDAR ISI 5.81 STANDAR PROSES 5.49 STANDAR PENILAIAN 6.65 STANDAR PTK 6.44 STANDAR PENGELOLAAN 6.67 SNP 5.94 STANDAR NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4.95 STANDAR ISI 7.21 STANDAR PROSES 5.50 STANDAR PENILAIAN 6.76 STANDAR PTK 6.49 STANDAR PENGELOLAAN 6.75 RATA-RATA 6.22

PENDEKATAN PENGELOMPOKAN STANDAR BOBOT Y SKL X1 ISI 20% X2 PROSES 30% X3 PENILAIAN 15% X4 PTK 25% X5 PENGELOLAAN 10% merupakan dua komponen terbesar yang berkontribusi terhadap capaian SKL KELOMPOK Y X MENUJU SNP 1 < 65% ∑n.X/n MENUJU SNP 2 > MENUJU SNP 3 SNP DI ATAS SNP 85%

KELOMPOK CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD SMP Sebagian besar Sekolah di Indonesia masih memiliki capaian “Menuju SNP 1” hanya kurang dari 15% SD dan SMP yang memiliki capaian SNP atau di atas SNP

CAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BAIK BAIK SEKALI SD Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif 7.46 Lulusan menunjukkan karakter 6.26 Lulusan mampu berpikir logis dan sistematis 5.16 Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun 4.76 Prestasi siswa/lulusan 1.60 SMP Lulusan memiliki kemampuan mengamati dan bertanya untuk berpikir dan bertindak produktif serta kreatif 6.57 Lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai orang lain) 5.61 Lulusan mampu berkomunikasi efektif dan santun 4.96 Lulusan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 4.95 Prestasi siswa/lulusan 2.67 Proses Pembelajaran di Sekolah belum menjamin capaian kompetensi lulusan/siswa sesuai dengan SNP

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN SMP BAIK BAIK SEKALI BAIK BAIK SEKALI Proses Pembelajaran dan Penilaiaan Pendidikan oleh sekolah masih memiliki kinerja rendah dan merupakan faktor yang mempengaruhi capaian kompetensi lulusan/siswa

CAPAIAN 5 PROSES DAN PENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN BAIK BAIK SEKALI SMP BAIK BAIK SEKALI Tidak terlalu signifikan rata-rata kualitas pemenuhan SNP di setiap provinsi

Rata-rata capain mutu pendidikan di Indonesia masih “sangat bervariasi dan berada dibawah Standar Nasional Pendidikan”. Perlu dilakukan “inovasi” dalam meningkatkan mutu yang “komprehensif” dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kesiapan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sumber: Badan PSDMPK dan PMP, Diolah oleh Bappenas

Nilai uji kompetensi guru berpendidikan S1 dan S2/S3 tidak terlalu jauh bedanya dengan yang berpendidikan lebih rendah. Rata-rata nilai yang berpendidikan S2/S3 juga masih di kisaran angka 50.

Guru yang sudah S1 dan S2/S3 sekalipun masih banyak yang nilainya sangat rendah  isu komputerisasi menjadi tidak relevan

Tidak tampak peningkatan nilai UKG pada guru yang baru disertifikasi dibanding guru-guru yang disertifikasi tahun-tahun sebelumnya

Nilai UKG guru-guru SMA dan SMK masih sangat rendah Nilai UKG guru-guru SMA dan SMK masih sangat rendah. Proporsi guru yang memperoleh nilai >=60 hanya sedikit, terlebih lagi yang memperoleh nilai >=80 Sumber: diolah dari data UKG 2012

Kemampuan guru saat ini masih membutuhkan dukungan langsung dari “tenaga-tenaga profesional, berkomitmen, dan peduli” untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah

B. URGENSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

....Indonesia’s economy has enormous promise... .... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood .... Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

Perkembangan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2004-2014 PDB (US$ Miliar) Pertumbuhan Ekonomi (%) *) 2014 : angka sasaran Sumber : Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yg sejahtera, demokratis dan berkeadilan, (Bappenas, 2013), dan Menko Perekonomian

Indonesian median age < 30 years (2012) Bonus Demografi: Mempersiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka Jumlah Penduduk (000) Dependency ratio Window of opportunity Indonesian median age < 30 years (2012) Indonesia has the demographic window of opportunity while Asia is aging .... Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0-14 thn / Jumlah penduduk usia 15-64 tahun Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013)

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka Kelompok umur Jumlah Penduduk (juta) Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045) Strukutur Penduduk Indonesia Tahun 2010 45-54 tahun 35-44 tahun Periode Bonus Demografi 2010-2035 Paudisasi Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah Pendidikan Menengah Universal (PMU) & Kurikulum 2013 Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Jumlah Penduduk: 238,5 Juta orang Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013))

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 RPPNJP VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF PERIODE 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2025 TEMA Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi Penguatan Layanan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pengarusutamaan EVALUASI RPJMN 2 SDA 9 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi Iptek Sarana dan Prasarana Politik Hankam Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA dan LH SDM DAYA SAING EKONOMI Background Study IPTEK Inclusive Development MASUKAN STAKEHOLDERS Tantangan & Kendala *Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025

Peningkatan mutu pendidikan “sangat mendesak” dalam menciptakan generasi emas dalam mendukung peningkatan daya saing masyarakat menuju bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

C. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Sekolah Berbasis SNP & Jejaring Mutu Pendidikan

UPAYA PENINGKATAN & PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KOMPETENSI LULUSAN Sikap Pengetahuan Ketrampilan SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL, BERSTANDAR , DAN BERBUDAYA MUTU SERTA MENJAMIN LULUSAN YANG BERKUALITAS PENERAPAN KURIKULUM 2013 KONDISI SATUAN PENDIDIKAN SAAT INI ISI PROSES PENILAIAN SEKOLAH BERBASIS SNP & JEJARING MUTU PENDIDIKAN PTK SARPRAS PEMBIAYAAN UPAYA-UPAYA LAINNYA PENINGKATAN KOMPETENSI PTK PENGELOLAAN

SEKOLAH BERBASIS SNP Tujuan: Mempercepat peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem manajemen mutu yang dapat menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. BADAN PSDMPK-PMP Kerjasama akan mendorong upaya peningkatan dan penjaminan mutu yang: Komprehensif Inovatif Berkomitmen Spesifik Didukung dengan tenaga profesional PPMP PERGURUAN TINGGI LPMP PEMDA (Pengawas) SPMP-SEKOLAH MASALAH MUTU AUDIT MUTU INTERNAL PERBAIKAN MUTU DAMPAK MUTU BUDAYA MUTU TERUS MENERUS

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SEKOLAH BERBASIS SNP PHASE I PHASE II PHASE III EXTERNALLY DRIVEN INTERNALLY DRIVEN 30% 50% 100% B U D A Y A M U T U TAHUN I: KONSOLIDASI TAHUN II : IMPLEMENTASI TAHUN III: PENGUATAN TAHUN IV: PENGIMBASAN Desain Sekolah Model Penetapan Sekolah Pengembangan Program Kerja Pengembangan Unit dan Dokumen Mutu Pemenuhan mutu Pendampingan pemenuhan mutu Evaluasi Eksternal Peningkatan Standar Mutu Pemenuhan mutu Pendampingan pemenuhan mutu Evaluasi Eksternal Sosialisasi Implementasi Sekolah model Pengimbasan pada sekolah di sekitarnya FOKUS:

JEJARING MUTU PENDIDIKAN (JMP) KOLABORASI PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN YANG DIKEMBANGKAN DIANTARA SEKOLAH/ WILAYAH SASARAN DENGAN CARA BELAJAR BERSAMA MELALUI BERBAGI PENGALAMAN, PEMECAHAN MASALAH BERSAMA, PENYUSUNAN RENCANA MUTU BERSAMA, DAN PENGUATAN KEMAMPUAN SDM SEKOLAH ANTAR WILAYAH SEKOLAH SASARAN ANTAR SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN FILOSOFI JMP: MUTU MILIK KITA BERSAMA

JEJARING MUTU PENDIDIKAN SP PROV 3 SP SP LPMP BADAN PEMDA LPTK LPMP PEMDA LPTK PROV 1 SP PROV 2 PROV N SP SP koneksi pusat & daerah koneksi antar wilayah koneksi LPMP,LPTK,PEMDA dan Sekolah koneksi antar sekolah

JEJARING MUTU BERBASIS TIK SP PROV 3 SP SP LPMP VIRTUAL KNOWLEDGE CENTER PEMDA LPTK PROV 2 SP SP LPMP PROV N SP PEMDA LPTK SP TIK sangat berperan dalam menjembatani komukasi antar pemangku kepentingan tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat SP PROV 1 SP SP

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP Dan Target Pembangunan ke Depan

Pergeseran Peran PPMP dan LPMP PENYUSUNAN REGULASI & PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN REGULASI PMP AUDIT MUTU SEKOLAH BERBASIS SNP PEMETAAN PEMENUHAN SNP (EDS) JEJARING MUTU PENERAPAN KURIKULUM 2013 STANDARISASI PROSES PEMBELAJARAN & PENILAIAN PENDIDIKAN Sistem penjaminan mutu, peta capaian, permasalahan pendidikan & rekomendasi perbaikan mutu pendidikan Sekolah SNP & berbudaya mutu

TAHAPAN PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN PHASE I 2011-2015 PHASE II 2016-2020 PHASE III 2021-2025 EXTERNALLY DRIVEN INTERNALLY DRIVEN 30% 50% 100% B U D A Y A M U T U

TARGET JANGKA MENENGAH SEKOLAH BERBASIS SNP PHASE I PHASE II PHASE III EXTERNALLY DRIVEN INTERNALLY DRIVEN 30% 50% 100% B U D A Y A M U T U 2013 2014 2015 2016 Terbentuknya sekolah berbasis SNP Terbentuknya jejaring mutu di Seluruh provinsi Terbentuknya jejaring mutu di Seluruh kab/kota Terbentuknya jejaring mutu di Setiap Kecamatan untuk SD & SMP 40 SD/SMP di 9 Kab/kota dan 17 SMA/SMK di 17 kab/kota = 57 sekolah 1 provinsi memiliki di 3 kab/kota (@ 4 sekolah/kab) = 57 sekolah + 396 sekolah @ 4 sekolah/kab = 2.000 sekolah 12.000 SD/SMP di 6000 kecamatan dan 1000 SMA/SMK di seluruh kab/kota

TERIMA KASIH