Disampaikan pada : Kunjungan Bupati Bogor ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Cibinong, 28 Mei 2012

A. DASAR PEMBENTUKAN DINAS B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS I. GAMBARAN UMUM A. DASAR PEMBENTUKAN DINAS Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TUGAS POKOK Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi di bidang tata ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan.

FUNGSI DINAS 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 3 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 4 PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS SEKRETARIS JABATAN FUNGSIONAL KASI Drs. BURHANUDIN, M.Si / IV-b JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS Ir. JOKO PITOYO, CES / IV-b KA. SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN Dra. SURYA SUMINI / III-d KA. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SYARIFAH WARDAH,S.Sos/III-c KA. SUBBAG KEUANGAN AEP SAEPURRAHMAN, S.IP MM/IV-a KABID PERENCANAAN RUANG Ir. DEDE RUSTANDI,M.Si / IV-a KABID PEMANFAATAN RUANG DANI RACHMAT, ST / IV-a KABID PERTANAHAN IRWAN PURNAWAN, S.H M.H / IV-a KABID PENGAWASAN & PENGENDALIAN Drs. M. ZAHARRY, M.Si / IV-a KASI PERENCANAAN RUANG AJAT ROCHMAT JATNIKA,ST / III-d KASI PENELOLAAN RUANG HERI LILI DJUHAERI,BE S.IP / III-c KASI PENDAYAGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH H. MAHMUD ISKANDAR, S.P / III-d KASI MONITORING & EVALUASI RIAN PERMANA,S.T M.Si / III-c KASI PENGKAJIAN & PENGEMBANGAN SUPARNO, S.Hut / III-c KASI TEKNIK PEMANFAATAN RUANG YOSEF KURNIAWAN, ST / III-c KASI PENDATAAN & PENGUKURAN TANAH PANDE WAYAN S, S.Sos,M.M / III-d KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN RUANG WAWAN DARMAWAN, S.P / III-d KASI SURVEI DAN PEMETAAN ERIK MOHAMAR, ST / III-c KASI PENATAGUNAAN TANAH I WAYAN WINARTA, ST / III-c KASI ADMINISTRASI PERTANAHAN HENDAR SUHENDAR, ST / III-d KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN PERTANAHAN JONER K MARPAUNG,S.Hut MM/III-d

VISI VISI DAN MISI DINAS TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.

MISI Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang dan Pertanahan. Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang yang Partisipatif. Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan sebagai Kepentingan Bersama.

DENGAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KAITAN MISI KABUPATEN DENGAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN MISI 3 KABUPATEN : Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan; SASARAN Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 2. Meningkatnya Kepastian Hukum Pemilikan Tanah Masyarakat. 3. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI ESELON NO U R A I A N JUMLAH 1 PNS 69 ORANG 2 CPNS 3 ORANG 3 NON PNS 2 ORANG 4 PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 9 ORANG TOTAL 83 ORANG ESELON NO U R A I A N JUMLAH 1 ESSELON II B (KADIS) 1 ORANG 2 ESSELON IIIA (SEKRETARIS) 3 ESSELON IIIB (KA.BID) 4 ORANG 4 ESSELON IV (KA.SIE/KA.SUBAG) 15 ORANG TOTAL 21 ORANG 8

PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN NO GOLONGAN JUMLAH ( ORANG ) KETERANGAN 1 IV C - 2 IV B 3 IV A 5 4 III D 7 III C 9 6 III B III A 16 1 Orang CPNS 8 II D II C 2 Orang CPNS 10 II B 11 II A 12 I C TOTAL 72 9

PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN NO PENDIDIKAN JUMLAH ( ORANG ) KET 1 PASCA SARJANA (S2) 9 ORANG 2 SARJANA (S1) 31 ORANG 3 AKADEMI (D3) 6 ORANG 4 SMA/SEDERAJAT 25 ORANG 5 SMP/SEDERAJAT 1 ORANG 6 SD - ORANG TOTAL 72 ORANG 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2009 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % A PENDAPATAN 5.421.788.000.- 6.688.280.824.- 123.36 B BELANJA 8.549.655.000.- 7.370.412.204.- 86.21 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.202.761.000.- 2.670.071.232.- 83.37 2. BELANJA LANGSUNG 5.346.894.000.- 4.700.340.972.- 87.91 TAHUN 2010 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % A PENDAPATAN 4.000.000.000.- 5.246.760.534.- 131,17 B BELANJA 10.216.953.000.- 9.307.507.211.- 91,10 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.426.000.- 3.014.128.364.- 95,67 2. BELANJA LANGSUNG 7.066.527.000.- 6.293.378.847.- 89,06

