PERKONOMIAN INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

BANK INDONESIA SEJARAH STATUS DAN KEDUDUKAN TUGAS
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
BANK INDONESIA Thomas andrian.
Sejarah Perekonomian Indonesia.
Tugas kelompok Ekonomi
BANK CENTRAL OLEH ENDANI NARO S.H.
Bank Indonesia.
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
14. Lembaga Keuangan Internasional
Bank Sentral : Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
BANK INDONESIA Oleh ERVITA SAFITRI.
OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.
Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
Pertemuan ke-2 BANK SENTRAL.
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL (BOP)
Jumlah Uang Beredar (JUB)
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Bank Sentral Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
KEBIJAKAN MONETER DAN PENERAPANNYA
BANK INDONESIA.
BANK SENTRAL Oleh: Ratih Kurniasih.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
BANK adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes.
BANK INDONESIA.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
BANK INDONESIA.
Nama : Maya Indah S NIM : SESI : 04
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
BANK INDONESIA.
BANK INDONESIA.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
Nama Kelompok: Hesti Rahmadhani Aisyah Nurrul Jannah Andry Kurniawati
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Bank Sentral : Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
BANK INDONESIA.
12 Pertemuan Devisa.
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
Kebijakan Moneter.
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, SE., S.Kom
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
GERAK GELOMBANG EKONOMI INDONESIA
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
PERAN, STATUS, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
Ekonomi Moneter Kel 4 Lembaga Keuangan.
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
ﺍﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻜﻡﻭﺭﺤﻤﺔﺍﷲﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ
TUGAS UTAMA BANK SENTRAL  Memelihara supaya sistem moneter bekerja secara efisien sehingga tercapai pertumbuhan kredit dan peredaran uang sesuai tingkat.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
SILABUS BUKU WAJIB & BUKU ANJURAN
Transcript presentasi:

PERKONOMIAN INDONESIA OLEH : SAPARUDDIN. M FAKULTAS EKONOMI

Why study Perekonomian Indonesia? Moral and ethical reasons Poverty is unfair Inequality is unfair (at least at current levels) Development is human right 3. Private interests Job prospects Perspectives on economics, common knowledge 3. Intellectuel curiosity What causes inequality and poverty and what can be done? Why do some countries grow and others don’t?

The basic question…. Why are they (still) so poor????? 3 Why are they (still) so poor????? ”Colonial” / historical explanations Climate Overpopulation Lack of motivation They are happy enough.. Constraints Savings and capital Forex Human capital ”Radical” explanations Exploitation dependence Barriers Natural resources Bad institutions, Law and order Wrong policies Policy recommendations…

The vicious circle of poverty 4 Investors Little incentive to invest Slow accumulation of capital Small markets Low productivity Low incomes Low savings Low productivity Slow accumulation of capital ”savers”

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA Berdasarkan pendekatan Kronologis Histories subtansi PI digolongkan menjadi: 1. Masa Sebelum Terjajah (sebelum tahun 1600) 2. Masa Penjajahan (1600-1945) 3. Masa Sebelum 1966 (sejak merdeka ) 4. Masa Sesudah 1966 (sejak orde baru ) 5. Masa sesudah ORBA (masa Reformasi Ekonomi) Ad 1 dan ad 2 tidak dibahas Ad 3 Masa sebelum 1966 Sejak merdeka sampai 1966; PI kurang berkembang. Kabinet selalu berganti sehingga PI mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi kabinet ybs. Politik tidak stabil sehingga PI juga tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi periode 1952 – 1958 : 6,9 % periode 1960 – 1965 : 1,9 % APBN Defisit, dibiayai dengan mencetak uang baru -> inflasi -> 1966 hiperinflasi . Inflasi sudah dimulai sejak 1955 sebesar 33 % .

Nasionalisasi Perusahaan Asing menjadi BUMN : - Kekurangan Kapital - Anti Investasi Asing (inward looking) - Nasionalisasi Perusahaan Asing terutama milik Belanda mulai tahun 1951. Tahun 1958 Nasionalisasi secara besar-besaran berdasarkan Undang-undang No. 78/1958/ tentang Investasi Asing Isinya Anti Investasi Asing. Akibatnya terjadi pelarian modal (Capital Flight). Peranan Indonesia dalam perdagangan internasional sebagai negara pengeksport bahan mentah : kopra, teh, kelapa sawit, lada, tembakau, gula merosot. Diganti Malaysia.

Dalam Sistem Moneter : a. Tahun 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) b. De Javache Bank (Belanda) diambil alih menjadi BI (Bank Sentral) tahun 1953. Tugasnya : - Menstabilkan nilai Rupiah - Mengatur sirkulasi uang - Mengawasi serta mengembangkan perbankan dan kredit - Monopoli peredaran uang kartal cadangan minimum 20 % dalam bentuk emas dan valuta asing. c. Instrumen Kebijakan Moneter : Dalam Negeri : Penetapan premi impor Persyaratan minimum modal sendiri bagi permohonan kredit Luar Negeri : Pengawasan Devisa secara ketat untuk mencegah devaluasi dan defisit Neraca Pembayaran. d. Tahun 1965 Menteri Urusan Bank Sentral (Gubernur BI) menggabungkan semua bank Pemerintah ke dalam suatu wadah disebut “Bank Berjuang” . Tujuannya agar otoritas moneter berada dalam satu tangan dalam rangka melaksanakan Ekonomi Terpimpin dan sebagai pemasok dana proyek-proyek pemerintah (Presiden) melalui pencetakan uang baru

Ad 4 Masa Sesudah 1966 (ORBA) Masa Peralihan (1966-1968) Keadaan Perekonomian porak poranda. Kebijakan Ekonomi : 1. Memerangi Inflasi 2. Mencukupi stok bahan pangan (beras) 3. Rehabilitasi prasarana ekonomi 4. Meningkatkan eksport 5. Menyediakan atau menciptakan kesempatan kerja UU PMA (outward looking) 1966-1968 Masa Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Program Ekonomi Jangka Pendek yaitu : 1. Tahap Penyelamatan (Juli – Desb 1966) 2. Tahap Rehabilitasi ( Jan - Juli 1967) 3. Tahap Konsolidasi (Juli - Desb 1967) 4. Tahap Stabilisasi (Jan – Juli 1968)

Program Jangka Panjang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai April 1969. Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek : - Kebijakan anggaran berimbang ( balanced budget policy) - Inter – Govermental Group on Indonesia (IGGI) sebuah konsorsium negara-negara Donatur - CGI (Consultative Group on Indonesia ) sebagai pengganti IGGI - IMF (International Monetary Fund) - Peranan bank-bank dan lembaga keuangan lain sebagai “agen pembangunan” diperbesar.

Tahun 1969 merupakan Masa Pembang Ekonomi. Pembangunan Jangka Panjang dimulai sejak 1 April 1969 REPELITA. Pelita I : 1969 – 1974 Pelita II : 1974 – 1979 Pelita III : 1979 – 1984 Pelita IV : 1984 -1989 Pelita V : 1989 – 1994 Pelita VI : 1994 – 1999

Target-target Khusus untuk kurun waktu lima tahun REPELITA VI ditargetkan : Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan 6,2 % Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3,5 % Sektor Industri 9 % Sektor Manufaktur di Luar Migas 10,0 % Sektor Jasa 6,5% Laju Inflasi 5,0 % Eksport non Migas 16,5 % Eksport Manufaktur 17,5 % Debt Service Ratio 20,0 % GDP Rp. 2.150,0 triliun Nilai Investasi Rp. 660,1 triliun