Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PUSKESMAS Organisasi & manajemen Kesehatan
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PUSKESMAS RAWAT INAP NGADIROJO-PACITAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
“MANAGAMEN KESEHATAN”
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PELAYANAN DI PUSKESMAS
HEALTH SYSTEM Health Delivering Service & Puskesmas.
MANAJEMEN PUSKESMAS.
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PEREKONOMIAN INDONESIA
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
Menuju Kabupaten Sehat
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISKESDA ( SISTEM KESEHATAN DAERAH )
Puskesmas di Era Desentralisasi
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
Kom III SUHARI MM.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Oleh : Faik Agiwahyuanto
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Kebijakan Dasar Puskesmas
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Manajemen Puskesmas. PUSKESMAS (PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT) (KEPMENKES R.I No. 128/MENKES/SK/II/2004) PENGERTIAN : Adalah Unit pelaksana teknis Dinas.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004

Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 Program Pembangunan Nasional Pembangunan Kesehatan Upaya Kesehatan Puskesmas

Pendahuluan Tahun 2006 Puskesmas 8.015 unit Puskesmas Rawat Inap 2.497 unit Puskesmas Non-Rawat Inap 5.459 unit (2002) Puskesmas Pembantu 21.587 unit (2002) Puskesmas Keliling Perahu 548 unit Ambulance 6.366 unit

Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tahun 2006 Posyandu 269.202 (3,85) Polindes 25.754 (0,37) Pos Obat Desa 9.598 (0,14) Poskesdes 12.942 Desa siaga 12.300

Masalah Puskesmas Visi, misi dan fungsi puskesmas belum jelas  pelaksanaan program puskesmas belum optimal Beban kerja puskesmas terlalu berat: Rujukan kesehatan dari dan ke dinas kesehatan kabupaten kurang berjalan Dinas kesehatan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administratif

Masalah Puskesmas Sistem manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan prinsip otonomi Pengelolaan kegiatan Puskesmas masih terlalu bersifat sentralistik Kegiatan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan masyarakat setempat

Masalah Puskesmas Keterlibatan masyarakat belum optimal Kurang berhasil menumbuhkan inisitif dan rasa memiliki Belum mampu mendorong kontribusi sumber daya dari masyarakat Sistem pembiayaan Puskesmas belum mengantisipasi arah perkembangan masa depan (sistem pembiayaan pra-upaya)

Pengertian Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja

Unit Pelaksana Teknis Menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten Unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia

Pembangunan Kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Puskesmas hanya bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten sesuai dengan kemampuannya

Wilayah Kerja Satu kecamatan Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten

Visi Puskesmas Tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat Indikatornya: Lingkungan sehat Perilaku sehat Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu Derajat kesehatan penduduk kecamatan

Misi Puskesmas Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

Tujuan Puskesmas Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010

Fungsi Puskesmas Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Pelayanan Kesehatan Perorangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kedudukan Puskesmas Sistem Kesehatan Nasional Sarana pelayanan kesehatan strata pertama Sistem Kesehatan Kabupaten Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan kabupaten Sistem Pemerintahan Daerah Unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten bidang kesehatan di tingkat kecamatan

Kedudukan Puskesmas Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Mitra (LSM dan swasta) Pembina (berbasis masyarakat)

Organisasi Puskesmas Struktur Organisasi Kriteria Personalia Bergantung dari kegiatan dan beban tugas Penyusunan struktur dilakukan oleh dinas kesehatan dengan penetapannya dengan peraturan daerah Kriteria Personalia Kepala puskesmas harus sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat

Organisasi Puskesmas Eselon Kepala Puskesmas Setingkat dengan eselon III-B

SDM Kesehatan di Puskesmas Dokter Umum 10.763 (1-2) Dokter Gigi 4.296 Perawat 52.753 (6-7) Bidan 52.168 (6-7)

Tata Kerja Puskesmas Dengan kantor kecamatan Koordinasi Fasilitasi Dengan dinas kesehatan kabupaten Bertanggung jawab Menerima bantuan administratif dan teknis

Tata Kerja Puskesmas Dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama Kerjasama (rujukan dan memantau kegiatan) Bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan Kerjasama

Tata Kerja Puskesmas Dengan lintas sektor Dengan Masyarakat Koordinasi Pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP)

Badan Penyantun Puskesmas Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas

Fungsi BPP Melayani kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to serve) Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to advocate) Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja puskesmas (to watch)

Upaya Puskesmas Upaya Kesehatan Wajib Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya Kesehatan Wajib Upaya Promosi Kesehatan Upaya Kesehatan Lingkungan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Upaya Pengobatan

Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya Kesehatan Sekolah Upaya Kesehatan Olahraga Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Kerja Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Upaya Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Mata Upaya Kesehatan Usia Lanjut Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Azas Pertanggungjawaban Wilayah Azas Pemberdayaan Masyarakat Azas Keterpaduan Lintas Program dan Lintas Sektor Azas Rujukan Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan sarana dan logistik Rujukan tenaga Rujukan operasional

Manajemen Puskesmas Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pembiayaan Pemerintah Operasional Puskesmas (Pemda Kabupaten) Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Persalinan Pelayanan Kesehatan Dasar Program-program TBC Kusta dll

Pendapatan Puskesmas Sumber lain Seluruhnya disetor ke Kas Daerah Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas Sumber lain PT ASKES, PT Jamsostek, ASKESKIN