Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus

Permasalahan Sektor ICT Indonesia Rasio teledensity rendah karena lemahnya infrastruktur Penetrasi Internet rendah karena peraturan yg tidak konsisten Pasar didominasi perusahaan besar Sebagian kebijakan telekomunikasi tidak sesuai dan berdampak pada layanan Internet seperti tarif, interkoneksi dan pelarangan layanan VoIP bagi ISP

Kebijakan UU No. 36/1999 tetag Telekomunikasi INPRES 6/2001: Pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia KEPRES 50/2000: Tim Koordinasi Telematika Indonesia KEPRES 9/2003: Tim Koordinasi Telematika Indonesia INPRES 3/2003: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government Keppres 20/2006: Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) UU 11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik UU 14/2008: Keterbukaan informasi publik Permen kominfo No. 01/p/m.Kominfo/03/2008: Perekaman informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Perkembangan ITC

PERMASALAHAN... Too little impact

Lemahnya Strategi Nasional Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki pulau-pulau SI yang berdiri sendiri Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah membangun SI secara sendiri-sendiri Akibatnya: duplikasi, tumpang tindih, rawan keamanan dan integritas data Kompatibilitas antar sistem (lokal, nasional & internasional)

Satelit Palapa

Kendala Lainnya Penetrasi Komputer masih rendah (world bank: sebanyak 150 juta orang Indonesia masih belum mempunyai basic telekomunikasi: ) E-Literacy masih rendah Budaya TI belum terbangun Kelembagaan masih lemah Pembangunan sistem informasi tidak mengacu pada metode standar Appresiasi pada nilai informasi, manfaat TI dan profesi TI rendah Mesin V.S. Manusia

Menpan: “Kantor Menpan menemukan 66 ribu kasus penyalah gunaan NIP; yakni NIP ganda dan pemakaian NIP PNS yang telah meninggal.” Suara Merdeka Cyber News 12 Jun 06

Menpan: “… sebanyak 370 ribu PNS palsu … selama bertahun-tahun menerima gaji ganda” Tribun Timur )

Komunikasi politik para pejabat publik di Indonesia masih buruk, saling bertentangan sehingga membingungkan Masyarakat …dan salah satu penyebabnya adalah karena mereka memiliki basis data yang berbeda. Lihat Editorial Media Indonesia 1 Sept 2006, p. 1

Dinamika Lingkungan Telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia Perubahan tersebut seyogyanya menimbulkan kebutuhan akan dukungan penyelenggaraan pemerintahan SI berbasis TI bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Kenyataanya SI di sektor publik belum optimal Terjadi gap antara besarnya urusan yang membutuhkan dukungan SI dan tingkat perkembqangan SI secara nyata

Tantangan Pemerintah Tuntutan akan pelayaan publik yang berkualitas Pergeseran peran pemerintah Transformasi organisasi Efisiensi anggaran Masyarakat semakin kritis World Summit on The Information Society (WSIS) pertama pada Desember 2003 telah disepakati pada 2015 sedikitnya 50% dari penduduk harus mendapat akses informasi melalui TI.

Permasalahan di pemerintahan #1 Fragmentasi Urusan Data Computing Jaringan Urusan Data Computing Jaringan Urusan Data Computing Jaringan Organisasi A Organisasi B Organisasi C

Permasalahan di pemerintahan #2. Suprastruktur Budaya Kepemimpinan Peraturan Manajemen SDM

Permasalahan di pemerintahan #3. Subordinasi Pemerintah Pusat PD SKPD Masyarakat

Permasalahan di pemerintahan #4. Sustainability Dorongan Pasar Kemauan Pimpinan IT Initiatives Ketergantungan Kesinambungan Supply- Driven Quasi Demand- Driven Market influence

SIM KES SIM KES SIM KES SIM KES SIM KES SIM KES Database informasi pelayanan bersama Sistem integrasi/ interoperabilitas Titik transaksi pelayanan langsung Model Integrasi Sistem Informasi Titik akses informasi pelayanan secara remote Titik akses informasi pelayanan secara remote dari dan ke level pemerintah lebih tinggi

Konsolidasi SIM Urusan Data Computing Jaringan Urusan Data Computing Jaringan Urusan Data Computing Jaringan Data bersama Middleware Pelayanan Bersama Basis Jaringan Komputer Urusan Org. A Urusan Org. B Urusan Org. C Organisasi A Organisasi B Organisasi C Masa Kini Masa Depan

Integrasi SIM Kota Surabaya

GRMS Kota Surabaya

Solusi #2 Change Management yang berfokus pada suprastruktur – Budaya – Peraturan – Kepemimpinan – Manajemen SDM

Solusi #3 Grand Design SIM Pemerintahan Penggunaan Metode Pengembangan SIM yang bagus – Prototyping – SDLC