KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PENGEMBANGAN SILABUS.
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
Zaliqoh, S.Pd IIIa ke IIIb
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Luas Daerah ( Integral ).
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
HARAPAN MAHASISWA TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN PANJI BAHARI NOOR ROMADHON.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PELATIHAN IMPLEMENTASI
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI.
EKUIVALENSI LOGIKA PERTEMUAN KE-7 OLEH: SUHARMAWAN, S.Pd., S.Kom.
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Disampaikan pada acara
Analisis Standar Penilaian
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
Algoritma Branch and Bound
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
MATA KULIAH KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KURIKULUM 2002 PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS.
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
PROGRAM SUBDIT PTK KURSUS DAN PELATIHAN TH.2015
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
PENGEMBANGAN SILABUS.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENINGKATAN MUTU PTK PAUDNI MELALUI DIKLAT SINERGITAS PTK PAUDNI DI NTB & BALI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL REGIONAL V MATARAM 2014

LATAR BELAKANG Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, pendidik pendidikan nonformal (PAUDNI) harus mempunyai kompetensi dasar berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang memadai sehingga dapat melaksanakan TUPOKSI secara profesional, effektif dan effisien.

LATAR BELAKANG (lanjutan …) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

LATAR BELAKANG (lanjutan …) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya

LATAR BELAKANG (lanjutan …) dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program PAUDNI yang bermutu, maka pada tahun 2014 BPPAUDNI Regional V berupaya mensinergikan peran Dikpora, Kepala SKB, Pamong Belajar, Penilik, dengan Pengelola PKBM dan LKP untuk saling memahami kedudukannya masing-masing guna mencapai kualitas penyelenggaraan program sebagaimana yang diharapkan.

PENGERTIAN Sinergitas Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI adalah kegiatan pelaksanaan workshop dan DIKLAT yang dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan wadah, menyertakan unsur PTK-PAUDNI dengan latar belakang fungsi/tugas peserta berbeda

KERANGKA SISTEMATIKA SINERGITAS PENINGKATAN MUTU PTK PAUDNI DI WILAYAH KERJA BPPAUDNI REGIONAL V ISU UTAMA Belum Optimalnya Pembinaan dan Peningkatan Mutu PTK PAUDNI Diagnosa Masalah Strategi Penyelesaian Komitmen semua unsur pejabat birokrasi dan fungsional terkait dalam sistem pembinaan dan pengelolaan PAUDNI belum melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara efektif sesuai kapasitas fungsi masing-masing Menyusun dan menetapkan regulasi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan mutu pengelolaan, pembinaan kelembagaan dan program PAUDNI Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stake holder dalam pembinaan, pengelolaan PAUDNI Lemahnya koordinasi dan kerjasama komponen yang terkait dalam pembinaan dan pengelolaan lembaga PAUDNI Meningkatkan kemampuan dan keterampilan PTK PAUDNI dalam pengelolaan pengajaran Kurang profesionalnya PTK PAUDNI yang ada dalam pengelolaan pengajaran di lembaga PAUDNI Menyusun dan membuat agenda dan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembelajaran pada lembaga PAUDNI SOLUSI Sinergitas peningkatan mutu PTK dengan modifikasi sistem (model) penyelenggaraan workshop)dan pelatihan secara terpadu menyertakan multi unsur Belum sistematisnya pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembelajaran pada lembaga PAUDNI Memberikan motivasi dan penghargaan dan perlindungan (Harlindung) terhadap karya dan inovasi yang dilakukan oleh PTK PAUDNI Kurang inovasi dalam pengembangan dan pembinaan mutu pengelolaan dan pembelajaran pada lembaga PAUDNI

