BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI PEMERINTAH PROVINSI BALI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH PROVINSI BALI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI PEMERINTAH PROVINSI BALI DENPASAR, OKTOBER 2009

RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI BALI TA. 2010 VISI : Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Provinsi Bali, serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat di masa depan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, maka visi yang hendak dicapai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali adalah : “TERWUJUDNYA BALI YANG MAJU , AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA “. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI BALI

MISI : Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern Mewujudkan Bali yang Aman,Damai tertib, Harmonis serta Bebas dari berbagai Ancaman. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir dan Bathin.

PROGRAM UNGGULAN : Program Penanggulangan Kemiskinan Program Mengatasi Angka Pengangguran Program Meningkatkan Kualitas Pendidikan Program Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Program Mewujudkan Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance Program Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Good Governance dan Clean Government 1. Penerapan Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja (SIKPD/Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) 2. Reformasi Pelayanan Publik 3. Pencegahan Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik 4. Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi pada Aparatur dan Masyarakat 5. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Daerah melalui Perbaikan dan Penyempurnaan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peningkatan Kesejahteraan Apataur

Dalam rangka mewujudkan salah satu program unggulan khususnya program mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali merencanakan kegiatan yang dapat menunjang prinsip-prinsip Good Government dan Clean Government melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan yaitu dengan mengembangkan E-Government dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan agar tercipta pelayanan yang cepat,efektif dan efesien yang merupakan kebutuhan mendasar sehingga dibutuhkan pengembanagan system dan perangkat (Hardware) dan Sofware guna menunjang seluruh kegiatan pelayana publik tersebut diatas.

Definisi E-Government E-Government adalah merupakan penggunaan TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat.

Kerangka Arsitektur Pengembangan E-Government : Akses Portal pelayanan publik Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi Infrastruktur dan aplikasi dasar

Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dimana didalamnya telah diamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Government secara nasional.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan E-Government Tujuan : Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.

Sasaran Pembangunan E-Government : Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi msayarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Manfaat Pembangunan E-Government : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Memeperbaikai proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas

Konsep e-Government Tahapan Pengembangan e-Government IV Pemanfaatan ACUAN PENTAHAPAN Kenaikan Kompleksitas Aplikasi Situs Web SDM Sarana Akses Sosialisasi Web Info Interaktif antar Departemen/ Lembaga Web Portal Transaksi Layanan Publik Inter Operabilitas Aplikasi & Data e-Procurement e-Tax Aplikasi Pelayanan G2G, G2C & G2B yang terintegrasi Tahapan Pengembangan e-Government I Persiapan II Pematangan III Pemantapan IV Pemanfaatan e-Government Ind. Kenaikan Nilai Manfaat ‘Sumber: Inpres No. 3 Th 2003 13

Konsep e-Government G2C G2B Governments Citizens G2G Government G2E ACUAN JENIS LAYANAN Governments Shared Services Fund Transfers JARKOMPUSDA Citizens Taxes Regulation SIAK G2G G2C Government G2E G2B Business Taxes Supplier Offerings E-Procurement Employees Benefits Opportunities SIMPEG 14

Plan Network Pemprov Bali Kotamadya Dinas Kabupaten PEMPROV BALI Badan Instansi Lainnya Unit Lainnya KONSEP WAN PEMPROV BALI

Pengembangan E-Government Saat Ini di Provinsi Bali Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali pada tahun anggaran 2009 akan membangun jaringan berupa pemasangan fiber optic yang hanya menghubungkan Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali dengan Kantor Gubernur Bali. Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali pada tahun 2009 ini juga akan membuat aplikasi-aplikasi untuk pengembangan E-Government antara lain : a. Aplikasi manajemen Pegawai untuk mencatat dan menyimpan data pegawai secara otomatis, sehingga mudah penemuan kembali jika diperlukan. b. Aplikasi Manajemen Surat untuk pendataan surat yang masuk dan keluar. c. Aplikasi Pendukung yaitu aplikasi pencatatan perawatan dinas elektronik.Aplikasi ini dibutuhkan dipusat kendali jaringan Network Operation Center (NOC) gunanya untuk mencatat keluhan atau komplain yang masuk dari SKPD, staf teknis yang bertugas memelihara jaringan akan melihat keluhan yang masuk dan kemudian memberikan servis pemeliharaan sesuai dengan keluhan.

