PENDIDIKAN INKLUSIF: KAPAN TERWUJUD?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disadur dari berbagai sumber
Advertisements

UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pendidikan Tinggi di Indonesia
Konsep Dasar Pendidikan
PERAN PENDIDIKAN SEBAGAI MODAL UTAMA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Hotel Nala Sea Side 25 Februari 2013 Curriculum Vitae Nama: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir: Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol: Pembina Tk 1.
Pendidikan Karakter di SMP
“PENTINGNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN”
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER BIDAN DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN Disajikan dalam seminar Nasional Kebidanan di Sekolah.
BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDIDIKAN LAYANAN INKLUSIF PUJI.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LIMA PILAR BELAJAR GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Technique Informal School
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
OLEH : Sosiatun Ungaran 2
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
SISTEM PENDIDIKAN Di Indonesia
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
EVALUASI PEMBELAJARAN SUDIYONO
KOHORT PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK TAHUN 2007 USIA 19-23
Pendidikan Tinggi dan Nilai-Nilai Keadaban Publik
Kurikulum PKN dan Agama
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
Tarmin Abdulghani, ST., MTI.
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas PAI pada Sekolah DR. H. NI FASRI, M.Pd. Kasubdit PAI pada SMP Direktorat Pendidikan.
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
Pengembangan Kurikulum dalam Penulisan
Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Tujuan dan Standar Kompetensi
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
Pedagogi Kritis dalam Pendidikan di Indonesia
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
LINPRANAS (FMIPA UNNES, tahun 2015)
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
Korupsi.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KOMPONEN-KOMPONEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
STANDAR ISI HENDRA ERIK RUDYANTO.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL Oleh : KUNTJOJO UNP Kediri 2008.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

PENDIDIKAN INKLUSIF: KAPAN TERWUJUD? Irwanto LPPM-Unika Atma Jaya (Jkt) PUSKA Disabilitas – FISIP-UI Presentasi untuk Seminar yang diselenggarakan oleh UPC Roda untuk Kemanusiaan bekerja sama dengan LPPM Unika Atma jaya dan Puska Disabilitas – FISIP UI JAKARTA, 29 JUNI 2009

DEKLARASI BANDUNG: INDONESIA MENUJU PENDIDIKAN INKLUSI - 2004 SUDAH SAMPAI DI MANAKAH GERANGAN KEMAJUANNYA? APA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBATNYA? APAKAH DIPERLUKAN STRATEGI KHUSUS UNTUK ANAK-ANAK DENGAN KECACATAN?

PENDIDIKAN INKLUSIF SERING TERHAMBAT KARENA ALASAN SISTEMIK (KURANG DANA, KURANG MAMPU, BELUM PRIORITAS PEMBANGUNAN, DLL.) SEMUA ANAK – TANPA KECUALI - BERHAK ATAS PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS CRPD ART 24 CRC/KHA MDG UUD 1945 (PS27[2]) UU 39/1999 UU20/2003 SISTEM YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN ANAK, BUKAN ANAK YANG MENYESUAIKAN DIRI DENGAN SISTEM

PERATURAN STANDAR TENTANG PERSAMAAN KESEMPATAN BAGI ORANG DENGAN KECACATAN (1993) Menekankan bahwa Negara harus bertanggung jawab atas pendidikan anak dengan kecacatan dan harus: a) mempunyai kebijakan yang jelas, b) mempunyai kurikulum yang fleksibel, c) memberikan materi yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. INKLUSI DIDUKUNG DENGAN BEBERAPA KONDISI UTAMA; HARUS DIDUKUNG DENGAN SUMBER-SUMBER YANG TEPAT DAN DENGAN KUALITAS TINGGI – BUKAN ‘PILIHAN YANG MURAH’.

UU 20/2003 SISDIKNAS PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS SERTA BERTANGGUNG JAWAB

RENSTRA DIKNAS VISI-MISI PENDIDIKAN NASIONAL

MENDIKNAS "Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Hotel Sanur Paradise Plasa, Denpasar, Bali, Kamis (29/05/2008).

