Hanindya Mustika Ningtyas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI SEMESTER 1 KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Disusun Oleh: Trisna Widyana, M.Pd. NIP
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Pancasila sebagai Sistem Etika
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
Hakikat Bangsa dan Negara
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
GOOD GOVERNANCE.
Tentang Keuangan Negara
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Good Governance Etika Bisnis.
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Tentang Keuangan Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Peranan Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah.
Pemerintahan Indonesia
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
Unggul Profesional Islami
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

Hanindya Mustika Ningtyas PPKn Reguler 2011

Standar Kompetisi Kompetisi Dasar 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara 3.3 Menunjukan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Indikator : Guru menjelaskan sistem pemerintah dan pemerintahan. Guru menjelaskan karakteristik pemerintah yang baik. Guru menjelaskan karakteristik pemerintah yang tidak baik. Siswa berdiskusi secara kelompok serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai solusi sistem pemerintah yang tidak baik. Guru mengevaluasi siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tulisan.

A. Pemerintah Dalam arti luas Suatu Pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua Badan atau Lembaga Kenegaraan yang berkuasa dan memerintah wilayah di suatu negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif)

B. Pemerintahan Dalam arti sempit Suatu Pemerintahan yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (ekseksekutif = Presiden, Wakil Presiden dan para Mentri )

Konsepsi Kepemerintahan Fokus Kita! Governance (Konsepsi Kepemerintahan) Istilah governance, tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti kepengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh sebab itu, muncul istilah lain seperti: public governance, private governance, coporate governance dan banking governance

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) Fokus Kita! Wujud Kepemerintahan yang baik Wujud keperintahan yang baik (good governace) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan mensinergikan interaksi yang konsurtif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

Aspek-aspek good governance Hukum atau kebijakan Aspek-aspek good governance Desentralisasi Penciptaan pasar yang kompetitif

Asas Ketertiban peyeenggaraan negara Undang-Undang No : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Asas Kepastian Hukum Asas Ketertiban peyeenggaraan negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan

Undang-Undang No : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Asas Proposionalisme Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas

Suatu pemerintahan dikatakan tidak transparan apabila aliran informasi yang berhubungan dengan kepemerintahannya tidak bisa diakses oleh publik yang membutuhkan. Tanpa keterbukaan, suatu pemerintahan cenderung akan menuju pemerintahan yang KORUP, OTORITER DAN DIKTATOR!!

Fokus Kita! Perhatikan!!!! Pemerintahan merupakan organ negara yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan diselenggarakan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat

Faktor penyebab terjadinya pemerintah yang tidak transparan!! KEKUASAAN! , macam saya ini gak sih >.< Weh santai Bro SOSIAL EKONOMI juga tuuuuh!! MORALITAS! COOOOI! Politik dan Hukum juga kali cin!

Akibat Tindak Korupsi!! *Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi. *Hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal. *Kerugian materil bagi rakyat miskin. *Hilangnya rasa kepedulian antar sesama.

Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan untuk warga negara

Rendahnya kepercayaan warga negara terhadap Pemerintah Rendahnya partisipasi warga negara Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif KKN yang merajalela Krisis moral dan akhlak

Sehinggaa Peran warga negara dalam upaya untuk meningkatkan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan dapat dilakukan melalui partisipasi seluruh komponen warga negara

Terimakasih ._.b