TAHUN 2011 TAHUN 2012 RENCANA TAHUN 2013 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % A BELANJA 9.035.670.000.- 8.480.861.623.- 93,86 B 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.509.935.000.- 3.382.887.095.- 96,38 2. BELANJA LANGSUNG 5.525.735.000.- 5.097.974.525.- 92,26 TAHUN 2012 No Uraian Anggaran (Rp.) BELANJA 11.411.697.000.- 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.075.336.000.- 2. BELANJA LANGSUNG 7.336.361.000.- RENCANA TAHUN 2013 No Uraian Anggaran (Rp.) BELANJA 14.883.721.000.- 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.075.336.000.- 2. BELANJA LANGSUNG 10.808.385.000.-

SARANA DAN PRASARANA ASET TANAH : KENDARAAN OPERASIONAL : LUAS TANAH : 2.500 M2 LUAS BANGUNAN : 1.030 M2 KENDARAAN OPERASIONAL : - Kendaraan Roda 4 : 9 UNIT - Kendaraan Roda 2 : 5 UNIT 15

II. PELAKSANAAN KEGIATAN A. PROGRAM KERJA 2012 Jumlah Program : 10 Program Jumlah Kegiatan : 53 Kegiatan Program Utama 1. Program Perencanaan Tata Ruang (4 Kegiatan) Program Pemanfaatan Ruang (3 Kegiatan) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2 Kegiatan) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Program Penunjang 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (16 Kegiatan) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 10 Kegiatan) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 2 Kegiatan) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 8 Kegiatan) 16

b. Kegiatan bidang perencanaan ruang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi KECAMATAN Tahun Penyusunan Rencana Tata Ruang 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Keterangan 1. Babakan Madang √ 2010 (Klaster Cibinong) 2. Bojonggede 3. Caringin 2013 (Klaster Cigombong) 4. Cariu 2011 (Klaster Cariu) 5. Ciawi 2008 (klaster Ciawi) 6. Cijeruk 7. Cibinong 2010 (Klaster Cibinong Raya) 8. Cileungsi 2009 (Klaster Cileungsi) 9. Ciampea 2013 (Klaster Lw. Liang) 10. Cibungbulang 11. Cigombong 2010 (Klaster Cigombong) 12. Cigudeg 2009 (Klaster Jasinga) 13. Ciomas 14. Cisarua 2008 (Klaster Ciawi) 15. Citeureup 16. Ciseeng 2012 (Klaster Parung) 17. Dramaga 2010 (Klaster Lw. Liang) 18. Gunung Putri 2010 (klaster Cileungsi) 19. Gunung Sindur 20. Jasinga 2010 (klaster Jasinga)

Tahun Penyusunan Rencana Tata Ruang Lanjutan.... KECAMATAN Tahun Penyusunan Rencana Tata Ruang 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Keterangan 21. Jonggol √ 2010 (Kluster Cariu) 22. Kemang 2012 (Kluster Parung) 23. Klapanungal 2012 (Kluster Cileungsi) 24. Leuwiliang 2013 (kluster Lw. Liang) 25. Leuwisadeng 26. Megamendung 2013 (Kluster Cigombong) 27. Nanggung 2013 (Kluster Jasinga) 28. Pamijahan 2013 (Kluster Lw. Liang) 29. Parung 30. Parung Panjang 2012 (Kluster Parung P) 31. Rancabungur 32. Rumpin 33. Sukajaya 34. Sukamakmur 2011 (Kluster Cariu) 35. Sukaraja 2010 (Kluster Cibinong) 36. Tajurhalang 37. Tamansari 38. Tanjungsari 2013 (Kluster Cariu) 39. Tenjo 40. Tenjolaya

c. KEGIATAN BIDANG PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Tentang UU Penataan Ruang Tentang Pengelolaan Kawasan Industri Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Up Dating Data Base (IPPT, ILOK dan Site Plan) - dilakukan Pelayanan Permohonan Pengesahan Site Plan 300 berkas 317 berkas 100 berkas Site Plan 2012

