Tata Kelola website pada instansi pemerintah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Hotel Juli 2013.
IT Strategis dan Aplikasi Bisnis
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
PELAKSANAAN e-GOVERNMENT
E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
Mengapa perlu manajemen data?
Website sebagai sarana penyampaian informasi
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Oleh : H. Suardi Abbas, SH, MH Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel, 03 juni 2013.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
E-Government Agusdianto Albert Fleming Bayu Astha Linda.W
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
POKOK BAHASAN I. SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK II. MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOV III. JENIS-JENIS APLIKASI TIK IV. IMPLEMENTASI TIK.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
E-GOVERNMENT By: DIEN NOVITA.
Keterbukaan Informasi Publik
Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME
E-Government E-Governance
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Good Governance Etika Bisnis.
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
DASAR SISTEM INFORMASI BISNIS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
ALASAN PENYEMPURNAAN SPOPP
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
FUNGSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Komputer dalam Pemerintahan
Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Komputer dan Pemerintahan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
E-Government Reformasi Birokrasi
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
Keuangan Sekolah/Madrasah
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-Government Reformasi Birokrasi
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN Aplikasi kepegawaian Aplikasi di pemerintahan daerah Surat tanda nomor kendaraan bermotor.
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Tata Kelola website pada instansi pemerintah Raffles City Hotel, Sabtu, 29 Maret 2014 Sosialisasi Pengelolaan Website Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Oleh : Dr.(c).H.Suardi Abbas,SH,MH Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

UUD 45 PASAL 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Mengapa Perlu Website ?? Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Instruksi Presiden No.03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government

DEFINISI e-GOVERNMENT “E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.”

E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan: efisiensi efektivitas transparansi akuntabilitas Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

PARADIGMA BIROKRASI eGOV Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government. Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik. (good gevernance)

MANFAAT e-GOV Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder- nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

MANFAAT e-GOV (lanjutan) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

CONTOH PEMANFAATAN e-Government DI TUBUH KEMENTERIAN AGAMA Sistem pelayanan Haji menggunakan SISKOHAT Sistem pelayanan Pernikahan Menggunakan SIMKAH Sistem pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan SIRUP DAN LPSE Sistem Pelayanan Keuangan Menggunakan E-MPA Sistem Kepegawaian Mengunakan SIMPEG Sistem Pendidikan Mengunakan E-MIS Sistem Pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Agama Mengunakan WEBSITE

Bagaimana perkembangan website kanwil kemenag provinsi bengkulu ???

TAHUN 2012 BENGKULU PERINGKAT 27 NASIONAL PENGELOLAAN WEBSITE PADA TAHUN 2013 KANWIL BENGKULU MAMPU MERAIH PERINGKAT 12 NASIONAL

Demikian dan terimakasih TAHUN 2014 HARUS LEBIH BAIK !!! Demikian dan terimakasih