PEMBANGUNAN PERTANIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

Jumlah Penduduk di Indonesia 3 Juta/Th

PERTANIAN DI INDONESIA Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India Penghasil kopi nomor 4 Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana Penghasil lada putih nomor 3 Penghasil karet alam nomor 4, Penghasil cengkehnomor 1 Penghasil sawit nomor 2

Dari sisi impor tahun 2010 Indonesia masih impor; Beras, gula, kedelai, gandum Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk, Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

Tujuan Kebijakan Pertanian Memajukan pertanian Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif Meningkatnya produksi & efisiensi produksi Tingkat pendapatan petani meningkat Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll

kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: untuk stabilisasi harga input dan output kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: kebijakan harga kebijakan perdagangan Kebijakan subsidi Kebijakan struktural Kebijakan pengaturan Kebijakan fasilitas Kebijakan intervensi

Tujuan kebijakan harga: Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran Menjaga stabilitas politik www.themegallery.com

Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras Kebijakan harga minimum (melindungi petani) Kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen)

Kebijakan perdagangan Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran. Kebijakan Subsidi Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM Berpengaruh; Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran.

Kebijakan Struktural Perbaikan prasarana pertanian Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pengusahaan alat-alat pertanian

Kebijakan pengaturan Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga Maksud : Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan Perlindungan kepentingan & kesehatan kons Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar Meningkatkan pendptn pemerintah

Maksud : Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan Perlindungan konsumen Pengaturan barang Bantuan kemajuan perekonomian & sosial www.themegallery.com

Program Fasilitas Investasi & kredit Pengadaan fasilitas penyimpanan Layanan informasi & berita pasar Penelitian tataniaga Pendidikan & penyuluhan tataniaga

Guna Informasi Pasar Produsen : Lembaga pemasaran Konsumen Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha Mengarahkan produksi & penjualan hasil Merencanakan pembelian sarana produksi Lembaga pemasaran Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran Memperlancar proses pemasaran Konsumen Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan www.themegallery.com

Program Intervensi Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk Tujuan : meliindungi produsen & kons BULOG PN Garam pemasaran migas, dsb

Program Pemerintah lain Monopoli & manipulasi oleh pemerintah Penelitian & pembangunan station percobaan Pembentukan pusat-pusat penelitian Penetapan pajak, bea cukai Marketing agreement Pengawasan produk Penjatahan barang

Strategi Kebijakan Pertanian Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added)

Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah. Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand) Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah

PERAN AGRIBISNIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Konsep Agribisnis Paradigma baru dalam melihat pertanian sebagai suatu sistem : (a) Pengadaan dan distribusi input pertanian (b) Kegiatan usahatani (on farm) (c) Kegiatan pengolahan hasil pertanian (d) Kegiatan distribusi hasil pertanian atau pemasaran hasil pertanian, dan (e) Lembaga layanan penunjang atau pemandu sistem.

Tantangan Agribisnis Sektor pertanian dihadapkan pada persoalan-persoalan kemiskinan, tekanan penduduk, tenaga kerja yang tidak terampil, dan penyempitan lahan usahatani, dan penurunan kualitas lahan. Resultan dari persoalan-persoalan tersebut menyebabkan keragaan sektor pertanian selalu tertinggal dibanding sektor non-pertanian. Kemiskinan penduduk menyebabkan kualitas sumberdaya manusia rendah dan kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Di sisi lain, tekanan jumlah penduduk dengan keterampilan rendah menyebabkan sektor pertanian menjadi terbebani dengan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja cenderung rendah, sehingga menimbulkan pengangguran tidak kentara (disguised unemployment).

Blue Print Agribisnis Beberapa hal yang perlu menjadi pegangan dalam pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut: Pengembangan Industri Hulu Agribisnis Pengembangan Produk Primer Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pengembangan Pemasaran Pengembangan Lembaga Pendukung Agribisnis Sistem Nilai