TUJUAN Tujuan Umum: untuk meningkatan kompetensi PTK PAUDNI yang saling bersinergi dalam peningkatan mutu dan akselerasi program PAUDNI yang sejalah dengan tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan Khusus: Memperkuat kapasitas/kemampuan pamong belajar sebagai pendidik, motivator dan fasilitator pembelajaran, sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu program PAUDNI. Memperkuat kapasitas/kemampuan penilik dalam melaksanakan tugas kepenilikan Meningkatkan mutu dan kualitas kelembagaan dan program PAUDNI di PKBM Meningkatkan mutu dan kualitas kelembagaan dan program PAUDNI di Lembaga Kursus dan Pelatihan

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya kapasitas/kemampuan pamong belajar sebagai pendidik,motivator maupun fasilitator pembelajaran, sehingga berdampak terhadappeningkatan mutu proram PAUDNI. Meningkatnya kapasitas/kemampuan penilik dalam melaksanakan tugas kepenilikan. Meningkatnya mutu dan kualitas kelembagaan dan program PAUDNI di PKBM Meningkatnya mutu dan kualitas kelembagaan dan program PAUDNI di Lembaga Kursus dan Pelatihan. Bersinerginya kinerja PTK PAUDNI dalam menjalankan program PAUDNI ditengah-tengah masyarakat.

Prototipe Pengembangan Program INPUT PROSES OUTPUT Training Need Asesment (TNA) PERSIAPAN Tupokasi PTK PAUDNI (Pamong Belajar, Penilik, Pengelola PKBM dan Pengelola LKP, Dikpora /SKB) pretes Terjadi SINERGI dalam pelaksanaan peningkatan mutu Pengembangan Kurikulum Pemberian materi Diklat Sinergitas PTK PAUDNI Peny. Bahan Ajar PTK PAUDNI Bermutu & Layanan berkualitas Koordinasi dan sosialisasi dengan Dikpora EVALUASI postest

ALUR PELAKSANAAN SINERGITAS PROGRAM PAUDNI Mengkaji permasalahan pelaksanaan program PAUDNI di lapangan Mengembangkan model/program sesuai dengan hasil kajian Melaksanakan KBM berupa orientasi program/model yang dikembangkan PAMONG BELAJAR Mengaplikasikan program pada lembaga/satuan PAUDNI sesuai perencanaan program yang telah dibuat PENGELOLA SATUAN PAUDNI Mengendalikan mutu program PAUDNI Melakukan evaluasi dampak dari program PAUDNI berdasarkan model/program yang telah dikembangkan PENILIK Laporan hasil evaluasi dampak program PAUDNI Bahan/Referensi pengkajian

PRASYARAT/KRITERIA SASARAN PENGEMBANGAN PROGRAM Usia maksimal 50 tahun. Memiliki SK Definitif sebagai Pamong belajar atau surat keterangan yang diusulkan sebagai calon pamong belajar yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora setempat. Memiliki SK Definitif sebagai Penilik atau surat keterangan yang diusulkan sebagai calon Penilik yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora setempat. Pendidikan minimal Sarjana Pendidikan (S1) bagi Pamong Belajar dan Penilik. Berstatus sebagai pengelola atau pendidik di lembaga PKBM dan LKP yang memiliki ijin lembaga dan aktif menjalankan program PAUDNI.

PERANGKAT PENGEMBANGAN PROGRAM NASKAH PENGEMBANGAN KURIKULUM PANDUAN PENYELENGGARAAN BAHAN AJAR PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI

LOKASI UJICOBA NTB DAN BALI Lokasi 1: BPKBM (lombok timur) NTB meliputi Lokasi 2: BPKB Bali meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Lokasi 2: BPKB (Denpasar) Bali meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar Lokasi 3: Kab. Sumbawa meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah kab. Sumbawa dan KSB Lokasi 4: Kab Bima meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu; Lokasi 5: SKB Lombok Barat meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah Kab. Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kab. Lombok Utara; Lokasi 6: SKB Klungkung meliputi PB, Penilik, Pengelola PKBM, Pengelola LKP, Kepala SKB dan Dikpora dari wilayah Kab. Klungkung, Kab. Bangli, dan Kab. Karang Asem

