MENU DEKONSENTRASI SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015 Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes

Definisi Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Undang-undang No 32 tahun 2004)

D e k o n s e n t r a s i (Kegiatan Non-Fisik) Tugas Pembantuan (Kegiatan Fisik) Koordinasi Perencanaan; Fasilitasi; Pelatihan; Pembinaan; Pengawasan, dan Pengendalian. Kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) berupa penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKON/TP (PP 7/2008) Aspek Manajerial Aspek Akuntabilitas Perkembangan realisasi penyerapan dana Pencapaian target keluaran Kendala yang dihadapi Saran tindak lanjut Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Barang Sejalan dengan: PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sejalan dengan : - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon (Aspek Akuntabilitas) Kepala SKPD provinsi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan LPJ keuangan dan barang kepada menteri/ pimpinan lembaga, dengan tembusan kepada Biro Keuangan; Gubernur menggabungkan LPJ keuangan dan barang dan menyampaikannya kepada Menkeu: Laporan keuangan ditujukan kepada DJPB dan DJPK; Laporan barang dan laporan kondisi barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi ditujukan kepada DJKN. LPJ keuangan dan barang dekonsentrasi tersebut oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD; Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan LPJ keuangan dan barang kepada Presiden melalui Menkeu.

Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (dalam miliar rupiah) * * = Alokasi indikatif tahun 2015

Menu Dekonsentrasi Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 Menu Wajib : Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi – Profil Kefarmasian Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Pelayanan Kefarmasian Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes

Menu Wajib 1 : Rapat Konsultasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes Tahun 2015 Alasan : Mempercepat pencapaian program Ditjen Binfar danAlkes dengan pembahasan dan persamaan persepsi antara pusat dan daerah. Tujuan : Tercapainya keterpaduan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penentuan arah program Ditjen Binfar dan Alkes sesuai Renstra 2015 – 2019 Metode Pelaksanaan : Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri Rakonas, terdiri dari 5 orang peserta provinsi ( Seksi Farmasi, Penanggung jawab IF Provinsi, Penanggung jawab Program Gizi dan KIA, Penanggung jawab Program P2PL dan administrator) dan masing-masing 1 orang peserta kabupaten (Pejabat Teknis Penanggung Jawab Program Kefarmasian dan Alkes) Dilaksanakan di Sumbar (Regional I) dan Sulteng (regional II)

Daftar Provinsi per Regional NO PROVINSI/KAB/KOTA PESERTA PROVINSI PESERTA KAB/KOTA TOTAL Tahap I Sumatera Barat 1 Provinsi Aceh (28) 5 23 28 2 Provinsi Sumatera Utara (38) 33 38 3 Provinsi Sumatera Barat (24) 19 24 4 Provinsi Jambi (16) 11 16 Provinsi Bangka Belitung (12) 7 12 6 Provinsi Kepulauan Riau (12) Provinsi Sumatera Selatan (22) 17 22 8 Provinsi Bengkulu (15) 10 15 9 Provinsi Lampung (20) 20 Provinsi Riau (17) Provinsi Jawa Barat (32) 27 32 Provinsi DKI Jakarta (11) 13 Provinsi Jawa Tengah (40) 35 40 14 Provinsi Banten (13) Provinsi Kalimantan Barat (20) Provinsi Kalimantan Tengah (19) 80 259 339

Daftar Provinsi per Regional (Lanjutan…) NO PROVINSI/KAB/KOTA PESERTA PROVINSI PESERTA KAB/KOTA TOTAL Tahap II Sulawesi Tengah   1 Provinsi Jawa Timur (43) 5 38 43 2 Provinsi DI Yogyakarta (10) 10 3 Provinsi Bali (14) 9 14 4 Provinsi Kalimantan Selatan (18) 13 18 Provinsi Kalimantan Timur (15) 15 6 Provinsi Gorontalo (11) 11 7 Provinsi Nusa Tenggara Barat (15) 8 Provinsi Nusa Tenggara Timur (27) 22 27 Provinsi Sulawesi Utara (20) 20 Provinsi Sulawesi Barat (11) Provinsi Sulawesi Tenggara (19) 19 12 Provinsi Sulawesi Tengah (18) Provinsi Sulawesi Selatan (29) 24 29 Provinsi Maluku (16) 16 Provinsi Maluku Utara (15) Provinsi Papua (34) 34 17 Provinsi Papua Barat (16) Provinsi Kalimantan Utara (10) 90 251 341

Menu Wajib 2 : Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk Menu Wajib 2 : Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi – Profil Kefarmasian Alasan Kegiatan : Dibutuhkan data kefarmasian dan alat kesehatan yang lengkap, akurat dan terkini. Tujuan : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir dan dapat mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan, baik dari aspek koordinasi maupun kepentingan monitoring atau pemantauan data yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana serta sebagai pendukung informasi dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan. Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif membahas pengelolaan data dari masing-masing kabupaten/kota dengan penanggung jawab program di tingkat provinsi dan terakhir dilakukan desk ketersediaan data yang ada di masing-masing kabupaten/kota

