PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Advertisements

PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
KABUPATEN CIAMIS Drs. H. KUSDIANA, MM Bappeda Ciamis
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
22 September 2014 Bappeda Jabar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Latihan Penyusunan RPJMD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
FORUM KONSULTASI PUBLIK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) PROVINSI JAWA BARAT Disampaikan pada acara : Pra Musrenbang Provinsi: Forum Musrenbang Kewilayahan WKPP-I BOGOR Provinsi Jawa Barat Disampaikan Oleh : Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Bandung, 24 Maret 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

JOINT MEETING (Sabtu,22 Maret 2014 Bappeda dan Disdik) (1)Membangun Pendidikan Masyarakat Jawa Barat yang bermutu,berdaya saing dan akuntabel (2)Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kewilayahan untuk target IPM (3)Khusus: (3a)BOS : SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA (3b)Aneka Beasiswa Perg.Tinggi:Governor List Scholarship/Beasiswa Gubernur, dan Beasiswa Umum PAGM (3c)Penegerian UNSIL,UNSWAGATI,UNSIKA,Politeknik Kota Sukabumi dan Pendirian PDD (Perguruan Tinggi di luar domisili) (3d)Ruang Kelas Baru SD/SMP/SMA dan Perguruan Tinggi (3e)Pembangunan Kobong (3f)Perluasan Mutu Penddikan Dasar/Menengah dan Pendidikan Tinggi (3f)Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi ( TBIT) JATINANGOR CONTOH JOINT MEETING 1

1. PENDAHULUAN 2 2

SEKILAS PERINGKAT INDONESIA DI DUNIA NO SURVEY TAHUN RANKING INDONESIA KETERANGAN 1 The Global Competitiveness Report (WEF) World Economic Forum Tertinggi di Dunia : Swiss 2011 Ranking 46 (Dunia) 3 Pilar Daya Saing Persyaratan Dasar (Institusi, Infrastruktur, Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar) Penompang Efisiensi (Pendidikan Tinggi, Efisiensi Pasar Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Keuangan, Kesiapan Teknologi dan Besar Pasar) Inovasi dan Kecanggihan Bisnis 2 World Tourism Ranking Indikator : Jumlah Turis Asing dan Pendapatan Negara dari Wisata 2010 Ranking 9 (Asia-Pasific) : 7 Juta Turis Asing Tertinggi di Dunia: Perancis (76,80 Juta Turis Asing) berdasar UNWTO. Tahun 2010 : total di dunia 940 juta Turis Asing 3 Indeks Pembangunan Manusia (185 Negara) 2012 Ranking 121 (Dunia) (IPM 62,9) Tertinggi di Dunia : Norwegia 94,3 (UHH 81,1 Th; RLS 17,3 Th) Indonesia : (UHH 69,4 Th ; RLS 5,8 Th) 4 Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet User Rangking 16 (Dunia) 30 Juta Pengguna Jumlah Pengguna Internet. Tertinggi di Dunia: China 420 Juta Pengguna 5 Environmental Performance Index (EPI) - Tertinggi Negara Iceland (score 93,5) Tidak masuk pada 50 besar dari 163 negara. EPI Indicator : Kehandalan Ekosistem Lingkungan Sehat 6 IT Index Rangking 57 dengan score 24,8 Tertinggi : USA dengan score 80,5 Indicator : Overall business environment IT infrastructure Human Capital Daya Saing Negara di Dunia Parawisata di Dunia 3 3

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2013) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta Tahun 2013 45,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : 5.316 Penduduk Indonesia (2012) : 244.215.984 Jiwa Jabar (2013) : 45,340,8 Juta Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb) PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 % LPE : 6,05 % IPM : 73,40* RLS : 8,09 th AMH : 96,49 % AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup APK SD : 119,55 % APK SLTP : 95,25 % APK SLTA : 70,19 % APK PT : 17,09 % Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :   BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297 BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207 BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983 BKPP Wilayah IV Priangan 15.617.944 Jabar 44.548.431 4

5 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 5

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 6 MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

PERBANDINGAN PERSENTASE WIRAUSAHAWAN DI BEBERAPA NEGARA Sosiolog David McClelland dalam bukunya The Achieving Society (1961) menyatakan bahwa : Suatu Negara bisa makmur apabila ada Wirausaha (entrepreneur ) sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Amerika Serikat 11,5 % Cina 1 4,0 % Jepang 10,0 % Singapura 7,2 % Thailand 4,1 % Malaysia 2,1 % Indonesia 1,6 % Jawa Barat 0,9 % 7 7