STRUKTUR KURIKULUM NO MATERI ALOKASI JP Teori Praktik JUMLAH A KEBIJAKAN Kebijakan Dinas Pendidikan Kebijakan BP-PAUDNI 2 - B INTI Tupoksi PTK PAUDNI Perencanaan Program PAUDNI Pengorganisasian Program PAUDNI Pelaksanaan Program PAUDNI Evaluasi Program PAUDNI Etika dan Karakter PTK PAUDNI Membangun Kemitraan Dinamika Kelompok Pendidikan Orang Dewasa (POD) 4 1 3 C PENUNJANG Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Observasi Lapangan Thp Satuan PAUDNI 5 24 16 40

STRUKTUR KURIKULUM A KEBIJAKAN Kebijakan Dinas Pendidikan NO MATERI DESKRIPSI A KEBIJAKAN Kebijakan Dinas Pendidikan Kebijakan BP-PAUDNI Materi kebijakan memberikan kemampuan bagi peserta dalam mengetahui, dan memahami kebijakan dikpora (daerah) dan BP-PAUDNI (pusat) B INTI Tupoksi PTK PAUDNI Perencanaan Program PAUDNI Pengorganisasian Program PAUDNI Materi Tupoksi PTK PAUDNI memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi PTK PAUDNI; Materi Perencanaan Program PAUDNI memberikan pemahaman tentang dasar-dasar perencanaan program; dan melakukan observasi serta simulasi; Materi Pengorganisasian Program PAUDNI memberikan pemahaman tentang konsep dan langkah pengorganisasian program dan melakukan observasi serta simulasi;

STRUKTUR KURIKULUM B INTI 4. Pelaksanaan Program PAUDNI; NO MATERI DESKRIPSI B INTI 4. Pelaksanaan Program PAUDNI; 5. Evaluasi Program PAUDNI 6. Etika dan karakter PTK PAUDNI; 7. Membangun Kemitraan Materi Pelaksanaan Program PAUDNI memberikan pemahaman tentang prinsip dan jenis-jenis pelaksanaan program; dan melakukan observasi serta simulasi; Materi Evaluasi Program PAUDNI memberikan pemahaman tentang prinsip, sasaran dan instrumen evaluasi program dan melakukan observasi serta simulasi; Etika dan Karakter PTK PAUDNI memberikan pemahaman tentang konsep dan etika dan karakter; Materi membangun kemitraan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip membangun kemitraan.

STRUKTUR KURIKULUM B INTI 8. Dinamika Kelompok NO MATERI DESKRIPSI B INTI 8. Dinamika Kelompok 9. Pendidikan Orang Dewasa (POD) Materi Dinamika Kelompk memberikan pemahaman tentang dinamika kelompok; Materi Pendidikan Orang Dewasa memberikan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) C PENUNJANG Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RKTL) Observasi lapangan Penyusunan RKTL dilakukan dengan membuat atau menyusun rencana-rencana program di wilayah masing-masing peserta sehingga dapat menindaklanjuti diklat; Observasi dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang identitas kelembagaan, program, SDM, Kemitraan dan Manajemen

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT) Perencanaan Program PAUDNI

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Etika dan Karakter PTK PAUDNI

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Pengorganisasian PAUDNI

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Tupoksi PTK PAUDNI

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Pendidikan Orang Dewasa (POD)

