Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Topik Bahasan TAHAP PEMBANGUNAN PRB-BK.
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Dokumen Proyek Nama Kelompok : M David Eko
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Pengelolaan Dana Hibah
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Review & Implementasi Audit Kinerja
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGADAAN BARANG DAN JASA
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTASI
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
MENGANALISA ASPEK-ASPEK
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
KONTRAK (“CONTRACT”) Arti :
DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT(RKS)
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
PENGADAAN BARANG/JASA JALUR UNIT KERJA (P3MI & PENELITIAN)
Inspektorat Kabupaten Sleman
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PENJELASAN ADMINISTRASI
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Pengelolaan Hibah Daerah
PENGENDALIAN KONTRAK.
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015

Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 1. Perencanaan Pengadaan Penetapan Spesifikasi Teknis tidak sesuai Juknis Melarang Suatu Produk/Merek tertentu Kesulitan Mendapatkan Material Standar SNI, usulan diganti AW 2. Pembentukan Tim Pengadaan Tim Pengadaan tidak Independen (Konplik kepentingan) 3. Pengumuman Rencana Pengadaan Proses Pengadaan tidak transparan, sehingga ada pihak tertentu melakukan pemerasan 4. Metode Pemilihan Langsung. Penetapan Calon Supllier yang diundang Calon Supllier yang diundang referensinya kurang berdasar, shg menimbulkan protes Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Penulisan persyaratan tidak detail, sehingga terjadi salah tafsir ( Contoh: Sample Material)

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 4. Metode Pemilihan Langsung. Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Pengenaan PPN/Pph pada pihak ke tiga untuk pengadaan barang Pembukaan Penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang Pemahaman terhadap tahapan dan metode evaluasi pengadaan Penetapan Pemenang semata-mata harga terendah Siapa yang berhak menetapkan pemenang dan Siapa yang harus belanja (tanda tangan kontrak) Tanggal kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan (contoh: tanggal surat dukungan = tanggal surat penawaran) 5. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Serah Terima Barang Kelangkaan Material di Pasaran, sehingga penerimaan material melewati tahun anggaran

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Temuan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 1. Perencanaan Pengadaan Spesifikasi Teknis tdk sesuai Juknis Tidak dilakukan survey harga (pemutahiran harga) Harga pompa dan pemasangan listrik tinggi Perbandingan & penetapan harga tdk didukung bukti yang memadai 2. Pembentukan Tim Pengadaan Konplik kepentingan (Tim Pengadaan merangkap sbg Supplier, KKM, Satlak) Keanggotaan tdk sesuai Juknis (ganjil) dan tidak ada forum 3. Metode Pemilihan Langsung. Penyampaian Surat Penawaran Pengaturan Dokumen Administrasi Penawaran (Ttg sama dan Format/kalimat sama persis.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Temuan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 4. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Denda keterlambatan (Sudah terbayar 100%, tapi pekerjaan/material belum 100% 12 Pengeluaran atau Dokumen Pendukung Transaksi tidak didukung bukti yg memadai Realisasi tidak sesuai rencana dan perubahan tdk didukung dokumen yg memadai (tdk sesuai Gbr, Volume, RAB, RKM, SPPB). Kelebihan Pembayaran, karena kekurangan Volume Kelebihan Material yg tidak terpasang Pengadaan tidak didukung dengan SPK (Pekerjaan sdh selesai SPK tidak ada) Kontrak dibuat tidak sesuai dengan pedoman (ada keterlambatan, tapi tidak ada klausal denda keterlambatan ) 5. Dokumen Proses Pengadaan Tidak teradministrasikan dengan baik

Tiga Bagian Utama Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 1. Tahapan Perencanaan Pengadaan, RKM mencakup; Survey Harga Satuan, BA Penetapan Harga Satuan, Daftar Kebutuhan Material/Jasa, Pemaketan dan Rencana Pengadaan), 2. Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan Mencakup; Pembentukan Tim Pengadaan, Pemutahiran Harga Satuan, Berita Acara Penetapan Harga Satuan, Verifikasi Rencana Pengadaan, Pengumuman Rencana Pengadaan), 3. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan/Implementasi Pengadaan mencakup; Metode Pelaksanaan dan Berita Acara Revisi /Amandemen).

TERIMA KASIH