d. Kegiatan bidang PERTANAHAN KECAMATAN TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1. Kecamatan Babakan Madang √ 2. Kecamatan Bojonggede 3. Kecamatan Caringin 4. Kecamatan Cariu 5. Kecamatan Ciawi 6. Kecamatan Cijeruk 7. Kecamatan Cibinong 8. Kecamatan Cileungsi 9. Kecamatan Ciampea 10. Kecamatan Cibungbulang 11. Kecamatan Cigombong 12. Kecamatan Cigudeg 13. Kecamatan Ciomas 14. Kecamatan Cisarua 15. Kecamatan Citeureup 16. Kecamatan Ciseeng 17. Kecamatan Dramaga 18. Kecamatan Gunung Putri 19. Kecamatan Gunung Sindur 20. Kecamatan Jasinga 21. Kecamatan Jonggol 22. Kecamatan Kemang 23. Kecamatan Klapanungal 24. Kecamatan Leuwiliang 25. Kecamatan Leuwisadeng 26. Kecamatan Megamendung 27. Kecamatan Nanggung 28. Kecamatan Pamijahan 29. Kecamatan Parung 30. Kecamatan Parung Panjang 31. Kecamatan Rancabungur 32. Kecamatan Rumpin 33. Kecamatan Sukajaya 34. Kecamatan Sukamakmur 35. Kecamatan Sukaraja 36. Kecamatan Tajurhalang 37. Kecamatan Tamansari 38. Kecamatan Tanjungsari 39. Kecamatan Tenjo 40. Kecamatan Tenjolaya 500 650 700 1000 2000 PRODA

Kegiatan Pengukuran Aset Pemda A. MULAI TAHUN 2012 PENSERTIFIKATAN ASET PEMDA DISERAHKAN DARI DPKBD KE DTRP B. UNTUK TAHUN 2012 DTRP MELAKUKAN KEGIATAN PENGUKURAN TERHADAP 1000 BIDANG TANAH ASET PEMDA YANG DIPRIORITASKAN BAGI TANAH - TANAH : - PUSKESMAS - SARANA PENDIDIKAN - PSU YANG SUDAH DISERAHKAN

Pengawasan dan Pengendalian Ruang Pengawasan dan Pengendalian Tanah E. KEGIATAN BIDANG WASDAL Pengawasan dan Pengendalian Ruang JUMLAH YG KEGIATAN YANG DILAKUKAN PENGAWASAN LAPANGAN OLEH BIDANG WASDAL NO TAHUN MONEV RUANG TANAH JUMLAH KET. 1 2009 130 150 280 2 2010 90 160 250 3 2011 78 115 24 217 4 2012 100 36 296 TARGET 5 2013 167 20 317 Pengawasan dan Pengendalian Tanah 1. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX HGU BUANA ESTATE MEGAMENDUNG (DPA BAG ADPEM SETDA) 2. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX HGU CIOMAS TAMANSARI (KERJASAMA DENGAN PT SAHARA MULTI HIJAU) 3. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX TANAH KONGSI CIAMPEA 4. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX TANAH PERKEBUNAN PTPN VIII RUMPIN

III. PERMASALAHAN SEKERTARIAT NO PERMASALAHAN SOLUSI KET I 1. 2. Proses pencairan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan Kantor Pertanahan (LS), ada perbedaan mekanisme yaitu : Aturan BPN, mekanismenya dilakukan pembayar dulu, baru mereka melakukan pengukuran. Sedangkan aturan/permintaan Kasda (DPKBD) harus ada hasil kerja dulu baru bisa dilakukan pembayaran. Standar Harga untuk kegiatan SERTIFIKASI khususnya Biaya Transportasi dan Konsumsi untuk instansi vertikal (BPN) berbeda dengan SK Bupati tentang pengaturan biaya transportasi dan konsumsi untuk SKPD Kab. Bogor. Sementara yang kami lakukan melalui pendekatan dan kedepan perlu adanya solusi yang tepat Telah diusulkan draf SK Bupati untuk penetapan Biaya Transportasi dan Konsumsi bagi instansi vertikal (BPN) melalui Bagian Pembangunan Setda, namun belum ada penetapan

