PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI: Birokrasi dipandang sebagai RASIONALISME PROSEDUR pemerintahan dan aparat administrasi publik Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang MEMBENGKAK dan jumlah pegawai yang besar (Parkinson Law) Birokrasi dipandang sebagai PERLUASAN KEKUASAAN pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat (Orwelisasi)

PARKINSON LAW Setiap Pegawai Negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya Setiap Pegawai Pegeri akan selalu menciptakan tugas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya Karena itu laju birokrasi akan meningkat dan jumlah pegawai akan naik secara otomatis tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan

TIPOLOGI BIROKRASI PUBLIK berdasarkan Sumber Legitimasinya Soesilo Zauhar membagi Topologi Birokrasi menjadi 3: 1. BIROKRASI TRADISIONAL 2. BIROKRASI KARISMATIK 3. BIROKRASI LEGAL ‑ RASIONAL

BIROKRASI TRADISIONAL Sumber legitimasi Birokrasi Tradisional adalah waktu

BIROKRASI KARISMATIK Sumber legitimasi Birokrasi Kharismatis, adalah kepribadian yang luar biasa yang dimiliki pemimpin

BIROKRASI LEGAL RASIONAL Birokrasi Legal Rasional bersumber pada aturan‑aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu

MODEL-MODEL BIROKRASI MODEL BIROKRASI TERBUKA MODEL BIROKRASI TERTUTUP’ MODEL BIROKRASI CAMPURAN

MODEL BIROKRASI TERBUKA DERAJAT KETERBUKAAN BIROKRASI DAPAT DILIHAT PADA AKSESIBILITAS MASYARAKAT UNTUK BERHUBUNGAN DENGAN BIROKRASI, LUASNYA PELAKSANAAN RECRUITMENT, KEBEBASAN KELOMPOK LAIN UNTUK MEMASUKI JAJARAN BIROKRASI TINGKAT MENENGAH DAN TINGGI, SERTA DERAJAT KESEDIAAN BIROKRASI UNTUK MENDISTRIBUSIKAN KEKUASAANNYA KEPADA KELOMPOK LAIN

MODEL BIROKRASI TERTUTUP SANGAT ELITIS DIKALANGAN BIROKRASI DAN MEREKA MENJADI KELAS YANG MEMILIKI HAK PRIVELESE TERTENTU. UNTUK BISA MASUK KE BIROKRASI HARUS MELALUI UJIAN PAMONG PRAJA DIKAITKAN DENGAN LAMANYA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. ROTASI ANTAR BAGIAN BISA TERJADI, NAMUN TAK DIIKUTI DENGAN PEMBERIAN FASILITAS. KESETIAAN PARA PAMONG KEPADA PEKERJAANNYA. MORAL MEREKA SANGAT TINGGI NAMUN ORIENTASINYA MENJADI SEMPIT.

MODEL BIROKRASI CAMPURAN MERUPAKAN TIPE BIROKRASI HASIL KONTAK YANG TERBATAS ANTARA BIROKRASI DENGAN MASYARAKAT. KONTAK YANG AGAK TERBATAS TERSEBUT DAPAT DIAWALI DENGAN MASUKNYA INDIVIDU KE DALAM JAJARAN BIROKRASI PEMERINTAHAN GUNA MENGURANGI KELEMAHAN BIROKRASI, SEPERTI KEKURANGMAMPUAN BIROKRASI LAMA UNTUK MERENCANAKAN, STATISTIK, INDUSTRIALISASI DAN LAIN‑LAIN. KETERBATASAN ITU PULA MAKA TERBUKA DARI MASUKNYA PARA EKSPERT (AHLI) BAIK DARI KALANGAN PERGURUAN TINGGI MAUPUN DARI LUAR NEGERI.

KARAKTERISTIK IDEAL BIROKRASI

Max Weber: Spesialisasi Organisasi Yang Hirarkhis Sistem Aturan (System Of Rules) Impersonality Struktur Karier Efisiensi

SPESIALISASI TUJUAN ORGANISASI DIDISTRIBUSIKAN DENGAN CARA YANG TETAP DENGAN TUGAS-TUGAS KANTOR (OFFICIAL DUTIES) PEMISAHAN TUGAS SECARA TEGAS MEMUNGKINKAN UNTUK MEMPERKERJAKAN AHLI YANG TERSPESIALISASI PADA SETIAP POSISI MENYEBABKAN SETIAP ORANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KINERJA YANG EFEKTIF ATAS TUGAS-TUGASNYA (Kejelasan Job Description)