Employers also value technical skills, saying that skilled production and senior secondary need of training Evidence By type of job By level of education 8 8 Source: Indonesia Skills Survey (2010)

Labor force structure & unemployment in Indonesia (BPS, July 2010) Source: BPS, 2010 9 9

KITA PUNYA BONUS DEMOGRAFI Saat ini Indonesia menikmati Bonus Demografi karena penurunan fertilitas. Bisa berlanjut bahkan setelah DR naik, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan dan produktif. Kita telah, sedang, dan masih akan menikmati Bonus 1 ->>| Bonus 2 ->>> 10 Suahasil N.,2014

KITA HIDUP DI KOTA 2035: 67% 11 PERUBAHAN EKONOMI DAN SOSIAL URBANISASI terjadi karena pertumbuhan penduduk kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan juga karena pembangunan daerah mengubah desa menjadi kota. 2035: 67% Persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Perkotaan PERUBAHAN EKONOMI DAN SOSIAL Permintaan konsumen: sandang, pangan, papan Infrastruktur: transportasi, komunikasi, energi, jasa lainnya 2025 : 60% 2015 : 53% 11 Sumber: Bappenas (2005, 2013) 2005 : 48% 1971 : 17% Suahasil N.,2014 mustafadroid.blogspot.com www.skyscraperlife.com

TANTANGAN KEPENDUDUKAN 2035 Jumlah USIA KERJA meningkat pesat – 207 juta di 2035 (+50 juta dari 2010). Dengan DR yang menurun, maka ANGKA PARTISIPASI KERJA akan meningkat, termasuk di antara kelompok perempuan. PENUAAN umur penduduk – 10.6% penduduk berumur 65+ tahun. Dipicu oleh peningkatan Umur Harapan Hidup menuju 72,4 tahun (2035). Implikasi kepada pembangunan ekonomi jangka panjang dalam hal AKUMULASI TABUNGAN dan juga kepada implementasi program JAMINAN SOSIAL 12 Suahasil N.,2014

PDRB perkapita Relatif thd Nasional NAMUN TREN MASA LALU MENUNJUKKAN ADANYA KETIMPANGAN PEMBANGUNAN REGIONAL Region Distribusi PDB PDRB perkapita Relatif thd Nasional 1971 1990 2010 Sumatera 29.1 25.3 23.0 1.7 1.3 1.1 Jakarta 8.7 12.1 16.3 2.4 2.7 4.2 Jawa & Bali (tanpa Jakarta) 47.7 46.2 43.1 0.8 Nusa Tenggara 1.5 0.5 0.4 Kalimantan 5.2 9.1 1.9 1.6 Sulawesi 5.8 4.1 4.6 0.6 0.7 Maluku & Papua 1.8 1.0 0.9 Sumber: Mahi & Nazara (2012) Dalam periode waktu 40 tahun lebih: Sekitar 80% PDB Indonesia tercipta di Jawa dan Sumatera Proporsi Jakarta meningkat 2x lipat (dalam percentage points) Pembangunan Indonesia masih Jawa- dan khususnya Jakarta-sentris Tren yang terjadi selama 40 tahun terakhir akan butuh waktu lama untuk diubah. 13 Suahasil N.,2014

Pengeluaran/kapita (Rp/bulan) Jumlah Penduduk (juta) PEMBANGUNAN EKONOMI SELAMA INI MENCIPTAKAN KELAS MENENGAH Antara 2003-2010, sekitar 55 juta orang bergabung dengan Kelas Menengah Pengeluaran/kapita (Rp/bulan) Proporsi Penduduk (%) Jumlah Penduduk (juta) 2003 2010 < 225 ribu 21.9 14 47.1 33.0 225 ribu - 360 ribu 40.4 29.3 86.9 69.1 360 ribu - 720 ribu 32.1 38.5 69.0 90.9 720 ribu - 1,1 juta 3.9 11.7 8.4 27.6 1,1 juta - 1,8 juta 1.3 5 2.8 11.8 1,8 juta - 3,6 juta 0.3 0.6 3.1 > 3,6 juta 0.1 0.2 0.5 Miskin & Rentan Kelas Menengah Kaya 14 Suahasil N.,2014