Mendiknas menyampaikan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana alam. "Anak-anak ini yang harus dilayani dengan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)," katanya. http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_detailberita&next=1&IDNYA=330

ADA SEKITAR 7-8% ANAK INDONESIA BERUSIA 7-12 TAHUN SETIAP TAHUNNYA YANG BELUM MENGENYAMPENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN SIAPAKAH MEREKA?

APA YANG ANDA PELAJARI DARI TABEL INI? < 1%

KALAU YANG INI?

SIAPAKAH MEREKA? MEREKA YANG KARENA ALASAN EKONOMI DAN OPPORTUNITY COSTS – TIDAK MENYEKOLAHKAN ANAK DI SEKOLAH FORMAL MEREKA YANG KARENA ALASAN GEOGRAFIS DAN EKONOMI SEKALIGUS TIDAK MAMPU MENGIRIM ANAK KE SEKOLAH MEREKA YANG KARENA ALASAN LAIN-LAIN TIDAK MENYEKOLAHKAN ANAK  TERMASUK JIKA ANAK CACAT

KENDALA SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, DAN KULTURAL BANYAK ALASAN UNTUK MENDISKRIMINASI ANAK: ALASAN-ALASAN UMUM MAKSUDNYA ALASAN POLITIK KEPERCAYAAN GOLONGAN KEPERCAYAAN YANG DIANGGAP BIDAAH ATAU MENYIMPANG – TIDAK LAYAK DIBERI KESEMPATAN ALASAN POLITIK EKONOMI YANG SUDAH MAJU JANGAN DIBERI KESEMPATAN LAGI ALASAN PRAGMATIK EKONOMI (UTILITARIAN) TAKUT REPOT, TAMBAH ONGKOS, TIDAK PENTING  ANAK DENGAN KECACATAN ALASAN (OPORTUNISTIK) BIROKRATIK BUKAN PENDUDUK DI WILAYAH KITA, TIDAK PUNYA BUKTI-BUKTI KEPENDUDUKAN ANAK DENGAN KECACATAN MENGALAMI HAMBATAN PRAGMATIK EKONOMI DAN BIROKRATIK SEKALIGUS KARENA SERING TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK

KENDALA-KENDALA LAIN YANG PERLU DIATASI KEKHAWATIRAN AKAN HILANGNYA CAPTIVE MARKET UNTUK PENDIDIKAN KHUSUS (LUAR BIASA) KEKHAWATIRAN AKAN LEBIH BURUKNYA KEHIDUPAN ORANG DENGAN KECACATAN JIKA TIDAK ADA PENDIDIKAN KHUSUS SCALING-UP BERJALAN LAMBAT KARENA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN GURU TIDAK MAKSIMAL DATA YANG BURUK (KARENA STIGMATISASI SOSIAL BUDAYA) DAN KURANGNYA OUTREACH/ PENJANGKAUAN AKTIF

SURVEY DEPSOS, 2008 (?)

APA YANG PERLU DILAKUKAN TALK TO TALK - WALK TO WALK: STOP OMDO SASARAN-SASARAN PRIORITAS: REGISTRASI KEPENDUDUKAN – REGISTRASI SUKARELA UNTUK ANAK DENGAN KECACACATAN  MEMPERMUDAH PERENCANAAN DAN PERLUASAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN PENDIDIKAN KEGURUAN – PERSIAPAN UNTUK ANAK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS – SEMUA GURU DAPAT PERSIAPAN DASAR PUBLIK – DIBUKA RUANG PARTISIPASI UNTUK MERUMUSKAN KEBIJAKAN INKLUSI SEHINGGA MENGURANGI RASA TAKUT IMPLEMENTASI UU DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL REKAM BEST-PRACTICES DAN SEDIAKAN STIMULUS YANG MENARIK

HAKEKAT PEMBANGUNAN DEVELOPMENT IS FREEDOM – AMARTYA SEN HANYA WARGA YANG SEHAT, TERAMPIL DAN MANDIRI YANG DAPAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS DIRINYA SENDIRI DAN ORANG LAIN KESEMPATAN BUKAN MILIK PERORANGAN, TETAPI MILIK SELURUH KEMANUSIAAN – ALAM INI HIDUP DAN DIREGULASI OLEH KESEMPATAN

TERIMA KASIH GADIS LUAR BIASA: QIAN HONG YAN, CHINA