NO PERMASALAHAN SOLUSI KET II BIDANG PERENCANAAN 1 2 3. 4. Berdasarkan perda nomor 19 tahuin 2008 tentang RTRW dan Perbup 83 tahun 2009 tentang Pedoman Operasioanal Pemanfaatan Ruang masih terdapat beberapa titik yang tidak sesuai peruntukan ruangnnya, baik sebagai akibat perkembangan wilayah maupun karena kesalahan delinasi yang padagilirannya menyulitkan pada pelayanan perijinan pemanfaatan ruang. Prioritas pengesahan kawasan strategis Cibinong Raya dan Klaster RDTR Puncak dokumennya telah selesai namun dibutuhkan dana untuk proses persetujuan DPRD Lahan pertanian paling rentan terjadinya alih fungsi diluar kegiatan non pertanian. Dalam RTRW telah ditetapkan titik - titk yang diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau dimana sebagian besar plotingnya pada lahan milik masyarakat Evaluasi RTRW dirasakan sudah sangat mendesak Sambil menunggu evaluasi RTRW revisi Perbup 83 salah satu solusi yang harus segera dilakukan perubahan untuk mengatasi permasalahan dilapangan. Mengingat kewenangan program fasilitasi legislasi bukan kewenangan DTRP (ada pada bagian perundang-undangan Setda) kiranya untuk kegiatan dimaksud dapat dianggarakan pada bagian perundang-undangan Setda. Perlu segera ditetapkan Perturan Daerah/Keputusan Bupati tentang pengamanan lahan pertanian sebagai lahan abadi Untuk Ruang Terbuka Hijau khususnya diperkotaan yang merupakan kewajiban pemerintah menyediakan RTH minimal 20% kiranya secara bertahap perlu segera dianggarkan dan dibebaskan melalui APBD.

NO PERMASALAHAN SOLUSI KET III 1. . 2. BIDANG PEMANFAATAN Dilapangan ditemukan beberapa kegiatan/bangunan yang telah terbangun KDBnya melebihi 60% dan apabila dilakukan penertiban/pembongkaran dikhawatirkan akan berakibat pada PHK serta lahan disekitarnya sudah tidak dimungkinkan untuk dikembangkan. Pelayanan Siteplan masih dirasakan kurang maksimal dan berakibat kepada penilaian SPM yang rendah. Perlu disusun payung hukum/regulasi yang mengatur mengenai denda/sangsi serta kompensasi sebagai pengganti penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi perusahaan yang melebihi KDB, dimana RTHnya diprioritaskan pada wilayah Desa/Kecamatan setempat. Kami telah mengusulkan revisi SK Bupati tentang mekanisme pelayanan Siteplan melalui bagian perundang-undangan Setda, namun belum mendapatkan penetapan

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN NO PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SOLUSI KET 3 4 5 Adanya aliran limbah cair dari kotoran kegiatan penggemukan sapi yang menimbulkan polusi bau dengan menggunakan saluran air eksisting sebagai pembuang limbah cair yang melintasi kawasan perumahan limbah cair yang melintasi kawasan perumahan di Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi. Belum tersedianya Sistem Informasi Pertanahan (Sim-Tan) di Kabupaten Bogor sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pertanahan. Terbatasnya kewenangan Penanganan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan. Perlu dilakukan koordinasi dan penelitian lebih lanjut dengan SKPD Teknis yang membidangi Perizinan, Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan. Perlu membangun Sistem Informasi Pertanahan (Sim-Tan) di Kabupaten Bogor. Perlu dibentuk SKPD Teknis yang membidangi tugas penanganan pengawasan dan pengendalian pertanahan.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN NO PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SOLUSI KET 6 Adanya indikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan industri dan non industri tidak mempedomani rencana tapak (Site Plan) yang telah disahkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pembangunan industri dan non industri agar mempedomani rencana tapak (Site Plan) yang telah disahkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk yang tidak sesuai dengan rencana tapak (Site Plan) : sepanjang masih memenuhi Luas Tutupan Bangunan (KDB) dalam izin agar diajukan Revisi Site Plan. untuk yang melebihi KDB dalam izin disarankan agar mengajukan perluasan tanah, diajukan izin perluasannya dan harus mengajukan revisi Site Plan.