PERLINDUNGAN SOSIAL Setiap orang menghadapi RESIKO sepanjang hayatnya. Negara membantu warganya me-manage resiko tersebut School -age 6 4 5 3 2 Pregnancy Working age 1 Married Old-age UU 40/2004 on Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan Kecelakaan kerja Hari tua Pensiun Kematian Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial RT Pemberdayaan masyarakat Penciptaan pendapatan Infant & toddler 15 Suahasil N.,2014

LAYANAN KESEHATAN 16 LAYANAN SEKUNDER: Akses terhadap layanan primer cukup baik (meskipun ada kesenjangan antar daerah) Akses terhadap layanan sekunder masih memprihatinkan. Akses ke Rumah Sakit pada Kecamatan di Pedesaan: 51% dari populasi (urban: 91%) Dengan akses yang terbatas, maka Kelas Menengah menghadapi kerentanan yang tinggi BPJS Kesehatan harus menyediakan sistem yang dapat melindungi Kelas Menengah Indonesia. Pemerintah menyediakan sistem/skema perlindungan yang dapat diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat. Tanggung jawab Premi oleh Pemerintah adalah untuk kelompok miskin & rentan (bukan Kelas Menengah), serta pegawai Pemerintah LAYANAN PRIMER: Relatif sudah lebih baik, kecuali di Timur LAYANAN SEKUNDER: Masih mengkhawatirkan, kecuali Jawa 16

The Way Towards Green & Clean City CONTOH PENDIDIKAN: PENDIDIKAN MASYARAKAT UNTUK MERAIH GREEN and CLEAN CITY The Way Towards Green & Clean City Singapore Experience Hitomi Ueno uenohitomi@aol.com 17

Singapore is “Fine” city… CONTOH Hati – hati peristilahan !!!!!!!! OR… Fine yang dimaksud adalah DENDA …………………bukan Baik/Ramah/Halus/Indah uenohitomi@aol.com 18

Singapore is “Fine” city… 19 uenohitomi@aol.com

CURRICULUM Campaign for Environmental Health 1968 Keep Singapore Clean 1969 Keep Singapore Clean and Mosquito-Free 1970 Keep Singapore Clean and Pollution-Free 1971 Keep Singapore Pollution Free 1973 Keep Our Water Clean 1974 Clean Food for Health 1975 Better Food for Better Health 1976 Combat Infectious Disease 1980 Disposal of Refuse in Plastic Bag 1981 Food Hygiene Anti-0-Mosquito Breeding 1982 Public Toilet Cleanliness 1983 Food Centres & Markets Cleanliness 1984 Anti-spitting 1988 Clean Public Toilets Singapore is Our Home – Let’s Clean & Beautiful CONTOH SINGAPORE : 20 TAHUN 20 uenohitomi@aol.com

Clean and Green Week since 1990 Ministry realized that awareness alone was not enough; people had to act. Encouraging greater community participation in caring for the environment. Green Leaf Award for outstanding contributions to the environment. CONTOH 21

Changes in the Landscape (Clarke Quay 1980s - 2001) 22 1980s 2001 1974 2001 uenohitomi@aol.com CONTOH: VISUALISASIKAN APA YANG AKAN DIWUJUDKAN

2. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 23

ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012 Kluster 1 Tidak ada prioritas IP (AMH), IK Komponen 1 (AMH, IK) Kota Banjar IP (RLS), IDB IP (RLS) Kab. Ciamis Kluster 2 Kluster 3 24 Komponen 2 (RLS, IDB) BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur BKPP IV Bandung Raya

Untuk peningkatan IPM JAWA BARAT CONTOH:APERNYATAAN AFIRMATIF…dan buat untuk yang lain. Untuk peningkatan IPM JAWA BARAT (1)TINGKATKAN RLS penduduk usia 15 tahun ke atas secara MASAL (2)TINGKATKAN Program Hidup Bersih dan Sehat dan Layanan Kesehatan Desa (3)TINGKATKAN PENDAPATAN Penduduk dan TURUNKAN Jumlah KEMISKINAN 25