Pengembangan E-Government Tahun 2010 yang direncanakan 1.Pengkajian dan Pengembangan E-Government Provinsi Bali yang meliputi sub kegiatan antara lain : a.Seminar Pengembangan E-Government. b.Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan E –Government Provinsi Bali (sesuai dengan amanat Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Pengkajian dan Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah). c. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Situs Web Provinsi Bali.

d. Pemeliharaan Server Web baliprov. go. id dan d.Pemeliharaan Server Web baliprov.go.id dan penyewaan co-location sebagi penempatan server pada salah satu provider. Pemeliharaan server web ini dimaksudkan untuk tetap mengaktifkan situs web Provinsi Bali saat ini (baliprov.gi.id) dan melakukan up-date data secara berkala sepanjang belum diselesaikannya pembangunan portal web Provinsi Bali yang baru. Hal ini dimaksudkan agar situs resmi pemerintah Provinsi Bali tersebut tetap aktif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. e.Pembangunan Portal Web Provinsi Bali yang terintegrasi dengan seluruh SKPD (sebagai sub domain) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Kegiatan Pengembangan Jaringan Virtual Private 2. Kegiatan Pengembangan Jaringan Virtual Private Network dan aplikasi pendukung E-Government dengan sub kegatan diantaranya : a. Pembangunan dan pengembangan sarana jaringan serat optik Virtual Private Network yang menghubungkan antara SKPD dilingkungan Pemda Provinsi Bali. b. Pembangunan VPN ini juga akan disertai dengan pembangunan beberapa aplikasi pendukung pengembangan E-Government seperti : Sistem Pendataan Surat Berbasis elektronik, Sistem Pendataan Aset SKPD Berbasis Elektronik, Sistem Komunikasi Digital, Sistem Pendataan Pegawai Berbasis Elektronik, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Aplikasi Layanan Kesehatan, dsb.

c. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) c. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan dan Pengoperasian aplikasi- aplikasi pendukung E-Government. d. Penyewaan Bandwicth sebagai sarana akses internet yang mendukung operasional pengembangan E- Government Provinsi Bali

Hambatan dalam mengimplementasikan E-Government : Langkanya SDM yang handal Infrastruktur yang belum memadai dan mahal Kultur berbagi /sharring informasi belum ada dan kultur mempermudah urusan belum membudaya Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas

Pemeringkatan EGovernment Indonesia (PEGI) tahun 2008 - 18 Propinsi Peringkat Provinsi Dimensi Rata-rata per Provinsi Kategori Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan 1 JATIM 3.54 3.20 3.05 3.22 3.50 3.30 Baik 2 DIY 3.29 3.07 2.57 3.26 2.83 3.00 3 JABAR 2.58 3.13 3.24 4 DKI 2.75 2.87 3.10 2.59 3.08 2.88 5 BANTEN 2.67 2.43 3.11 2.42 2.68 6 SUMSEL 2.50 2.33 2.52 2.64 7 NTT 2.79 2.60 2.48 2.25 2.54 8 JATENG 2.27 2.76 2.53 9 RIAU 2.29 2.40 2.10 2.30 Kurang 10 LAMPUNG 1.96 2.47 1.71 2.37 1.50 2.00 11 SUMBAR 2.13 2.20 1.67 2.70 1.00 1.94 12 JAMBI 2.38 1.81 2.04 1.91 13 SUMUT 1.93 2.14 2.19 1.08 14 NTB 1.92 1.87 1.86 1.70 15 NAD 1.58 1.20 1.56 1.83 1.57 16 BENGKULU 1.13 1.80 1.52 1.89 1.47 Sangat Kurang 17 KEPRI 1.42 1.27 1.38 1.59 1.25 18 BABEL 1.26 Rata-rata 2.24 2.26 2.23 2.39 2.22   22

Peringkat Pengembangan E-Government Dunia : 1. Amerika Serikat 2. Inggris 3. Swedia 4. Jerman 5. Italy 6. Istonia 7. Yordania 8. Australia 9. Cina 10.India Peringkat Pengembangan E-Government di Asia Tenggara : 1. Singapura (Pendekatan Teknologi Informasi Terintegrasi) 2. Thailand (Kebijakan Stategis Teknologi Informasi 3. Brunei (Menuju Masyarakat Berbasis Elektronik) 4. Malaysia (Multimedia Super Koridor)

Konsep e-Government ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (1) 24

Terminal dan Pelabuhan Konsep e-Government ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (2) Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Katalog Pendapatan Daerah Perush. Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Ketenaga- kerjaan Pendidikan Kesehatan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata I K M Jaring Pengaman Sosial Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum 25

SEKIAN DAN TERIMAKASIH