HIRARKHIS SETIAP UNIT YANG LEBIH RENDAH BERADA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI YANG LEBIH TINGGI SETIAP PEGAWAI DALAM HIRARKI ADMINISTRASI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ATASANNYA KEPUTUSAN DAN TINDAKAN HARUS DIMINTAKAN PERSETUJUAN KEPADA ATASAN ATASAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGELUARKAN PERINTAH UNTUK DITAATI DAN DILAKSANAKAN OLEH BAWAHAN

MODEL STRUKTUR HIRARKHIS B E C F D G

SISTEM ATURAN OPERASI/ KEGIATAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM ATURAN YANG DITAATI SECARA KONSISTEN SISTEM YANG DISTANDARKAN INI DIRANCANG UNTUK MENJAMIN ADANYA KESERAGAMAN DALAM MELAKSANAKAN SETIAP TUGAS, TANPA MEMANDANG JUMLAH PERSONIL YANG MELAKSANAKAN DAN KOORDINASI TUGAS – TUGAS YANG BERBEDA-BEDA ATURAN–ATURAN YANG EKSPLISIT TERSEBUT MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ANGGOTA ORGANISASI DAN HUBUNGAN DIANTARA MEREKA TUGAS – TUGAS BIROKRASI MEMILIKI KOMPLEKSITAS YANG BERVARIASI, DARI TUGAS–TUGAS KLERIKAL YANG SIFATNYA RUTIN HINGGA TUGAS – TUGAS YANG SULIT SERING DISEBUT SEBAGAI S.O.P

IMPERSONALITY STANDAR OPERASI PEMERINTAH DILAKUKAN TANPA INTERFERENSI (DICAMPUR) KEPENTINGAN PERSONAL IMPERSONAL DETACHMENT MENYEBABKAN PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SEMUA ORANG SEHINGGA MENDORONG DEMOKRASI DALAM SYSTEM ADMINISTRASI UNTUK MENINGKATKAN RASA KEADILAN DAN PERSAMAAN

SISTEM KARIER SETIAP PEJABAT DISELEKSI ATS DASAR KUALIFIKASI PROFESIONAL, MELALUI UJIAN KOMPETISI SYSTEM PROMOSI YANG DIDASARKAN PADA SENIORITAS ATAU PRESTASI, ATAU KEDUA-DUANYA KARYAWAN DALAM ORGANISASI BIROKRATIK BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI TEHNIK DAN DILINDUNGI DARI PENOLAKAN SEPIHAK KEBIJAKAN IMPERSONAL SEPERTI ITU MENDORONG TUMBUHNYA LOYARITAS TERHADAP ORGANISASI DAN SEMANGAT KELOMPOK (ESPRIT DE CORPS) DI ANTARA ANGGOTA ORGANISASI PEGAWAI DIBAYAR SECARA LAYAK ATAS PELAKSANAAN PEKERJAANNYA ITU

EFISIENSI ADMINISTRASI ORGANISASI YANG MURNI BERBENTUK BIROKRASI DIYAKINI MAMPU MENCAPAI TINGKAT EFESIENSI PALING TINGGI BIROKRASI MEMECAHKAN MASALAH ORGANISASI, YAITU MEMAKSIMALKAN EFISIENSI TIDAK DIBENARKAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA BIROKRASI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOKNYA

SYARAT UNTUK MENGIMPELEMENTASIKAN KONSEP BIROKRASI ALA WEBER PARA ANGGOTA STAF SECARA PRIBADI BEBAS, HANYA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS IMPERSONAL JABATAN MEREKA ADA HIERARKI JABATAN YANG JELAS FUNGSI-FUNGSI JABATAN DITENTUKAN SECARA JELAS PARA PEJABAT DIANGKAT BERDASARKAN SUATU KONTRAK MEREKA DIPILIH BERDASARKAN KUALIFIKASI PROFESIONAL MEREKA MEMILIKI GAJI DAN HAK-HAK PENSIUN, SECARA BERJENJANG MENURUT KEDUDUKAN MASING-MASING.

PARA PEJABAT DAPAT MENEMPATI POSNYA DAN DALAM KEADAAN TERTENTU IA DAPAT DIBERHENTIKAN POS JABATAN ADALAH LAPANGAN KERJANYA SENDIRI ATAU LAPANGAN KERJA POKOKNYA. ADA STRUKTUR KARIR DAN PROMOSI DIMUNGKINKAN MELALUI SENIORITAS DAN KEAHLIAN (MERIT SYSTEM) MAUPUN KEUNGGULAN (SUPERIORITAS). PEJABAT MUNGKIN SAJA TIDAK SESUAI DENGANPOSNYA MAUPUN DENGAN SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA DIPOSNYA, NAMUN IA TUNDUK PADA SISTEM DISIPLIN DAN KONTROL YANG SERAGAM