I Rerum Novarum Pendahuluan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
Advertisements

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
HARYONO.AS,S.Pd PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
Hak dan Kewajiban Warganegara
Bab IX HUKUM.
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
MATER ET MAGISTRA “IBU & GURU”
GAUDIUM ET SPES “KEGEMBIRAAN & HARAPAN”
CONVENIENTES EX UNIVERSO
TM – 12 MSDM HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Drs.Ec. Mudji Kuswinarno, MSi
11 APRIL 1963, YOHANES XXIII - PT
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
DIPERSEMBAHKAN OLEH KELOMPOK 1 :
4 FEBRUARI 2013 GPIB JEMAAT IMMANUEL DI BEKASI Pdt. Alex Letlora.
Oleh : Ns. Lili Fajria.S.Kep, M.Biomed
KATEKESE ANALISIS SOSIAL
PEMAHAMAN ALKITAB Interaktif Selasa, 14 Okt 2014
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
DEMOKRASI MENURUT IMAN KRISTEN
Luas Daerah ( Integral ).
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Pertahanan dan Keamanan Negara
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Liberalisme dan Sosialisme
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
TRITUNGGAL MAHA KUDUS ALLAH BAPA ALLAH PUTERA ALLAH ROH KUDUS.
I. PENGERTIAN DASAR KOPERASI
HAK ASASI MANUSIA Human right droit de I’homme Mensen rechten.
BERSIKAP KRITIS TERHADAP NILAI-NILAI UNIVERSAL
Liberalisme dan Sosialisme sebagai Perjuangan Moral
II QUADRAGESIMO ANNO 15 MARET 1931, PIUS XII - QA.
Liberalisme dan Sosialisme
BAB I IDEOLOGI PANCASILA.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat
MATERI KAM GPIB JEMAAT IMMANUEL BEKASI 16 AGUSTUS 2010
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
Pemahaman kewajiban, hak dan keadilan
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha
liberalisme dan sosialisme
HAM Oleh Kelompok 1.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pendidikan Kewarganegaraan
KODE ETIK PEKERJAAN SOSIAL
POPULORUM PROGESSIO Perkembangan Bangsa-Bangsa
Ajaran sosial gereja ARTI DAN MAKNA AJARAN SOSIAL GEREJA
Religious Studies Pertemuan 2: AJARAN SOSIAL GEREJA
Kekuasaan Negara.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
15 SEPTEMBER 1981, YOHANES PAULUS II – LE
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
VII OCTOGESIMA ADVENIENS 14 MEI 1971, PAULUS VI - OA.
Nilai Kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
NILAI-NILAI SILA PANCASILA.
NEGARA INDONESIA.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA
KEADILAN DALAM BISNIS Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
BAB III MEMPERJUANGKAN KELUHURAN MARTABAT MANUSIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Transcript presentasi:

I Rerum Novarum Pendahuluan RERUM NOVARUM, 15 MEI 1891, LEO XIII - RN Pendahuluan Pemerasan dan kemiskinan para buruh di Eropa dan Amerika Utara akhir abad 19 Paus Leo XIII, Ensiklik Rerum Novarum, Mei 1891.

Leo XIII : Tahun 1878, Leo XIII terpilih sebagai Paus pada usianya yang ke-68. Beliau menaruh perhatian besar pada masalah-masalah politik. Mis.,”Mengenai Sosialisme”,1878; “Konstitusi Kristen tentang Negara”, 1885; dan “Kebebasan Manusia”, 1888). Tanpa kenal lelah umat Katolik diajaknya menjadi warga negara yang aktif di negaranya masing-masing. Rerum Novarum adalah ensikliknya yang pertama mengenai masalah sosial.

Garis-Garis Besar Rerum Novarum Paus Leo XIII mengkaji situasi rakyat dan para buruh miskin di negara-negara industri. Ia menunjukkan beberapa prinsip penting sebagai pedoman. Bagian utama Rerum Novarum (RN) : a. Introduksi umum tentang masalah perburuhan. b. Ditolaknya sosialisme sebagai jalan pemecahan atas kemiskinan para buruh. c. Sri Paus membela hak milik pribadi dan mengecam campur tangan negara yang tak masuk akal. Ia mengusulkan suatu pemecahan terhadap masalah para buruh: 1. Peranan Gereja 2. Peranan Negara 3. Peranan majikan, Buruh dan Serikatnya

A. Situasi Rakyat Miskin dan Kaum Buruh Kemerosotan moralitas umum selama Revolusi Industri membuka jalan bagi pemerasan terhadap para pekerja yang tidak terlindungi undang-undang dan asosiasi. Ketamakan manusia dan proses produksi secara keseluruhan melahirkan suatu situasi di mana segelintir orang kaya memperpudak massa pekerja yang tidak memiliki sarana produksi. B. Penolakan atas Pemecahan Sosialis terhadap Kemiskinan RN dengan tegas mengecam pemecahan sosialis yang mengingkari hak milik pribadi. Kaum Sosialis berpendapat, penghapusan milik pribadi individu dan pengalihannya kepada kepemilikan Negara, sebagai pemecahan atas masalah kaum buruh. (# 3,7) RN membela hak-hak para kaum buruh untuk memiliki barang melalui kerja keras mereka. Inilah hak kodrati manusia, pria maupun wanita. Meniadakan hak ini berarti memperkosa hak-hak para pemilik yang sah. Hal ini bukanlah fungsi negara. (# 8,9,23)

