Menggagas Politik Multikultural Sebagai Upaya Mengembangkan Identitas Bangsa (Suatu Studi pada Hubungan Indonesia-Malaysia) Oleh: Ike Wanusmawatie & MC Ulum Staff Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LATAR BELAKANG

Nusantara(Alam Melayu) Perjanjian London (1824) (Anglo Dutch Treaty) Kekuasaan Belanda Kekuasaan Inggris Indonesia Tanah Semenanjung (Malaysia), Singapura, Brunei, Filipina Pembesar Aceh, Minangkabau, Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Makassar-Bugis ke Tanah Melayu (Melaka) untuk berlindung dan membina negeri ke Malaysia. POLITIK BUDAYA

BUDAYA PENDATANG: Bahasa, adat-istiadat, seni dibawa, dipergunakan dan dilestarikan secara turun-temurun di Malaysia BUDAYA ASLI INDONESIA P E R S I Malaysia Pencuri: reaktif, provokatif, benci (stigma malaysia: sombong, angkuh, semena-mena) KLAIM BUDAYA: Misalkan: Batik, Tari Pendet, Tari Barongan (Reog ponorogo), Angklung Dianggap hal biasa, krn budaya itu memang ada di Malaysia: No respon, sikap dingin, (stigma Indonesia: msyrk indonesia tdk sopan, anarkhis. KONFLIK

POLITIK MULTIKULTURAL ? Indonesia G to P P to P P to G KONFLIK LATEN Malaysia POLITIK MULTIKULTURAL ?

Tinjauan Pustaka

Masyarakat Multikultural (masyarakat pluralis): Corak suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan ciri-ciri adanya perbedaan etnis, geografis, agama, dan budaya yang memiliki posisi kesetaraan (equal positions) di antara kelompok tersebut. Terdapat perbedaan antar-kelompok yang tidak bersifat setara (non-equal positions) karena adanya pelapisan sosial ekonomi. Berbagai kajian mulai dari teori sosial klasik hingga teori pembangunan terkini menunjukkan bahwa terjadinya pelapisan ini dipicu oleh kebijakan pembangunan yang belum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. (Supriyono, 2010).

Concept & Regim Unitary Concept & Regim Pluralis No Concept & Regim Unitary Concept & Regim Pluralis 1 Kepentingan, konflik, dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang perlu di-manage secara simultan melalui pendekatan manajerial yang tepat sehingga tujuan kolektif dapat dicapai Perbedaan kepentingan dan konflik di antara kelompok merupakan hal yang mendasar dan selalu terjadi dalam masyarakat, sehingga penggunaan kekuasaan harus dibangun atas kesepakatan antar-kelompok secara demokratis. 2 Perbedaan kepentingan dan konflik di antara kelompok merupakan hal yang mendasar dan selalu terjadi dalam masyarakat, sehingga penggunaan kekuasaan harus dibangun atas kesepakatan antar-kelompok secara demokratis. Dapat dinyatakan pula bahwa pandangan unitary lebih mengedepankan nilai-nilai manajerial dalam upaya mencapai tujuan kolektif, lebih menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi agar konflik antar-kelompok dapat dieliminasi dalam rangka mencapai tujuan kolektif.

Konsep Kemajemukan (pluralis) aspek Konsep kesatuan (unitary) Konsep Kemajemukan (pluralis) Kepentingan Dilihat sbg upaya mencapai sasaran dan tujuan bersama melalui tim yg terintegrasi Koalisi secara formal melalui penetapan tujuan yg disepakati sec. formal Konflik Dpt dieleminasi melalui tindakan manajerial yg sesuai. Dianggp suatu hal yg selalu terjadi dan diperlukan keterkaitan antar kelompok sec. Fungsional. Kekuasaan Diarahkan u kepentingan bersama dgn dukungan peran manajerial . Mrupkn variabel yg sgt mnentukn dlm aktivitas organisasi shg konflik kepntingn perlu dikurangi mlalui pemanfaatan sumber budaya yg bersifat pluralis

Politik Multikultural Arah politik multikultural menurut Kymlicka (dalam Haryatmoko, 2009) adalah : ”Pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarjinalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui”. Rumusan ini mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu identitas, partisipasi, dan keadilan. Identitas terukir dalam menerima keberagaman budaya dan agama. Kekhasan mengafirmasi dalam perbedaan. Dengan menjawab kebutuhan identitas, lahir penghargaan diri sehingga memperkuat komitmen terhadap kolektivitas.

Sasaran PM: Membentuk toleransi, keterbukaan, dan solidaritas. Membangun artikulasi politik dan multikulturalisme guna menciptakan ruang publik agar beragam komunitas berinteraksi untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi konsensus. Mengimbangi kebijakan ekonomi yang teknokratis, multikulturalisme mengusulkan sistem baru representasi dan partisipasi. Penataan ruang publik menyangkut tiga aspek, yaitu fisik-sosial, budaya, dan politik

Ide dasar multikulturalisme Pengakuan dan akomodasi pluralisme budaya

Identitas & Etnisitas Identitas dan etnisitas itu, dapat disimpulkan bahwa, “kesamaan dari sekelompok atau bangsa yang mempunyai adat-istiadat, tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman sejarah, dan dalam beberapa hal kediaman secara geografis sama.” Istilah bangsa kerapkali disinonimkan dengan kelompok etnik (kadang-kadang “ethnos”). Hanya meskipun etnisitas sekarang adalah salah satu aspek terpenting dari identitas kultural atau identitas sosial, orang-orang dari asal etnik yang sama dapat hidup di negara-negara bangsa yang berbeda dan oleh karena itu diperlakukan sebagai anggota-anggota (warganegara) dari bangsa-bangsa yang terpisah.

Dalam perjalanan waktu abad ke-20, sebagai akibat dari dekolonisasi, terutama setelah berakhir Perang Dunia II, muncul negara-negara-bangsa di kawasan Asia Selatan maupun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Istilah “negara-bangsa” digunakan bagi bangsa-bangsa di mana identitas yang sama berasal dari sebuah negara yang berbagi sama kewarganegaraannya (shared citizenship). Ini menyiratkan negara dibentuk lebih dahulu baru identitas nasional menyusul kemudian atau berjalan bersamaan.

Serumpun saja tidak cukup, karena berbeda sejarah....