NO PERMASALAHAN SOLUSI KET IV 1 2 3 BIDANG PERTANAHAN Belum adanya norma standar dan prosedur penanganan masalah pertanahan di Kabupaten Bogor, khususnya yang berkenaaan dengan penanganan masalah tanah negara bekas hak. Salah satu tahapan penanganan masalah pertanahan atas tanah negara bekas hak adalah adanya inventarisasi data dan peta hasil ukur terhadap luasan tanah yang dikuasai oleh penggarap. Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya alat ukur dan sarana penunjang kegiatan. Dalam proses sertifikasi tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang perumahan seringkali ditemukan masalah sebagai berikut : Lahan PSU belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan pengembangnya sudah tidak ada; Lahan PSU yang diserahkan tidak sesuai pemanfaatannya dan lokasi berubah / bergeser. Perlu disusun naskah akademik dan raperda yang mengatur tata cara penangan masalah pertanahan di Kabupaten Bogor. Perlunya penganggaran pengadaan peralatan pengukuran dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengukuran tanah. Perlu adanya regulasi yang mengatur tata cara penyerahan PSU, lahan PSU bersifat tetap, lahan PSU yang akan diserahkan harus dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah Daerah.

NO PERMASALAHAN SOLUSI KET V BIDANG WASDAL 4. 5. 6. 1 Terdapatnya lahan/tanah dari pengembang yang diperuntukkan bagi kepentingan cadangan tanah makam namun belum ditetapkan Dilapangan masih banayk lahan/tanah milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal Hampir sebagian besar desa yang berbatasan dengan tanah/lahan kehutanan/taman nasional batas kepemilikan tanah masyarakat bermasalah BIDANG WASDAL Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan belum terkoordinasi secara baik antar SKPD teknis. Perlu segera ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang lokasi untuk TPU. Perlu adanya instruksi/keputusan Bupati tentang pemanfaatan dan pengamana lahan kepada SKPD dan Camat tentang pemanfaatan lahan/aset pemda misalkan untuk penghijauan. Perlu dilakukan renkonstruksi pal batas tanah hutan dengan tanah milik warga yang dibiayai melalui APBD. Perlu dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang melibatkan SKPD terkait seperti Tim Wibawa Praja pada masa lalu.

Akhir Kata ......... TERIMA KASIH RUANG KUDU DITATA KU URANG TANAH DITATA SUPAYA GENAH MERENAH TUMANINAH TERIMA KASIH evapotranspirasi Aliran Permukaan Peresapan Arus antara Permukaan Air Tanah Pelepasan Air Tanah

Sekian dan Terima Kasih

BIDANG PEMANFAATAN 1 2 3 MASALAH SOLUSI Sebagian besar industri yang telah terbangun kenyataan di lapangan KDB nya melebihi 60 %. Hasil Pemantauan Bidang Wasdal rata-rata pemanfaatan bangunan di lapangan mencapai KDB 80 % . Sehingga ada potensi PAD yang tidak terserap (Retribusi IMB dan HO) Perlu mulai dipikirkan solusi pemberian lahan yang akan diperuntukan bagi taman/ ruang terbuka hijau sesuai dengan kelebihan KDB yang ada 2 Rata-Rata pemrosesan Site plan yang masih diatas waktu yang ditetapkan Perlu adanya penyerderhanaan persyaratan pemroresan siteplan . Bahwa siteplan merupakan rencana tapak yang masih bersifat makro dan belum mempunyai kepastian waktu/saat pembangunan. Sehingga persyaratan-persyaratan yang menitikberatkan kepada proses pembangunan dikeluarkan dari persyaratan pengesahan site plan 3 Terdapat beberapa kejelasan kegiatan /ketentuan teknis dalam izin lokasi / IPPT yang sulit diaplikasikan dalam proses penelitian siteplan (Izin yang diberikan Agrowisata tetapi siteplan yang diajukan tidak mencerminkan kegiatan agrowisata, Buffer ) Perlu Adanya pengkajian mendalam terhadap kejelasan kegiatan terhadap proposal yang diajukan -Perlu adanya kelayakan penerapan ketentuan teknis oleh tim teknis IPPT/ILOK untuk menghindari kesulitan dalam penerapan siteplan