SUBSISTEM AGRIBISNIS HULU SUBSISTEM ONFARM SUBSISTEM PENGOLAHAN SUBSISTEM PEMASARAN Pengembangan Industri Bibit/Benih Unggul Lokal Pengembangan pupuk dan obat-obatan ramah lingkungan Pengembangan peraltan dan mesin pertanian tepat guna Pemanfaatan lahan tidur, konservasi lahan kritis Pengembangan Best Practice Farming tanaman, ternak, dan ikan Pengembangan dan penataan dan penguatan organisasi produksi petani Peningkatan nilai tukar petani Pengembangan industri pengolahan hasil untuk merebut nilai tambah produk pertanian bidang makanan minuman, serat, kayu, biofarmaka Pengembangan, penguatan, dan penataan organisasi industri pengolahan hasil, termasuk home industry. Pengembangan lembaga pemasaran yang dapat diakses petani lokal/kecil Peningkatan daya saing produk pertanian lokal di pasar global Pengembangan terminal dan subterminal agribisnis di sentra-sentra produksi pertanian Menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk pengembangan investasi usaha sekala besar, menengah dan kecil. Menjaga stabilitas politik yang konsisten dan persisten mengembangkan sektor pertanian. Mengembangkan lembaga-lembaga penelitian untuk teknologi praktis di setiap subsistem agribisnis. Mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang bisnis dan kewirausahaan di lembaga pendidikan formal dan informal. Mengembangkan lembaga keuangan yang dapat diakses oleh bisnis bidang pertanian hulu, onfarm, dan hilir Pengembangan infrastruktur agribisnis: jalan, pelabuhan, listrik, komunikasi, dan lain-lain Mengembangkan lembaga pengatur dan pemandu sistem agribisnis di tingkat nasional dan daerah SISTEM NILAI HARMONISASI, SINERGI, KONSERVASI, MODERN, KOMPETITIF, BERLANJUT, KWIRAUSAHAAN Blue Print Pengembangan Agribisnis Indonesia

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI Mengintegrasikan aktivitas hulu sampai hilir melalui pendekatan sistem yang berorientasi pada pencapaian tujuan (cybernetic), holistik dan efektif.

Kelompok Tani Peternak sapi Kelompok Tani Peternak sapi Koperasi pengolahan Susu : pasteurisasi, yoghurt, packaging, dll Kelompok Tani Peternak sapi Program Peningkatan Gizi Siswa-siswi TK/SD terintegrasi dengan program pengembangan peternakan Sapi rakyat (dapat didanai/dibiayai dari APBD) Konsumsi siswa-siswa SD/SMP

Produk hortikultur berkualitas tinggi Petani Hortikultura (organik) Koperasi Petani : Sortasi, Grading, Packaging, dll Pengembangan pertanian hortikultura organik (Organic Farming) berkualitas tinggi dan berbasis pada pemberdayaan petani/kelompok tani dan kemitraan dengan retailer

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS FOKUS Pembangunan pertanian perlu difokuskan pada komoditas unggulan, berdaya saing tinggi dan berbasis pada sumberdaya/keunggulan lokal.

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Affirmative Pembangunan pertanian Indonesia juga harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak dan masyarakat sekitar hutan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Pendahuluan 1 Paradigma Pembangunan Pertanian 2 Definisi Kebijakan Pembangunan Pertanian 3 Rumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian 4 5 Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

PENDAHULUAN (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004) ”Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengankepentingan mayoritas” (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004)

PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN Meletakan PETANI sebagai SUBYEK BUKAN Semata-mata PESERTA dalam mencapai tujuan Nasional

INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN INTI DARI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar (4) akses terhadap kebebasan.

PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN VISI & MISI PERTANIAN MISI : MEMBERDAYAKAN PETANI MENUJU MASYARAKAT TANI YG MANDIRI,MAJU, SEJAHTERA & BERKEADILAN. PEMERINTAH SEBAGAI STIMULATOR & FASILITATOR VISI ABAD 21 PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN DAPAT DICAPAI MELALUI PEMBANGUNAN STRATEGIS

Revitalisasi Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Agribisnis Peningkatan Kesejahteraan petani Pengembangan SD Perikanan Pemantapan usaha potensi SD Perikanan Revitalisasi Pertanian (Arifin 2005)

DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Kamus Webster : Kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan Pembangunan Pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan (Sutejo,2006) i

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian diIndonesia, telahterjadi pasang surut kehidupan petani yang menerima dampak kebijakan pada masanya. Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN FOOD SECURITY livelihood security ecological security Kebijakan Pembangunan Pertanian yang baik memiliki tiga unsur (Subejo, 2006) yaitu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 1 Usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yg menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yg bekerja sebagai petani 2 Program industrialisasi untuk kepentingan Mayoritas 3 Pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh Golongan mayoritas.

Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 4 Dalam pembangunan pertanian prioritas bukanlah menghasilkan komoditi tetapi menciptakan nilai tambah (value added) 5 Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani 6 Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah

RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut: (1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian; (2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa; (3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional; (4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah; (5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Tebu; (6) Kebijakan Harga Air Irigasi; (7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri Perunggasan Nasional; (8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia; (9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian ke depan perlu dirumuskan kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu: (1) Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi (mikro) untuk menjadi sejahtera (note: bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup layak petani minimal perlu mengelola lahan 3 ha), (2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja,

Lanjutan (3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, (4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan (5) Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi

Usaha-usaha Meningkatkan Hasil Pertanian www.themegallery.com

Thank You !