26 IPM aspek Pendidikan : 15 tahun ke atas Kepala BKKBN,2014

CONTOH Sumber : Hasil Olahan Bappeda Jabar dan TN2PK, 2013 27

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 - 2018 MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 28

Janji Gubernur 2013-2018 PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2013-2018 18 29

PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT 1 CONTOH OPD/Biro Pendukung OPD/Biro Mitra OPD/Biro Penanggung Jawab 30

BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 2 CONTOH OPD/Biro Pendukung OPD/Biro Mitra OPD/Biro Penanggung Jawab 31

10 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN 10 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018 32

TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan sistem hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian 33

TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT KEGIATAN PRIORITAS (2003 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT WKPP II (wilayah purwakarta) Pengembangan industri manufaktur; Pengembangan industri keramik dan gerabah; Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP III (wilayah cirebon) Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. WKPP IV (wilayah priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. WKPP I (wilayah BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. 34 35

37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No. 500/Kep. 66-Org/2014) Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 100.000 wirausahaan baru. Mempersiapkan Cetak Sawah Baru 100.000 Ha (2015) (Nasional). Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasiona). Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Destinasi Wisata Dunia. Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. Ketahanan Pangan (Nasional). Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi . Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. Kemandirian Energi Perdesaan. Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. Rasio Elektrifikasi Rumah Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 2 juta serapan tenaga kerja. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. Pembangunan Pusat seni dan Budaya. Pengurangan Kemiskinan. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Kobong Pondok Pesantren Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 35

PERNYATAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sistemik, BERBASIS INDIVIDU ,serentak dan bersinergi multi pihak dengan dukungan lintas pemerintahan (Pusat – Daerah). Perlunya upaya pendampingan/perwalian kepada penduduk miskin untuk memperkuat dirinya dan memiliki tekad yang kuat untuk keluar dari kemiskinan Perlunya kesepakatan dan konsistensi dari Para Kepala OPD/Biro bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat harus berorientasi kepada pengurangan kemiskinan Perlunya pemberdayaan diri sendiri (self help) dari masyarakat miskin untuk siap serta mampu beradaptasi dan bersaing dalam program MASYARAKAT JABAR BEKERJA yang difasilitasi oleh multi pihak. Pengurangan kemiskinan dilakukan melalui : (1) Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dengan fokus Efektivitas Bantuan Sosial; (2) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan dengan fokus Pendampingan untuk Kemandirian; (3) enanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dengan fokus Pengembangan Usaha Produktif Mandiri; (4) Program Lainnya : CSR/TJSL dll dengan fokus Kemitraan bersama masyarakat Kilometer Nol Pro Poor Jabar sebagai Alat Kendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu dengan data spasial dan a-spasial 36

3. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 37

Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2015 Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat 38

ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah, Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang, Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang Ketahanan energi dan kualitas air baku, Produktivitas lahan pertanian,dan Ketahanan Pangan, Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan Diversifikasi industri padat karya, kelembagaan dan modal usaha Pengendalian eksploitasi berlebihan sumber daya mineral dan non mineral Kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta bagi peran hulu-hilir Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata, Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas demokrasi, Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh, korban trafficking, dan anak, Pembangunan di wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar Perbatasan Kabupaten/Kota Reformasi Birokrasi berbasis Profesionalisme dan Kesejahteraan serta Keseimbangan Kualitas SDM Lintas Pemerintahan. Kesenjangan hasil pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan Kerjasama untuk Percepatan Pembangunan berbasis Multipihak Dalam negeri dan Luar Negeri Pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat 39

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT 40 No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,56 73,19 73,75 – 74,25 73,40 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 2 Indeks Pendidikan 83,05-84,01 80,21 82,75 82,31 84,65 85,50 3 Angka Melek Huruf Persen 97,41-97,42 96.97 97,00 – 97,50 96,49 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 4 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun 8,49 - 8,74 8.15 8,20 – 8,25 8,09 8,25 – 8,30 8,30 – 8,50 5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota N/A 9,00 – 10,73 9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 6 APK Sekolah Menengah 67,78 72,68 80,48 87,48 7 APK Sekolah Tinggi 15,19 16 – 17 17,09 17 - 18 18 - 19 8 Indeks Kesehatan poin  72,68 – 72,75 71, 00 72,60 75,60 76,53 9 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun  69,50 – 69,56 68,60 68,70 – 68,90 69 - 69,2 70 - 70,25 10 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah 20 11 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas Orang 11.400.000 12.540.000 13.794.000 12 Indeks Pembangunan Gender 65-66 68,08 69,70 70 72,02

4. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 41

BIDANG PENDIDIKAN Misi 1. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing Strategi Menyelenggarakan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi dengan biaya terjangkau. Meningkatkan Jumlah kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP. Menyelenggarakan Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini. Mengembangkan Pendidikan inklusif. Menuntaskan buta aksara. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Pendidikan memengah dan Tinggi. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal. Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus. Pembinaan dan Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen Pelayanan Pendidikan 42

5. PENUTUP 43

RKPD 2015 44 PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Forum SKPD MEKANISME PENYUSUNAN RKPD 2015 8 PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV 24-27 Maret 2014 RANCANGAN RKPD 2015 MUSRENBANG PROVINSI 2-3 April 2014 RANCANGAN AKHIR RKPD 2015 Hal Baru EVALUASI KEMENDAGRI BERSAMA 12 K/L RKPD 2015 44

BEBERAPA CATATAN ADMINISTRASI Forum SKPD diharuskan melibatkan 4 (empat) pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) : Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas berbasis masyarakat, dengan Berita acara ditandatangani oleh semua pihak. Semua komunikasi dan usulan kegiatan dikelola melalui RKPD JABAR Online (www.rkpdjabar.jabarprov.go.id atau www.bappeda.jabarprov.go.id) Semua proposal, surat pengantar dan dokumen SMART Palanning untuk : (1) bantuan keuangan, (2) hibah, dan (3) bansos juga dikelola dalam 2 (dua) versi : Melalui RKPD JABAR ONLINE (soft file dan scan lembar tanda tangan pengusul) Melalui penyampaian langsung berupa dokumen lengkap (hard copy) dengan alamat : Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat up. Kepala SKPD 45

Strengthening Local Actor TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELALUI PENDEKATAN 4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 SIMPUL (LR) “JABAR MASAGI” Strengthening Local Actor A B G C LR transformation A B G TRIPLE HELIX A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G : Government/pemerintahan C : Community/komunitas LR = Laws and Regulations 46 Sumber : Deny Juanda P., 2011

SATU PERENCANAAN JABAR : www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id DUNIA USAHA AKADEMISI KOMUNITAS UMUM rkpdjabaronline 2101 Pemerintahan Desa/Kelurahan Reses DPRD Provinsi PEMERINTAH Kab/Kota OPD/Biro PROVINSI SETWAN SATU PERENCANAAN JABAR : www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id FORM ISIAN OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 98 RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS 10 47

Kriteria Usulan Kegiatan 2015 Kegiatan Yang Mengacu Kepada Tema Pembangunan Provinsi Tahun 2015 Merupakan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten Kota : Kegiatan Yang Memiliki Dampak Regional dan Nasional Kegiatan Yang Merupakan Tindak Lanjut Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan 2013-2018 Kegiatan Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kota 2013-2018 Merupakan Kegiatan Unggulan/Prioritas Atau Terobosan Kabupaten Kota Kegiatan Yang Merupakan Tindak Lanjut Janji Kampanye Gubernur 2013- 2018 Menjawab Isu Strategis Provinsi C. Komitmen Antara Pemerintah, Provinsi Dan Kabupaten Kota : Merupakan Kegiatan Lanjutan (Sudah Ada Komitmen/Mou) Tindak Lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah dan Perda Komitmen Baru 48

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN Rancangan Awal RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) KUA/PPAS Rancangan RKPD P/K/K RAPBD Reses DPRD 1 Renja SKPD APBD RKPD P/K/K/Desa Rancangan Renja SKPD RKA-SKPD Reses DPRD 2 Reses DPRD 3 Jan Feb Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov Des Des Mrt Apr MusrenbangNas u/ RKP Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Musrenbang RKPD Prov KETERANGAN: Musrenbang RKPD K/K Pra Musrenbang Kewilayahan : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2015 (Bulan Oktober 2013 s.d 14 Mei 2014) : Penyusunan Perubahan Tahun 2014 (14 Mei 2013 s.d Oktober 2014) Forum SKPD Prov : Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2014 (Oktober 2014 s.d Mei 2015) Peran aktif DPRD Musrenbang Kecamatan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan 49 Musrenbang Desa/kel Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 50

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#