Menu Wajib 3 : Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Alasan : Diperlukannya perencanaan Dana Alokasi Khusus melalui evaluasi yang baik. Tujuan : Tercapainya perencanaan dan anggaran Dana Alokasi khusus yang tepat sasaran; Sosialisasi Data Dasar DAK di tiap provinsi untuk perencanaan tahun berikutnya. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK; Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif yang dihadiri narasumber pusat, peserta dari provinsi dan kabupaten sebagai pelaksana DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

Menu Wajib 4 : Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes Alasan Kegiatan : Memastikan seluruh satuan kerja di bawah Ditjen Binfar dan Alkes dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola terutama anggaran yang berasal dari TP Ditjen Binfar dan Alkes Tujuan : Tercapainya laporan keuangan Satker (07) Program Kefarmasian yang akura, lengkap, transparan dan tepat waktu. Metode Pelaksanaan : Pertemuan konsolidasi penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi yang dilaksanakan sebelum Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Nasional. Monitoring dan Evaluasi Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota. Konsultasi Teknis petugas Provinsi ke Pusat.

REALISASI DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (%)

REALISASI DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (%)

PERHITUNGAN ALOKASI DEKON 2015 FORMULA TEKNIS Alokasi Minimal (500 jt) Indeks Jumlah Kabupaten/Kota (Bobot 40%) Indeks Jumlah Sarana Farmasi (Bobot 10%) Indeks Regional (Bobot 30 %) Indeks Realisasi 2013 (Bobot 20%) (TOTAL BOBOT INDEKS PROV/TOTAL INDEKS) X PAGU ALOKASI ALOKASI DEKON/PROVINSI T.A. 2015

ALOKASI DEKON PROVINSI No Propinsi 2013 2014 2015   1 Provinsi NAD 2.393.670.000 1.933.219.000 1.974.096.000 2 Provinsi Sumatera Utara 2.419.790.000 2.441.943.000 2.338.608.000 3 Provinsi Sumatera Barat 1.980.613.000 1.771.926.000 1.830.797.000 4 Provinsi Riau 1.794.842.000 1.459.047.000 1.567.366.000 5 Provinsi Kepulauan Riau 1.487.480.000 1.264.740.000 1.297.332.000 6 Provinsi Jambi 1.796.969.000 1.412.917.000 1.510.038.000 7 Provinsi Sumatera Selatan 1.561.927.000 1.591.579.000 1.623.506.000 8 Provinsi Bangka Belitung 1.598.676.000 1.242.259.000 1.353.430.000 9 Provinsi Bengkulu 1.482.660.000 1.349.012.000 1.461.973.000 10 Provinsi Lampung 1.511.667.000 1.515.615.000 1.609.008.000 11 Provinsi DKI Jakarta 1.591.476.000 1.534.617.000 1.838.131.000 12 Provinsi Jawa Barat 2.609.966.000 2.567.499.000 2.631.152.000 13 Provinsi Banten 1.425.278.000 1.323.345.000 1.495.467.000 14 Provinsi Jawa Tengah 2.602.485.000 2.610.508.000 2.581.274.000 15 Provinsi DI Yogyakarta 1.295.806.000 1.192.674.000 1.336.277.000 16 Provinsi Jawa Timur 2.816.957.000 2.750.426.000 2.772.754.000

ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….) No Propinsi 2013 2014 2015   17 Provinsi Kalimantan Barat 1.978.272.000 1.514.486.000 1.604.470.000 18 Provinsi Kalimantan Tengah 1.599.300.000 1.530.258.000 1.598.240.000 19 Provinsi Kalimantan Selatan 2.043.647.000 1.575.524.000 1.679.709.000 20 Provinsi Kalimantan Timur 2.016.952.000 1.574.904.000 1.488.356.000 21 Provinsi Sulawesi Utara 1.725.176.000 1.563.635.000 1.666.089.000 22 Provinsi Gorontalo 1.622.999.000 1.207.444.000 1.338.851.000 23 Provinsi Sulawesi Tengah 1.660.594.000 1.429.278.000 1.533.662.000 24 Provinsi Sulawesi Selatan 1.905.213.000 1.983.113.000 2.026.448.000 25 Provinsi Sulawesi Barat 1.597.574.000 1.162.372.000 1.268.214.000 26 Provinsi Sulawesi Tenggara 1.847.712.000 1.454.659.000 1.559.342.000 27 Provinsi Bali 1.429.671.000 1.362.496.000 1.495.607.000 28 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.682.339.000 1.368.063.000 1.450.910.000 29 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.460.378.000 1.830.175.000 1.850.741.000 30 Provinsi Maluku 1.877.498.000 1.447.977.000 1.534.299.000 31 Provinsi Maluku Utara 1.587.648.000 1.352.984.000 1.454.150.000 32 Provinsi Papua 2.399.367.000 2.728.493.000 2.245.104.000 33 Provinsi Papua Barat 1.958.412.000 1.439.702.000 1.801.589.000  34  Provinsi Kalimantan Utara  0 1.080.010.000 TOTAL 61.763.014.000 54.486.889.000 57.897.000.000

Terima Kasih Atas Perhatiannya