STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Laporan Laba/Rugi Komprehensif
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
. Pengertian belanja daerah. PENGERTIAN BELANJA DAERAH Menurut UU 17/2003 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Laporan Keuangan dan Siklus Akuntansi
Pertemuan 1 AKUNTANSI KEUANGAN dan STANDAR AKUNTANSI
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
1 TheBalanceSheetand NotestotheFinancial Statements The Balance Sheet and Notes to the Financial Statements chapter 3.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
MANAJEMEN PERBANKAN LAPORAN KEUANGAN BANK 9 BAB.
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
C H A P T E R 2 RERANGKA KONSEPTUAL UNTUK LAPORAN KEUANGAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
INTERMEDIATE ACCOUNTING
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Akuntansi Syariah Muhamad SE. MM.
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
AKUNTANSI DAN AKTIVITAS KOPERASI
AKUNTANSI EKUITAS SOERATNO, SE, MM, DR..
4.Penulisan draft SAP oleh Kelompok Kerja.
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Assalamualaikum Nama Kelompok : Asti Dwiarini.P Gusmaniar Frida Utami
Akuntansi Sektor Publik
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1Dr. Varadraj Bapat Module 4. Accounting Standards, GAAP,IFRS.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KURIKULUM AKUNTANSI PUBLIK
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TEORI AKUNTANSI “STRUKTUR TEORI AKUNTANSI”
Transcript presentasi:

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Standar akuntansi sektor publik adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik

Perumusan Standar Akuntansi Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain faktor materialitas (materiality), konsistensi (consistency), keseragaman (uniformity), keterbandingan (comparability) dan ketepatan waktu (timeliness).

Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements IPSAS 2 - Cash Flow Statements IPSAS 3 - Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IPSAS 4 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IPSAS 5 - Borrowing Costs IPSAS 6 - Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities IPSAS 7 - Accounting for Investments in Associates IPSAS 8 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures IPSAS 9 - Revenue from Exchange Transactions IPSAS 10 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IPSAS 11 - Construction Contracts IPSAS 12 - Inventories IPSAS 13 - Leases IPSAS 14 - Events After the Reporting Date IPSAS 15 - Financial Instruments: Disclosure and Presentation IPSAS 16 - Investment Property IPSAS 17 - Property, Plant and Equipment IPSAS 18, Segment Reporting IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IPSAS 20 - Related Party Disclosures IPSAS 21 - Impairment of NonCash-Generating Assets

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Siklus anggaran Tahap persiapan anggaran. Tahap ratifikasi anggaran. Tahap pelaksanaan anggaran Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Pendekatan Utama Anggaran Sektor Publik Anggaran tradisional atau konvensional Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM)

Teknik Penganggaran Sektor Publik Berdasarakan NPM Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budgeting System) Zero Based Budgeting System Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Bukti Transaksi

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangnan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal

Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan Kinerja Keuangan Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya