E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia Cherrya Dhia Wenny http://etisetyarini.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/07/e-government-munuju-efektivitas-dan-efisiensi-birokrasi-indonesia/

Tantangan Bagi pengelolaan birokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara besar Akses ke daerah satu dengan daerah lain tidak selalu mudah Jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia Pulau Jawa menjadi salah satu pusat peradaban, moderenisasi, dan pemerintahan

Pelayanan publik di daerah akan semakin baik REFORMASI 1998 Pelayanan publik di daerah akan semakin baik Menggali keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut Pelayanan publik yang diberikan benar-benar merepresentasikan harapan dan karakteristik masing-masing daerah Prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi yang dicita-citakan dapat tercapai. SENTRALISASI DESENTRALISASI

DESENTRALISASI KORUPSI “kalau bisa sulit kenapa dipermudah?” setiap aspek penyelenggaraan negara terutama dalam hal pelayanan publik dapat digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang tambahan bagi Sang Birokrat. Masyarakat yang mendapat pelayanan yang cepat dan baik adalah mereka yang mau membayar pungutan-pungutan liar. Sedangkan yang tidak mau membayar, akan cenderung dikesampingkan dan diperlambat. Akibatnya prinsip birokrasi yang seharusnya efektif dan efisien justru menjadi birokrasi yang sulit dan berbelit-belit.

sistem birokrasi yang dikelola masing-masing daerah juga tidak terintegrasi dengan baik dengan pemerintah pusat Contoh : masalah korupsi dalam hal pengadaan barang, baik dengan sistem lelang, tender, maupun sistem yang lainnya. Sebelum adanya e-procurenment sistem pengadaan barang tersebut cenderung dilakukan secara tertutup. Masyarakat pun juga memiliki tingkat keasadaran yang rendah dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Konsdisi demikian membuat sejumlah pejabat terkait dengan mudah melakukan deal-deal tertentu dengan pengusaha. Sehingga pengadaan barang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan publik justru menjadi kesempatan untuk meraup keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Akibatnya tidak jarang anggaran untuk proyek-proyek tertentu di daerah digelembungkan dari sewajarnya

TEKNOLOGI ATAU SISTEM INFORMASI mempermudah hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya E-Government

Tujuan E-Government memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana mendukung good governance Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pendayagunaan e-Government juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif

KESIMPULAN Terkait dengan sistem birokrasi yang dikenal sulit, berbelit-belit, dan banyak terjadi korupsi, pada dasarnya kini telah ditemukan solusi terbaru atas permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi kini telah tercipta sistem e-government, yaitu upaya pelayanan publik dengan berbasis internet. Sistem e-government ini menawarkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi dari pemerintah dan sebaliknya. E-government dengan sistem kecanggihannya juga memiliki kelebihan dalan hal tranparansi dan akuntabilitas. Sehingga korupsi yang sering terjadi dalam tataran penyelenggara negara dapat diminimalisir atau ketika semua pihak benar-benar berkomitmen dan konsisten untuk memanfaatkan e-government ini sebaik mungkin tidak mustahil seiring berjalannya waktu korupsi dapat dihilangkan

Efisiensi, efektifitas dan transparansi ini merupakan unsur yang penting dalam pengembangan e-Government, sehingga e-Government sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Disamping itu, e-Government diharapkan dapat mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan maupun peningkatkan petumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan di segala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan e-Government.