C. pemecahan 1. Peranan Gereja a. Gereja berhak berbicara mengenai masalah-masalah sosial, karena persoalan sosial mempengaruhi agama dan moralitas. (#24) b. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Injil, Gereja dapat membantu mendamaikan dan mempersatukan kelas-kelas. Misalnya, Gereja memajukan kerukunan di antara kelas-kelas sosial (para majikan dan buruh, orang kaya dan miskin). Adalah sesuatu kesalahan menerima dengan gampang bahwa suatu kelas masyarakat adalah tidak bersahabat dengan yang lain, seakan-akan kodrat telah mengadu-dombakan antara si kaya dan si miskin c. Gereja dapat mendidik orang untuk bertindak adil. (#40,41) Misalnya, para buruh tidak boleh diperlakukan sebagai budak; keadilan menuntut penghormatan akan martabat pribadi manusia. Adalah memalukan dan tidak manusiawi kalau memanfaatkan manusia, pria maupun wanita, demi keuntungan semata. Adalah salah memandang manusia, pria maupun wanita, sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekedar otot dan energi. (#31)

2. Peranan Buruh dan Majikan Peranan buruh dan orang miskin adalah bekerja dengan baik, tidak merusak milik majikan, dan menghindari kekerasan manakala berniat melindungi kepentingan mereka.(#30) Para majikan dan orang kaya haruslah tidak memperlakukan buruh sebagai budak. Martabat buruh harus dijunjung tinggi. Para buruh harus dimungkinkan memenuhi kewajiban beragamanya serta kewajiban terhadap keluarganya.

TEMA-TEMA KUNCI RERUM NOVARUM Situasi Rakyat Miskin dan Kaum Buruh Kemerosotan moralitas umum selama Revolusi Industri membuka jalan bagi pemerasan para pekerja yang tidak terlindungi undang-undang dan asosiasi. Ketamakan manusia dan proses produksi secara keseluruhan melahirkan suatu situasi di mana segelincir orang kaya memperbudak massa pekerja yang tidak memiliki sarana produksi. B. Penolakan atas Pemecahan Sosialis terhadap Kemiskinan RN dengan tegas mengecam pemecahan sosialis yang mengingkari hak milik pribadi. Kaum sosialis berpendapat, penghapusan milik pribadi individu dan pengalihannya kepada kepemilikan Negara, sebagai pemecahan atas masalah kaum buruh. (# 3,7) RN membela hak-hak para buruh untuk memiliki barang melalui kerja keras mereka. Inilah hak kodrati manusia, pria maupun wanita. Meniadakan hak ini berarti memperkosa hak-hak para pemilik yang sah. Hal ini bukanlah fungsi negara.(# 8,9,23)

C. TIGA (3) PEMECAHAN : PERANAN GEREJA RN menegaskan, Gereja berhak berbicara mengenai masalah-masalah sosial. Karena, persoalan sosial mempengaruhi agama dan moralitas. (#24) Dengan menggunakan prinsip-prinsip injil, Gereja dapat membantu mendamaikan dan mempersatukan kelas-kelas sosial (para majikan dan buruh, orang kaya dan miskin). Adalah suatu kesalahan menerima dengan gampang bahwa suatu kelas masyarakat adalah tidak bersahabat dengan yang lain, seakan-akan kodrat telah mengadu-dombakan antara si kaya dan si miskin. (#25,27,33,41) c. Gereja dapat mendidik orang untuk bertindak adil. (#40,41) Misalnya, RN mengajarkan bahwa para buruh tidak boleh diperlakukan sebagai budak; keadilan menuntut penghormatan akan martabat pribadi manusia. Adalah memalukan dan tidak manusiawi kalau memanfaatkan manusia, pria maupun wanita, demi keuntungan semata. Adalah salah memandang manusia, pria dan wanita, seba-gai sesuatu yang tidak lebih dari sekedar otot dan energi. (#31)

PRINSIP-PRINSIP PENUNTUN Kemampuan bernalar merupakan bagian dari kodrat manusia. Manusia mengatur dirinya dengan akal budi. Karena itu, setiap orang dapat melihat barang-barang yang dibutuhkan untuk sekarang ini dan waktu mendatang. Jadi, setiap orang berhak memiliki barang untuk dipakainya.(#11,12) Pekerja berhak atas hasil kerja mereka, tetapi haruslah menggunakannya demi keuntungan semua. (#14) Semua orang berhak memiliki kekayaan pribadi; namun milik pribadi harus melayani kesejahteraan umum. (#2,9,10,15) Pria dan wanita haruslah menggunakan milik mereka demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bilamana hal ini dipenuhi, menjadi kewajiban mereka untuk membantu orang miskin. (#36)

Memiliki uang secara benar berbeda dengan menggunakan uang secara benar.(#35) Perundang-undangan hanya ditaati sejauh tidak bertentangan dengan akal budi yang benar dan hukum Allah yang abadi.(#72) Ketidaksamaan alamiah dimiliki masing-masing orang, tetapi Allah telah menganugerahkan martabat yang sama kepada semua orang. Hal ini menguntungkan individu maupun masyarakat: kehidupan masyarakat membutuhkan bakat-bakat berbeda dari pelayanan individu.(#26) Karena semua orang diciptakan dan ditebus Allah: rahmat ilahi dan kekayaan alam menjadi milik semua secara merata.(#38) Kesejahteraan umum adalah tujuan masyarakat manapun. Karena itu, masing-masing dan setiap orang berhak berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya. (#71)

KESIMPULAN Melalui Rerum Noverum, Paus Leo XIII meningkatkan kesadaran Gereja akan kondisi hidup dan kerja yang menyedihkan, serta upah pekerja yang tidak adil.