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Membangun Kemitraan

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Pelaksanaan Program PAUDNI

HASIL UJICOBA LAPANGAN (UJI EMPIRIK) (PEMBERIAN MATERI DIKLAT)) Evaluasi Program PAUDNI

HASIL PRETEST DAN POST TEST PESERTA No Nama Jabatan Instansi Nilai Pretest Postest 1 Saifuddin, SE Kasi Dikmas Dikpora Lombok Tengah 65 66 2 Nurhayani, S.Pdi Penilik 61 60 3 Bq. Anie Herdiana, S.Pd 48 50 4 Nurhaji, S.Pd 78 80 5 Binti Satriani, S.Ag 83 75 6 Mupidah, S.Pd 73 7 Lalu Hasan Hafis Pengelola PKBM Ikhtiar Lombok Tengah 8 Nurasiah PKBM Bina Warga Lombok Tengah 74 9 Suryadi, S.IP PKBM Beriuk Maju Lomok Tengah 57 10 Irfan, S.Pd PKBM Milenium Lombok Tengah 87

HASIL PRETEST DAN POST TEST PESERTA No Nama Jabatan Instansi Nilai Pretest Postest 11 Siti Amirah Pengelola LKP Amie Salon Lombok Tengah 78 80 12 Rita Budiarti LKP Rita Salon Lombok Tengah 61 13 Lalu Karyadi, S.Kom LKP Praya Computer Lombok Tengah 65 14 Lalu Awaludin, S.Sos Kepala SKB SKB Lombok Tengah 43 60 15 L. Slamet Harta, S.Sos Pamong Belajar 48 55 16 Abdul Manan, S.Pd 17 Nurdiana, S.Pd 18 Mulianah, S.Pd 57 19 Rasyid Ridho, S.Pd Kasi Dikmas Dikpora Lombok Timur 70 20 Ardian Ansari, S.Pd Penilik 52

HASIL PRETEST DAN POST TEST PESERTA No Nama Jabatan Instansi Nilai Pretest Postest 21 Drs. Ahmad Kaosar Penilik Dikpora Lombok Timur 48 70 22 Fathurrahman, S.Ag 75 23 Hurul In, S.Pd 83 24 Muhammad Yusuf, S.Pd 78 25 H. L. Fahrul Mazani 57 60 26 H. Hasanul Basri, S.Pd 61 65 27 Rumelan, S.Pd 28 Drs. Rais Hady 29 Zaliadi, S.Pd Pengelola PKBM Semumas Lombok Timur 30 Hasan Basri, S.Pd PKBM Al-Muhajadah Lombok Timur

HASIL PRETEST DAN POST TEST PESERTA No Nama Jabatan Instansi Nilai Pretest Postest 31 Zainal Abidin, S.Pd Pengelola PKBM Sufiarti Abdi Lombok Timur 61 70 32 Ani Restu Miyani LKP Pipit Arum Lombok Timur 52 33 M. Junaidi LKP Azka Terampil Lombok Timur 74 34 Hairul Fikni, S.Pd LKP Salon Holan Lombok Timur 80 35 Nurjayadi, SH Kepala SKB SKB Lombok Timur 65 36 Sugeng, M.Pd Pamong Belajar 78 37 Munirul Ichsan, S.Pd 38 Marzuki, S.Pd 82 39 Sulistyorini, S.Pd 75 40 Gunawan, M.Pd BPKBM NTB

HASIL PRETEST DAN POST TEST PESERTA No Nama Jabatan Instansi Nilai Pretest Postest 41 Dra. Rab. Adawiah Pamong Belajar BPKBM NTB 80 84 42 Djarto, M. Pd 43 Jaka Wahyana, S.Pd 82 90 44 Husnul Mahabbah, S.Pd 78 45

REKOMENDASI PELAKSANAAN UJICOBA DIKLAT Perlu adanya tindak lanjut yang lebih kongkrit setelah diklat sinergitas ini antara lain dengan membuat forum/pertemuan rutin yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Pamong Belajar, Penilik, dan pengelola satuan PAUDNI Menyusun action plan tindak lanjut dari diklat sinergitas dengan pelibatan unsur-unsur diatas

Dokumentasi kegiatan

Dokumentasi kegiatan (lanjutan)

Dokumentasi kegiatan (lanjutan)

Dokumentasi kegiatan (lanjutan)

Dokumentasi kegiatan (lanjutan)

terimakasih terimakasih