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2009-2013 NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN 1 Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation 53.00 % 100.00 2 Ratio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB 24.22 % 24.36 % 100.58 3 Cakupan Luasan Kawasan Lindung 35.00 % 32.57 % 93.06 4 Luas Wilayah Produktif 87.05 % 100.97 % 115.99 5 Luas Wilayah Industri 0.40 % 0.21 % 52.50 6 Luas Wilayah Kebanjiran 5.08 % 0.00 % 7 Luas Wilayah Kekeringan 5.67 % 2.83 % 49.91 8 Luas Wilayah Perkotaan 46.45 % 9 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya 0.06 % 10 Ketaatan terhadap RTRW 84.00 % 11 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 53.33 % 58.33 % 109.38 12 Presentase Penduduk yang Memiliki Lahan 8.16 % 8.45 % 103.55 13 Presentase Luas Lahan Bersertifikat 12.26 % 12.90 % 105.22 14 Jumlah Bidang Tanah Masyarakat Miskin yang disertifikatkan 700 bidang 15 Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang disertifikatkan 75 bidang 35

KEPADA BAPAK BUPATI BOGOR KAMI UCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA BAPAK BUPATI BOGOR BESERTA ROMBONGAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 37

VISI DAN MISI KABUPATEN BOGOR TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR YANG BERTAKWA, BERDAYA DAN BERBUDAYA MENUJU SEJAHTERA VISI

MISI MISI KABUPATEN BOGOR MENINGKATKAN KESOLEHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DENGAN TITIK BERAT PADA REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PEDESAAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS DAERAH YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SECARA BERKELANJUTAN MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH MISI

1. KEGIATAN PENYUSUNAN RDTR TAHUN 2008 S/D 2013 LOKASI TAHUN JUMLAH DOKUMEN Kecamatan Parung Panjang 2008 1 Kecamatan Ciawi Kecamatan Megamendung Kecamatan Cisarua Kecamatan Cigudeg 2009 Kecamatan Cibinong Kecamatan Cileungsi

LOKASI TAHUN JUMLAH DOKUMEN Kecamatan Jasinga 2010 1 Kecamatan Rumpin Kecamatan Dramaga Kecamatan Jonggol Kecamatan Cigombong Kecamatan Gunung Putri Rencana Pengembangan Cibinong Raya : Kecamatan Cibinong Kecamatan Bojong Gede Kecamatan Tajur Halang Kecamatan Sukaraja Kecamatan Citeureup - Kecamatan Babakan Madang

LOKASI TAHUN JUMLAH DOKUMEN Kecamatan Tenjo 2011 1 Kecamatan Cariu Kecamatan Sukamakmur Klaster Parung (Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, Rancabungur, Kemang) 2012 Klaster Parungpanjang (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Klaster Cileungsi (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal)

2. FASILITASI PERENCANAAN RUANG RENCANA TAHUN 2013 LOKASI TAHUN JUMLAH DOKUMEN Klaster Cariu (Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) 2013 1 Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya) Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas) Klaster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya) 2. FASILITASI PERENCANAAN RUANG

TAHUN 2010 TAHUN 2011 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % A PENDAPATAN 4.000.000.000.- 5.246.760.534.- 131,17 B BELANJA 10.216.953.000.- 9.307.507.211.- 91,10 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.426.000.- 3.014.128.364.- 95,67 2. BELANJA LANGSUNG 7.066.527.000.- 6.293.378.847.- 89,06 TAHUN 2011 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % BELANJA 9.035.670.000.- 8.480.861.623.- 93,86 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.509.935.000.- 3.382.887.095.- 96,38 2. BELANJA LANGSUNG 5.525.735.000.- 5.097.974.525.- 92,26

TAHUN 2012 RENCANA TAHUN 2013 No Uraian Anggaran (Rp.) A BELANJA 11.411.697.000.- 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.075.336.000.- 2. BELANJA LANGSUNG 7.336.361.000.- RENCANA TAHUN 2013 No Uraian Anggaran (Rp.) A BELANJA 14.883.721.000.- 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.075.336.000.- 2. BELANJA LANGSUNG 10.808.385.000.-

SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT MELALUI PRODA APBD KAB. BOGOR II. BIDANG PERTANAHAN SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT MELALUI PRODA APBD KAB. BOGOR - Proda Tahun 2009 sebanyak 500 Sertifikat No. Kecamatan Desa Jumlah Sertifikat Luas (m²) 1 Lewiliang Karacak 100 Sertifikat 44,423 2 Ciseeng Cibeteng Muara 50,709 3 Ciomas Sukamakmur 26,476 4 Klapanunggal Linggar Mukti 115,253 5 Caringin Lemah Duhur 42,233 TH. 2009

