Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kab. Gresik Tahun 2012
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA.
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan
KONSEP PENGEMBANGAN/ PENATAAN PERMUKIMAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Diskusi FGD 2 Metropolitan Bandung Raya
STRUKTUR DAN POLA RUANG
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
FGD #4 13 Oktober 2014 Bappeda Jabar
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat
ISU-ISU PERENCANAAN KONTEMPORER PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
MEGA URBAN, MEGAPOLITAN, DAN METROPOLITAN
Urbanisasi dan Permasalahannya
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
22 September 2014 Bappeda Jabar
PLPBK Desa Karamat Mulya
STUDIO PERENCANAAN KOTA
FGD #3 8 Oktober 2014 Bappeda Jabar
Konsep Pengembangan Wilayah
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERMUKIMAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Daya Tarik dan Daya Dorong Kota-Desa
MEGA URBAN, MEGAPOLITAN, DAN METROPOLITAN
Urbanisasi dalam Perencanaan Wilayah.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kota yang berkelanjutan
Peran Media terkait Program Sejuta Rumah
PLPBK Desa Karamat Mulya
Pengantar Studio Perencanaan Wilayah
MENGENAL PERMUKIMAN Tim inti KOTAKU.
KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK BERDASARKAN PENGGUNAAN LAHAN
ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN
Kelestarian Lingkungan dalam Sistem Penataan Ruang
Bahan tayang 3-4 Mei.
TRANSPORTASI PERKOTAAN
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kebutu han air.
DAMPAK PERTUMBUHAN KOTA OLEH FAIZAH MASTUTIE (pertemuan ke 2)
Transit Oriented Development (TOD)
SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SELAMA 20 TAHUN DI WILAYAH PERBATASAN MAKASSAR – MAROS DENGAN Remote Sensing PROGRAM PASCASARJANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Urbanisasi dalam Perencanaan Wilayah.
REKOMENDASI BANGUNAN TIDAK LAYAK HUNI DAN KETIDAKTERATURAN BANGUNAN dimana sebagian bangunan tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
Negara Maju dan Berkembang
MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
I. Rencana Perkuliahan. Penilaian Akhir 1. Kehadiran: 10 % 2. Tugas kecil/diskusi/presentasi: 10 % 3. UTS: 25 % 4. Tugas Besar: 30 % 5. UAS: 25 %
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB KONSEP PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB

Isu dan Persoalan Utama 1. Kebutuhan perumahan dan Ketersediaan/ Keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan - Backlog perumahan (kota inti, tiap kawasan) - Kapasitas penyediaan perumahan formal vs Keterjangkauan MBR 2. Kecenderungan pengembangan perumahan  suburbanisasi, urban sprawl 3. Kebutuhan RTH dan Kecenderungan alih fungsi lahan hijau/pertanian

Kebutuhan vs Ketersediaan Perumahan Backlog perumahan (tiap kawasan) Perkiraan kebutuhan perumahan (menurut kelompok sasaran, pola hunian berimbang 1: 2:3)  sd tahun 2045 Perkiraan kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan (rumah dan PSU) Kapasitas penyediaan perumahan formal vs Keterjangkauan MBR

Kecenderungan pengembangan perumahan Perkembangan perumahan/permukiman di kawasan pinggiran  Suburbanisasi Kecenderungan urban sprawl Indikasi laju pertumbuhan kawasan terbangun > laju pertumbuhan penduduk Kebergantungan pada kawasan pusat/kota inti Kebutuhan transportasi Alih fungsi lahan pertanian

Sebaran kawasan terbangun METROPolitan Bandung RAYA tahun 2010 Toll Road Eksisting Jalan Nasional Rel Kereta Api Sumber: GIS Bappeda Jabar 2010.

Kebutuhan RTH Kawasan lindung sebagai limitasi pengembangan kawasan perkotaan Perkiraan kebutuhan RTH di kawasan perkotaan (fungsi dari pertumbuhan penduduk: kebutuhan oksigen, air, standar perkapita) RTH aktual tiap kawasan Kecenderungan alih fungsi lahan (pertanian/potensi RTH) ke kawasan terbangun Potensi penyediaan RTH (tiap kawasan) Potensi optimalisasi RTH privat.

Citra satelit KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG

Konsep Penyediaan Perumahan Dasar pertimbangan: Daya dukung lahan (ketersediaan/ kebutuhan), tiap kecamatan/kawasan perkotaan Karakteristik tiap kawasan perkotaan (kota inti, pinggiran dalam, pinggiran luar) Segmentasi pasar (kelompok sasaran, jenis rumah, milik-sewa) RIPPD Kab/Kota (?).

Daya Dukung Lahan Perkotaan

Analisis Daya Dukung Lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan Pertumbuhan penduduk perkotaan Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan Kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan Analisis kemampuan lahan Kebutuhan lahan per-kapita Kebutuhan lahan untuk perumahan dan PSU Kebutuhan lahan untuk kegiatan perkotaan Status Daya dukung lahan

Konsep Penyediaan Perumahan Pengembangan permukiman (yang layak huni dan lebih berkelanjutan) 1. Permukiman skala besar, dengan menerapkan pola hunian berimbang (1:2:3) 2. Perumahan vertikal (sebagai bagian dari kebijakan kompaksi/intensifikasi ruang perkotaan) 3. Brownfield development  Peremajaan perumahan /kampung kota, revitalisasi kawasan, residensialisasi 4. Pengembangan ‘kota satelit’, (Konsentrasi Terdesentralisasi), TOD.

Strategi Pengembangan Perumahan/ Permukiman STRATEGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN/ PERMUKIMAN DI MBR Kawasan Karakteristik dan Potensi Prinsip Kompaksi Perkotaan Strategi Pengembangan Perumahan/ Permukiman Kawasan/ Kota Inti Kepadatan penduduk sangat tinggi dan tinggi Keragaman pengunaan sangat tinggi Aksesibilitas sangat tinggi dan tinggi Ketersediaan fasilitas penunjang perumahan relatif baik Potensi pengembangan kawasan coklat (brownfield): bekas industri dan kawasan perumahan kumuh Densifikasi perumahan Diversifikasi penggunaan lahan Intensifikasi penggunaan lahan Residentialisation Urban regeneration/ revitalization Kawasan Pinggiran Kepadatan penduduk tinggi/sangat tinggi Keragaman pengunaan di luar perumahan tinggi Aksesibilitas tinggi Ketersediaan fasilitas penunjang perumahan relatif kurang Diversifikasi penggunaan lahan (mixed land use) Perumahan vertikal Infill development Kawasan/ Kota Satelit Keragaman pengunaan rendah Ketersediaan fasilitas relatif kurang Potensi : pengembangan kawasan hijau (greenfield), sawah, kebun campuran Pengembangan kawasan perumahan skala besar dengan pola hunian berimbang Peningkatan aksesibilitas kawasan Permukiman skala besar Konsentrasi terdesentralisasi TOD

Konsep Penyediaan RTH Integrasi Kawasan Lindung (dalam konteks wilayah MBR) dengan RTH tiap kawasan perkotaan Pengembangan infrastruktur hijau (penyediaan RTH dikaitkan dengan infrastruktur abu-abu) Percepatan penyediaan RTH publik Optimalisasi penyediaan RTH privat.