- Proda Tahun 2010 sebanyak 650 Sertifikat No. Kecamatan Desa Jumlah Sertifikat Luas (m²) 1 Ciampea Tegal Waru 80 Sertifikat 29,510 2 Cijeruk Cipicung 100 Sertifikat 65,009 3 Ciawi Pandansari 21,625 4 Cibungbulang Ciaruten Udik 90 Sertifikat 32,220 5 Parung Waru Jaya 27,572 6 Pamijahan Pasarean 32,291 7 Tanjung Sari Buana Jaya 50,411 8 Tajur Halang Nanggerang 30 Sertifikat 12,269 TH. 2010

- Proda Tahun 2011 sebanyak 700 Sertifikat No. Kecamatan Desa Jumlah Sertifikat 1 Babakan Madang Karang Tengah 100 Sertifikat 2 Rancabungur Cimulang 3 Jonggol Sukanegara 4 Leuwisadeng Kalong II 5 Cariu Mekarwangi 6 Cigudeg Mekarjaya 7 Jasinga Wirajaya TH. 2011

TH. 2012 Proda Tahun 2012 sebanyak 1.000 Sertifikat No. Kecamatan Jumlah Sertifikat 1 Bojonggede 100 Sertifikat 2 Dramaga 3 Tenjolaya 4 Sukamakmur 5 Parung Panjang 6 Tenjo 7 Cigombong 8 Sukaraja 9 Sukajaya 10 Nanggung TH. 2012

Rencana TH. 2013 Rencana Tahun 2013 sebanyak 1.000 Sertifikat No. Kecamatan Jumlah Sertifikat 1 Cibinong 100 Sertifikat 2 Citeureup 3 Megamendung 4 Tamansari 5 Kemang 6 Cileungsi 7 Gunung Putri 8 Rumpin 9 Gunung Sindur 10 Cisarua Rencana TH. 2013

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN ( 2009 - 2011) TAHUN 2009 Kode PROGRAM Target (Rp.) Realisasi Persentase (%) 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 960.645.000.- 842.403.000.- 87.69 0005 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan cigudeg 384.600.000.- 354.656.000.- 92.21 0017 Penyusunan Zoning Regulation, Naskah Akademik dan Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong 296.830.000.- 249.261.000.- 83.97 0018 Penyusunan Zoning Regulation, Naskah Akademik dan Kajian Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cileungsi 279.215.000.- 238.486.000.- 85.41 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 211.260.000.- 175.675.000.- 83.16 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 51

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 254.950.000.- Kode PROGRAM Target (Rp.) Realisasi Persentase (%) 19 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 254.950.000.- 206.222.500.- 80.89 0003 Data Base Pertanahan 20 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.030.806.000.- 941.544.500.- 91.34 0001 Penataan Administrasi Pertanahan 51.750.000.- 100 0002 Inventarisasi dan verifikasi Permasalahan Tanah 253.256.000.- 187.514.500.- 74.04 Proda APBD Kabupaten Bogor 725.800.000.- 702.280.000.- 96.76 52

TAHUN 2010 Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 2.963.018.000.- 2.597.942.150.- 87,68 0019 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Jasinga 356.208.000.- 330.412.500.- 92,76 Sisa Penawaran 0021 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Rumpin 342.320.000.- 319.055.000.- 93,20 0022 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Dramaga 312.796.000.- 91,38 0023 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Raya 646.110.000.- 587.085.000.- 90,86 0026 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Cigombong 313.145.000.- 91,48 0028 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Jonggol 312.130.000.- 91,18 0029 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri 278.920.000.- 81,48 0031 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000 75.000.000.- 70.549.800.- 94,07 0033 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah Timur 174.100.000.- 73.848.850.- 42,42 Efisiensi Anggaran

Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 348.630.000.- 294.637.825.- 84,51 0007 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan 67.912.000.- 67.211.400.- 98,97 Sesuai dengan kebutuhan 0010 Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang (IPPT, ILOK, dan Site Plan) 207.718.000.- 166.686.600.- 80,25 0011 Penyusunan Dokumentasi Pedoman Teknis Penelitian Rencana Tapak 73.000.000.- 60.739.825.- 83,21 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 220.412.000.- 195.331.000.- 88,62 0005 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 135.132.000.- 118.772.000.- 87,89 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan 85.280.000.- 76.559.000.- 89,77

Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 260.270.000.- 243.939.050.- 93,73 0003 UP Dating Data Base Pertanahan 135.200.000.- 127.821.350.- 94,54 Sesuai dengan kebutuhan 0004 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Makam 125.070.000.- 116.117.700.- 92,84 19 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.238.598.000.- 1.175.004.775.- 94,87 0002 Inventarisasi dan verifikasi Permasalahan Tanah 117.304.000.- 110.241.900.- 93,98 Proda APBD Kabupaten Bogor 967.828.000.- 938.716.375.- 96,99 0007 Workshop Pertanahan 153.466.000.- 126.046.500.- 82,13

TAHUN 2011 Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.579.828.000.- 1.440.661.125.- 91,19 0033 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Tenjo 341.125.000.- 294.996.500.- 86,48 Efisiensi Anggaran 0041 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Cariu 318.881.600.- 93,48 0042 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur 356.125.000.- 324.295.200.- 91,06 0045 Identifikasi Ketersediaan Ruang Hijau Perkotaan 110.000.000.- 103.461.750.- 94,06 0047 Penyusunan Substansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga 127.450.000.- 98.581.875.- 77,35 0050 Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros Barat Balaraja-Tenjo-Jasinga 304.003.000.- 300.444.200.- 98,83

Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 180.011.000.- 170.250.175.- 94,58 0007 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan 67.912.000.- 63.661.675.- 93,74 Narasumber Tk, Provinsi Eselon II menjadi eselon III 0013 Up-dating Data Base (IPPT, ILOK, dan Site Plan) 42.099.000.- 40.359.700.- 95,87 Efisiensi Anggaran 0014 Penyusunan Neraca Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan 70.000.000.- 66.228.800.- 94,61 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 165.800.000.- 147.129.900.- 88,74 0005 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100.793.000.- 83.024.950.- 82,37 Dari target 115 Objek yang direncanakan hanya dapat terealisasi sebanyak 90 objek 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan 65.007.000.- 64.104.950.- 98,61 Sesuai dengan kebutuhan

Kode PROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI % KETERANGAN 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 93.600.000.- 85.995.900.- 91,88 0004 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Efisiensi Anggaran 19 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH 1.682.732.000.- 1.538.386.025.- 91,44 0002 Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah 80.000.000.- 79.985.000.- 99,98 0003 PRODA APBD Kab. Bogor 1.135.162.000.- 1.059.069.800.- 93,30 Biaya Materai Disediakan oleh Masyarakat 0007 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Bogor 402.245.000.- 348.035.725.- 86,52 0008 Pengawasan dan Pengendalian Objek Tanah Yang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang 65.000.000.- 51.295.500.- 78,92 Tidak tersedianya personil yang direncanakan

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET I UTAMA 1 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.350.000.000 Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Parung 500.000.000 Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Sukamakmur 300.000.000 Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cariu Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 250.000.000 2 Program Pemanfaatan Ruang Rp. 245.000.000 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 90.000.000 Up Dating Data Base (IPPT, ILOK dan Site Plan) 55.000.000 Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan 100.000.000 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 230.000.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 120.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan 110.000.000

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET 4 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp. 2.103.571.000 Proda APBD Kabupaten Bogor 1.628.571.000 Inventarisasi Tanah Potensi aset Pemda 100.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Objek Tanah yang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang dan Sewa Menyewa 75.000.000 Penanganan dan Penataan Tanah Peruntukan pemda yang Berasal dari Eks Hak Guna Usaha (HGU) 300.000.000 5 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Rp. 1.491.103.000 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda 1.291.103.000 Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana Sarana Utilitas Perumahan 60

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET II PENUNJANG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.177.965.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.040.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional 4.400.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 77.900.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.725.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.500.000

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET Penyediaan Makanan dan Minuman 82.600.000 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah 400.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 36.200.000 Penyediaan Dokumentasi dan Arsip SKPD 35.000.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 30.000.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 74.400.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 378.272.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.750.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor 61.750.000 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 18.750.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 50.000.000

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional 73.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 38.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor 34.322.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 11.750.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 52.750.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan 30.000.000 Pembinaan Mental Rohani bagi Aparatur DTRP 22.750.000

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 303.200.000 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 23.200.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran 75.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD 90.000.000 Penyusunan Renja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 25.000.000 Publikasi Kinerja SKPD 30.000.000